Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 731

Per 1 Juni, Penebusan LPG dengan KTP Berlaku di NTB

0
Pembelian gas menggunakan KTP(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Pertamina Patra Niaga terus berusaha meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Setelah sebelumnya tengah berjalan sosialiasi penerapan pembelian LPG Subsidi 3 Kg dengan menunjukkan KTP, Pertamina Patra Niaga regional Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT (Jatimbalinus) saat ini menegaskan kembali pendataan pengguna LPG 3 kg subsidi untuk mendukung agar transformasi subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.

Guna meningkatkan layanan pendataan dan integrasi data, mulai 1 Juni 2024, pangkalan LPG akan beralih dari pencatatan logbook manual ke logbook digital melalui aplikasi berbasis website yang dinamakan merchant apps pangkalan (MAP) yang merupakan inovasi dari Pertamina Patra Niaga.

Sehingga, mulai 1 Juni 2024 ini, masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyampaikan dalam keterangannya pada Senin 3 Juni 2024 bahwa hal tersebut masih dalam konteks pendataan kepada masyarakat untuk program subsidi tepat LPG.

“Hal ini telah sesuai dengan ketentuan regulasi dari Kementerian ESDM. Per 1 Juni ini kita sudah mengintegrasikan sistem dari Pertamina ke agen LPG, ke pangkalan dan kepada masyarakat, sehingga pemerintah mengetahui profil data konsumen” jelas Ahad.

Pendataan yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Sebaliknya, langkah ini merupakan upaya untuk memastikan tetap terpenuhinya hak masyarakat akan subsidi dari Pemerintah khususnya dalam pembelian LPG 3kg.

“Sebenarnya hal ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menjaga hak-hak masyarakat yang membutuhkan sehingga kita bisa meminimalisir apabila ada indikasi yang mungkin disebabkan oleh disparitas harga antara subsidi dan non-subsidi yang cukup jauh apabila ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ini justru agar kita bisa tahu bagaimana untuk bisa mengantisipasinya,” ucap Ahad

Ahad mengimbau kepada masyarakat yang belum mendaftarkan NIK-nya di merchant apps pangkalan (MAP) agar segera melakukan pendaftaran dengan membawa KTP pada saat pembelian di pangkalan.

“Pendaftaran dilakukan hanya satu kali saja, pada saat membeli berikutnya hanya cukup membawa KTP yang sudah terdaftar. Bagi yang belum mendaftar cukup membawa KTP dan Kartu keluarga ke pangkalan dan akan dibantu untuk pendaftarannya oleh pangkalan,” jelas Ahad

Melalui pendataan dan sistem yang terintegrasi diharapkan penggunaan LPG 3 kg betul-betul menyasar masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menjaga hak-hak masyarakat yang membutuhkan sesuai peruntukan, tidak diambil oleh masyarakat yang tidak berhak.

Selain transformasi subsidi LPG 3kg tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga juga konsisten melakukan perbaikan pelayanan terutama dalam hal menjaga ketepatan timbangan tabung gas, untuk memastikan semua Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) mengisi tabung LPG sesuai takaran.

Untuk info lebih lanjut mengenai subsidi tepat LPG, masyarakat dapat menghubungi call center Pertamina 135.(bul)

PT STM Gelar Pelatihan Kewirausahaan Bagi Milenial di Hu’u

0
PELATIHAN - Siska, narasumber yang dihadirkan pada kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi Milenial Kecamatan Hu’u oleh STM menyerahkan modul pelatihan kepada perwakilan peserta, Kamis 30 Mei 2024. (ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Program pemberdayaan masyarakat (PPM) PT Sumbawa Timur Mining (STM) terus meningkatkan jangkauan sasaran. Pendampingan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelumnya lebih banyak diberikan kepada ibu – ibu yang sudah memiliki usaha, kini pendampingan menyasar ke kaum milenial yang tengah merintis usaha.

Pelatihan kewirausahaan bagi milenial yang ada di Kecamatan Hu’u digelar STM bekerjasama dengan Bina Swadaya Konsultan (BSK) selaku konsultan yang mendampingi pelaku UMKM binaan STM. Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari, 27 – 30 Mei 2024 di aula kantor UPTD Dikpora Kabupaten Dompu ini diikuti 16 orang peserta.

Dengan menghadirkan Nina dan Albertina Siska Tumimormor dari Jakarta sebagai narasumber, para peserta diajak memahami wirausaha, analisa potensi diri, membaca peluang dan menentukan jenis usaha, memilih mitra usaha, memahami keunggulan produk, manajemen usaha rumah tangga, legalitas usaha hingga penyusunan rencana usaha.

Kendati baru pertama kali mengikuti pelatihan, para peserta ini rata – rata sudah memiliki usaha. Ada yang menjual perabotan rumah tangga, jajanan dan minuman, konter pulsa, jual bakso, produk kecantikan hingga barang sembako. Rata – rata para peserta mengembangkan usahanya dengan jual beli on line. Nantinya mereka akan tetap didampingi tim BSK dalam mengembangkan usaha, sehingga lebih sukses.

Muhammad Kurniadin dari tim Community Developman departemen Community Celation STM pada pembukaan pelatihan kewirausahaan bagi milenial ini menyampaikan apresiasinya kepada para peserta yang turut serta dalam kegiatan pelatihan ini. Pelatihan ini diadakan tidak lain, agar para peserta dalam menjalankan usaha memiliki pemahaman dan kemampuan dalam melihat potensi, sehingga usahanya terus berkembang, maju dan mandiri.

STM sebagai perusahaan yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi mineral di wilayah Hu’u memiliki komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar. Pelatihan ini bagian dari komitmen perusahaan agar masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton dari perkembangan aktivitas perusahaan, tapi bisa ikut berkontribusi dan merasakan dampaknya secara langsung atau tidak langsung.

“Perusahaan sangat terbuka memberikan kesempatan bekerja dan berusaha bagi setiap orang, apalagi masyarakat di sekitar. Tentu tidak semua bisa diakomodir dan diharapkan bisa membuka lapangan kerja dengan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Pelatihan ini dilakukan agar para peserta lebih maju dalam mengembangkan usahanya masing – masing,” kata Kurniadin.

Muhammad Iswahdan dari Govrel STM pada penutupan kegiatan pelatihan juga menyampaikan apresiasinya kepada para peserta yang sabar mengikuti kegiatan hingga akhir. Pelatihan ini pada akhirnya untuk para peserta sendiri dalam mengembangkan usahanya. “Tim STM akan tetap mendampingi para peserta pasca pelatihan, sehingga bisa mengembangkan usahanya kedepan,” katanya.

Ia pun mengingatkan, perkembangan proyek Hu’u kini kiat memberikan kepastian untuk terus berlanjut menuju tahapan Produksi. Pada tahap konstruksi dan produksi, akan semakin banyak orang berkunjung ke Hu’u. Untuk memenuhi kebutuhan banyak orang itu, pasti oleh masyarakat di Kecamatan Hu’u itu sendiri. Mulai dari penginapan, makanan, dan kebutuhan lainnya. “Dari sekarang kita siapkan, agar warga sekitar area aktivitas perusahaan bisa memanfaatkan peluang usaha tersebut,” katanya.

Nina dan Siska pun menyampaikan apresiasinya kepada para peserta yang cukup paham dalam berwirausaha. Sehingga pihaknya tidak mengajarkan dalam pelatihan, tapi lebih kepada mengarahkan apa yang sudah dijalankan para peserta dengan usaha yang sedang dijalani. “Ini yang patut kita apresiasi,” katanya.  (ula)

Budidaya Rumput Laut di Sumbawa Belum Optimal

0
Rahmat Hidayat(ekbisntb.com)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Perikanan (Diskan)  Sumbawa, menyebutkan potensi lahan untuk pengembangan budidaya rumput laut baru mencapai 35 persen dari total luas lahan potensial yang dimiliki mencapai sekitar 5000 hektar.

“Masih cukup besar lahan potensial yang kita miliki, yang sudah termanfaatkan paling di angka 35 sampai 40 persen saja,” kata Kadislutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat, kepada Suara NTB, Minggu 2 Juni 2024.

Dikatakannya, banyak lahan potensial belum dimanfaatkan karena pola pengembangan rumput laut dilakukan secara tradisional. Salah satunya hanya mengandalkan pola patok dasar saja belum dilakukan secara long line.

“Pola budidaya kita masih tradisional, sehingga masih banyak lahan potensial kita yang belum termanfaatkan oleh pelaku budidaya,” ucapnya.Dia pun menyebutkan, salah satu lokasi yang menjadi unggulan budidaya rumput laut berada di Desa Batu Bangka. Bahkan hasil pantauan yang dilakukan secara langsung, masyarakat sudah ada yang menikmati hasil dari proses budidaya tersebut.

“Alhamdulillah hasilnya sangat bagus, sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi pembudidaya rumput laut,” ujarnya.

Rahmat melanjutkan, apalagi harga yang berlaku di pasaran saat ini sangat bagus dan sangat menjanjikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan harga bibit saat ini hanya Rp3.500 per kilogramnya dengan nilai jual yang sangat tinggi.

“Kalau harga rumput laut kering saat ini berlaku di angka Rp14 ribu per kilogram. Harga itu sangat bagus, makanya kita akan terus mendorong supaya masyarakat lebih melirik budidaya rumput laut ini,” tambahnya.

Ia menambahkan, “Kita siap dukung petani ini untuk memaksimalkan lahan potensi yang ada tinggal petani mau atau tidak mengelola lahan potensial tersebut dengan maksimal,” tukasnya. (ils)

Jelang Idul Adha, Disdag Gelar Pasar Murah di Enam Kecamatan

0
Foto : Sri Wahyunida. (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram kembali menggelar pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk menekan harga kebutuhan pokok. Harga daging ayam dan telur dinilai masih mahal.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha akan digelar pasar murah di enam kecamatan. Kegiatan ini digelar berdasarkan hasil survei di pasar tradisional seperti di Pasar Dasan Agung, Pasar Kebon Roek, dan Pasar Pagesangan bahwa harga beberapa barang pokok belum stabil.

Seperti sebut Nida, daging ayam mencapai Rp42 ribu per kilogram dari harga normal Rp32 ribu-Rp35 ribu per kilogram. Kemudian, harga telur ayam mencapai Rp60 ribu per teray. “Rata-rata pantauan di pasar tradisional ternyata harga belum stabil,” sebut Nida dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Pasar rakyat akan digelar di antaranya di Kelurahan Pejeruk, Kekalik Jaya, Abian Tubuh, dan Kelurahan Monjok. Dikatakan, permasalahan harga daging ayam dan telur sempat ditanyakan ke pedagang soal pemicu kenaikan harga. Pengakuan dari pedagang kemudian dicek di distributor untuk memastikan benang merah dari mahalnya harga telur dan daging ayam.

Faktanya, di tingkat distributor bahwa telur lokal untuk ukuran kecil dijual Rp46 ribu per teray dan telur ukuran besar Rp48 ribu per teray. Turunnya harga telur karena harga jagung anjlok, tetapi banyak peternak justru mengambil DOC (bibit ayam). “Ketika harga pakan anjlok, justru harga DOC yang mahal,” jelasnya.

Pihaknya berusaha mencari formulasi untuk menstabilkan harga telur dan daging ayam serta kebutuhan pokok lainnya, sehingga tidak memicu inflasi serta kepanikan masyarakat. Nida akan mengecek kembali harga telur ayam di pasar tradisional, karena sebagian besar telur yang dijual berasal dari Bali. Mahalnya harga telur ini, apakah disebabkan biaya operasional atau ongkos kirim atau dipicu permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, pasar murah diharapkan memberikan stimulus bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia mengingatkan masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan harga barang pokok tersebut. (cem)

Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Ampenan dan Sandubaya

0
INTERVENSI KEMISKINAN - Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang memaparkan intervensi penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram. Kantong kemiskinan ekstrem berada di Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Ampenan. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mampu menekan angka kemiskinan di bawah dua digit. Permasalahannya semakin kecil angka kemiskinan, maka penurunannya semakin melambat. Kecamatan Ampenan dan Sandubaya menjadi kantong kemiskinan di ibukota Provinsi NTB tersebut.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang menerangkan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Mataram telah mampu menekan angka kemiskinan di bawah dua digit yakni 8,6 persen. Dalam teori kemiskinan manakala di bawah dua digit, maka penurunannya semakin lambat.

Menurutnya, fokus yang dibutuhkan berkaitan dengan data kemiskinan harus menjadi yang dipedomani secara integratif. Artinya, data dikeluarkan pemerintah pusat dilakukan penyaringan oleh tim TPKD di Kota Mataram. “Teorinya semakin kecil angka kemiskinan maka semakin lambat penurunannya,” terang Martawang dikonfirmasi di ruang kerjanya, pekan kemarin.

Disebutkan, peta kemiskinan ekstrem di Kota Mataram berada di Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Ampenan. Dibutukan ikhtiar untuk memaksimalkan terfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem yang diharapkan dapat dituntaskan oleh pemerintah pusat. Karena itu, perlu ada focusing data dan intervensi terpadu mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pelibatan multi stakeholder untuk melakukan internvensi di sasaran terfokus sesuai data yang disepakati bersama. “Kita bersyukur Kota Mataram memiliki sistem informasi data kemiskinan yang sudah berbasis geoparsial yakni, by name by addres sekaligus penampakan rumah maupun warga yang bersangkutan bisa terdeteksi,” terangnya.

Martawang menyebutkan, perbedaan data atau anomali data selalu menjadi masalah. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian PMK semestinya perlu diseleksi kembali tim di Bappeda, karena masih ditemukan warga penerima manfaat berstatus sebagai aparatur sipil negara, TNI-Polri, meninggal dunia dan ditemukan pindah dari Kota Mataram. Data ini diharapkan bisa bersihkan dan tuntaskan sehingga kedepan target menyelesaikan kemiskinan ekstrem bisa dikeroyok secara terpadu dan tidak salah sasaran. “Jika data profilnya demikian, maka akan lebih panjang mengintervensinya,” ujarnya.

Meskipun kantong kemiskinan terpusat di dua kecamatan, tetapi pihaknya juga tidak bisa abai menangani wilayah lainnya. Persoalan kemiskinan sangat dinamis bisa saja karena sesuatu dan lain hal terkondisikan kemudian menjadi miskin ekstrem, sehingga harus diintervensi dan identifikasi sasaran komprehensif.

Pemkot Mataram melalui tim penanggulangan kemiskinan kota telah mencantumkan program skala prioritas penanganan kemiskinan di RPJMD Kota Mataram, sehingga harus dipastikan penanganannya bisa tepat sasaran. (cem)

Turunkan Stunting dan Hapus Kemiskinan Ekstrem, BPKP NTB : Perlu Upaya Akselerasi dengan Cara Luar Biasa

0
TALKSHOW - Talkshow Library Café yang digelar Perwakilan BPKP Provinsi NTB yang membahas terkait upaya penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Jumat 31 Mei 2024. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB memberikan apresiasi pada capaian penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di NTB. Namun hal tersebut masih perlu diupayakan akselerasinya dengan cara-cara yang luar biasa.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Mudzakir pada Talkshow Library Café dengan tema “Combined Assurance untuk akselerasi penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB’’, Jumat 31 Mei 2024. Hadir sebagai pembicara Moh.

Fazlurrahman, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat BPKP NTB dan M. Yusrin, Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Provinsi NTB.

Mudzakir, menegaskan, sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP turut mendorong akselerasi melalui peran pengawasan baik secara nasional maupun khusus untuk Provinsi NTB. Untuk itu, ujarnya, inovasi pengawasan seperti combined assurance perlu didorong implementasinya. Selain itu sebagai bentuk penguatan kapabilitas APIP, sharing knowledge melalui talkshow library cafe yang digelar di Perwakilan BPKP NTB sangat bermanfaat.

Dijelaskannya, untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030 dan Indonesia Emas 2045, pemerintah berusaha untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menjadikan bonus demografi yang dimiliki sebagai modal utama. Untuk itu beragam permasalahan yang mengancam tercapainya tujuan pembangunan tersebut perlu diantisipasi segera seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.

Atas kedua hal tersebut, pemerintah telah mematok target 14% untuk angka prevalensi stunting di tahun 2024 dan 0% untuk kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Sampai dengan tahun 2023, capaian prevalensi stunting di Provinsi NTB mencapai 24,6% masih di atas angka nasional 21,5% dan untuk kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB mencapai 2,64% masih di atas angka nasional 1,12%.

Meski ada hasil yang terus membaik setiap tahunnya, ujarnya, capaian angka kemiskinan ekstrem dan pravalensi stunting perlu diakselerasi. Untuk akselerasi capaian penurunan kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting di Provinsi NTB perlu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Sementara Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Provinsi NTB M. Yusrin menegaskan APIP daerah, khususnya Inspektorat Provinsi NTB selalu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk bersinergi dengan BPKP. Upaya sinergi pengawasan selama ini telah dilakukan bersama dengan BPKP NTB.

Terkait pengawasan program penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB, tambahnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Dalam ketentuan tersebut mendorong APIP daerah untuk melakukan pengawasan dalam tematik pembangunan nasional, termasuk di dalamnya mengenai pengawasan kemiskinan ekstrem dan stunting. Untuk itu Inspektorat Provinsi NTB siap berkolaborasi dengan Perwakilan BPKP NTB maupun dengan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan atas tema tersebut.

Di sisi lain, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat BPKP NTB Moh. Fazlurrahman menjelaskan mengenai combined assurance, mulai dari teori, konsepsi hingga teknis implementasi yang sedang dijalankan di Provinsi NTB. Selain itu dibahas mengenai irisan dari program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan program penurunan stunting.

Intervensi terhadap program kemiskinan ekstrem berdampak pada penurunan stunting, karena salah satu faktor determinan stunting adalah kemiskinan. Diakuinya, beragam pemangku kepentingan telah diajak untuk berkolaborasi dalam pengawasan program penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB. Secara konseptual pengawasan kolaboratif ini mengintegrasikan 3 lini manajemen.

Pada dasarnya, tambahnya, combined assurance merupakan kolaborasi pengawasan dengan berbasis risiko. Para pemangku program kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di lini pertama, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKKBN, perangkat daerah lainnya sebagai pemilik program harus mengelola risiko program sejak dini dan dimonitor secara berkala mitigasinya.

Selanjutnya proses ini akan divalidasi oleh lini kedua melalui monev Tim Penurunan Prevalensi Stunting (TPPS) maupun Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Kepala Daerah/Kepala Daerah dengan dimotori oleh Bappeda masing-masing Pemda. Selanjutnya di lini ketiga, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan melakukan pengawasan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya.

Ketiga lini manajemen ini diharapkan saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk duduk bersama mengenai pembagian peran satu dengan lainnya, sehingga tidak terjadi duplikasi pengawasan bertubi-tubi dan menghindari adanya area program yang tidak terawasi.

Pihaknya mendorong semua elemen bangsa untuk saling gotong royong atau kolaborasi, sehingga dalam akselerasi penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting untuk dimulai dan dijalankan. ‘’Perbaikan demi perbaikan diperlukan agar program-program pembangunan pemerintah mampu bermanfaat bagi masyarakat banyak,’’ ujarnya. (ham)

Pengunjung ke Gili Sudak Mulai Ramai Meningkat

0
Foto : BERKUNJUNG: Wisatawan mancanegara berkunjung ke di Gili Sudak, Desa Sekotong Barat. (ekbisntb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Gili – Gili di Sekotong lumayan ramai pengunjung pada akhir pekan. Seperti Gili Sudak Desa Sekotong Barat, rata-rata ada puluhan orang yang datang berkunjung ke sana. Ramainya Gili-gili ini tentu memberikan efek terhadap usaha lainnya, seperti usaha angkutan perahu (transportasi laut) milik warga sekitar.

Gili Sudak sendiri salah satu Gili di wilayah Sekotong yang dekat dengan daratan. Untuk tiba ke Gili seluas puluhan hektar ini, hanya berjarak 3 kilometer lebih dari jalan raya. Butuh waktu kurang lebih 6-10 menit menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Akses ke Gili ini bisa ditempuh langsung menyeberang dari pelabuhan tawun atau pelabuhan lainnya di daratan. Akses terdekat dari Bangko Palut, namun pengunjung mesti melewati jalan rusak menuju ke daerah ini.

Waktu menyeberang dari Bangko Palut ke Gili Sudak hanya 2-3 menit saja dengan ongkos murah Rp15 ribu per orang (dewasa), kalau mengingap pengunjung dikenakan tarif Rp 25 ribu.

Sahar seorang pelaku jasa transportasi perahu di Bangko Palut mengaku tiap pekan ada saja pengunjung yang menyeberang baik ke Gili Sudak Kedis, Nanggu, dan Gili Tangkong. “Tarif penyeberangan ke Gili Sudak murah, Rp15 ribu per orang PP (pulang pergi), kalau menginap 25 ribu, “katanya.

Tiap akhir pekan, ia membawa tamu tiga kali sampai empat kali bolak balik dengan sekali angkut jumlah penumpang bervariasi. Ia membuka usaha jasa angkutan perahu sejak 10 tahun lalu. Waktu itu ia masih mengggunakan mesin ketinting. Kebanyakan para tamu menyeberang ke  Gili Nanggu, Sudak, Tangkong atau Gitanada. Untuk Tarif menyeberang ke Gili-Gili  lain lebih mahal, karena jaraknya jauh. Berkisar 300 ribu PP.  Diakui, kendala yang dihadapi adalah akses jalan yang masih rusak. “Kami berharap jalan ini dibangun,”harapnya. 

Salah satu pengelola penginapan di Gili Sudak I Gede Artha Sutaha mengatakan pengunjung ke Gili Sudak mengalami peningkatan. “Ada peningkatan,”jelasnya. Dalam sepakan atau akhir pekan, pengunjung yang datang bisa mencapai 30 orang. Kelebihan di Gili Sudak, selain menjual  panorama alam pantai yang masih alami. Gili Sudak juga bersih, dan lokasi atau spot diving berenang bagi pengunjung menikmati terumbu karang. “Kita siapkan juga berenang dan snorkeling,”ujarnya.

Tamu yang berkunjung tidak saja dari lokal, namun mancanegara. Seperti dari Belanda dan Spanyol. Di penginapannya ada 11 kamar dengan tarif bervariasi. Per kamar tarifnya berkisar Rp250 ribu, Rp350 ribu hingga- 750 ribu per malamnya. Selaku pengelola, ia berharap kedepannya pariwisata di daerah Sekotong semakin berkembang dan aman supaya para tamu nyakan serta aman berkunjung ke kawasan wisata tersebut. (her)

Fitness Plus, Mega Gym Pertama di NTB Hadir di LEM

0
BUKA- CEO Fitness Plus Indonesia Dr. Harryadin Mahardika memberikan keterangan saat pembukaan Fitness Plus Epicentrum Lombok, Sabtu 1Mei 2024 kemarin.(Ekbis NTB/ist)

JARINGAN pusat kebugaran terkemuka di Indonesia, Fitness Plus Indonesia kini hadir di Pulau Lombok. Fitness Plus Epicentrum Lombok yang berlokasi di lantai P1 Lombok Epicentrum Mall (LEM) Mataram ini mulai beroperasi Sabtu 1 Mei 2024 kemarin. Ini menjadi Mega Gym pertama di NTB yang buka selama 24 jam penuh.

Memiliki luas area gym lebih dari 1.000 meter persegi, Fitness Plus Epicentrum Lombok dilengkapi peralatan fitness kelas dunia dengan fasilitas setara hotel bintang 5, tetapi dengan harga yang terjangkau. Didukung berbagai layanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kebugaran semua kalangan di daerah ini.

“Lombok memiliki potensi besar dalam pengembangan sport tourism dan kami ingin menjadi bagian dari pertumbuhan itu,” sebut Founder Fitness Plus Indonesia Dith Satyawan, kepada awak media.

Kehadiran Fitness Plus Epicentrum Lombok sendiri diharapkan bisa menjawab sekaligus mengembangkan kebutuhan masyarakat di daerah ini akan gym sesuai tren. Sehingga bisa pilihan utama bagi para pecinta olahraga di daerah ini. “Fitness Plus menawarkan gaya hidup sehat sebagai satu paket lengkap,” imbuhnya.

CEO Fitness Plus Indonesia Dr. Harryadin Mahardika, mengaku pihaknya sangat antusias membawa konsep mega gym 24 jam ke Lombok. Dirancang untuk memberikan pengalaman kebugaran terbaik bagi masyarakat Lombok dengan fasilitas lengkap, layanan ramah, dan harga yang terjangkau, pihaknya optimis Fitness Plus Epicentrum Lombok akan menjadi destinasi favorit bagi semua orang yang ingin hidup sehat dan bugar di daerah ini.

Hadir dengan fasilitas lengkap serta layanan prima Fitness Plus Epicentrum Lombok menawarkan berbagai kelebihan. Misalnya, memiliki lebih dari 100 unit alat fitness modern. Dengan ruang loker yang luas dan nyaman. Ditambah kamar mandi dengan air panas sauna untuk relaksasi, studio kelas untuk berbagai jenis latihan serta area latihan outdoor yang menyegarkan.

 “Dengan layanan 24 jam, para member Fitness Plus bisa leluasa mengatur jadwal olahraga. Didukung staf terlatih yang akan selalu siap membantu dan memberikan dukungan dalam perjalanan kebugaran bagi setiap member,” imbuhnya.

Satu lagi yang membedakan Fitness Plus Epicentrum Lombok dengan gym lainnya yakni fasilitas female gym. Area gym khusus bagi member perempuan. Sehingga para member bisa lebih leluasa berolahraga tanpa harus berbagi tempat dengan member laki-laki. “Harapan kami, Fitness Plus bisa menjadi pusat kegiatan yang menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk hidup lebih aktif dan sehat kedepannya,” tutupnya. (kir)

Pertahankan Surplus Beras, Lobar Perluas 3.714 Hektare Areal Tanam

0
Hasil panen padi di wilayah Gerung, Lombok Barat (Ekbis NTB/her)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) berupaya meningkatkan produksi beras untuk mempertahankan daerah surplus yang mampu menyokong kebutuhan nasional. Berbagai upaya yang dilakukan, diantaranya melalui program perluasan areal tanam dan Kesatria yang merupakan akronim dari kepala tumpang sari dengan tanaman pangan. Sejauh ini Lobar telah menambah areal tanam sekitar 3.714 hektar dari dua program tersebut.

“Penambahan luas areal tanam kita 3.352 hektare ditambah 362 hektare dari program Kesatria,” kata Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat Damayanti Widyaningrum ditemui akhir pekan kemarin. Menurutnya, tidak perlu khawatir terkait produksi beras, sebab pihaknya juga melaksanakan progam perluasan areal tanam melalui meningkatkan Indeks penanaman (IP).

Yang tadinya lahan pertanian IP 100 menjadi IP200 atau satu kali tanam menjadi dua kali. Yang tadinya tidak bisa tanam menjadi sekali tanam, dua kali tanam menjadi tiga kali tanam. Pihaknya juga melakukan program Kesatria. “Sehingga dengan progam ini diharapkan lebih banyak lagi hasil produksi, sehingga surplus lebih banyak lagi,”imbuhnya. 

Menurutnya, dengan luasan areal yang ada, produksi padi di Lobar sudah surplus. Namun pemerintah meminta daerah untuk meningkatkan produksi agar tidak melakukan impor. Sebaliknya, pemerintah melakukan ekspor hasil pertanian.

Untuk diketahui Lobar  mengklaim surplus beras sebanyak 25 ribu ton. Kebutuhan beras pun aman selama enam bulan kedepan. Sehingga masyarakat diimbau tak perlu khawatir dengan kebutuhan pasokan beras yang akhir-akhir ini harganya sempat naik.

Ditambah lagi dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3.500 ton, dan ketersediaan beras yang ada di masyarakat pun mencapai 28 ribu ton lebih. Produktivitas hasil pertanian khusus padi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 5,4 ton per hektar. Terdapat peningkatan produktivitas sekitar 0,3 ton per hektarnya. Kendati kata Damayanti, terjadi alih fungsi lahan yang menggerus lahan pertanian produktif.

Dimana rata-rata selama tiga tahun terakhir (2021-2023) terdapat 220 hektare lahan pertanian baik irigasi, perkebunan dan jenis lainnya yang dialih fungsikan untuk perumahan, infrastruktur publik serta lainnya. Diakuinya, alih fungsi lahan ini memang mempengaruhi produksi pangan. Akan tetapi, sementara ini masih bisa disiasati melalui produktivitas hasil panen tersebut. “Karena itu kita berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,”ujarnya. (her)

Optimalkan Kantong Air

0
Fathul Gani (Ekbis NTB/ist)

ASISTEN II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan perlu adanya kesadaran untuk tidak menghambur-hamburkan penggunaan air, khususnya oleh petani. Hal ini bertujuan ketika kemarau panjang datang, petani tidak susah mencari sumber mata air, sehingga saat musim kemarau, petani tetap melakukan penanaman padi.

Apalagi mengingat adanya prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) jika musim panas tahun ini akan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, sehingga konsumsi air harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun untuk mengantisipasi kekurangan air, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini mengatakan pihaknya sedang berusaha supaya kantong-kantong pengisian air dapat terisi secara optimal pada musim hujan kemarin.

“Kita melakukan langkah-langkah dengan BWS yang bagaimana supaya bendungan yang ada bisa terisi optimal. Artinya betul-betul pemanfaatan air digunakan sesuai peruntukannya, tidak dihambur-hamburkan,” katanya pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Selain itu, ujarnya, perlu adanya perbaikan saluran irigasi pertanian, baik itu saluran primer, sekunder, dan tersier.

Adapun sebagai daerah lumbung pangan nasional, NTB mendapat jatah pompanisasi dari Kementerian Pertanian sebanyak 5.102 pompa yang bisa dimaksimalkan ketika musim kemarau, selain pompanisasi, NTB juga mendapat bantuan dana irigasi perpompaan kepada 251 kelompok tani.

“Tahun ini kita tetap optimis bahwa NTB sebagai lumbung pangan nasional, target 1,32 juta ton gabah itu bisa terpenuhi, kalau kita ekuivalenkan sekitar 900 ribu ton padi bisa terpenuhi dari NTB,” lanjutnya.

Pun dengan adanya pompanisasi, irigasi perpompaan, dan kebutuhan air di bendungan dan waduk tercukupi, NTB bisa melakukan penanaman padi sampai dengan tiga sampai empat kali setahun. Sehingga kebutuhan pangan baik daerah dan nasional tetap terpenuhi.

“Artinya kalau sudah pompanisasi berhasil, sawah-sawah produktif kita yang terairi saluran irigasi yang tadinya menanam padi satu, dua bahkan sawah kelas satu itu bisa penanaman sampai tiga, empat kali,” tandasnya. (era)