Beranda blog Halaman 737

Awal Tahun, Harga Komoditi Melonjak Drastis

0
Foto : Sri Wahyunida. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah harga komoditi atau barang pokok mengalami lonjakan drastis di awal tahun 2025. Lonjakan harga ini diklaim tidak ada kaitannya terhadap rencana pemerintah pusat menaikan pajak pertambahan nilai.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Selasa 7 Januari 2025 menjelaskan, dari hasil survei di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram bahwa produk hortikultura seperti cabai rawit, tomat, cabai merah, bawang merah dan lain sebagainya mengalami kenaikan signifikan. Misalnya, kenaikan harga cabai rawit sangat fluktuatif mulai dari Rp80 ribu-Rp90 ribu perkilogram. Sedangkan, tomat harga Rp20 ribu perkilogram dari harga sebelumnya Rp8 ribu perkilogram. Cabai keriting dari Rp50 ribu-Rp75 ribu perkilogram. “Memang ada kenaikan signifikan tetapi fluktuatif,” terangnya.

Faktor utama kenaikan harga komoditi dipengaruhi oleh cuaca serta pasokan sangat minim dari Kabupaten Lombok Timur, sehingga tomat yang beredar di pasar tradisional didatangkan dari Pulau Bali dan Pulau Jawa. Bencana alam yang terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sangat berpengaruh signifikan terhadap distribusi barang serta gagal panen.

Nida membantah bahwa kenaikan barang pokok ini, bukan disebabkan adanya rencana kenaikan pajak penghasilan nilai oleh pemerintah pusat. “Kalau ini tidak ada kaitannya, karena bapok tidak masuk dalam pajak,” tegasnya.

Strategi dilakukan untuk menekan gejolak harga adalah melakukan survey di pasar pantauan selanjutnya data dikoordinasikan ke Dinas Perdagangan Provinsi NTB, untuk mengantisipasi gejolak harga. Khusus cabai rawit kata Nida, banyak berasal dari Kabupaten Lombok Timur, sehingga saat harga melonjak seperti saat ini, distributor diharapkan tidak mengirim ke luar daerah dibatasi karena harga cabai di Pulau Jawa di atas Rp100 ribu perkilogram. “Kita berharap kebutuhan cabai di daerah terisi dulu,” harapnya.

Selain memantau harga di pasar tradisional ujarnya, pihaknya juga akan mengecek ketersediaan pasokan barang pokok dan harga ke retail modern. Ia mengharapkan tidak ada kenaikan barang pabrikan akibat isu kenaikan pajak penghasilan nilai oleh pemerintah pusat. (cem)

Tidak Dilepas di Pasar

0
H. Fathul Gani (ekbisntb.com/dok)

MASUKNYA beras impor ke NTB diyakini tidak akan merusak harga pasar. Pasalnya, beras impor yang didatangkan Bulog ke NTB hanya untuk menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan tidak dilepas ke pasar.

Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, MSi., menjelaskan beras impor yang masuk NTB merupakan kebijakan pusat dan tetap akan berada di gudang milik Bulog.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini mengakui, berdasarkan koordinasi yang dilakukan Bulog NTB, beras impor yang didatangkan dari Myanmar ini untuk menjaga CBP dan dilarang diperjualbelikan di pasar yang ada di NTB. Artinya, beras impor ini hanya digunakan untuk program bantuan pangan 2025.

Pihaknya juga memastikan masuknya beras impor saat adanya petani yang mulai panen padi di beberapa tempat di Pulau Lombok tidak akan mempengaruhi harga pasar. Menurutnya, harga gabah petani tidak akan anjlok karena beras impor tersebut tidak dilepas di pasar.

“Kita pastikan tidak mempengaruhi mekanisme pasar. Beras impor ini tidak dilepas di pasar. Kita akan melepas beras lokal di pasaran,” tegasnya.

Diakuinya, pemerintah daerah tidak bisa menolak masuknya beras impor yang didatangkan Bulog ke NTB, karena merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat memiliki pertimbangan khusus melakukan impor beras.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, mengatakan, cadangan beras pemerintah atau CBP dipakai untuk kebutuhan penyaluran program bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga melalui penjualan beras SPHP hingga antisipasi krisis pangan.

Sebelumnya sebanyak 5.900 ton beras asal Myanmar dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Lembar. Beras tersebut digunakan untuk penguatan stok cadangan beras pemerintah di NTB.

Pada 2024, pemerintah pusat telah mengadakan rapat koordinasi terbatas dalam rangka percepatan penerimaan importasi cadangan beras pemerintah. Bulog NTB melalui Pelabuhan Lembar menjadi salah satu destinasi kedatangan beras impor.

Stok beras cadangan pemerintah yang kini dikuasai Bulog NTB masih memadai untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama kurun waktu tiga bulan ke depan. Meski demikian, Bulog juga perlu memperhatikan penyediaan cadangan stok minimal untuk kebutuhan tiga bulan penyaluran berikutnya.

“Stok beras luar negeri yang baru tiba itu dapat memperkuat stok beras cadangan pemerintah di Nusa Tenggara Barat,” kata Sri.

Bulog NTB saat ini menunggu pemasukan kuota baru cadangan beras pemerintah melalui pengadaan dalam negeri yang akan berlangsung dalam waktu dekat saat masa panen raya di seluruh wilayah NTB. (ham)

DPRD NTB Prihatin Realisasi Investasi di KEK Mandalika Masih Jauh dari Harapan

0
Pansus V DPRD Provinsi NTB menggelar rapat kerja dengan mitra terkait materi Raperda investasi di KEK Mandalika. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Panitian Khusus (Pansus) V yang membahas Raperda perubahan terhadap Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Fasilitasi dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di KEK Mandalika, terus melakukan pendalaman materi. Setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat, pansus juga mengundang langsung pihak ITDC dan juga OPD terkait.

Rapat kerja Pansus V dengan ITDC yang digelar di DPRD NTB pada Senin (6/1) petang itu, salah satu yang menjadi sorotan serius Pansus yakni masih rendahnya nilai investasi di KEK Mandalika, bahkan terbilang masih jauh dari target yang diharapkan.

“Jujur kita prihatin karena sudah luar biasa perhatian pusat ke Mandalika tapi investasi masih jauh dari harapan. Jika dibandingkan nilai  investasi di KEK serupa di Sulawesi yang mencapai angka Rp 7-12 triliun, raihan di KEK Mandalika, dirasa sangat jauh,” ungkap Ketua Pansus V, H. Suharto pada Selasa 7 Januari 2025.

Suharto menjelaskan dari total sebanyak 22 pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya hingga 10 tahun ini, justru nilai investasi yang berhasil diraup baru mencapai kisaran Rp 5,71 triliun. Menurutnya dengan luas areal mencapai 1.175 hektar, tidak seharusnya investasi di KEK Mandalika jauh dari KEK di Sulawesi.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan kinerja pihak pengelola yakni, ITDC dalam rangka menggaet investor untuk datang ke Mandalika. “Adanya ranperda ini, adalah cara DPRD NTB untuk memperbaiki iklim investasi di KEK Mandalika agar bisa lebih baik lagi. Minimal Pemprov punya alat ukur untuk mengevaluasi pola-pola promosi yang dilakukan ITDC,” ungkap Suharto.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Ranperda Perubahan atas Perda Provinsi NTB Nomor 8 tahun 2016 tentang Fasilitasi dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di KEK Mandalika, merupakan perda perubahan sebelumnya. Di mana ada dua pasal perubahan yang dimasukkan dalam ranperda tersebut dalam rangka mengikuti kewenangan provinsi.

“Yang utama, kami ingin agar Pemprov NTB punya ruang untuk menekan ITDC. Mulai pajak alat berat hingga kewajiban melibatkan UMKM pada setiap investor yang masuk ke KEK Mandalika. Ini agar masyarakat sekitar bisa merasakan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” kata Suharto.

Ia menambahkan bahwa Raperda ini dibuat untuk memastikan posisi Pemprov NTB memiliki nilai tawar strategis di kawasan KEK Mandalika. Terlebih, sebelum lahan KEK Mandalika diserahkan HPL pada pemerintah pusat, dulunya merupakan lahan milik pemprov NTB.

“Maka, setiap pasalnya kita bahas detail karena kita ingin KEK Mandalika memberikan efek domino pada kesejahteraan masyarakat. Ini karena kami juga ingin ranperda ini bisa berjalan efektif dengan pemprov juga bisa masuk dan ada kekuatan berbicara di ITDC,” jelas Suharto.

Sementara itu, Anggota Pansus lainnya Suhaimi juga menyoroti sulitnya Pemprov dan Pemkab Lombok Tengah melakukan koordinasi dengan pihak ITDC. Padahal, Pemprov hingga Pemkab Loteng, selalu membantu ITDC dalam rangka menyukseskan setiap gelaran event MotoGP Mandalika. Salah satunya, dengan melakukan pembelian tiket secara besar-besaran.

“Terkesan ada negara diatas negara kalau kita bicara soal ITDC dan Mandalika ini. Jadi, ini yang perlu kita urai masalahnya dengan melakukan rencana aksi atas terbitnya perda ini kedepannya,” tegasnya.

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa Raperda yang tengah dibahas pihaknya kali ini, bukan dalam rangka memvonis ITDC salah atau tidak bekerja dalam mengelola KEK Mandalika. Namun ingin memberikan masukan bahwa mengelola KEK Mandalika juga butuh kemitraan dan kerjasama semua pihak.

“Kami (DPRD NTB) ingin lebih banyak mendorong investor sebanyak-banyak datang ke Mandalika tapi ITDC juga harus lebih care dengan masukan dari pemda hingga masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

DJP Terbitkan Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak Terbaru

0
Dwi Astuti(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan petunjuk teknis terkait penerbitan Faktur Pajak untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Petunjuk teknis tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-01/PJ/2025 yang diterbitkan pada 3 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memfasilitasi pelaku usaha dalam menyesuaikan sistem administrasi terkait kewajiban perpajakan.

“Kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat dan masukan pelaku usaha yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan administrasi mereka sesuai dengan PMK 131 Tahun 2024. Salah satu fokus utama adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, termasuk mekanisme pengembalian pajak jika terjadi kelebihan pemungutan,” ujarnya.

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2025 menetapkan masa transisi selama tiga bulan, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2025. Dalam masa transisi ini, pelaku usaha diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan sistem administrasi wajib pajak terkait penerbitan Faktur Pajak sesuai dengan PMK 131 Tahun 2024 tanpa dikenai sanksi.

Kelonggaran yang diberikan mencakup tarif PPN. Faktur Pajak yang diterbitkan selama masa transisi akan dianggap benar meskipun mencantumkan tarif PPN 11% dari harga jual, meskipun tarif yang berlaku adalah 12% (yaitu 12% x 11/12 dari harga jual). Kedua metode ini tidak akan dikenakan sanksi selama masa transisi.

DJP juga memberikan mekanisme pengembalian bagi pembeli yang terkena kelebihan pemungutan PPN sebesar 1% (jika PPN 12% sudah terlanjur dipungut, padahal tarif yang berlaku adalah 11%). Mekanisme ini meliputi permintaan pengembalian oleh pembeli, di mana pembeli dapat meminta pengembalian kelebihan PPN sebesar 1% kepada penjual. Selain itu, pengusaha kena pajak (PKP) penjual wajib mengganti Faktur Pajak untuk mencatat pengembalian tersebut.

Dwi Astuti mengimbau pelaku usaha agar memanfaatkan masa transisi ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan baru. (bul)

Komisi III DPRD NTB Sepakati Penyertaan Modal Jamkrida dan BPR

0
Sambirang Ahmadi(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyepakati perubahan peraturan daerah penyertaan modal terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jamkrida NTB Syariah dan BPR NTB.

Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan, secara prinsip dan subtansi bahwa perubahan peraturan daerah penyertaan modal Jamkrida NTB Syariah dan BPR NTB sudah bagus dan sudah mendapat persetujuan seluruh anggota Komisi III DPRD NTB.

“Setelah ini, kami akan melakukan konsultasi di kementerian terkait terhadap norma yang perlu diharmonisasikan. Setelah itu baru ditetapkan pada sidang paripurna, kapan itu bisa saja di Januari ini,” ujarnya di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan, untuk skema yang dipakai dalam penyertaan dua BUMD tersebut adalah dalam bentuk tanah atau bangunan. Tidak dalam bentuk penyertaan modal uang.

“Penyertaan modal itu ada dua, satu dalam bentuk penyertaan uang, dan kedua penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng). Penyertaan ini melalui Perda tersendiri dan setiap penyertaan modal berupa aset/bangunan harus ditentukan. Kalau uang cukup dengan Perda APBD. Tapi karena kita (daerah) tidak memiliki kemampuan uang maka kita melalui penyertaan aset,” kata Sambirang.

Anggota DPRD dari Dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini, menyebutkan total nilai penyertaan modal aset yang diberikan ke Jamkrida NTB Syariah sebesar Rp17 miliar, sehingga dengan penambahan modal aset tersebut maka kecukupan modal Jamkrida NTB Syariah kini bertambah menjadi Rp44 miliar. Jumlah ini lebih besar dari posisi modal sebelumnya yang hanya mencapai Rp27 miliar. Hal yang sama juga pada penyertaan modal BPR NTB dari sebelumnya Rp78 miliar modalnya, kini telah meningkat menjadi Rp103 miliar.

“Penyertaan untuk Jamkrida NTB Syariah sebesar Rp17 miliar diserahkan oleh provinsi. Belum dari 10 kabupaten/kota. Artinya kalau masuk kabupaten/kota maka kecukupan modalnya busa di atas Rp50 miliar sesuai ketentuan yang sudah di persyaratan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ucapnya.

Menurut Sambirang, sesuai dengan ketentuan OJK, penyertaan modal Jamkrida ini diberikan batas waktu sampai dengan 11 Januari 2025. Namun, hal itu bisa saja di undur tergantung ada kelonggaran yang diberikan oleh OJK.

“Memang untuk memenuhi modal Jamkrida ini kita diberikan sampai batas waktu 11 Januari. Tapi kita bisa saja meminta relaksasi waktu pada OJK. Mudah-mudahan itu bisa dimaklumi dan diberikan,” katanya.

Ditanya apakah ada target yang diberikan DPRD terhadap manajemen Jamkrida NTB Syariah dan BPR NTB setelah mendapatkan suntikan modal. Sambirang menegaskan bahwa ada target yang diberikan, salah satunya melalui peningkatan dividen kepada daerah.

“Pasti ada target yang kita berikan. Kalau misalnya dulu Jamkrida memberikan dividen Rp1,5 miliar, maka dengan penambahan modal itu bisa bertambah atau lebih dari itu. Begitu juga dengan BPR NTB. Tidak hanya itu, kita juga meminta Bank NTB Syariah untuk berkolaborasi dengan Jamkrida, sehingga posisinya semakin kuat,” ujar Sambirang.

Namun demikian, bila target-target tersebut tidak tercapai, akan-kah berpengaruh terhadap pergantian jajaran direksi? Sambirang mengatakan, kalau sudah waktunya diganti pasti akan diganti.

OJK telah memberikan SP2 ke PT Jamkrida NTB Syariah untuk segera memenuhi ketentuan minimal modal sebesar Rp50 miliar. Jika SP 2 ini diabaikan, PT Jamkrida terancam dilikuidasi seperti yang terjadi pada PT Jamkrida Bangka Belitung. (ant)

Pemkab Lotim Siap Bayar Utang Jatuh Tempo Rp80 Miliar

0
Gerbang Masbagik yang dibangun dengan dana Rp 2,8 miliar, yang masuk dalam daftar utang jatuh tempo, dan dipastikan akan terbayar dalam waktu dekat.(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Memasuki tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp 80 miliar. Utang tersebut dipastikan segera terbayar karena Pemkab Lotim masih memiliki surplus anggaran untuk melunasinya.

Menanggapi hal ini, Penjabat Bupati Lotim, HM. Juaini Taofik, menjelaskan pada Selasa 7 Januari 2025 kemarin, bahwa pada 31 Desember 2024, kas daerah sudah ditutup dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga terkunci. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas anggaran.

Menurut Taofik, berdasarkan data SIPD, kas daerah pada akhir tahun tercatat sebesar Rp 163 miliar. Dengan kondisi ini, Pemkab optimis pembayaran utang yang berasal dari hasil pekerjaan pihak ketiga akan segera diselesaikan. “Saya pastikan, utang ini akan lunas pada triwulan pertama tahun 2025,” ujarnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menyusun rencana aliran kas, dan khusus untuk utang triwulan pertama akan diselesaikan segera. Sekretaris Daerah diminta untuk mempercepat proses penyelesaian pembayaran. “Semakin cepat, semakin baik,” tambahnya.

Diungkapkan bahwa harapannya, pada 31 Januari 2025, seluruh utang dapat terbayar. Dana Rp 163 miliar tersebut memang belum dikurangi untuk pembayaran gaji pegawai, yang totalnya mencapai Rp 52 miliar. Dengan sisa kas sebesar Rp 111 miliar, Pemkab yakin utang sebesar Rp 80 miliar dapat segera dituntaskan.

Pada tahun 2024, Pemkab Lotim juga sempat membayar utang hingga pertengahan tahun. Namun, tahun ini, pembayaran dipastikan lebih cepat. “Kami akan bekerja keras, selama administrasi lengkap, saya pastikan dana tidak akan menjadi kendala,” kata Taofik.

Pj.Bupati juga menjelaskan bahwa utang tersebut muncul karena ada administrasi yang belum selesai. Misalnya, pekerjaan pembangunan gerbang Masbagik dengan anggaran Rp 2,8 miliar yang belum tuntas karena administrasi yang belum rampung hingga akhir tahun. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi. Menurutnya, setiap menjelang akhir tahun, arus kas cukup padat dan proses pembayaran harus mengikuti prosedur yang berlaku.

“Sekarang semua sudah saya tandatangani, dan mulai hari ini (kemarin-red), beberapa OPD sudah mulai menerima pembayaran,” tuturnya. Pj Bupati Lotim juga memastikan bahwa peraturan Bupati terkait pembayaran sudah siap ditandatangani dan meminta kepada Pj Sekda untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang terlewat dalam proses pembayaran. (rus)

Produksi Padi NTB Tetap 1,4 Juta Ton

0
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) provinsi NTB, M. Taufieq Hidayat (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan produksi padi sebesar 1,4 juta ton pada tahun 2025. Target produksi tahun ini masih sama dengan target produksi dalam tiga tahun belakang.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, M. Taufieq mengatakan, pentingnya pencapaian target produksi melalui peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul dan percepatan luas tanam.

“Produktivitas kita rata-rata saat ini sekitar 5,3 ton per hektar. Dengan penggunaan varietas unggul seperti Gama Gora 7, yang memiliki potensi hasil produksi hingga 10-12 ton per hektar, kita berharap ada peningkatan produksi hingga 40 persen tahun ini,” ungkap Taufieq.

Dengan peningkatakan produksi 40 persen, atau harapannya bisa produksi padi meningkat menjadi 10 ton per hektar, maka produksi padi NTB tahun 2025 tidak menutup kemungkinan bisa mencapai 2 juta ton.

Pemerintah sedang mengupayakan penyebaran benih unggul seperti Gama Gora, hasil penelitian Universitas Gadjah Mada. Benih ini dinilai adaptif terhadap kondisi basah maupun kering, sehingga cocok dengan tantangan iklim di NTB.

“Benih unggul ini sedang diperbanyak untuk musim tanam berikutnya. Jika distribusi berhasil, produktivitas petani NTB bisa meningkat secara signifikan,” kata Taufieq.

Pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan ketahanan pangan nasional.

“Kami mendapat dukungan penuh untuk memperkuat sektor pangan, termasuk melalui distribusi benih unggul dan bantuan lainnya,” tutupnya.

Dengan luas tanam mencapai 230.000 hektar dan luas panen sekitar 280.000 hektar pada tahun sebelumnya, NTB optimistis dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung padi nasional.

Taufiq menambahkan, musim hujan yang cenderung intens saat ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong percepatan tanam. Namun, para petani juga diminta untuk memperhatikan kondisi cuaca agar tidak terjadi gagal panen.

“Kami sudah meminta petani untuk mempercepat tanam, tetapi tetap mempertimbangkan faktor cuaca,” demikian Taufieq.(bul)

Harga Emas Antam Turun Tipis Menjadi Rp1,535 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa, turun sebesar Rp4.000 per gram, dari Rp1.539.000 per gram menjadi Rp1.535.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun, yakni Rp1.384.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp817.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.535.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.010.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.490.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.450.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.845.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.987.000.
– Harga emas 50 gram: Rp73.895.000.
– Harga emas 100 gram: Rp147.712.000.
– Harga emas 250 gram: Rp369.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp737.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.475.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

MGPA: Pertukaran Pemuda RI-Australia Momentum Promosikan Pariwisata

0
Sirkuit Mandalika(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menilai program Australia Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) atau Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA) 2024, merupakan momentum untuk mempromosikan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

“Program ini menjadi salah satu strategi dalam mendukung diplomasi pariwisata Indonesia, khususnya melalui sektor olahraga,” kata Direktur MGPA Priandi Satria melalui keterangan tertulisnya di Mataram, NTB, Selasa.

Ia mengatakan sebagai pengelola Sirkuit Mandalika, MGPA memiliki tanggung jawab untuk terus memperkenalkan potensi besar yang dimiliki Lombok dan Indonesia kepada dunia internasional. Sirkuit Mandalika telah menjadi magnet pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

“Dengan terlibat dalam kegiatan seperti AIYEP, MGPA turut memperluas dampak positifnya melalui interaksi langsung dengan generasi muda yang memiliki peran strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia,” katanya.

MGPA berharap melalui keterlibatan dalam kegiatan seperti ini, hubungan baik antara Indonesia dan Australia dapat terus terjaga dan berkembang.

Selain itu, MGPA juga berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang tidak hanya mempromosikan Sirkuit Mandalika, tetapi juga memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi dan budaya.

“Kami sebagai pengelola sirkuit akan tetap berusaha menjadikan Lombok, NTB dan khususnya kawasan Mandalika sebagai destinasi wisata favorit dengan sajian pengalaman yang unik dan berbeda ditambah pengalaman berkendaraan di sirkuit,” kata Priandi.

AIYEP/PPIA 2024 merupakan program tahunan yang bertujuan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia melalui pertukaran pemuda.

Program melibatkan 42 peserta, terdiri atas 21 pemuda Indonesia dan 21 pemuda Australia, yang berpartisipasi dalam berbagai aktivitas budaya, sosial, dan profesional.

Kegiatan yang telah berlangsung sejak Oktober 2024 dan akan berakhir pada Januari 2025 itu, mencakup dua fase utama, yaitu Fase Indonesia dan Fase Australia.

MGPA mendapatkan undangan khusus serta menjadikan kehadirannya sebagai tindak lanjut sinergi sekaligus komitmen MGPA dalam memajukan pariwisata NTB.

Dalam kegiatan gala dinner tersebut, MGPA diwakili VP Motorsport Dony Maharjono dan VP Operasional Try Agung Hartanto.

Kehadiran MGPA tidak hanya untuk memenuhi undangan resmi, tetapi juga sebagai bagian dari sinergi berkelanjutan antara pihak MGPA dan peserta AIYEP.

Sebelumnya, para delegasi AIYEP/PPIA 2024 telah mengunjungi Sirkuit Mandalika, salah satu ikon pariwisata dan olahraga di Indonesia.

“Dalam kunjungan tersebut, para peserta belajar lebih dalam tentang sirkuit dan keindahannya, potensi ekonomi pariwisata, serta bagaimana sirkuit Mandalika mampu menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Hal ini sejalan dengan semangat AIYEP untuk memperkenalkan budaya, potensi, dan profesionalisme kedua negara,” sebut Priandi. (ant)

Harapan Pengusaha di Era Gubernur Baru NTB: Regulasi yang Mendukung Ekosistem Bisnis

0
I Made Agus Ariana (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) NTB, I Made Agus Ariana, mengungkapkan harapan besar terhadap kepemimpinan gubernur baru di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan semangat baru, para pengusaha berharap pemerintahan baru dapat menghadirkan kebijakan yang lebih mendukung ekosistem bisnis di daerah tersebut.

Menurut Agus, sektor usaha tidak bisa dilepaskan dari peran regulator. Karena itu, ia menekankan pentingnya penempatan orang-orang yang kompeten dalam bidang regulasi, guna menciptakan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan pengusaha di berbagai sektor.

“Kami berharap gubernur baru dapat memastikan regulasi yang mendukung ekosistem usaha di NTB. Misalnya di bidang perhotelan, kami berharap regulasi yang diterapkan benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat hunian dengan jumlah kamar (hotel),” ujarnya.

Agus Arina yang juga owner Arianz Hotel Matara mini ini menyoroti kondisi tingkat hunian hotel di Kota Mataram yang masih berada di angka 50% pada tahun 2024. Bahkan, beberapa hotel mencatat okupansi di bawah 50%. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan usaha perhotelan.

“Jika okupansi rendah seperti ini, dampaknya sangat besar. Investasi tidak bisa kembali, kesejahteraan karyawan terancam, dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi lebih tinggi. Karena itu, pembangunan hotel baru juga sebaiknya dikaji secara komprehensif, apakah kondisi saat ini memungkinkan untuk penambahan kapasitas,” kata Agus.

Selain itu, Agus Ariana juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan nasional yang membatasi penyelenggaraan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di hotel. Hal ini dinilai memberatkan pengusaha yang sebelumnya telah didorong untuk berinvestasi di sektor tersebut.

“Pemangkasan MICE di hotel sangat memukul pengusaha. Apalagi di tengah situasi sulit seperti sekarang, di mana bertahan saja sudah cukup berat. Kebijakan seperti ini semestinya dievaluasi dengan matang,” tambahnya.

Selain sektor perhotelan, Agus Ariana juga menyoroti perlunya regulasi yang mendukung sektor-sektor bisnis lain, seperti pusat perbelanjaan. Ia menggarisbawahi pentingnya analisis kebutuhan sebelum memberikan izin pembangunan pusat bisnis baru, untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat dan mencegah kerugian bagi pengusaha yang sudah berinvestasi.

“Misalnya pembangunan tempat perbelanjaan, sering kali tiba-tiba muncul tempat perbelanjaan baru di lokasi yang kurang strategis. Harusnya pemerintah lebih dulu mengkaji dampak dan potensi pasar sebelum memberikan izin. Hal ini penting agar bisnis yang ada tetap tumbuh dengan sehat,” tegasnya.

Agus berharap pemerintahan baru di NTB dapat menjalankan evaluasi yang komprehensif terhadap data dan kebijakan di berbagai sektor usaha. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta regulasi yang tepat sasaran, mendukung pertumbuhan bisnis, dan menjaga kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor tersebut.(bul)