Mataram (Ekbis NTB) – Sektor property di Provinsi NTB memberikan andil investasi mencapai Rp1 triliunan setiap tahun. Semestinya, sektor ini mendapatkan kemudahan-kemudahan khusus dari pemerintah di daerah.
Ketua Real Etstate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto merinci, dalam setahun, pengembang di Provinsi NTB membangun rumah subsidi 5.000 unit, hingga 6.000 unit. Jika dihitung komponen – komponen rumah subsidi, totalnya sebesar Rp140 jutaan, nilainya sudah mencapai Rp840 miliar. Belum termasuk rumah-rumah subsidi yang dibangun dengan harga ratusan juta per unit.
“Setiap tahun investasi pengembang itu sebesar Rp1 triliunan lho untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini,” kata Heri Susanto.
Belum dihitung ekonomi ikutannya jika dibangun komplek perumahan. Menghidupkan kawasan sekitar perumahan. Membuka lapangan pekerjaan baru selama pembangunan konstruksi.
“Membanguun rumah itu murni menggunakan tenaga manusia. Tidak pakai mesin-mesin. Sehingga efek ekonominya langsung diterima masyarakat,” ujarnya.
Belum termasuk penciptaan lapangan pekerja untuk kebutuhan tenaga asisten rumah tangga, petugas penataan kawasan, petugas kebersihan, laundry, lahan baru bagi usaha keliling seperti pedagang sayur. Mendorong pembangunan ikutan seperti sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya.
Heri Susanto menambahkan, membangun kawasan perumahan juga dapat mendorong pendapatan daerah. misalnya dari penerimaan pajak. jika dalam satu hektar dulunya bayar pajak hanya 1,5 juta, dengan membangun rumah sekitar 100 unit dalam satu hektar, nilai PBBnya akan naik menjadi berlipat-lipat.
“Itu karakter investasi perumahan. Kami tanpa diundang lho, investasinya sudah sebesar itu. Dan itu sepertinya ndak pernah dihitung, ndak dimasukkan dalam realisasi investasi,” katanya.
Padahal, disisi lain, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tidak kecil untuk mendorong investasi masuk. Anggaran promosi, biaya perjalanan dinas pejabat, dan lobi-lobi di dalam negeri, hingga luar negeri.
“Kami, tanpa diundangpun sudah berinvestasi sebesar itu. Coba dah, bandingkan, Pj. Gubernur (Lalu Gita Ariadi) adalah mantan kepala dinas penanaman modal dan investasi NTB, enam bulan ini menjabat sudah berapa banyak investasi masuk dan realisasi,” katanya.
Karena itu, sewajarnyalah para pengembang mendapatkan kemudahan melaksanakan usahanya di daerah. izin-izin agar tidak dipermudah. Mendapat jaminan kondusifitas berinvestasi. Diberikan kebijakan yang tidak abu-abu untuk membangun kawasan.
“Kalau ada pertemuan membahas RT RW, mestinya kami juga diundang. Jangan kami diberikan peta jadi, tapi kadang-kadang peta itu abu abu. Sehingga pas pengembang membangun, terjadi ribut-ribut dan bahkan penolakan. Padahal izin sudah ada. Itu kita harapkan,” jelas Heri Susanto.
Selain itu, pengembang juga berharap ada insentif dari pemerintah untuk BPHTB. Sehingga komponen nilai yang diterima masyarakat / konsumen perumahan juga tidak besar. sehingga sektor property tetap bertumbuh.(bul)
