Beranda blog Halaman 809

Pemprov NTB Ajak Hipmi Kolaborasi Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah

0
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mengajak para pengusaha muda yang terorganisir di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi NTB untuk berkolaborasi mengembangkan potensi daerah.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu. Gita Ariadi.,M.Si saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI NTB ke XV di Mataram, Jumat, 8 November 2024.

“Sesuai dengan semangat inovasi dan kolaborasi, hasil musda ini jangan sampai memicu konflik berkepanjangan. Kita harus fokus pada masa depan dan bekerja sama untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki, terutama di sektor – sektor potensial,” ujar Lalu Gita.

Sekda juga menyoroti pentingnya peran pengusaha pemuda dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus.

“Pemuda memiliki energi dan ide-ide segar yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mari kita dukung, berkolaborasi dengan para pelaku usaha dan pemerintah dalam menciptakan peluang bisnis dan investasi yang menguntungkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Lalu Gita menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan regulasi, meningkatkan pelayanan perizinan, dan memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

“Kita juga akan terus mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri dan pelabuhan. Dengan begitu, kita dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di NTB,” tegasnya.

Lalu Gita menambahkan, NTB saat ini terus berkembang dengan potensi besarnya. Beberapa diantaranya disebut ruang-ruang berinvestasi adalah KEK Mandalika yang didalamnya terdapat Sirkuit MotoGP bisa menjadi magnet investasi dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Selaiin itu, ada juga kawasan industry yang sudah ditetapkan pemerintah di komplek pertambangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu kawasan industry pengolahan hasil pertambangan (smelter) yang terus berproses untuk segera dioperasikan.

Ada juga pusat ekonomi yang sudah diwacanakan sejak lama, yaitu Bandar Kayangan atau Global Hub di Kabupaten Lombok Utara.

“Semua kawasan-kawasan investasi itu bisa dimanfaatkan sebagai potensi oleh pengusaha-pengusaha muda. Ikutlah menjadi pemain, atau dengan kekuatan jaringannya, datangkan investor ke daerah ini. pemerintah daerah siap mendukung dalam hal kebijakan,” tambahnya.

Ia menekankan kembali, keberadaan HIPMI ini sebagai wadah berkumpulnya para pengusaha diharapkan menjadi mitra strategis yang dapat mendukung pengembangan industry, ekonomi, pariwisata yang muaranya adalah kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah ini khususnya.

Untuk diketahui, pada Musda ke XV HIPMI ini, dua calon kuat Ketua HIPMI NTB, yaitu, Ismed Maulana, dan Azizah Awaliah.

Dalam kesempatan yang sama, SC Musda HIPMI ke XV, Budi Wawan menyambut positif ajakan Pemprov NTB untuk berkolaborasi. HIPMI NTB menurutnya berkomitmen untuk aktif berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi NTB dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.

“Siapapun yang terpilih menjadi Ketua BPD HIPMI NTB nanti, tentunya siap membawa gerbong besar ini untuk bekerja sama dengan pemerintah dan para pelaku usaha untuk mewujudkan NTB yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya.(bul)

Program Makan Bergizi Gratis, Momentum Peningkatan Produksi Usaha Pangan Lokal

0
Abdul Rauf (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang akan dilakasanakan oleh pemerintah mulai tahun 2025 menjadi momentum yang tepat untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan produksi pelaku usaha pangan lokal. Sebab tidak semua bahan pangan yang dibutuhkan di program ini bisa terpenuhi di dalam daerah, misalnya susu, telur ayam atau bahan bumbu tertentu seperti bawang putih.

Anggota Komisi II DPRD NTB H. Abdul Rauf mengatakan, khusus untuk telur mestinya bisa dioptimalkan oleh pengusaha lokal. Sebab selama ini, telur yang dikonsumsi oleh masyarakat NTB banyak didatangkan dari Bali karena stok dalam daerah masih terbatas.

“Kita sadari telur banyak disuplai oleh Bali yang terdekat ya. Sehingga dengan adanya peluang ini, harusnya pemerintah daerah juga berpikir untuk mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk tumbuh. Karena potensi ekonomi kita di sektor perteluran ini bisa eksis karena ada pasar yang pasti,” kata H. Abdul Rauf kepada Ekbis NTB, Kamis 7 November 2024.

Untuk produk susu kata Rauf, NTB memang tak mampu untuk memenuhi kebutuhan lokal karena masih sangat bergantung dengan produk dari luar daerah. Sebab di NTB tak ada ekosistem sapi perah yang mendukung suplai konsumsi susu bagi masyarakat.

Sedangkan untuk buah, pihaknya menyarankan agar penyedia layanan program makan bergizi gratis ini menggunakan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di petani, baik buah musiman atau non musim.

“Berharap nanti memperhatikan ketersediaan dan menyerap produk lokal untuk kebutuhan. Program ini harus dijawab dengan adanya pengusaha-pengusaha yang bisa menyiapkan kebutuhan pokok, seperti telur ini,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan pasar untuk pelaku usaha pangan lokal melalui program makan bergizi gratis ini. Jika pasar mereka sudah pasti, maka UMKM akan bergerak dengan sendirinya. Jika mereka ada kendala dengan aspek permodalan, maka akses pembiayaan di perbankan untuk mereka diharapkan bisa difasilitasi.

“Nanti kami komunikasikan dengan pemda, jika ada komitmen seperti itu saya pikir para pengusaha akan mengambil peluang ini. Yang penting ada kepastian mengambil. Jangan dibiarkan tarung bebas,” katanya. (ris)

Diskop UKM NTB Tunggu Juklak Juknis PP Penghapusan Utang UMKM

0
Ahmad Masyhuri(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan pihaknya kini menunggu bagaimana petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis terkait dengan pemutihan piutang macet UMKM.

 “Tindak lanjut dari PP belum ada, jadi kalau kami di pemerintah itu setelah ada PP nanti ada turunannya. Bentuknya bisa jadi Juklas, Juknis untuk pelaksanaan dari apa  yang menjadi kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Kamis, 7 November 2024.

Ia mengatakan, pihaknya sedang menunggu komentar atau arahan lebih lenjut dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Pasalnya, merekalah yang mengetahui detail dan bagaimana turunan PP ini ke daerah.

Saat ditanya apakah nantinya penghapusan utang ini akan memberikan dampak kepada UMKM, Ahmad mengaku pihaknya belum bisa menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, untuk menentukan efek dari PP ini, perlu adanya pedoman terkait bagaimana skema penghapusan utang UMKM di daerah.

“Kalau untuk penghapusan utang UKM ini belum kita dapat komentar lebih lanjut dari Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk dampaknya juga saya belum tahu karena saya belum membaca bagaimana pedoman dari PP tersebut,” katanya.

Perlu diketahui, terdapat lebih dari 324 ribu UMKM yang ada di Provinsi NTB. 90 persen dari total jumlah UMKM tersebut merupakan usaha mikro. Yang mana mereka hanya berusaha kecil-kecilan dengan modal seadanya. Sehingga, berdasarkan hal ini, jumlah utang UMKM NTB dikatakan tidak begitu banyak mengingat para pelaku UMKM merupakan usaha mikro.

“UKM banyak melakukan peminjaman di perbankan, lembaga keuangan, tetapi kalau semuanya tidak, sebagain kecil aja karena kebetulan di NTB 90 persen lebih pelaku usaha mikro yang modalnya kecil-kecil, engga banyak (modal, red) bisa ditanggulangi sendiri,” jelas Ahmad.

Kendati demikian, ada juga beberapa UMKM yang melakukan piutang baik di perbankan, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya. Namun, Pihak Diskop UMKM mengaku mereka tidak mengetahui berapa jumlahnya karena pelaku UKM tidak melakukan pinjaman melalui mereka.

“Kalau namanya utang UKM ya belum ada ceritanya ada program 0 utang. Cuma berapa besarnya saya belum memegang datanya. Jadi kita identifikasi, kita tanya dulu karena ini kan belum ada pedoman,” pungkasnya. (era)

Hingga November, 42.791 Wisatawan Asing Diangkut 23 Kapal Pesiar Singgah di Lombok

0
Tamu kapal pesiar singgah di Pelabuhan Gilimas Lembar, Rabu 6 November 2024 lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Hingga saat ini, jumlah kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat (Lobar) sebanyak 23 kapal. Puluhan kapal ini membawa penumpang yang notebene wisatawan mancanegara mencapai 47.791 orang.

Jumlah ini diperkirakan, bertambah, karena masih ada beberapa kapal yang dijadwalkan akan singgah di Pelabuhan Gilimas. “Sudah 23 kapal (kapal pesiar) yang singgah,” sebut Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Barat, Irman Sumantri.

Disebutkan, total kunjungan wisatawan dari kapal pesiar tersebut, sementara ini hingga per 6 November sebanyak 42.791 orang. “Ini akan bertambah ,karena ada beberapa kali dijadwalkan singgah,” ujarnya.

Seperti kedatangan kapal  MV Silver Nova yang singgah di Pelabuhan Gili Mas, Rabu 6 November 2024. Kapal Pesiar MV Siler Nova sandar untuk pertama kalinya di Terminal Gili Mas Lombok. Kapal dengan GT 55051 Ton dan LOA 243.6 m ini sandar di Gili Mas pada Pukul 06.00 Wita dari Pelabuhan Benoa Bali dan melanjutkan perjalanannya ke Pelabuhan Komodo pada pukul 23.00 Wita.

Branch Manager Pelindo Lembar Kunto Wibisono, mengatakan jika PT Pelindo Lembar secara konsisten mengajak kolaborasi pelaku seni seperti gendang beleq dari kesenian Lembar untuk mengenalkan kebudayaan lokal kepada internasional serta melibatkan para pelaku UMKM sekitar yang menjajakan produk- produk hasil kerajinan penduduk lokal Lombok kepada para wisatawan.

Hal ini selain memiliki dampak positif bagi para pelaku usaha juga agar para wisatawan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Hal ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, pelabuhan, hingga pelaku usaha pariwisata dalam melakukan persiapan yang matang untuk menyambut kedatangan kapal pesiar MV Silver Nova.

Fasilitas pelabuhan, keamanan, dan berbagai layanan pendukung lainnya telah ditingkatkan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan. “Kerja sama ini menjadi kunci keberhasilan dalam menarik minat wisatawan mancanegara dalam mengembangkan sektor pariwisata di Lombok,”katanya.

Kapal dengan bendera Bahamas ini membawa sebanyak 650 wisatawan dan 400 kru kapal. Wisatawan. Sebanyak 408 paket wisata dengan 14 bus siap mengantar para wisatawan menuju tempat wisata seperti Narmada, Pasar Seni Sesela, Kerajinan Gerabah Banyumulek, Senggigi maupun pusat perbelanjaan LEM.(her)

Anggaran Penanganan Bencana Angin Puting Beliung Belum Cair

0
Bantuan bencana angin puting  beliung didroping di Kantor Desa Kuripan awal pekan ini. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggaran untuk penanganan bencana angin puting yang melanda sejumlah wilayah di Lombok Barat (Lobar) belum juga cair. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengajukan anggaran tersebut beberapa hari lalu, namun masih proses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar.

Hal ini menyebabkan BPBD belum menyalurkan bantuan logistik maupun material ke korban bencana. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar H Sabidin mengatakan anggaran penanganan  untuk semua korban terdampak bencana angin puting beliung masih dalam proses usulan.

Sebelumnya BPBD telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana 30 buah terpal, namun diakui itu belum cukup.

Pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk pengadaan bantuan tersebut ke BPKAD, namun belum cair. Pihaknya mengusulkan anggaran untuk semua kebutuhan bantuan, seperti logistik, spandek, terpal, selimut, makanan siap saji. Selain itu, diusulkan untuk pengadaan material yakni spandek dan kayu usuk serta material lainnya. Total anggaran yang diajukan mencapai ratusan juta rupiah.

Usulan anggaran ini masih berproses di BPKAD. Pihaknya berharap agar usulan ini segera disetujui untuk pembelian material dan logistik bagi korban bencana tersebut.

Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengatakan bantuan logistik kepada korban bencana berasal dari perusahaan dan lembaga lainnya. Sedangkan dari Pemkab masih kurang. Sebelumnya sudah didistribusikan 45 lembar terpal dan selimut serta air minum, tapi itu masih kurang.

Diterangkan, sesuai usulan surat yang diajukan ke Pemkab dalam hal ini Pj Bupati Lobar ditembuskan ke beberapa OPD terkait, pihaknya mengusulkan terpal besar sebanyak 100 buah, 50 buah terpal kecil, selimut 200 buah, mie instan 50 kotak, beras 5 ton, telur 100 trai, spandek ukuran 5 meter sebanyak 1000 lembar, dan 1000 lajur kayu.  Pihaknya berharap agar bantuan yang diperlukan warga tersebut segera didrop. “Dengan makanan siap saji juga kami butuh,”imbuhnya. (her)  

Kemiskinan Ekstrem di Lotim Tersisa 30 Ribu

0
H. Suroto (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah melakukan verifikasi dan validasi data di seluruh desa, jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat menurun. Sebelumnya 58.262 Kepala Keluarga (KK) atau Rumah Tangga (RT) menurun menjadi sekitar 30 ribu KK/RT.

Demikian penegasan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Suroto menjawab Ekbis NTB, Kamis 7 November 2024. Menurutnya, kewenangan mengubah data mana yang miskin ekstrem dan tidak itu melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) di seluruh desa se Kabupaten Lotim.

Meski secara data jumahnya tercatat puluhan ribu, namun pihaknya berkeyakinan jika dilihat faktualnya sebenarnya jumlah penduduk miskin sangatlah kecil. Menurutnya, tidak mungkin ada penduduk di Lotim ini tidak makan sehari. Di mana terlihat kondisi perekonomian masyarakat Lotim tidaklah terlalu pelik seperti definisi kemiskinan ekstrem.

“Tidak ada penduduk kita tidak punya rumah sama sekali, anaknya tidak bisa sekolah atau penghasilannya 10 ribu per hari atau 300 ribu per bulan,” ungkapnya.

Data miskin ekstrem ini, ujarnya, dari desa lewat mekanisme Musdes. Kalau desa menyatakan masih ada, maka tetap akan tercatat ada. Terkecuali, desa semua komitmen menghapus keberadaan jumlah penduduk miskin ekstrem ini maka akan selesai.

Pemerintah desa diharapkan tidak takut mengeluarkan data penduduk miskin ekstrem ini menjadi miskin biasa. Keluar dari data kemiskinan ekstrem bukan berarti mereka bebas dan tak dapat bantuan lagi dari pemerintah. Tidak ada hubungannya masuk dalam daftar miskin ekstrem itu dengan kehadiran bantuan.

Prinsip bantuan dari pemerintah itu akan tetap mengalir ketika sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang juga dibuat oleh pemerintah desa. Bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan atau jenis bantuan sosial lainnya dipastikan tetap akan ada.

Kategori miskin itu masuk dalam empat kategori. Mulai dari desil I, II, III dan IV.  Mereka yang masuk dalam empat desil ini masih diperbolehkan dapat bantuan. “Jangan takut keluarkan dari kategori miskin ekstrem,” demikian tegasnya. (rus)

Tingkat Pengangguran Terbuka, Disnaker Tunggu Data dari BPS

0
H.Rudi Suryawan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Tingkat pengangguran terbuka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan 0,07 persen menjadi 2,73 persen di tahun 2024. Lulusan sekolah menengah kejuruan menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi. Khusus di Kota Mataram menunggu rilis data dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan dikonfirmasi pada, Kamis 7 November 2024 membenarkan, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan 0,07 persen dari angka 2,80 persen pada tahun 2023 menjadi 2,73 di tahun 2024. Penurunan angka pengangguran tingkat provinsi tidak terlepas dari kontribusi kabupaten/kota, termasuk Kota Mataram.

Akan tetapi, pihaknya belum menerima rilis data dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram untuk angka pengangguran di ibukota Provinsi NTB tersebut. “Kita belum terima data dari BPS. Informasinya kemarin tanggal 6 November diberikan secara serentak, tetapi belum ada,” kata Rudi.

Data angkatan kerja sebenarnya menjadi bagian atau komponen penilaian untuk menentukan atau menetapkan upah minimum kota (UMK) Kota Mataram. Rudi mengakui, penyumbang terbesar tingkat pengangguran bersumber dari lulusan sekolah menengah kejuruan. Kendati demikian, pihaknya belum berani memastikan secara detail angkanya karena harus menunggu rilis resmi. “Supaya tidak salah nanti saja kita tunggu data resminya,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS Kota Mataram, jumlah angkatan kerja di Kota Mataram pada Agustus 2023 sebanyak 220,88 ribu orang. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan 5,00 persen poin, dari 63,26 persen menjadi 68,26 persen di Agustus 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 turun 1,25 persen poin menjadi 4,78 persen dibandingkan dengan Agustus 2022 yang sebesar 6,03 persen. Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, TPT tertinggi tercatat pada penduduk tamatan SMA Kejuruan, yaitu sebesar 8,68 persen.

Sementara, pada Agustus 2023, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 210,33 ribu orang. Sebagian besar penduduk Kota Mataram bekerja di sektor jasa, yaitu sebesar 77,21 persen. Hampir setengah penduduk yang bekerja atau 54,10 persen status pekerjaan utamanya sebagai buruh,karyawan, pegawai. Penyerapan tenaga kerja didominasi oleh penduduk bekerja dengan pendidikan menengah atas yaitu sebanyak 84,32 ribu orang atau 40,09 persen. (cem)

Penghapusan Hutang Petani, Nelayan dan UMKM, Kebijakan Populis Dinilai Menyenangkan Masyarakat

0
H. Muhammad Ramadhani dan H. Irwan Harimansyah. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, petani serta nelayan. Kebijakan populis ini dinilai akan menyenangkan masyarakat. Basis data menjadi tantangan bagi daerah untuk mengetahui by name by address penerima manfaat kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah ditemui pada, Kamis 7 November 2024 menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat menghapus hutang kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, petani serta nelayan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 sangat disyukuri. Artinya, nelayan, petani serta pelaku UMIM terbantu dengan penghapusan hutang tersebut. Saat ini, pihaknya memiliki tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, tetapi dengan catatan tidak berhutang kembali. “Kalau saya bersyukur sekali. Pemerintah memberikan kemudahan supaya tidak mengulangi lagi untuk berhutang,” terangnya.

Irwan mengaku, tidak memiliki data secara detail nelayan atau petani Kota Mataram yang memiliki hutang. Data jumlah petani dan nelayan berada di Dinas Sosial Kota Mataram.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menambahkan, kebijakan Presiden Prabowo menghapus hutang bagi pelaku UMKM, nelayan dan petani merupakan kebijakan populis dan menyenangkan rakyat. Akan tetapi, penghapusan kredit macet harus memiliki petunjuk teknis, agar jangan sampai kredit macet sifatnya konsumtif juga diputihkan. “Definisi kredit macet ini harus jelas. Jangan sampai kredit macet sifatnya konsumtif yang dihapus,” terangnya.

Basis data diakui menjadi tantangan. Pihaknya tidak mengetahui basis data ini, apakah berasal dari kementerian atau perbankan. Menurutnya, basis data kredit macet ini dikeluarkan oleh perbankan, karena bank milik pemerintah memiliki program yang fokus pada pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. “Kalau dinas teknis tidak secara detail mengetahui siapa yang memiliki hutang dan lain sebagainya. Kita hanya mengetahui jenis usaha, jumlah tenaga kerja, dan pemasaran saja. Kalau pinjaman ini sifatnya privasi,” jelasnya.

Mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mataram berharap pemerintah pusat memberikan data ke kabupaten/kota, sehingga bisa mengambil peran dari kebijakan tersebut, terutama untuk pendataan kembali.

Ia mendorong Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dibuatkan peraturan kementerian sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di daerah. “Kalau tidak dikasih data kami hanya menerima jadi saja,” demikian kata dia. (cem)

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke NTB Mencapai Dua Juta Orang

0
Arus wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, menggunakan kapal cepat (fast boat) dari Bali, beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata NTB mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah NTB sudah di atas dua juta orang. ‘’Jumlah kunjungan wisatawan kita sudah di atas dua juta orang saat ini,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Malady di Mataram, Kamis 7 November 2024.

Ia menyebutkan, jumlah wisatawan ini terpantau dari pintu-pintu masuk ke wilayah NTB, seperti Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, fast boat (kapal cepat) dari Bali menuju tiga gili (Trawangan, Air dan Meno) di Lombok Utara.

Selanjutnya di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima yang datang dari Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kapal pesiar serta kapal-kapal pinisi yang juga datang dari Labuan Bajo, NTT melalui paket-paket wisata.

“Memang angka secara rinci belum kita miliki karena masih dalam pendataan. Tetapi dari laporan sementara yang kita terima di pintu-pintu masuk seperti itu,” ujarnya.

“Belum lagi wisatawan yang masuk dari paket-paket wisata kapal-kapal pinisi ke Labuan Jambu Sumbawa untuk melihat hiu paus. Ini dari kapal pinisi saja isinya 40-50 orang wisatawan yang datang dari Labuan Bajo, meski tidak nginap tapi mereka rata-rata menghabiskan waktu lebih dari 6 jam sudah termasuk kunjungan wisatawan,” sambung Jamaluddin.

Menurutnya, jika melihat angka seperti itu, pihaknya optimistis hingga akhir Desember 2024, target kunjungan wisatawan sebanyak 2,5 juta orang di tahun ini bisa terwujud. Mengingat, wisatawan yang masuk sekitar 30 persen-nya adalah mancanegara, selebihnya domestik.

“Yang jelas perkiraan kita di tahun 2024, melewati target dua juta orang kunjungan wisatawan di tahun 2023,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB ini, mengakui untuk dapat memaksimalkan kunjungan wisatawan ini, perlu adanya langkah pemerintah pusat untuk secepatnya menurunkan harga tiket pesawat karena bila itu bisa terwujud dampaknya tentu pada meningkatnya kunjungan wisatawan.

“Mudah-mudahan rencana pemerintah pusat untuk secepatnya menurunkan harga tiket pesawat ini bisa terlaksana dan terealisasi,” ucapnya menyikapi harga tiket pesawat.

Sebab diakuinya tingginya harga tiket pesawat cukup berdampak pada minat untuk orang atau pun wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata. Terlebih lagi NTB dengan dua pulau besarnya Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang menjadi destinasi wisata unggulan di tanah air.

“Tingginya harga tiket pesawat ini betul-betul dirasakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kita tinggal tunggu saja rencana pemerintah sebelum 2025 ini sudah turun. Supaya apa, perputaran ekonomi daerah bisa berjalan karena banyak wisatawan datang, berbelanja dan menginap dan transportasi pun bisa jalan,” katanya. (ant)

Utang Perbankan Diputihkan, Ekonom : Beri Kepastian Berusaha bagi Petani, Nelayan dan UMKM di NTB 

0
M. Firmansyah (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebijakan pemutihan utang bagi petani, nelayan dan UMKM oleh pemerintah dinilai sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Sebab diketahui bahwa selama beberapa bulan terakhir, Indonesia mengalami deflasi yang salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli.

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Dr. M Firmansyah mengatakan, penurunan daya beli masyarakat umumnya disebabkan oleh kapasitas keuangan kalangan menengah yang sedang menurun. Sehingga masyarakat menengah cukup sulit membelanjakan uangnya. Langkah pemutihan utang petani, nelayan dan UMKM ini dinilai akan memberi kepastian berusaha dan menaikkan daya beli masyarakat.

“Yang dilakukan pemerintah ini memberi kepastian dalam berusaha bagi petani, nelayan dan UMKM. Dengan kebijakan ini, orang tak lagi ragu untuk berbisnis, khusunya dalam skala kecil dan menengah,” ujar M. Firmansyah kepada Ekbis NTB, Kamis 7 November 2024.

Ia mengatakan, dengan kebijakan terbaru ini kelompok petani, nelayan dan pelaku UMKM tak lagi dibebani dengan pengembalian kredit perbankan, sehingga mereka bisa menggunakan anggaran yang tersedia untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

“Saya kira ini langkah positif ya, karena di Amerika pun saat ini, perdebatan Kamala Harris dan Trump itu berkaitan dengan bagaimana upaya menjaga daya beli kalangan menengah. Sebab kalangan menengah inilah yang menjadi penentu gairah perekonomian nasional,” kata M. Firmansyah.

Bagi perbankan, ia menilai tak ada hal-hal yang harus diantisipasi secara fundamental dari kebijakan ini, sebab pemerintah sudah memberikan penjaminan melalui kebijakan yang dikelaurkan oleh kepala negara. Namun demikian, pemerintah butuh kehati-hatian atau butuh upaya yang selektif di lapangan dalam menghapus utang petani, nelayan dan UMKM ini agar tepat sasaran.

“Bagi pengusaha yang kalangan atas saya kira relevan atau tak tepat diberikan pemutihan. Tetapi ada mekanisme lain yang bisa dikerjakan bagi perusahan-perusahaan besar seperti yang dilakukan pemerintah terhadap Sritex yang dipailitkan oleh pengadilan, namun ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kembali gairah bisnisnya, namun tidak dalam rangka menghapus utangnya” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku UMKM petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).(ris)