Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) NTB, I Made Agus Ariana, mengungkapkan harapan besar terhadap kepemimpinan gubernur baru di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan semangat baru, para pengusaha berharap pemerintahan baru dapat menghadirkan kebijakan yang lebih mendukung ekosistem bisnis di daerah tersebut.
Menurut Agus, sektor usaha tidak bisa dilepaskan dari peran regulator. Karena itu, ia menekankan pentingnya penempatan orang-orang yang kompeten dalam bidang regulasi, guna menciptakan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan pengusaha di berbagai sektor.
“Kami berharap gubernur baru dapat memastikan regulasi yang mendukung ekosistem usaha di NTB. Misalnya di bidang perhotelan, kami berharap regulasi yang diterapkan benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat hunian dengan jumlah kamar (hotel),” ujarnya.
Agus Arina yang juga owner Arianz Hotel Matara mini ini menyoroti kondisi tingkat hunian hotel di Kota Mataram yang masih berada di angka 50% pada tahun 2024. Bahkan, beberapa hotel mencatat okupansi di bawah 50%. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan usaha perhotelan.
“Jika okupansi rendah seperti ini, dampaknya sangat besar. Investasi tidak bisa kembali, kesejahteraan karyawan terancam, dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi lebih tinggi. Karena itu, pembangunan hotel baru juga sebaiknya dikaji secara komprehensif, apakah kondisi saat ini memungkinkan untuk penambahan kapasitas,” kata Agus.
Selain itu, Agus Ariana juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan nasional yang membatasi penyelenggaraan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di hotel. Hal ini dinilai memberatkan pengusaha yang sebelumnya telah didorong untuk berinvestasi di sektor tersebut.
“Pemangkasan MICE di hotel sangat memukul pengusaha. Apalagi di tengah situasi sulit seperti sekarang, di mana bertahan saja sudah cukup berat. Kebijakan seperti ini semestinya dievaluasi dengan matang,” tambahnya.
Selain sektor perhotelan, Agus Ariana juga menyoroti perlunya regulasi yang mendukung sektor-sektor bisnis lain, seperti pusat perbelanjaan. Ia menggarisbawahi pentingnya analisis kebutuhan sebelum memberikan izin pembangunan pusat bisnis baru, untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat dan mencegah kerugian bagi pengusaha yang sudah berinvestasi.
“Misalnya pembangunan tempat perbelanjaan, sering kali tiba-tiba muncul tempat perbelanjaan baru di lokasi yang kurang strategis. Harusnya pemerintah lebih dulu mengkaji dampak dan potensi pasar sebelum memberikan izin. Hal ini penting agar bisnis yang ada tetap tumbuh dengan sehat,” tegasnya.
Agus berharap pemerintahan baru di NTB dapat menjalankan evaluasi yang komprehensif terhadap data dan kebijakan di berbagai sektor usaha. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta regulasi yang tepat sasaran, mendukung pertumbuhan bisnis, dan menjaga kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor tersebut.(bul)
