Beranda blog Halaman 813

Bantu Korban Angin Puting Beliung, BPBD Lobar Akui Kekurangan Logistik

0
Warga korban bencana angin puting beliung di Kuripan diberikan bantuan, namun bantuan masih kurang. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Untuk penanganan sementara berupa bantuan ke korban bencana angin puting tengah diupayakan oleh pihak Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, logistik masih kurang sehingga sisanya sedang dalam proses usulan untuk  anggaran pengadaan bantuan melalui BTT (belanja tak terduga).

“Kami sedang usahakan menganggarkan ini, kami usulkan,” ungkap Kalak BPBD Lobar H. Sabidin, Selasa 5 November 2024.

Sesuai perintah Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham saat turun meninjau lokasi bencana, penanganan bantuan dari OPD harus cepat, tidak boleh lama apalagi diperlambat. Pihaknya pun merespon dengan mengajukan kebutuhan anggaran untuk pembelian atau pengadaan bantuan logistik kepada korban tersebut.

Untuk logistik bantuan lanjut dia, sebagian sudah diberikan ke warga. Sedangkan sisanya masih dalam proses usulan anggarannya. “Sisa (kekurangannya) masih diusulkan pembelian, dalam waktu dekat ini kita akan antarkan (salurkan),”ujarnya. Apakah ada upaya menalangi biaya pengadaan bantuan agar cepat disalurkan ke warga? Pihaknya tak menjawab secara pasti, sebab masih berusaha mengusulkan ke Pemkab.

Sementara itu, Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengatakan warga yang terdampak bencana membutuhkan bantuan logistik yang masih kurang. Sebelumya sudah didistribusikan 45 lembar terpal dan selimut serta air minum. “Tapi itu masih kurang, warga kami butuh terpal, selimut, makanan siap saji, dan logistik lainnya,” terang Hasbi.

Diterangkan, susuai usulan surat yang diajukan ke Pemkab Lobar dalam hal ini Pj Bupati ditembuskan ke beberapa OPD terkait, pihaknya mengusulkan terpal besar sebanyak 100 buah, 50 buah terpal kecil, selimut 200 buah, mie instan 50 kotak, beras 5 ton, telur 100 teray, spandek ukuran 5 meter sebanyak 1.000 lembar, dan 1.000 lajur kayu.

Pihaknya berharap agar bantuan yang diperlukan warga tersebut segera didrop. “Dengan makanan siap saji juga kami butuh,” imbuhnya.

Sejauh ini, Kepala BPBD Provinsi dan tim BPBD Lobar telah turun ke lokasi membantu penanganan. Kemudian disusul Pj Bupati Lobar bersama jajaran Kepala OPD pada Senin 4 Oktober 2024 turun mengecek kondisi warga terdampak bencana.

Dirinya mengapresiasi gerak cepat Penjabat Bupati yang turun melihat kondisi warga. Dalam arahannya Pj bupati memerintahkan langsung OPD terkait agar segera memenuhi kebutuhan warga. (her)

Terbesar Se Bali-Nusra, Jumlah Penunggak Iuran JKN Lotim

0
Elly Widiani (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai 1.427.856. Dari jumlah itu, sebanyak  1.411.556 atau 98,86 persen telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hanya saja, dari jumlah itu  peserta aktif 1.066.861 atau 74,72 persen. Masih banyak peserta yang tidak aktif, khususnya peserta mandiri. Tunggakannya mencapai Rp 37 miliar lebih dan angka itu merupakan terbesar se Bali Nusa Tenggara (Nusra).

Demikian dikemukakan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong, Elly Widiani saat bertemu media di kantornya, Selasa 5 November 2024. Kepada seluruh penunggak iuran ini diharapkan bisa memanfaatkan program Rehap, yakni akronim dari Rencana Pembayaran Bertahap yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Elly menjelaskan, JKN itu penting dan wajib bagi semua warga. Kenapa harus jadi peserta karena menjadi program perlindungan kesehatan. Sebagian besar penunggak ini merupakan pendaftar hanya saat ketika sakit. Karenanya, diminta kepada seluruh peserta yang belum daftar hendaknya jangan daftar saat sakit. Pasalnya, saat sehat juga butuh proteksi.

Selain itu, ujarnya, melalui Program JKN ada sharing atau gotong royong dengan mengedepankan prinsip saling peduli. “Orang sehat bayar iuran itu kita berbagi,” ungkapnya.

Dia menggambarkan, kasus cuci darah saja butuh biaya Rp 1 juta setiap kali dapat penanganan di rumah sakit. Pasien yang menjalani cuci darah ini melakukan pelayanan medis sepekan dua kali. Cuci darah atau hemodialisis adalah prosedur untuk membuang racun dari dalam tubuh akibat ginjal yang telah rusak. Tindakan medis ini harus dilakukan sebulan sebanyak delapan kali. Dalam satu bulan butuh Rp 8 juta agar bisa bertahan hidup.

Sementara dibandingkan dengan besaran Iuran paling mahal Rp 150 ribu untuk kelas I, kelas II Rp 100 ribu dan kelas III hanya Rp 42 ribu, itupun dapat subsidi sehingga dibayarkan hanya Rp 35 ribu per bulan.

Prinsip saling berbagi dalam JKN ini bukanlah soal untung rugi. Peserta diminta jangan merasa rugi jadi peserta karena merasa tak pernah pakai.

Ditambahkan, BPJS Kesehatan telah memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran. Kanal pembayaran cukup banyak tersedia. “Ribuan kanal disediakan,” demikian sebutnya. (rus)

Mustahil Capai Target PBB-P2

0
Tohri Habibi (ekbisntb.com/rus)

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim) mengakui mustahil bisa mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Target Rp 37 miliar itu dianggap tak mungkin bisa dicapai karena terlalu besar.

Demikian pengakuan Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda Lotim, Tohri Habibi kepada Suara NTB. Diakuinya, capaian PBB-P2 saat ini baru  Rp 14 miliar. Jumlah realisasi capaian penarikan PBB-P2 itu belum separuhnya dari target. Menurut Tohri, angka yang paling rasional bisa dicapai Rp 25 miliar tahun 2024 ini.

Diketahui, jumlah tunggakan wajib pajak PBB-P2 ini cukup besar. Sebanyak 250 ribu Surat Penagihan Pajak Terhutang (SPPT) yang sudah diterbitkan, namun belum terbayar.

Bapenda Lotim terus menggencarkan penagihan ke seluruh wajib pajak yang menunggak. Alasan itu pula beberapa waktu lalu, Pemkab Lotim memperpanjang jatuh tempo atau batas akhir pembayaran PBB-P2 serta penghapusan denda 1 persen perbulan. “Kita tidak ingin ada yang kembali menunggak,” paparnya.

Tohri berharap, target realistis Rp 25 miliar sampai akhir tahun 2024 mendatang tercapai. Katanya, target tersebut akan tercapai ketika 400 ribu wajib pajak yang ada saat ini tertagih dan membayar kewajibannya sebagai warga negara yang baik. (rus)

Alokasikan Pokir, Ketua DPRD Lobar Bakal Jadikan Orong Bukal Jadi Ikon Pariwisata Lobar

0
Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi bersama Kepala Dispar dan jajaran serta konsultan turun mengecek lokasi wisata Orong Bukal Sekotong akhir pekan kemarin. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Lalu Ivan Indaryadi mengatakan akan berupaya mewujudkan pengembangan tempat wisata Orong Bukal Kecamatan Sekotong menjadi ikon pariwisata di Lobar dan NTB umumnya. Karena keindahan Orong Bukal yang disebut “Raja Ampatnya Lombok” tak kalah dengan keindahan lokasi wisata lain di dunia.

“Insya Allah, kita akan kembangkan wisata orong buka sebagai icon wisata Lombok Barat seperti Nusa Penida,” ucap Lalu Ivan ketika dikonfirmasi, Selasa 5 November 2024.

Politisi Golkar itu turun bersama Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Agus Gunawan bersama jajaran dan tim pendamping ke lokasi wisata yang kini sedang naik daun tersebut.  Menurut Ketua DPRD termuda ini, penataan tempat wisata Orong Bukal yang terletak di Desa Persiapan Belongas Kecamatan Sekotong ini, sumber anggarannya berasal dari dana aspirasinya sebagai wakil rakyat.

“Kami alokasikan dari dana aspirasi saya sebagai DPRD Lombok Barat,”jelasnya.

Menurutnya wisata Orong Bukal merupakan salah satu destinasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah baik daerah maupun pusat. “Banyak hal yang bisa dikembangkan di kawasan itu, untuk itu perlu perhatian serius berupa penataan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah daerah Lobar, Pemprov NTB, bahkan hingga pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata,” ungkapnya.

Sebagai salah satu objek wisata yang dikatakan hampir mirip dengan objek wisata Raja Ampat dan juga Kelingking Beach di Nusa Penida, Klungkung Bali, objek wisata Orong Bukal harus dibangkitkan. “Sudah saatnya kita bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi masyarakat Lobar, khususnya masyarakat Sekotong. Konon, Orong Bukal itu dikatakan Raja Ampatnya Lobar,” tegasnya

Dijelaskannya, objek wisata Orong Bukal tersebut memiliki empat pintu masuk atau yang disebut Pelawangan, dalam bayangannya, untuk membangkitkan objek wisata yang sering disebut The Hidden Paradise (surga yang tersembunyi) itu maka ke empat pintu masuk harus ditata. “Selain empat pintu masuk, akses menuju ke Lokasi juga harus mendapat perhatian serius. Dan kami pastikan, aksesnya akan dibangun berupa jalan hingga tangga untuk menuju ke lokasi, seperti yang ada di Bali (Kelingking Beach),” jelasnya.

Dirinya terobsesi betul untuk menjadikan objek wisata Orong Bukal sebagai ikon pariwisata Lobar, bahkan NTB. ”Itu mimpi yang harus kita wujudkan bersama, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan baik itu dari masyarakat, kalangan anggota legislatif, terutama pihak eksekutif. Mimpi kami adalah berusaha mewujudkan dan menjadikan Orong Bukal sebagai ikon pariwisata Lobar,” tegas politisi muda tersebut.

Disampaikan Lalu Ivan juga, objek wisata Orong Bukal sendiri sudah dikenal di kalangan wisatawan luar. Terbukti, saat kunjungannya bersama Kepala Dinas Pariwisata Lobar, dia bertemu dengan beberapa orang wisatawan asing. ”Artinya apa, Orong Bukal ini sudah dikenal, tinggal bagaimana konsep penataannya agar membuat wisatawan datang untuk menikmati pemandangan yang menurut kami sangat indah,” sambungnya kemudian.

MBS sapaan akrab putra kandung mantan Bupati Lobar Hj. Sumiatun itu mengatakan, kengototannya ingin objek wisata Orong Bukal dikembangkan dan ditata bukan semata hanya untuk gagah-gagahan, tetapi lebih pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (her)

Pemkot Mataram Pesimis Dukung Swasembada Pangan

0
Seorang petani penggarap di Lingkungan Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela membajak sawah yang akan ditanami padi pada, Selasa 5 November 2024. Pemkot Mataram pesimis mampu mendukung swasembada pangan. Pasalnya, luas lahan pertanian di Kota Mataram terus mengalami penyusutan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat menargetkan swasembada pangan di tahun 2025. Target ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraris. Di satu sisi, Pemerintah Kota Mataram pesimis mampu mendukung program swasembada pangan dengan keterbatasan lahan pertanian.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah ditemui pada, Selasa 5 November 2024 menjelaksan, di era kepemimpinan Presiden H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki kebijakan swasembada pangan di tahun 2025. Kebijakan ini dinilai sangat bagus, tetapi khusus di Kota Mataram program swasembada pangan harus didukung dengan mempertahankan lahan sawah dilindungi serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Saat ini, kawasan pertanian pangan berkelanjutan terus mengalami penyusutan dari luas 580 hektar menjadi 388 hektar. Penyusutan ini akibat alih fungsi lahan. “Bagaimana sekarang kita mempertahankan ketahanan pangan tersebut,” terangnya.

Justru, ia pesimis mampu mendukung program swasembada pangan. Sebab, pemilik lahan tergiur dengan harga tanah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga menjual lahan mereka. Salah satu yang dilakukan adalah memberikan bantuan kepada pemilik lahan seperti pupuk dan alat pertanian. Tujuannya pemilik lahan mempertahankan sawahnya atau tidak berubah fungsi. “Kebanyakan di Kota Mataram petani penggarap, maka perlu kita berikan insentif kepada pemilik lahan supaya tidak menjual atau alih fungsi lahannya,” pungkasnya.

Dinas Pertanian lanjutnya, sedang memverifikasi dan memvalidasi pemilik lahan pertanian di Kota Mataram. Alih fungsi lahan KP2B dari sebelumnya 580 hektar menjadi 338 hektar mengalami penurunan drastis. Oleh karena itu, pendataan ini dinilai penting untuk mengetahui siapa pemilik lahan sebenarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram, Endang Utami Rahayu menambahkan, lahan baku sawah Kota Mataram sesuai data yang dimiliki Dinas Pertanian seluas 1.458,71 hektar. Sementara, data dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Kota Mataram memiliki data LBS 1.381,84 hektar. Perbedaan data ini dilakukan pendataan by name by addres untuk memastikan luas baku sawah. “Dan, kita ingin menyamakan persepsi terkait dengan perbedaan data tersebut,” terangnya.

Dalam lahan sawah baku terdapat kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 338,65 hektar. Pendataan ini berkaitan dengan langkah strategis dilakukan pemerintah untuk mengintervensi kepemilikan lahan tersebut. (cem)

Penarikan Retribusi dan Pajak akan Gunakan Non Tunai

0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram merancang sistem penarikan retribusi dan pajak daerah menggunakan digitalisasi. Pembayaran non tunai diharapkan mampu mengurangi potensi kebocoran pendapatan asli daerah.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada, Selasa 5 november 2024 menjelaskan, dalam rapat paripurna kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, legislatif menyoroti kenaikan sumber pendapatan asli daerah mencapai 23 persen atau mencapai Rp585 miliar. Kenaikan PAD didorong untuk dilakukan digitalisasi dalam penyerapan retribusi dan pajak daerah.

Pembayaran non tunai atau digital sebenarnya telah diterapkan di beberapa retribusi dan pajak daerah. Seperti sebut Alwan, penarikan retribusi parkir, pajak hotel, restauran dan lain sebagainya. “Kita sudah mulai penarikan retribusi parkir,” terangnya.

Uji coba juga sedang dilakukan untuk penarikan retribusi pasar dan reklame. Pihaknya telah membicarakan konsep ini dengan badan usaha milik negara maupun mitra pemerintah lainnya untuk mendukung digitalisasi pendapatan daerah.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram mengakui, transaksi non tunai melibatkan perbankan memiliki konsekuensi biaya. Artinya, perbankan membebankan biaya terhadap sistem atau aplikasi yang dibangun. “Kita sedang mencarikan formulasi karena peraturan dari perbankan uang yang masuk harus 1×24 jam,” ujarnya.

Pemkot Mataram kata Alwan, kesulitan menggunakan perbankan lain di luar bank daerah. Kas daerah di simpan di Bank NTB Syariah, sehingga diharapkan ada perubahan aturan dalam sistem pengelolaan keuangan di BUMN tersebut.

Apakah seluruh retribusi dan pajak daerah akan menerapkan pembayaran non tunai? Alwan menegaskan, konsep ini sedang dirancang secara menyeluruh, tetapi digitalisasi pembayaran retribusi dan pajak daerah tidak biasa menyeluruh seperti pembayaran retribusi sampah. Pihaknya akan melihat peluang pembayaran non tunai seperti pajak reklame, hotel, dan restaurant. Tujuannya guna menghindari kebocoran sumber pendapatan asli daerah. (cem)

Komisi V DPR RI, Dukung Instruksi Presiden Prabowo Turunkan Harga Tiket Pesawat

0
H. Abdul Hadi (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI H.Abdul Hadi menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat yang masih tinggi. Upaya penurunan harga tiket pesawat ini dinilai sebagai kebijakan yang sangat relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah pariwisata seperti Provinsi NTB dan daerah pariwisata lainya di Indonesia.

Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok tersebut juga menekankan soal pentingnya pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dimana hal ini sejalan dengan pandangannya yang telah mendorong agar pemerintah tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga langkah-langkah jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor.

‘’Kenaikan harga tiket pesawat telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah, terutama di NTB yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber ekonomi utama. Dengan tiket pesawat yang lebih terjangkau, masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan perjalanan,’’ kata Abdul Hadi dalam keterangan yang diterima Ekbis NTB, Selasa 5 November 2024.

Ia mengatakan, meningkatnya perjalanan wisata ke NTB akan meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini dan secara nasional, seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo yaitu 8 persen.

Anggota Fraksi PKS tersebut berharap upaya menurunkan harga tiket penerbangan ini bisa menjadi salah satu prioritas dalam program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Selain memberikan dampak positif bagi industri pariwisata, langkah ini juga akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Kemudian, hal ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan menggerakkan roda perekonomian, khususnya di wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor pariwisata seperti Pulau Lombok.

“Dengan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, aksesibilitas masyarakat terhadap destinasi wisata akan meningkat, yang tentu akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat lokal,” tegas Eks Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB tersebut.

“Kami sangat berharap langkah ini dapat segera terealisasi demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya di NTB,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memastikan bahwa satuan tugas atau satgas penurunan tiket pesawat masih berlanjut di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini seiring dengan fokus kerja Kementerian Pariwisata yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dalam beberapa waktu ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Satgas tersebut akan fokus pada penurunan harga tiket penerbangan domestik yang sering disebut mahal. Ke depan, Kementerian Pariwisata akan menggelar rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan dan juga Pertamina.(ris)

Konsesi 18.500 Hektare Lahan di Sumbawa oleh Orang Terkaya Indonesia Perlu Dievaluasi

0
Sambirang Ahmadi(ekbisntb.com/mediasumbawa.com)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu rupanya memiliki portofolio atau aset bisnis di NTB. Aset itu adalah 18.500 hektare konsesi pertambangan emas di Kecamatan Lantung, Ropang dan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa. Melalui salah satu anak usahanya, PT. Intam, perusahaan milik Prajogo Pangestu telah mengantongi izin usaha pertambangan di Lantung, sejak 22 Oktober 2015 silam. Tahun depan, izin itu akan genap berusia 1 dekade. Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat NTB dari terbitnya izin tersebut?

PT. Intam menguasai 18.500 hektare konsesi pertambangan emas di Kecamatan Lantung itu melalui izin bernomor 503/02/IUP-OP/2015. Prajogo Pangestu tercatat sebagai pemegang saham pengendali PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang menjadi induk dari PT. Intam.

Bagi Prajogo Pangestu, penguasaan Intam atas 18.500 hektare lahan di Sumbawa itu jelas telah berkontribusi pada peningkatan pundi-pundi kekayaannya yang saat ini sudah sangat menggiurkan jumlahnya.

Prajogo sendiri, bertengger di puncak daftar orang terkaya di Indonesia. Ia tercatat memiliki kekayaan senilai 55,4 miliar dollar AS atau setara Rp866 triliun, hingga akhir Oktober 2024. Catatan ini tentu tak lepas dari kapitalisasi pasar Petrindo yang di pasar saham, dikenal dengan kode emiten CUAN.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2023 yang dipublikasikan PT. Petrindo Jaya Kreasi, aset PT. Intam selaku pemilik konsesi pertambangan di Lantung, tercatat senilai Rp52.888.244.854.

Sementara, hingga 4 November 2024, nilai kapitalisasi pasar Petrindo mencapai Rp81,22 triliun.

Per 4 November 2024, saham CUAN ditutup di harga 7.225. Padahal, saat melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 Maret 2023, harga saham CUAN hanya mencapai Rp220 per saham. Itu artinya, nilai saham Petrindo telah tumbuh sebesar 3.184 % dalam waktu kurang dari 2 tahun.

Secara otomatis, menggelembungnya harga saham CUAN tersebut, telah melipatgandakan nilai kekayaan Prajogo Pangestu selaku pemilik mayoritas saham CUAN.

Sekilas, nilai aset berupa lahan tambang emas di Sumbawa itu, terlihat begitu kecil jika dibandingkan dengan total nilai aset Petrindo secara keseluruhan. Namun, kepemilikan aset berupa lahan tambang emas di Sumbawa merupakan bagian dari proyeksi masa depan CUAN yang sedikit banyak turut menopang stabilitas harga sahamnya.

Sebagai perusahaan tambang batubara, saat ini CUAN dan berbagai perusahaan batubara lainnya, tengah berhadapan dengan ancaman eksistensial. Hampir seluruh perusahaan tambang batubara, kini dipaksa untuk melakukan diversifikasi ke bisnis yang lebih hijau.

Meski sama-sama penambangan, tambang emas, dianggap jauh lebih bersahabat ketimbang tambang batubara yang dianggap telah berkontribusi besar dalam kerusakan iklim global. Hal inilah yang menjadi nilai penting dari kepemilikan portofolio bisnis di Sumbawa tersebut.

Dengan penguasaan atas lahan tambang yang punya deposit cadangan emas di Sumbawa, masa depan Petrindo dianggap masih cukup terjamin. Dengan kata lain, aset tambang di Sumbawa, turut menjaga stabilitas masa depan bisnis Prajogo Pangestu. Hal ini juga tampak dari penjelasan manajemen Petrindo.

Direktur Utama Petrindo Jaya Kreasi Michael, dalam sebuah keterangan, Selasa, 12 September 2023 lalu menyebutkan, masuknya CUAN ke bisnis emas tidak terlepas dari adanya potensi mineral emas sebagai salah satu komoditas pertambangan yang penting dan bernilai tinggi.

Dijelaskan bahwa diversifikasi usaha melalui penambangan emas ini merupakan bentuk transformasi perusahaan dalam memperkuat portofolio untuk bisnis yang lebih berkelanjutan.

“Melalui Intam, CUAN berharap dapat memberikan peningkatan kinerja yang substansial sehingga mampu berkontribusi memberikan nilai yang lebih baik bagi pemegang saham, perekonomian Indonesia, dan juga masyarakat sekitar,” kata Michael, seperti dilansir Kontan.co.id, Rabu, 13 September 2023.

Jika Prajogo Pangestu telah menikmati kapitalisasi pasar yang terjaga dari kepemilikan lahan tersebut, lantas bagaimana dengan masyarakat Sumbawa?

Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Sumbawa dan Sumbawa Barat, Sambirang Ahmadi, menilai kepemilikan lahan tersebut belum mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa.

Sambirang menegaskan, izin untuk Intam seharusnya ditindaklanjuti dengan aktivitas yang nyata. Dengan demikian, aktivitas tersebut bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja dan bisa ikut mengembangkan kualitas sumber daya manusia NTB.

Kenyataannya, setelah hampir 1 dekade, Intam sama sekali tidak melakukan aktivitas di lahan konsesi tersebut. “Jadi sama sekali tidak ada yang diuntungkan kecuali dia (pemilik konsesi) yang untung,” serunya.

Sambirang menegaskan perlunya pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap aktivitas seperti PT. Intam yang dianggap hanya memanfaatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mempertebal portofolio bisnis dan menjaga kapitalisasi perusahaan.

“Kita dorong pemerintah pusat untuk mencabut IUP itu jika tidak ada aktivitasnya. Kalau ada multipier effectnya untuk masyarakat, ngapain kita pertahankan IUP itu?” tandas Sambirang.

Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sahdan yang dikonfirmasi terpisah, mengaku tak mengetahui dengan pasti perusahaan tersebut. Bahkan ia menyatakan tak percaya jika ada perusahaan tambang yang belum beroperasi sudah melantai di bursa.

“Masa ada tambang belum beroperasi sudah bisa menjual saham ? Saya ndak percaya ini,” kata Sahdan saat dikonfirmasi, Minggu 3 November 2024.

Sahdan mengaku tak ingin memberikan komentar tambahan terkait dengan dugaan adanya perusahaan tambang yang disebut-sebut pemegang konsesi di Sumbawa tersebut. “Ini ndak usah kita bahas ya, saya ndak tahu ujung pangkalnya nanti kita salah,” ujarnya. (aan/ris)

TPT NTB 2024 Turun menjadi 2,73 Persen, Berkat Pepadu Plus

0
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi NTB terus mencatatkan kemajuan pesat dalam sektor ketenagakerjaan berkat terobosan strategis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. Melalui berbagai program inovatif Disnakertrans Provinsi, seperti PePadu Plus, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,73 persen pada Agustus 2024, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Berdasarkan rilis BRS BPS, selama tiga tahun terakhir, TPT NTB menunjukkan tren menurun. TPT NTB pada tahun 2021 sebesar 3,01%, tahun 2022 sebesar 2,89%, tahun 2023 sebesar 2,80%, dan pada tahun 2024 menjadi 2,73%.

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya.

Namun jika dibandingkan Agustus 2023, TPT kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mengalami penurunan tertinggi, dari 8,24% pada Agustus 2023 menjadi 4,73% di 2024 atau turun sebanyak 3,51%.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., saat rilis resmi BPS NTB, Selasa, 5 November 2024 menyampaikan, sejak tiga tahun terakhir, Disnakertrans NTB terus menggencarkan program PePadu Plus untuk memperkuat peluang kerja, khususnya untuk lulusan SMK dan pendidikan vokasi lainnya dilakukan pembinaan dan pendampingan masif melalui program bursa kerja khusus (BKK).

“Program PePadu Plus yang kami luncurkan 3 tahun lalu memang berfokus pada peningkatan keterampilan dan link and match dengan industri, sehingga lulusan SMK dan lembaga pendidikan vokasi lebih siap bekerja,” ungkap Aryadi.

PePadu Plus, akronim dari ‘Pelatihan Plus Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu, plus pendampingan pelatihan produktivitas untuk wira usaha, memiliki tujuan utama untuk menekan angka pengangguran melalui tiga pendekatan strategis.

Yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembukaan akses informasi dan pasar kerja, serta penguatan kemitraan dengan berbagai industri dan lembaga pendidikan.

Program ini berkolaborasi dengan sekolah-sekolah kejuruan, perguruan tinggi vokasi, serta mitra perusahaan di NTB, guna memastikan para lulusan siap kerja dan terserap di berbagai sektor yang membutuhkan.

Program PePadu Plus di NTB juga memberikan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pemagangan terstruktur di berbagai sektor industri. Melalui program ini, lulusan SMK dan pendidikan vokasi dapat memperoleh pengalaman kerja langsung yang relevan dengan kebutuhan industri, memperkuat keterampilan teknis, manajerial, dan komunikasi yang penting dalam pengembangan karier mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap lulusan program PePadu Plus, khususnya yang telah menyelesaikan pemagangan, dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain, bahkan untuk posisi internasional. Dengan pengalaman pemagangan yang berkualitas, peserta tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga kesiapan bekerja yang profesional,” ujar Aryadi.

Untuk pembukaan akses informasi dan pasar kerja, Disnakertrans NTB rutin menyelenggarakan job fair setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui job fair, kami bisa menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukan hanya dengan perusahaan lokal atau nasional, tapi juga dengan perusahaan yang menempatkan tenaga kerja migran ke luar negeri,” ujar Aryadi.

Terakhir, penguatan kemitraan dengan berbagai industri dan lembaga pendidikan pada program PePadu Plus terlihat dari pembentukan Tim Koordinasi Daerah untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang terus mendorong LPK/S, BLK, dan Lembaga Pendidikan Vokasi untuk berkolaborasi memperluas skill SDM dengan DuDi. Disnaker dalam hal ini berperan dalam membina dan menjalin kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK maupun perguruan tinggi seperti Unram, Universitas Islam Negeri (UIN), Sekolah Tinggi Kesehatan, dan lainnya.

Program PePadu Plus ini telah mendapat penghargaan nasional dan menjadi salah satu inovasi unggulan Disnakertrans NTB. Pada tahun ini, program tersebut juga menjadi lokasi studi lapangan bagi peserta Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA), dari BPS Pusat, Kejaksaan Agung RI dan BPKP Pusat yang ingin menjadikan program PePadu Plus sebagai model tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.(bul)

87,01 Ribu Penduduk NTB Berstatus Pengangguran

0
Ilustrasi Pengangguran (Ekbis NTB-Ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis profil ketenagakerjaan di Provinsi NTB terbaru. Diketahui, penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 4,13 juta orang, naik sebanyak 74,18 ribu orang dibanding Agustus 2023.

Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 3,19 juta orang (77,23 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di NTB.

Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin dalam keterangan resmi di kantornya, Selasa, 5 November 2024 menyampaikan, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 3,11 juta orang yang bekerja dan 87,01 ribu orang pengangguran.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 216,34 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 212,57 ribu orang dan pengangguran meningkat sebanyak 3,77 ribu orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,16 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,89 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 10,17 persen.

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 27,16 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,33 persen.

Apabila dibandingkan Agustus 2023, penurunan penduduk bekerja terjadi pada status berusaha sendiri (1,80 persen poin), berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (1,37 persen poin), berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja bebas non pertanian (masing-masing 0,03 persen poin dan 1,46 persen poin).

Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 2,19 juta orang (70,51 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 915,85 ribu orang (29,49 persen). Penduduk yang bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2024 naik sebesar 1,79 persen poin jika dibandingkan Agustus 2023.

Masih pada periode Agustus 2024, disampaikan Wahyudin, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 41,49 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 13,43 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Agustus 2023 maupun Agustus 2022.

Dibandingkan dengan Agustus 2023, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, dan Universitas turun masing-masing sebesar 0,59 persen poin, 0,38 persen poin, dan 0,56 persen poin.

Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma I/II/III mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,50 persen poin, 0,58 persen poin, dan 0,45 persen poin. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2022, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 5,04 persen poin.

TPT hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 sampai 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.(bul)