Beranda blog Halaman 810

Program Makan Siang Bergizi di NTB, Daging Swasembada, Telur dan Susu Masih Ditopang dari Luar

0
Muhamad Riadi (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Program makan siang bergizi yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran masih dinanti teknis pelaksanaannya di lapangan. Pemprov NTB sendiri secara umum sudah siap dengan program besar tersebut. Di mana masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sudah diminta kesiapannya oleh pimpinan daerah agar program ini berjalan dengan baik.

Untuk kesiapan komoditas bahan pangan, sejumlah komoditas sudah tersedia dengan jumlah yang cukup. Namun beberapa jenis komoditas harus didatangkan dari luar daerah karena ketersediaan di dalam daerah sangat terbatas.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Ir. Muhamad Riadi mengatakan, untuk stok daging, NTB tidak akan khawatir karena daerah ini dalam status swasembada daging sapi. Berapapun kebutuhan daging untuk program makan siang bergizi ini akan bisa dipenuhi dengan baik.

“Kita kan daerah produsen sapi. Berapa butuhnya daging, masyarakat tinggal kita potong sapi kita. Yang kita atur keluarnya saja. Kami dari Dinas Peternakan Provinsi kalau untuk konsumsi daging sapi kami tidak pernah khawatir, karena kita daerah produsen,” kata Muhamad Riadi kepada Ekbis NTB, Kamis 7 November 2024.

Ia mengatakan, yang cukup dikhawatirkan dalam program makan siang bergizi ini yaitu ketersediaan telur dan susu. Untuk konsumsi telur di NTB, sebagian stok masih didatangkan dari luar daerah, terutama dari Jawa dan Bali. Sebab produksi telur dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Telur ini kan belum swasembada kita. Masih ada defisit kebutuhan masyarakat secara total per tahun. Itu yang didatangkan dari Bali dan Jawa,” katanya.

Karena stok kebutuhan telur dalam daerah masih terbatas, maka pihaknya mendorong para pengusaha lokal meningkatkan skala usaha atau kapasitas produksinya sehingga kedepan NTB bisa berswasembada telur.

Adapun untuk stok susu, NTB masih bergantung dengan produk susu dari luar daerah lantaran para peternak lokal tak memiliki kultur peternakan susu perah. Karena itulah pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar membantu Provinsi NTB untuk menciptakan ekosistem peternakan sapi perah di lokasi-lokasi yang cocok di NTB. (ris)

PePadu Plus Kurangi Pengangguran di NTB

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Salah satu program inovatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi,  yaitu  PePadu Plus dianggap efektif menurunkan angka pengangguran.

Sebagaimana rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,73 persen pada Agustus 2024, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Selama tiga tahun terakhir, TPT NTB menunjukkan tren menurun. TPT NTB pada tahun 2021 sebesar 3,01%, tahun 2022 sebesar 2,89%, tahun 2023 sebesar 2,80%, dan pada tahun 2024 menjadi 2,73%.

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya.

Namun jika dibandingkan Agustus 2023, TPT kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mengalami penurunan tertinggi, dari 8,24% pada Agustus 2023 menjadi 4,73% di 2024 atau turun sebanyak 3,51%.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., menyampaikan, Disnakertrans NTB terus menggencarkan program PePadu Plus untuk memperkuat peluang kerja, khususnya untuk lulusan SMK dan pendidikan vokasi lainnya dilakukan pembinaan dan pendampingan  masif melalui program bursa kerja khusus (BKK)

“Program PePadu Plus yang kami luncurkan 3 tahun lalu memang berfokus pada peningkatan keterampilan dan link and match dengan industri, sehingga lulusan SMK dan lembaga pendidikan vokasi lebih siap bekerja,” ungkap Aryadi.

PePadu Plus, akronim dari ‘Pelatihan Plus Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu, plus pendampingan pelatihan produktivitas untuk wira usaha, memiliki tujuan utama untuk menekan angka pengangguran melalui tiga pendekatan strategis.

Yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembukaan akses informasi dan pasar kerja, serta penguatan kemitraan dengan berbagai industri dan lembaga pendidikan.

Program ini berkolaborasi dengan sekolah-sekolah kejuruan, perguruan tinggi vokasi, serta mitra perusahaan di NTB, guna memastikan para lulusan siap kerja dan terserap di berbagai sektor yang membutuhkan.

Program PePadu Plus di NTB juga memberikan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pemagangan terstruktur di berbagai sektor industri. Melalui program ini, lulusan SMK dan pendidikan vokasi dapat memperoleh pengalaman kerja langsung yang relevan dengan kebutuhan industri, memperkuat keterampilan teknis, manajerial, dan komunikasi yang penting dalam pengembangan karier mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap lulusan program PePadu Plus, khususnya yang telah menyelesaikan pemagangan, dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain, bahkan untuk posisi internasional. Dengan pengalaman pemagangan yang berkualitas, peserta tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga kesiapan bekerja yang profesional,” ujar Aryadi.

Untuk pembukaan akses informasi dan pasar kerja, Disnakertrans NTB rutin menyelenggarakan job fair setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui job fair, kami bisa menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukan hanya dengan perusahaan lokal atau nasional, tapi juga dengan perusahaan yang menempatkan tenaga kerja migran ke luar negeri,” ujar Aryadi.

Terakhir, penguatan kemitraan dengan berbagai industri dan lembaga pendidikan pada program PePadu Plus terlihat dari pembentukan Tim Koordinasi Daerah untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang terus mendorong LPK/S, BLK, dan Lembaga Pendidikan Vokasi untuk berkolaborasi memperluas skill SDM dengan DuDi. Disnaker dalam hal ini berperan dalam membina dan menjalin kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK maupun perguruan tinggi seperti Unram, Universitas Islam Negeri (UIN), Sekolah Tinggi Kesehatan, dan lainnya. (bul)

BPSK Terima Puluhan Aduan Konsumen di NTB

0
Muna`im(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menerima puluhan aduan dari konsumen. Aduan-aduan yang masuk ini diproses dan hampir seluruhnya tuntas diselesaikan.

Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Muna`im, SE.,M.Si didampingi Analis Perdagangan Ahli Muda, M. Ihsanul Akbar di ruang kerjanya, Kamis, 7 November 2024 merinci.

Di Provinsi NTB terbentuk  empat BPSK di kabupaten/kota, diantaranya, BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Barat, BPSK Kabupaten Lombok Utara, dan BPSK Kabupaten Sumbawa.

Di BPSK Kota Mataram, per November 2024 ini, sudah menerima 23 aduan. Kasus yang diadukan konsumen paling mendominasi terkait finance, menyusul perumahan, kemudian perbankan.

Sementara BPSK Lombok Barat menerima sebanyak 10 aduan konsumen, didominasi aduan finance. Di BPSK Lombok Utara ada 6 aduan masuk, juga didominasi kasus finance. Dan di BPSK Kabupaten Sumbawa, terdapat 6 aduan perbankan dan perumahan.

Ihsan merinci, terkait aduan-aduan finance, konsumen mempersoalkan penyitaan-penyitaan kendaraan oleh finance dan pelelangan kendaraan.

“Penyitaan kendaraan oleh oknum petugas – petugas finance ini dilakukan tidak sesuai aturan fidusia. Makanya konsumen lapor ke BPSK,” jelasnya.

Begitu juga kasus-kasus yang dilaporkan ke BPSK terkait perumahan. Yang diadukan konsumen adalah spek bangunan yang diterima saat promosi dengan realitanya tidak sesuai. Ada juga laporan perumahan yang sudah dilunasi namun konsumen tak menerima sertifikat.

“Kalau terkait perbankan, soal negosiasi cicilan,” jelas Ihsan.

Ihsan menambahkan, keberadaan BPSK ini cukup membantu masyarakat yang notabenenya sebagai konsumen. Dari puluhan aduan yang masuk, 98 persen dapat diselesaikan. Penyelesaiannya adalah win-win solution para pihak.

Karena itu, BPSK di kabupaten/kota seyogyanya terbentuk BPSK. Walaupun saat ini, laporan-laporan dari konsumen di kabupaten/kota yang belum terbentuk BPSK masih ditangani oleh BPSK terdekat. Dari enam kabupaten/kota di Provinsi NTB yang belum membentuk BPSK, dua diantaranya akan membentuk BPSK dalam waktu dekat. Diantaranya Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

“BPSK Kabupaten Sumbawa juga sudah berakhir masa kepengurusannya pada Desember 2024 ini. dan saat ini tengah proses untuk seleksi pengurus untuk periode lima tahun mendatang,” tandasnya.

BPSK memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembentukan BPSK sangat penting:

Kewajiban Hukum, BPSK dibentuk sebagai tanggapan terhadap mandat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengamanatkan pembentukan lembaga semacam ini di setiap kabupaten/kota. Ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. (bul)

Soal LSD, Pemerintah Harus Dengar Aspirasi Pemilik Lahan

0
Misban Ratmaji(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menilai, LSD (Pahan Sawah Dilindungi) atau LP2B (Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan) merupakan keputusan sepihak pemerintah. Dia menyoroti pentingnya perlindungan hak milik individu yang dijamin oleh undang-undang. Terutama bagi pemilik tanah yang belum mengurus sertifikat atau pembagian tanah warisan.

Menurut Misban, meskipun saat ini lahan tersebut masih berupa tanah pertanian yang belum dipisahkan sertifikatnya, setelah tanah tersebut dipecah menjadi hak milik perorangan, maka hak pemilik atas tanah tersebut harus dihormati. “Sertifikat yang sudah dipecah menjadi milik perorangan, itu terserah mereka. Keputusan tersebut harus adil dan memperhatikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Misban juga menekankan bahwa keputusan yang diambil tidak boleh sepihak, karena dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Aspirasi masyarakat, menurut politisi Hanura ini, harus didengar agar tidak ada kekacauan atau permasalahan lebih lanjut. “Kalau aspirasi mereka didengar, itu hal yang bagus. Namun, jika keputusan hanya dibuat sepihak tanpa melibatkan mereka, hasilnya bisa saja kacau,” tambahnya.

Selain itu, Misban mengingatkan bahwa tanah yang dimiliki secara perorangan tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti keinginan pemerintah atau pihak lain tanpa menghormati hak milik. Bahkan, dia menyebutkan bahwa jika pemerintah ingin mengelola lahan tersebut untuk kepentingan umum, maka pembelian atau ganti rugi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Misban juga memberikan saran agar pembangunan di atas lahan milik pribadi tetap mengikuti prosedur yang ada. Seperti perizinan yang tepat, agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari. “Pembangunan memang bisa dilakukan, tapi harus sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.

Pernyataan tersebut mengundang diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dan hak milik individu harus sejalan tanpa menabrak ketentuan hukum yang berlaku, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. (fit)

KPPU : Penunjukan Langsung Dalam Permen BUMN Membuat Persaingan Usaha Tidak Sehat

0
M. Fanshurullah Asa, Ketua KPPU(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan kebijakan Pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), khususnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j.

Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN.

Menurut M. Fanshurullah Asa, Ketua KPPU, pengaturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Sebagai informasi, KPPU selama ini aktif melakukan pengawasan atas berbagai
upaya sinergi BUMN yang dilakukan Pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan Pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan mengidentifikasi masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu. Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU menilai aturan ini menghambat persaingan dan patut dihapus. “Dari asesmen kebijakan persaingan usaha yang kami lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN. Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu,aturan ini wajib dihapus”, tegas Ketua KPPU, yang akrab disapa Ifan.

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif.(bul)

Kementan: Bantuan Alsintan Gratis, Bila Ada Pungli Segera Laporkan

0
Bantuan Alsintan Gratis(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa bantuan alat mesin pertanian (alsintan) diberikan gratis tanpa pungutan biaya, dan masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan pungutan liar terkait bantuan tersebut.

“Kementan menegaskan, segala bentuk bantuan alsintan yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan merupakan gratis tanpa ada pungutan biaya apapun dan tidak untuk diperjualbelikan,” kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat petani (Poktan/Gapoktan/UPJA) dan Brigade dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota.

Kementan turut menanggapi pemberitaan sejumlah petani penerima bantuan alsintan di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, yang mengaku dimintai Rp3 juta agar bisa mendapatkan hand traktor dari Kementerian Pertanian.

Andi menegaskan, Kementan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang diakibatkan apabila ada pihak/oknum melakukan pungutan dan memperjualbelikan bantuan alsintan tersebut.

“Bila ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum. Petani apabila mempunyai informasi adanya pungutan liar (pungli) terkait alsintan, diharapkan melaporkan ke pihak yang berwenang,” kata Andi.

Andi menjelaskan, semua sumber pembiayaan alsintan sudah diatur dalam Pedoman Umum Bantuan alsintan sejak 2015.

Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran alsintan bersumber dari DIPA Satuan Kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada belanja barang (belanja peralatan dan mesin) untuk diserahkan kepada pemerintah desa dan petani.

“Jadi tidak ada biaya yang dibebankan ke petani selain bahan bakar dan perawatan mesin saja,” ujar Andi.

Diterangkannya, pendistribusian bantuan alsintan APBN Pusat dilaksanakan oleh penyedia alsintan sampai titik bagi dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota (sesuai kontrak).

Sedangkan pengambilan bantuan alsintan dari dari dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota sampai kepada penerima bantuan menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan.

“Bantuan alsintan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah tiba di titik bagi Dinas lingkup Pertanian agar segera disalurkan kepada penerima bantuan sesuai SK Penetapan PPK,” kata Andi.

Untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan alsintan dan mencegah terjadinya penyimpangan bantuan alsintan di lapangan, dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota dimohon bantuan dan kerjasamanya agar dapat meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan alsintan dan pemanfaatannya di wilayah kerjanya.

“Alsintan ini agar dimanfaatkan sebaik baiknya untuk mendukung Swasembada Pangan, sesuai cita-cita kita bersama. Dengan pertanian modern maka upaya peningkatan produksi dapat terwujud,” ujarnya.

Dalam rangka optimalisasi pamanfaatan bantuan alsintan APBN, lanjutnya, maka bantuan alsintan yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh penerima bantuan (mangkrak) agar dilakukan relokasi kepada kelompok lainnya yang lebih membutuhkan.

“Syaratnya bersedia dan sanggup memanfaatkan bantuan alsintan sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pembangunan pertanian, dan Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan alsintan secara berjenjang kepada kami,” kata Andi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, digelontorkannya bantuan alsintan ini untuk mengubah wajah pertanian.

Jika selama ini bertani identik dengan sesuatu yang kotor, maka ke depan tidak lagi. Dengan alsintan, petani bisa langsung mengolah lahan secara modern.

“Kita berikan peralatan modern, tidak tradisional seperti cangkul, sabit atau semacamnya. Semuanya Gratis,” ujar Mentan. (ant)

Penghapusan Piutang Jangkau 600 Ribu Petani hingga Nelayan Berusaha

0
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi(ekbisntb.com/ant)

Bogor (ekbisntb.com) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya berpotensi membantu 600 ribu petani hingga nelayan untuk mengembangkan usaha mereka.

“Jadi kalau menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa dicover oleh program ini. Artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, ada 600 ribu keluarga, yang akan terbebas,” kata Hasan di Bogor, Kamis.

Hasan menyebutkan hadirnya kebijakan ini memang ditujukan untuk membantu petani, nelayan, hingga UMKM agar tidak lagi terlilit utang.

Secara khusus kebijakan ini juga hanya menyasar pelaku UMKM, petani, hingga nelayan yang merupakan nasabah bank badan usaha milik negara (BUMN) atau bank Himbara, dan telah melewati masa jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun.

“Mereka tidak mampu membayar utang, sudah lebih dari 10 tahun, sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, sudah ada restrukturisasi hutangnya, tapi tetap tidak bisa membayar. Nah, dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang,” kata Hasan.

Harapannya dengan penghapusan piutang tersebut maka para pelaku usaha bisa kembali mengajukan kredit sebagai modal usaha.

Sebelumnya, Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 November 2024.

Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM,” kata Presiden. (ant)

Gerakan Pangan Murah Menyasar Ponpes

0
GPM ke 24 yang digelar di Ponpes Al Amin Pejeruk, Ampenan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Garakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan dukungan Pemprov NTB dan Bapanas tidak hanya digelar di pusat-pusat keramaian. Kegiatan pengendalian harga ini juga dilakukan hingga ke Pondok Pesantren (Ponpes).

Seperti halnya kegiatan GPM ke 24 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Kamis, 7 November 2024, lokasinya di Yayasan Ponpes Al-Amin Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Seperti biasa, GPM menyediakan berbagai jenis kebutuhan pokok pangan strategis, dan kebutuhan pelengkap lainnya. Diantaranya beras, cabai, tomat, bawang, telur, ikan, daging, ayam, pangan olahan kemasan, dan sejumlah komoditas pangan lainnya.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menghadirkan langsung para produsen, dari kelompok tani, hingga distributor. Sehingga harga kebutuhan pangan straegis ini dijual dengan harga ditingkat petani. Bukan harga pasar.

Tak ayal, GPM di Ponpes Al-Amin ini dikunjungi sangat antusias oleh warga sekitar, khususnya ibu-ibu rumah tangga tangga, yang berburu kebutuhan dapur tak jauh-jauh ke pasar dan harganya lebih rendah dari harga pasar.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Provinsi NTB, Raisah menyampaikan, GPM yang digelar kali ini di Ponpes, sesuai permintaan Yayasan dan Lurah setempat kepada Pemprov NTB.

Kegiatan GPM sebagaimana disampaikan tujuannya untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan. Untuk pengendalian inflasi dan deflasi tidak naik atau turun sebagaimana target pemerintah.

“Pengendalian inflasi sangat perlu dilakukan, jangan sampai terjadi inflasi yang tinggi karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, atau terjadi deflasi karena harga-harga kebutuhan pokok terlalu rendah. Harus seimbang, inflasi dan deflasi. GPM ini adalah salah satu caranya,” ujarnya.

GPM menurut Raisah, akan terus dilaksanakan hingga akhir tahun. ada hari besar nasional diakhir tahun yang juga diantisipasi kebutuhan masyarakat. yaitu Natal dan Tahun Baru.

“Tahun 2024 ini digelar 29 kali GPM, hari ini sudah ke 24. Masih ada kegiatan GPM yang akan dilaksanakan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Biasanya hari-hari besar terjadi lonjakan harga. Lonjakan harga kebutuhan pokok itu yang dinetralisir oleh GPM ini,” tambahnya.

Dengan menyediakan kebutuhan pokok melibatkan kelompok-kelompok tani, dan distributor, serta Bulog, diharapkan masyarakat tidak tergiur memborong kebutuhan di pasar. Sehingga, dapat memicu spekulan menaikkan harga kebutuhan.

GPM merupakan program yang diluncurkan oleh Badan Pangan Nasional sebagai upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. GPM juga melibatkan Bulog dan BUMN Pangan, asosiasi, dan pelaku usaha pangan lainnya.(bul)

Polres Loteng Galakkan Program Ketahanan Pangan

0
Polres Loteng mulai menggalakkan program ketahanan pangan di tengah masyarakat. Dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat bercocok tanam.(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) diintruksikan untuk mulai menggalakkan program ketahanan pangan mandiri d itengah masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan sesuai program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan. Dengan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah ataupun lahan kosong sebagai tempat bercocok tanam.

Dari sana, masyarakat minimal bisa memenuhi kebutuhan pangan harianya. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli kebutuhan pokok. “Pentingnya kita ingatkan para Bhabinkamtibmas supaya  berperan aktif mendorong dan menginspirasi warga untuk memanfaatkan lahan kosong serta sumber daya yang ada disekitarnya,” sebut  Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK., di Praya, Rabu 6 November 2024 kemarin.

Selain tugas-tugas membina  keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, personel Polres Loteng diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat binaannya, bagaimana memanfaatkan lahan dan sumber daya untuk ketahanan pangan. Dengan menanam berbagai jenis kebutuhan pangan sehari-hari. Supaya masyarakat bisa mengurangi beban kebutuhan untuk membeli bahan pangan. Karena sudah bisa dipenuhi secara mandiri.

“Beberapa personel Bhabinkamtibmas kita sudah implementasikan program tersebut. Dengan memanfaatkan lahan kosong baik pekarangan maupun lahan milik masyarakat sebagai sebagai tempat bercocok tanam, berternak hingga budidaya. Diharapkan langkah ini semakin digalakkan dan diperluas lagi,” tegasnya.

Dikatakannya, masyarakat terkadang mau melakukan sesuatu kalau sudah ada contoh baiknya. Maka penting bagi para personel Polres Loteng yang ada di bawah untuk bisa memberikan motivasi bagi warga binaannya dengan menjadi contoh bagaimana mengelola lahan kosong yang ada. Sehingga bisa menghasilkan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari.

“Ini semua merupakan langkah konkret Polri guna mendukung tercapainya ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” pungkas mantan Kapolres Dompu ini. (kir)

Penetapan UMP NTB 2025 Dijadwalkan 21 November

0
I Gede Putu Aryadi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) siap membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Pekan ini, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja sudah akan diterima oleh Pemprov yang berisi data-data statistik dari BPS sebagai bahan informasi terkait dengan instrumen yang dibutuhkan untuk penyusunan UMP tersebut.

Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengatakan, mulai tanggal 10 – 20 November akan digelar Sidang Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja  dalam rangka membahas besaran UMP tahun 2025 sebelum akhirnya akan ditetapkan tanggal 21 November 2024.

“Untuk kabupaten/kota itu penetapannya tanggal 30 November. Untuk saat ini kami masih menunggu data resmi dari statistik pusat,” kata I Gede Putu Aryadi kepada wartawan, Rabu 6 November 2024.

Ia mengatakan, pekan kemarin digelar rapat di Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) baru terkait dengan masalah pengupahan, terutama penyesuaian instrumen alfa 0,1 – 0,3 persen. Di Permenaker yang baru ini, instrumen perhitungan rasio alfa berubah menjadi 0,2 – 0,8 persen.

“Karena masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nanti dari situ kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi seperti apa, inflasi seperti apa, karena pemerintah mempertimbangan aspirasi dari dua pihak ini yaitu pengusaha dan buruh,” terang Aryadi.

Ia mengatakan, pihaknya tak bisa memprediksi berapa besaran kenaikan UMP Provinsi NTB tahun 2025 karena harus melalui pembahasan yang sesuai dengan SE Menteri Tenaga Kerja. Pembahasan UMP tak bisa lepas dari mekanisme yang telah diatur. “UMP ini kan pasti akan naik, namun besarannya yang kita tunggu,” katanya.

Memang BPS telah merilis secara resmi angka pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran secara nasional dan setiap provinsi untuk tahun 2024, namun untuk pembahasan UMP ini dibutuhkan surat edaran yang resmi dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai sebuah menkanisme dan alur pembahasan UMP.

Untuk diketahui, di 2024 ini UMP Provinsi NTB sebesar Rp2,44 juta, naik sebesar 3,06 persen atau Rp72.660 dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp2,37 juta. Penetapannya dilakukan bulan November 2023.(ris)