Beranda blog Halaman 765

FWE NTB, Dislutkan NTB dan Stakeholder Tebar 1 Juta Benih Ikan di Perairan Lombok

0
Pelepasan 1 juta benih ikan di perairan Lombok oleh FWE NTB dan stakeholder.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Forum Wartawan Ekonomi Bisnis (FWE) Dinas Kelautan Perikana. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan staleholder kembali menggelar program tebar 1 juta benih ikan tahun 2024 di perairan Pulau Lombok.

Tebar ikan dilaksanakan pertama di Bendungan Gunung Jae, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Minggu 15 Desember 2024.

Hadir dalam kesempatan , Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, M.Si, perwakilan dari Bulog NTB, perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, BNI, BPR NTB, dan para mitra lainnya.

Kegiatan ini bagian dari rangkaian HUT Provinsi NTB ke-66 yang diperingati setiap tanggal 17 Desember. Penebaran benih ikan ini dimaksudkan untuk memperbanyak stok ikan di peraikan terbuka dan daerah aliran sungai dengan harapan konsumsi ikan di daerah ini meningkat.

Pelepasan 1 juta benih ikan di perairan Lombok oleh FWE NTB dan stakeholder.(ekbisntb.com/bul)

Kepala Dislutkan NTB Muslim, M.Si mengapresiasi kegiatan FWE NTB yang telah melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Diharapkan kegiatan penebaran ikan bisa diperluas ke perairan terbuka lainnya. Tidak hanya di Lombok, namun sampai di Pulau Sumbawa, karena di sana terdapat sejumlah dam, embung atau dam yang cocok untuk dilakukan pelepasan benih ikan.

“Apa yang dilakukan oleh teman-teman Forum Wartawan Ekonomi Bisnis NTB berkontri besar terhadap upaya Pemprov NTB meningkatkan tingkat konsumsi ikan dan ini merupakan salah satu langkah yang terbaik,” kata Muslim.

Ia menambahkan, Bendungan Gunung Jae menjadi salah satu perairan terbuka yang sering dijadikan sebagai tempat penebaran benih ikan dari pemerintah daerah, lembaga swasta, termasuk oleh FWE NTB di tahun lalu.

Hasilnya sudah mulai terlihat dengan semakin banyak stok ikan di tempat ini. Tak hanya melimpah, ukuran yang bisa ditangkap oleh masyarakat pun banyak yang besar.

“Di Bendungan Gunung Jae ini seperti yang disampaikan pak Kades bahwa pemancing ada yang bisa dapat ikan sebesar 6 Kg. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Muslim.

Kata Muslim, ketersediaan ikan di perairan terbuka akan menyediakan protein yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Pemprov NTB dan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Secara umum, Pemprov NTB menargetkan penebaran bibit ikan di tahun 2024 minimal 25 juta bibit. Target ini bertambah dari realisasi tahun 2023 sebanyak 22 juta bibit ikan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Yang sudah terealisasi 24 jutaan sampai sekarang. Tapi biasanya dia lebih setiap tahun,” imbuhnya.

Kepala Desa Sedau Amir Syarifudin mengatakan, program penebaran bibit ikan oleh FWE ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

“Kami sangat terbantu dengan program penebaran benih ikan ini, salah satunya untuk mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” ujar Amir.

Menurutnya, Desa Sedau yang memiliki banyak potensi, salah satunya destinasi wisata Gunung Jae akan terus ditingkatkan kualitas dan pelayanannya kepada para pengungjung.

“Tentu kami tetap melakukan pemeliharaan dengan teman-teman Bumdes dan Pokdarwis karena pariwisata ini adalah cara kami untuk mengembangkan ekosistem yang ada di kawasan ini, sehingga masyarakat juga akan terbangun kesadarannya untuk ikut memelihara ikan yang sudah ditebar,” katanya.

Ketua Panitia Tebar Benih Ikan, Lukman mengatakan, tebar benih ikan ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pihaknya denga dukungan para mitra. Ikan disebar di sejumlah lokasi seperti di Bendungan Gunung Jae Lombok Barat, Bendungan Batujai Lombok Tengah, Bendungan Pandanduri Lombok Timur, sejumlah daerah aliran sungai di Kota Mataram, lingkungan Ponpes dan lainnya.

“Ikan yang ditebar ini jenisnya ikan nila, karper, ikan koi, ikan tawes dan lele. Jumlah secara akumulatif tahun ini sebanyak 1 juta ekor yang kita tebar di banyak tempat,” katanya.

Menurutnya, FWE ini masih tetap mempertahankan program tebar benih ikan lantaran manfaatnya yang besar bagi masyarakat, terutama di aspek peningkatan ekonomi. Warga yang memancing bisa mendapatkan ikan lebih banyak jika stok ikan di perairan tercukupi.

“Warga yang menangkap ikan akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi ada aspek ekonomi di sini. Selain tentunya, program ini juga untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, mengurangi angka stunting, mengurangi gizi buruk dan lainnya,” terangnya.

Sebagai informasi, legiatan tebar 1 juta bibit ikan ini didukukung oleh Dislutkan NTB, BI NTB, OJK NTB, PT. AMNT, MIM Foundation, Bank NTB Syariah, BSI, BRI, BNI, PT. Jamrida, BPR NTB, Alfamart, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog NTB, APPI NTB, Astra Motor, SMK PP Negeri Mataram dan Pemkot Mataram.

Kegiatan ini juga dirangkailan dengan pembagian sembako Bank NTB Syariah kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.(*)

BPOM Musnahkan Obat-Obat Ilegal Senilai Rp317 Miliar di Semarang

0
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menunjukkan obat-obat tertentu ilegal yang dimusnahkan di Semarang, Jawa Tengah 12 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memusnahkan barang bukti hasil operasi penertiban obat-obat ilegal dengan nilai total sekitar Rp317 miliar, sebagai bentuk upaya melawan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan temuan barang bukti yang berhasil disita petugas mencakup lebih dari 1,09 miliar tablet obat jadi, 404 karung dan 83 drum bahan baku, serta 45 karung, 17.478 botol, 1.192 rol aluminium foil, dan 17.195 karton kemasan.

Taruna menambahkan, peralatan produksi terkait juga disita, berupa 18 unit mesin dan 2 unit truk. Barang bukti yang dimusnahkan, katanya, berasal dari hasil penyelidikan dan pengembangan informasi mengenai kegiatan produksi dan distribusi ilegal obat keras di Kota Semarang. Penindakan ini dilakukan secara serentak di 3 lokasi berbeda, kata Taruna, yang semuanya berada di kawasan industri Candi, Semarang pada 25 Maret 2024.

“Produk yang ditemukan di lokasi tersebut positif mengandung trihexyiphenidyl, tramadol, dan dekstrometorfan, yang sering disalahgunakan. Ketiga obat ini memiliki pengaruh terhadap sistem saraf pusat dan sangat berisiko jika disalahgunakan,” katanya.

Adapun ketiga jenis obat itu, kata dia melanjutkan, termasuk dalam daftar pengawasan ketat sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Dia mengatakan, hari ini pemusnahan serupa juga dilakukan di Karawang oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Bandung, serta mengungkap produksi dan peredaran obat bahan alam (OBA) ilegal.

Pada 25 Maret 2024, katanya, BBPOM di Bandung bersama Polda Metro Jaya mengungkap aktivitas produksi OBA ilegal di komplek pergudangan di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi. Petugas berhasil mengamankan 22 item barang bukti berupa 27 dus produk jadi, 6 bal plastik, 1 bal plastik kapsul, 106 rol kemasan, dan 44 plastik.

“Estimasi nilai ekonomi temuan OBA ilegal ini sekitar Rp1,066 miliar,” katanya.

Taruna mengapresiasi mitra pengawasan dari kementerian, lembaga, dan institusi terkait dan juga seluruh pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama yang sangat baik dalam pencegahan dan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

“BPOM mendukung pelaku usaha yang memenuhi ketentuan perundang-undangan, melalui pembinaan dan kemudahan berusaha. Namun, bagi pelaku usaha yang sengaja melanggar aturan, kami akan tindak tegas dan menegakkan hukum,” kata Taruna menegaskan.

Senada, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah Agus Rohmat menyatakan kerja sama dan kolaborasi sangat penting dalam pencegahan dan penindakan produksi dan peredaran obat-obatan ilegal. Upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan secara maksimal, namun perlu disertai upaya-upaya rehabilitasi bagi para pecandu.

“Terutama mengingat para pemakainya ternyata adalah anak-anak pelajar, anak-anak usia sekolah, dan kalau kita tidak cegah dan berantas serta dibantu untuk rehabilitasi sangat membahayakan generasi bangsa kita,” ujar dia menuturkan. (ant)

Jadi Kawasan Tebu Nasional, Distanbun Dompu Perjuangkan Perluasan Tebu Rakyat

0
Kepala bidang perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Kahir, saat mengukur tebu rakyat di Pekat beberapa waktu lalu.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian RI telah menetapkan Kabupaten Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional untuk menopang program swasembada gula. Penetapan ini tidak lepas dari keberadaan pabrik gula milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Desa Doropeti Kecamatan Pekat yang sangat bergantung dari ketersediaan tebu sebagai bahan bakunya.

Pengembangan tebu di lahan HGU milik perusahaan, belum banyak memberi kontribusi untuk kebutuhan bahan baku produksi gula. Untuk memenuhi kebutuhan giling pada masa produksi gula, perusahaan ditopang oleh ketersediaan tebu rakyat.

Luas tanaman tebu rakyat di Kecamatan Pekat saat ini baru 2.911,62 ha. Sementara potensi lahan yang bisa ditanami tebu mencapai 10 ribu ha. Potensi ini di luar lahan HGU milik perusahaan seluas 5 ribu ha lebih.

Kepala bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Kahir, S.Hut yang dikonfirmasi terkait keputusan Menteri Pertanian soal kawasan tebu nasional, Jumat kemarin mengaku, Pemda Dompu melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu memiliki rencana pengembangan tebu rakyat di wilayah Pekat.

Rencana ini belum didukung sepenuhnya, dan keputusan Menteri Pertanian ini menjadi peluang bagi Kabupaten Dompu untuk melanjutkan rencana pengembangan tebu rakyat di wilayah Pekat. Untuk perluasan area tanam tebu dibutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui ketersediaan bibit dan penyiapan lahan.

“Kalau kesiapan petani, kita tetap lakukan monitoring ke lapangan. Tebu rakyat di Pekat tetap konsisten dikembangkan dan diperluas. Hanya saja perluasan yang massif butuh dukungan pemerintah,” ungkap Abdul Khair.

Saat ini, lanjut Abdul Khair, tengah mengajukan proposal ke Kementerian Pertanian RI sebagai tindak lanjut ditetapkannya Kabupaten Dompu sebagai kawasan tebu nasional. Pengajukan program kegiatan melalui e-proposal, juga sedang diproses pengimputannya. “Kita berharap usulan kita dapat ditindaklanjuti pada masa tanam tahun 2025 mendatang, sehingga perluasan tanam tebu di Dompu kian massif,” katanya.

Dikatakan Abdul Khair, perluasan tanaman tebu dibutuhkan dukungan pemerintah. Karena petani membutuhkan modal yang cukup untuk proses penyiapan lahan, pembibitan dan pemupukan awal. Tapi tanaman tebu memiliki keunggulan sendiri dibandingkan komoditi lain. Tebu yang ditanam bisa dipanen hingga empat kali.

Panen pertama rata – rata produksi 60 ton per ha. Pada tahun kedua dan ketiga, produksinya antara 120 ton hingga 150 ton per ha. Sementara harga per tonnya Rp.500 ribu yang diambil oleh perusahaan untuk bahan baku penggilingan gula. (ula)

Antisipasi Cuaca Ekstrem, BPBD NTB Anggarkan BTT Rp200 Juta

0
Ahmadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB siapkan Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 juta untuk antisipasi cuaca ekstrem yang tengah melanda NTB.

Kepala Pelaksana BPBD, Ahmadi mengatakan anggaran senilai tersebut akan digunakan untuk antisipasi selama 17 hari kedepan, atau sampai dengan berakhirnya tahun 2024.

“Antisipasi cuaca ekstrem kita minta Rp200 juta dulu lah. Karena kan 15 hari kedepan saja,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Jum’at 13 Desember 2024.

Ia menyatakan, BTT tersebut untuk membiayai logistik ketika terjadi kerugian akibat bencana alam yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Dijelaskan, selain BTT Rp200 juta dari BPBD, Pemprov NTB juga menyediakan BTT dari OPD lain seperti di Dinas Sosial, PMI, dan sebagainya.

Sejak tiga hari lalu, NTB mengalami cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO). Akan tetapi, Ahmadi menyatakan cuaca di NTB masih normal, beitupun dengan curah hujan yang terjadi di daerah ini.

“Sebenarnya kalau kita lihat curah hujan normal-normal saja. Masih 50-100 mm. Dan itu juga engga terlalu lama. Paling lama tiga jam lah. Masih normal-normal saja,” katanya.

Ia menuturkan, dengan intensitas hujan yang tidak begitu tinggi, potensi terjadi banjir akibat curah hujan dikatakan tidak begitu besar. “Walaupun terjadi banjir ini pastinya akibat drainase kita yang kurang bagus. Misalnya tumpukan sampah di drainase, dimensi drainasenya diperkecil, sedimentasi, paling itu saja penyebabnya,” tuturnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat untuk selalu siap siaga. “Siaganya kalau sudah hujan meninggi usahakan kalau malam jangan semuanya tidur. Jadi harus ada yang stand by, memantau, entah itu dari Siskamling atau apa. Supaya nanti kalau ada kejadian tidak terduga bisa dibangunkan,” jelasnya.

Dikatakan, BPBD juga sudah menyiapkan tenaga yang akan selalu memantau setiap malam apabila terjadi kejadian tidak terduga. Begitupun dengan logistik kedaduratan apabila terjadi bencana.

Terdapat 8 kabupaten/kota di NTB yang berpotensi terdampak bencana alam banjir, yakni KLU, Lombok Barat, Mataram, Sumbawa, KSB, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu. Sementara, untuk Lombok Tengah dan Lombok Timur memiliki ketinggian permukaan tanah cukup tinggi, sehingga tidak berpotensi terdampak banjir.

“Selong dan Praya elevasinya tinggi, tapi yang lain-lain berada dekat laut. Kota Mataram, Sumbawa Besar, Dompu agak tinggian, tapi dia punya sungai besar yang agak rawan banjir, Kota Bima sama Kabupaten Bima punya potensi besar karena mengalir sungai-sungai besar,” ungkapnya. (era)

UMP 2025 Naik, Pemprov NTB Minta Perusahaan Tak PHK Karyawan

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp2.602.931. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau Rp158.864 dibandingkan UMP 2024 yang tercatat sebesar Rp2.444.067.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, pihaknya berharap tak ada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan. Jika ada persoalan berkaitan dengan kondisi perusahaan yang berdampak pada potensi PHK, maka sebaiknya dibicarakan dengan Disnakertrans NTB.

“Jangan sampai ada PHK. Kalau ada apa-apa, kita diskusi dulu,” I Gede Putu Aryadi kepada wartawan, Jumat 13 Desember 2024.

Ia mengatakan, dengan adanya kenaikan UMP ini, Pemprov NTB berharap hubungan pekerja dan perusahaan semakin erat dan kesejahteraan pekerja semakin meningkat.

“Terimakasih serikat pekerja. Mohon nanti  bagaimana kita kolaborasi meningkatkan produktivitas pekerjanya. Kalau dengan meningkatkan produktivitas, berarti tugas dari sarikat pekerja dan sarikat buruh bagaimana mendorong etos kerja anggotanya,” kata Aryadi.

Aryadi menambahkan, pemberi kerja harus menyiapkan dan meningkatkan sumberdaya untuk bisa membangun pekerja yang profesional dan produktif, sehingga tercipta hubungan yang industrial yang berkeadilan, berkelanjutan dan harmonis.

Pada saat bertemu dengan asosiasi perusahaan Kamis 12 Desember 2024 Pj Gubernur NTB, Hassanudin juga berharap bahwa kenaikan UMP ini tidak berdampak pada PHK.

“Saya titip jangan sampai ada PHK. Saya dengan latar belakang militer selalu memikirkan stabilitas dan keamanan. Kita semua harus peduli dengan kesejahteraan masyarakat sesuai Pasal 34 yang mengatur bahwa fakir miskin harus diurus,” ujar Hassanudin.

Hassanudin juga berharap kenaikan UMP ini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat NTB, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Untuk diketahui, kenaikan UMP 2025 telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTB. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil sidang yang digelar pekan awal Desember, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024.

Proses penghitungan UMP 2025 mengacu pada formula yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024. Dengan formula tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi NTB merekomendasikan kenaikan sebesar Rp158.864, sehingga UMP 2025 ditetapkan menjadi Rp2.602.931.

Besaran kenaikan UMP ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan kemampuan perusahaan.(ris)

Lalu Iqbal Minta Dukungan Kementerian ATR/BPN untuk Pengembangan KEK Mandalika

0
Gubernur NTB terpilih Lalu Muhammad Iqbal bertemu dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Roadshow Gubernur NTB terpilih, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal (LMI), yang bertemu dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terus berlanjut. Pada Kamis 12 Desember 2024, Lalu Iqbal mengunjungi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pertemuan dengan Menteri ATR/BPN, Pak Nusron Wahid, ini sekaligus sebagai silaturahmi dengan kawan lama dan bagian dari kelanjutan silaturahmi saya dengan para menteri di kabinet Pak Prabowo,” ujar Iqbal pada Kamis petang kemarin.

Secara khusus, mantan Duta Besar RI untuk Turki ini meminta dukungan kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam berbagai program prioritas pembangunan di NTB, terutama terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Saya menyampaikan mengenai pembangunan beberapa kawasan ekonomi khusus di NTB. Kita harapkan program-program di NTB ke depan bisa mendapatkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Dalam pembicaraan tersebut, LMI juga membahas secara khusus tentang tata ruang di Mandalika serta kawasan-kawasan yang menjadi target pengembangan KEK di masa mendatang.

“Kita ingin menyinergikan kepentingan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya memaksimalkan pembangunan di kawasan ekonomi khusus Mandalika,” ujar mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini.

Selain itu, LMI juga menjelaskan tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menjadi landasan hukum yang sah untuk pengembangan wilayah di NTB.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa jajarannya akan mendukung program-program yang sejalan dengan prioritas nasional, termasuk yang berkaitan dengan NTB. “Khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” tegas Nusron. (ndi)

Selancar Ombak Jadi Pintu Utama Pengembangan Pariwisata KSB

0
Nurdin Rahman(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan, untuk meningkatkan geliat pariwisata daerah, kegiatan surfing atau selancar ombak bisa menjadi pintu utama pengembangannya.

“Starting pointnya bisa kita mulai dari surfing, kalau kita ingin membangun pariwisata KSB,” cetus kepala Disparpora KSB, Nurdin Rahman, Jumat 13 Desember 2024.

Nurdin meyakini pendapatnya tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir dirinya telah melakukan penelusuran mengenai tingkat kunjungan wisatawan ke KSB. Hasilnya, khusus wisatawan mancanegara hampir 90 persennya, kedatangan mereka hanya untuk bermain salah satu olahraga air ekstrim tersebut. “Hampir rata-rata turis (mancanegara) ketika saya tanya, pasti jawabnya datang main surfing,” sebutnya.

Untuk olahraga ketangkasan di atas ombak itu, kata Nurdin, KSB mulai banyak dilirik oleh para peselancar dunia. Beberapa titik pantainya mulai dari Kertasari hingga Sekongkang yang menawarkan beragam jenis ombak sangat diminati para peselancar untuk ditaklukkan. “Mereka (peselancar) bilang jenis ombak pantai kita lebih banyak dari spot surfing di daerah lain,” paparnya.

Atas dasar itulah, Disparpora KSB kemudian bergerak. Nurdin mengatakan, program Surfing Masuk Sekolah yang baru-baru ini diluncurkan Pemda KSB menjadi salah satu upayanya. Program kerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) itu tujuannya untuk untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalan menopang aktivitas pariwisata darerah ke depannya.

“Program ekstrakurikuler surfing di sekolah itu tujuannya ada dua. Pertama tentu mempersiapkan calon atlet surfing. Dan kedua untuk menopang pengembangan pariwisata surfing kita,” ujar Nurdin.

Menurutnya, program surfing masuk sekolah itu diganduringi oleh anak-anak sekolah. Nurdin berharap semangat itu dapat terus terjaga, dengan demikian penyiapan SDM untuk pengembangan pariwisata daerah semakin terjamin.

“Anak-anak kita yang hari ini dilatih ke depan merekalah yang akan mengawal pariwisata daerah kita. Dan kalau wisatawan untuk main surfing makin banyak, otomatis industri pariwisata kita yang lain akan ikut tumbuh,” imbuh mantan kepala Koperindag KSB ini. (bug)

Ratusan Hektare Tambak Garam Belum Tergarap di Sumbawa

0
Kondisi lahan tambak garam di Desa Labuan Sangoro. Sedikitnya 370 dari 545 hektare lahan potensial tambak garam belum tergarap di Kabupaten Sumbawa.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, mencatat sedikitnya sekitar 370 hektare lahan potensial untuk tambak garam belum tergarap dari total keseluruhan seluas 545 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

“Jadi, saat ini yang sudah tergarap baru 270 hektare dengan potensi produksi mencapai 3. 135.00 ton yang tercatat hingga akhir tahun 2024, ” kata kepala Dinas Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Ekbis NTB, Jumat 13 Desember 2024.

Terhadap lahan potensial tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kelompok untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mencari investor yang akan mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami akan terus berupaya mencari pengelola lahan potensial untuk tambak garam tersebut sehingga bisa memberikan manfaat bagi daerah, ” ucapnya.

Dia pun merincikan, berdasarkan data yang dihimpun saat ini ada beberapa lokasi yang saat ini tergarap yakni di Labuhan Bajo kecamatan Utan seluas 12 hektare. Desa Labuhan Kuris 20 hektare kecamatan Lape, Kecamatan Tarano di Labuhan Bontong 63 hektare.

“Di kecamatan Plampang ada seluas 80 hektare yang dikelola oleh CV Sira Kristal Nusantara dengan jumlah pelaku usaha mencapai 145 orang, ” tambahnya.

Rahmat pun memastikan akan mencari jalan keluar terbaik terkait pemasaran garam lokal yang dikeluhkan petani garam saat ini. Salah satu nya segera berkoordinasi dengan dinas terkait (Dikoperindag dan UMKM) untuk melakukan identifikasi kebutuhan garam terlebih dahulu di Kabupaten Sumbawa.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas Koperindag UMKM untuk mendata jumlah kebutuhan garam termasuk juga pasokan garam untuk Sumbawa darimana,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk berupaya menjalin komunikasi dengan pimpinan daerah agar mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi konsumen garam lokal Sumbawa. Apalagi garam ini kualitas nya bagus dan sudah beryodium.

“Kalau sudah kita sudah pakai garam lokal, tidak usah lagi kita pakai garam dari luar daerah karena kita sudah mampu dan itu akan menjadi komitmen kami,” tukasnya.

Kesulitan Pemasaran

Sebelumnya, petani garam di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape mengaku sangat kesulitan untuk memasarkan hasil produk mereka di tengah produksi garam yang sangat melimpah.

“Selama ini yang menjadi persoalan kami petani terkait pemasaran karena kami hanya bisa menjual ke masyarakat sekitar saja kalau keluar kami belum bisa, ” kata Mustaming, ketua Kelompok Tani Garam Nanga Bangka, Desa Labuhan Kuris kepada Ekbis NTB, Sabtu 19 Oktober 2024.

Persoalan pemasaran ini juga sudah disampaikan ke pemerintah, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal. Akibatnya banyak juga petani yang terpaksa menumpuk hasil produksinya hingga waktu yang tidak ditentukan sembari menunggu pembeli.

“Sekarang ini hampir semua gudang penyimpanan sudah penuh, apalagi saat ini musim panen dan didukung cuaca yang bagus sehingga produksi melimpah, ” ucapnya.

Mustaming mengaku sudah menjadi petani garam sejak tahun 2011 hingga saat ini dengan total luas lahan garapan mencapai 3 hektare. Untuk satu kali produksi biasanya bisa menghasilkan garam dengan kualitas garam beryodium sekitar 1000 karung.

“Kalau untuk pembelian dengan jumlah besar belum ada pak, jadi kita hanya menjual ke masyarakat sekitar dan ke Kecamatan Lape termasuk juga Maronge, ” sebutnya.

“Kami berharap supaya pemerintah bisa memberikan atensi khusus terkait permasalahan pemasaran garam ini sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ” tukasnya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, memastikan akan mencari jalan keluar terbaik terkait pemasaran garam lokal tersebut. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait (Dikoperindag dan UMKM) untuk melakukan identifikasi kebutuhan garam terlebih dahulu di Kabupaten Sumbawa.

“Saya sudah minta ke dinas Koperindag UMKM dan Dislutkan untuk mendata jumlah produksi dan kebutuhan garam termasuk juga pasokan garam untuk Sumbawa darimana, ” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk mendorong agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi konsumen garam lokal Sumbawa. Apalagi garam ini kualitas nya bagus dan sudah beryodium.

“Kalau sudah kita sudah pakai garam lokal, tidak usah lagi kita pakai garam dari luar daerah karena kita sudah mampu, ” tambahnya.

Tentu yang dibutuhkan saat ini lanjut Doktor Najam adalah komitmen pemerintah saja untuk menjadikan garam lokal memiliki tempat di hati masyarakat. Tentu sebelum proses tersebut, pemerintah harus mengetahui jumlah produksi terlebih dahulu termasuk juga konsumen.

“Saya pikir ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan dan produksi Saya fikir untuk pemasaran nya sangat mudah. Karena garam ini kan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, ” tukasnya. (ils)

UMK Lotim Dipastikan Lebih Besar dari UMP

0
M. Hairi (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Upah Minimun Kabupaten (UMK) Lombok Timur (Lotim) dipastikan lebih besar dari Upah Minimun Provinsi (UMP) NTB. Diketahui, UMP NTB telah ditetapkan sebesar Rp 2.602.931. UMK diyakinkan lebih lebih besar dari angka tersebut.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim menjawab Ekbis NTB via ponselnya, Jumat 13 Desember 2024.

Menurutnya, Senin 16 Desember 2024, mendatang akan digelar rapat dengan Dewan Pengupahan untuk menetapkan UMK Lotim tersebut.

Diketahui, UMP NTB mengikuti aturan pusat yaitu naik 6,5 persen. Kenaikan 6,5 persen ini menjadikan UMP NTB naik sebesar Rp159 ribu, yang mulanya Rp 2.444.067 menjadi Rp2.602.931.

Khusus di Lotim pun diyakinkan akan mengalami kenaikan. Sebelumnya, UMK Lotim tahun lalu sebesar Rp 2.449.497. “Kalau tidak bisa lebih besar dari provinsi, setidaknya sama,” ungkapnya.

Kenaikan UMK ini katanya bertujuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim. Harapannya, dengan kenaikan UMK ini perekonomian di Lotim makin membaik. Para pekerja bisa lebih sejahtera. (rus)

UMKM NTB Harus Eksis di Pasar Internasional

0
Dyah Roro Esti Widya Putri (ekbisntb.com/era)

WAKIL Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menargetkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) NTB bisa eksis di kancah internasional. Hal ini disampaikan Dyah usai memberikan kuliah umum di Universitas Mataram, Jumat 13 Desember 2024.

Ia mengatakan, di kondisi Indonesia yang sedang menghadapi fase bonus demografi, sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Yang mana dikatakan saat ini, 68 persen dari jumlah penduduk Indonesia berasal dari kalangan produktif yakni usia 16 tahun sampai 65 tahun. Sehingga bisa memberikan kesempatan penuh untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harus memaksimalkan momentum ini untuk berkontribusi sebaik mungkin dengan perekonomian nasional. Insyaa Allah pemuda-pemudi NTB bisa memaksimalkan momentum agar kenudian bisa berkontribusi dengan cara masing-masing,” ujarnya kepada Ekbis NTB.

Menurutnya, untuk meningkatkan ekonomi negara termasuk dengan Provinsi NTB, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu potensi yang harus di optimalkan untuk mengembangkan UMKM. Sehingga dapat memperkuat pasar dalam negeri, memperluas pasar luar negeri, termasuk meningkatkan ekspor UMKM.

Ia mengungkapkan, untuk menciptakan UMKM bisa eksis di kancah Internasional, pihaknya memberikan pelatihan kepada 600 UMKM se Indonesia, termasuk di NTB. Dengan target jangka pendek UMKM Go Internasional bisa menembus 100 UMKM di triwulan pertama tahun 2025.

“Untuk jangka pendek kita harap 100 UMKM bisa ekspor, kemudian UMKM yang mendapat pelatihan 600. Mudah-mudahan di quarter pertama 2025 bisa terealisasikan, syukur-syukur bisa lebih dari itu,” harapnya.

Diketahui, NTB mengalami kendala perihal ekspor UMKM. Kerap kali pelaku UMKM mengaku kesulitan administrasi untuk melakukan ekspor. Menurut Roro, hal tersebut perlu diatasi dengan pendampingan UMKM dan ada InaExport dan market intelegence.

“Semua itu ada. Suka tidak suka setiap negara pasti punya standar, jadi bagaimana UMKM Indonesia bisa berdaya saing dan fullfill standar-standar itu,” pungkasnya. (era)