Home Blog Page 730

PLN UIP Nusra Gandeng Komunitas GELISAH Daur Ulang Sampah menjadi Produk Bernilai Ekonomi

4 June 2024

GELISAH - Komunitas GELISAH dalam aksi bersih Pantai Loang Baloq, Senin 4 Juni 2024(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, PT PLN (Persero) UIP Nusra menggandeng Komunitas Gerakan Lingkungan Sampah Nihil (GELISAH) dalam aksi bersih Pantai Loang Baloq, Senin, 3 Juni 2024.

Aksi peduli lingkungan yang merupakan bagian dari Employee Green Involvement ini mengusung tema besar “Restorasi lahan, penggurunan dan ketahanan terhadap kekeringan”.

Kehadiran Komunitas GELISAH dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen PT PLN (Persero) UIP Nusra untuk bersinergi dengan stakeholder dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Komunitas GELISAH yang didirikan oleh Lailatul Ulfah pada 2019 ini adalah komunitas yang beranggotakan pemuda-pemudi peduli lingkungan yang bergerak di bidang pengolahan sampah. Komunitas GELISAH fokus pada pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna dan bernilai ekonomi.

“Dalam memperingati hari lingkungan hidup sedunia bersama PLN pada hari ini sangat luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Jadi kita tahu sendiri bahwa sampah merupakan tanggung jawab kita bersama dengan gerakan yang baik kita sudah menyelamatkan lingkungan,” kata Lailatul Ulfah.

Lailatul Ulfah mengungkapkan rasa senang dan bangga komunitasnya dilibatkan oleh PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam kegiatan berish Pantai Loang Baloq. Sebab, melalui kegiatan ini ia bersama Komunitas Gelisah dapat menyalurkan edukasi ke masyarakat sekitar terkait proses pengelolaan dan pengolahan sampah.

“Buat teman-teman yang mau menukar sampah ke komunitas kami akan ditukarkan dengan tas atau seni kerajinan ramah lingkungan lainnya. Itu bentuk edukasi kami untuk pengurangan penggunaan plastik,” ucap Lailatul Ulfah.

Sementara itu, General Manager (GM) PT PLN (Persero), Abdul Nahwan, menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan bersama, tak terkecuali bagi komunitas dan masyarakat.

GM Abdul Nahwan mengapresiasi pergerakan Komunitas GELISAH, yang telah berprestasi dan berhasil membawa nama NTB ke pasar internasional melalui produk-produk ramah lingkungan, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pengolahan sampah.

“Krisis iklim menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam setiap program tanggung jawab sosial lingkungan, PLN terus berupaya mendukung dan mengikutsertakan segala pergerakan dan aksi peduli lingkungan di kalangan masyarakat,” ucap Nahwan.

Selain Komunitas GELISAH, kegiatan bersih pantai ini turut dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Pariwisata, Lurah Tanjung Karang, dan Duta Lingkungan NTB.

Sampah-sampah yang telah terkumpul nantinya akan dipilah oleh Komunitas GELISAH untuk selanjutnya diproses dan diolah menjadi produk bernilai ekonomi. (bul)

Artikel lainnya….

Pertemuan Tertutup dengan PT. SEG, Pemkot Mataram Tetap Tolak Penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang

Karantina : 4,1 Ribu Ton Jagung Layak Dikirim ke Banten

Karantina NTB Musnahkan Media Pembawa Penyakit dari Malaysia dan Singapura

DLH Mataram Targetkan TPST Modern Produksi Maggot Satu Ton Sekali Panen

ekbisntb.com

4 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, menargetkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern Sandubaya dapat memproduksi satu ton maggot dalam sekali panen.

“Jika 6.900 biopond (kotak) maggot terisi 100 persen, kita bisa dapat hingga satu ton per sekali panen,” kata Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya di Mataram, Senin 3 Juni 2024.

Hal tersebut disampaikan Vidi saat ditemui di sela memantau hari pertama proses uji coba pengolahan sampah di TPST modern Sandubaya.

Ia mengatakan, dalam proses pra uji coba pengolahan sampah di TPST Sandubaya pada 28-31 Mei 2024 sampai hari ini, biopond maggot yang terisi baru sekitar 100 unit dari 6.900 kotak yang tersedia dengan ukuran 2×1 meter.

Masih minim-nya kotak maggot yang terisi karena DLH masih kesulitan untuk pengisian bayi (baby) maggot, sebab produksi “baby” maggot di Mataram Maggot Ceter (MMC) Kebon Talo Ampenan juga masih terbatas.

“MMC juga harus memenuhi kebutuhan bantuan maggot untuk di tingkat lingkungan,” katanya.

Namun demikian, katanya, pihaknya menargetkan dalam bulan Juni 2024 ini, 6.900 biopond maggot di TPST modern Sandubaya harus terisi agar target satu ton per sekali panen bisa tercapai.

“Maggot ini dipanen setiap dua minggu sekali, jadi kalau sebulan kita bisa panen dua kali. Tapi itu juga tergantung kebutuhan, karena ada sebagian yang kita tetas-kan kembali jadi indukan,” katanya.

Lebih jauh Vidi mengatakan, TPST Sandubaya ini dilengkapi juga dengan dua mesin oven untuk memproduksi maggot kering dengan kapasitas produksi 40 kilogram per jam.

Produksi maggot kering saat ini memiliki pangsa pasar yang bagus bahkan harganya mencapai hingga Rp70.000 per kilogram. Di MMC permintaan maggot kering juga datang dari luar daerah, namun saat ini produksi di MMC masih untuk dalam daerah.

“Begitu juga dengan maggot basah yang dijual Rp6.000 per kilogram, rata-rata dijual ke para peternak budidaya ikan air tawar. Sedangkan maggot kering digunakan menjadi pakan unggas termasuk burung,” katanya.

Namun demikian, tambahnya, itu bukan menjadi tujuan utama melainkan upaya Pemerintah Kota Mataram dalam mengolah sampah untuk mengurangi pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat.

Hal itu bisa dilihat di MMC Kebon Talo, dalam sehari MMC membutuhkan 3 ton sampah sisa makanan dari rumah tangga untuk diolah menjadi pakan maggot.

Sementara maggot di MMC yang dikembangkan saat ini sebanyak 60 biopond dengan ukuran 2X1 meter, dengan hasil panen maggot setiap hari rata-rata di atas 100 kilogram.

Apalagi kalau 6.900 biopond di TPST modern Sandubaya mulai dikembangkan, bisa dihitung berapa ton sampah organik sisa makanan yang akan terurai setiap hari.

“Kondisi itu tentu bermuara pada, semakin kecil sampah yang akan kita dibuang ke TPA,” katanya.

Data DLH Kota Mataram menyebutkan, volume sampah di Kota Mataram secara keseluruhan di enam kecamatan saat ini tercatat sebanyak 240 ton per hari, dengan rincian 60 persen merupakan sampah organik, 30 persen plastik, sisanya berupa limbah kayu, diaper, kaca, dan sejenisnya. (ant)

Artikel lainnya….

Pengusaha Muda, Siap Tampil di Pilkada Lombok Timur

Dewan Dukung Penolakan Penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang

Tak Terbukti, Jaksa Hentikan Penangangan Kasus Dugaan Korupsi Pinjaman Modal di Bank NTB Syariah

Bapanas: Biaya Produksi Faktor Penyebab Harga Gabah Dan Beras Mahal

ekbisntb.com

3 June 2024

Jakarta (ekbisntb.com)-Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa biaya produksi menjadi faktor penyebab tingginya harga gabah dan beras di masyarakat.

“Tingginya harga gabah dan beras di masyarakat disebabkan oleh besaran biaya produksi yang antara lain mencakup biaya sewa lahan, upah tenaga kerja, pupuk, dan lain sebagainya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin 3 Mei 2024.

Untuk itu, lanjut Arief, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan guna mewujudkan kewajaran harga di setiap tingkatan baik produsen, pedagang, maupun masyarakat dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan kondisi kekinian.

“Sebagaimana telah disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) tingginya HET beras memang disesuaikan dengan biaya produksi sehingga pemerintah dapat menjamin keseimbangan dan kewajaran harga di seluruh tingkatan,” jelas Arief.

Bapanas juga berupaya menjaga harga gabah di tingkat petani dengan memberlakukan fleksibilitas kepada Perum Bulog untuk harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp5.000 per kg.

“Kita harus bisa memaklumi dan terus mendukung petani agar dapat terus berproduksi,” ucap Arief.

Pemerintah melalui Bapanas kembali memperpanjang relaksasi HET beras medium dan premium, sembari menunggu adanya regulasi Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) mengenai hal itu.

“Perpanjangan relaksasi HET beras ini diberlakukan pada hari ini sampai regulasi baru terkait HET dalam bentuk Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) sebagai perubahan Perbadan 7 tahun 2023 terbit,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu 2 Mei 2024.

Ia menyampaikan kebijakan itu diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras di pasar tradisional serta ritel modern di seluruh Indonesia.

Melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada pemangku kepentingan perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Besaran relaksasi HET beras premium sesuai wilayah, untuk Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kilogram (kg) dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Kemudian untuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg. Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.400 per kg.

Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg. Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Maluku relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.800 per kg. Kemudian Papua relaksasi HET sebesar Rp15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp14.800 per kg.

Sementara untuk beras medium, relaksasi HET untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan relaksasi sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.

Kemudian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg.

Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg. Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.

Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp10.900 per kg. Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.500 per kg.

Berikutnya, untuk wilayah Maluku relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg. Terakhir, untuk wilayah Papua relaksasi HET sebesar Rp13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp11.800 per kg.(Ant)

Lebih Rendah dari Nasional, Inflasi NTB di Mei Sebesar 2,77 Persen

ekbisntb.com

3 June 2024

Mataram (Ekbisntb.com)-Pada Mei 2024 terjadi inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) di Provinsi NTB sebesar 2,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,36. Angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,31 persen. Angka ini juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional y-on-y sebesar 2,84 persen di Mei kemarin.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, jika dilihat dari perkembangan inflasi y-on-y Provinsi NTB dari bulan Januari-Mei 2024, inflasi di bulan Mei tercatat paling rendah. Misalnya di Januari inflasi y-on-y tercatat sebesar 2,87 persen, Februari sebesar 3 persen, Maret sebesar 3,63 persen, dan April sebesar 3,31 persen.

Ia mengatakan, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,08 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,17 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,50 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,47 persen.

Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,47 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,44 persen; kelompok transportasi sebesar 1,07 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,75 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,60 persen.

“Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,91 persen,” kata Wahyudin saat menyampaikan Berita Resmi Statistik Senin 3 Juni 2024.

Adapun tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi NTB bulan Mei 2024 sebesar 0,41 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) di bulan Mei 2024 sebesar 0,63 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2024 di Provinsi NTB antara lain beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, cabai merah, gula pasir, sewa rumah, angkutan udara, sigaret kretek tangan (SKT), bawang putih, sigaret putih mesin (spm), kacang panjang, nasi dengan lauk, ikan teri, jeruk, dan anggur.

“Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu rokok dan tembakau sebesar 6,93 persen dan terendah yaitu subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 2,24 persen,” katanya.(ris)

Pupuk Indonesia Kolaborasikan UMKM Wastra Binaan dengan Dua Desainer Terkemuka

ekbisntb.com

3 June 2024

Mataram (ekbisntb.com)-Menyongsong pelaksanaan Jakarta Fashion Week (JFW) 2025, PT Pupuk Indonesia (Persero) mempersiapkan UMKM binaan anak perusahan produsen pupuk melalui program pendampingan desainer terkemuka, Temma Prasetio dan Maya Ratih.

Direktur SDM dan Umum Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan dalam keterangan resmi, Senin 3 Juni 2024 kemarin menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak warisan wastra atau kain tradisional yang sarat akan makna budaya Nusantara, seperti songket, batik, dan tenun. Pupuk Indonesia pun melihat produk-produk UMKM wastra di Indonesia berpotensi untuk tampil di JFW 2025.

“Jakarta Fashion Week merupakan salah satu event busana terbesar di Indonesia dan berskala internasional. Program pendampingan bersama desainer untuk UMKM Wastra ini menjadi komitmen perusahaan untuk mendorong mereka naik kelas dan mampu bersaing di pasar dunia,” ujar Tina.

Dalam mempersiapkan menuju JFW 2025, Pupuk Indonesia memfasilitasi UMKM wastra binaan anak perusahaan berkolaborasi dengan desainer terkemuka. Termasuk di Palembang yang akan berkolaborasi dengan para perajin songket binaan. Karya hasil kolaborasi keduanya akan dipamerkan dalam JFW 2025.

“Para pengrajin Wastra tentu membutuhkan mitra yang mampu menjadi inspirasi dan pendamping. Nah di Palembang, kami mendampingi langsung UMKM binaan Pusri. Kami berharap program ini mampu memotivasi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi,” ujar Tina.

Adapun anak perusahaan Pupuk Indonesia yang memiliki binaan UMKM wastra dan akan mendapatkan pendampingan antara lain Pusri Palembang, Petrokimia Gresik, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Kujang, dan Pupuk Iskandar Muda. Pendampingan bersama desainer ini akan bergiliran ke masing-masing daerah binaan anak perusahaan tersebut.

Tina menambahkan, Pupuk Indonesia Grup secara bertahap melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas mitra binaan perajin wastra, mulai dari penyaluran dana bantuan, edukasi terkait manajemen keuangan, promosi hingga bagaimana memperluas pasar dan menghadapi pembelian potensial. Harapannya kemampuan usaha meningkatkan, dan akhirnya tangguh serta mandiri.

Melalui program pembinaan yang diinisiasi oleh Pupuk Indonesia, UMKM wastra mendapatkan banyak manfaat. Selain naik kelas, regenerasi juga menjadi salah satu tujuan agar generasi muda turut merawat industri wastra nasional sehingga dapat bersaing di pasar global. (bul)

Mei 2024, Nilai Tukar Petani di Provinsi NTB Naik

ekbisntb.com

3 June 2024

Mataram (ekbisntb.com)-Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi NTB bulan Mei 2024 sebesar 120,33 atau naik 2,17 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang diterima petani naik sebesar 2,11 persen, sementara Indeks Harga yang dibayar petani turun sebesar 0,06 persen.

NTP merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses usaha maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, NTP Provinsi NTB bernilai di atas 100 untuk setiap subsektor yang dihitung yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 116,86, Subsektor Hortikultura sebesar 176,93, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 108,53, Subsektor Peternakan sebesar 108,85, dan Subsektor Perikanan sebesar 102,75.

“Secara umum angka NTP kita naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di Mei ini NTP kita sebesar 120,33. NTP kita di atas 100 yang berarti indeks harga yang diterima lebih tinggi daripada indeks harga yang dibayar. Artinya lebih banyak yang masuk daripada yang keluar,” terang Wahyudin, Senin 3 Juni 2024.

Ia mengatakan, dari lima subsektor yang dihitung oleh BPS, hanya subsektor perikanan yang tercatat mengalami penurunan di bulan Mei 2024 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Subsektor perikanan bulan Mei sebesar 102,75 turun 0,72 poin dibanding April yang tercatat sebesar 103,50 poin.

“Meskipun mengalami penurunan, namun masih di atas 100. Artinya indeks harga yang diterima petani khusus di perikanan masih lebih tinggi dibanding indeks harga yang dibayar,” kata Wahyudin.

Secara umum, komoditas penyumbang naiknya NTP di Provinsi NTB bulan Mei kemarin yaitu gabah, bawang merah, kopi, sapi potong dan ayam ras pedaging. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani disumbang oleh beras, cabai rawit, tomat sayur, cumi-cumi dan teri.

“Petani meskipun menghasilkan gabah, namun dia juga membeli beras untuk makan. Jual gabah dengan harga lumayan, beli beras yang harganya turun. Sehingga indeks yang dibayar petani turun,” katanya.

Pada Mei 2024 terjadi penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Provinsi NTB sebesar 0,27 persen yang disebabkan oleh penurunan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau; kelompok Pakaian dan Alas Kaki; serta kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga.

“Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi NTB Mei 2024 sebesar 122,13 atau naik 1,86 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya,” katanya.(ris)

Dinas Tenaga Kerja Mataram Buka Pelatihan Tata Rias Gratis

ekbisntb.com

3 June 2024

Mataram (ekbisntb.com)-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), membuka pelatihan kerja tata rias gratis untuk menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di kota ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin, mengatakan, kegiatan pelatihan dijadwalkan sekitar tanggal 20 Juni selama 10 hari.

“Target kami peserta pelatihan tata rias sebanyak 40 orang dari enam kecamatan se-Kota Mataram,” katanya.

Dalam proses rekrutmen calon peserta ini, Disnaker membuka kesempatan pendaftaran secara terbuka baik melalui media cetak, elektronik, maupun media daring. Pendaftaran peserta pelatihan dibuka sampai 6 Juni 2024.

Setelah penutupan, kata Rudi, timnya akan melakukan seleksi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, diantaranya merupakan warga Kota Mataram, berusia 18-35 tahun, tidak sedang sekolah, kuliah, atau bekerja.

“Sasaran utama kami adalah calon peserta yang masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena program ini untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti pelatihan selama 10 hari dan mereka tidak diharuskan memiliki peralatan tata rias sebab berbagai peralatan untuk praktek sudah disiapkan.

Dalam pelaksanaan pelatihan, Disnaker bekerja sama dengan salah satu pusat pelatihan kerja dengan para instruktur profesional di Salon Dende dan kegiatan pelatihan juga dilaksanakan di salon tersebut.

“Setelah pelatihan, para peserta akan mendapatkan peralatan tata rias sebagai modal awal untuk membuka peluang usaha sendiri, menjadi mandiri, dan bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” katanya.

Lebih jauh Rudi mengatakan kegiatan pelatihan tata rias ini menjadi kegiatan pertama program pelatihan kerja tahun 2024 yang anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sekitar Rp1 miliar.

Setelah pelatihan tata rias, kata dia, kegiatan latihan kerja dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan kerja untuk otomotif, sablon, tata boga, dan barista.

“Semua pelatihan kami berikan secara gratis dan peserta juga mendapatkan peralatan sesuai jenis pelatihan. Kami juga siapkan uang transpor bagi peserta,” katanya.(Ant)

BKKPN Siap Berikan Polda NTB Data Temuan Kerusakan Laut di Trawangan

ekbisntb.com

3 June 2024

Mataram (ekbisntb.com)-Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menyatakan siap memberikan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat data temuan hasil investigasi kerusakan ekosistem laut di perairan Gili Trawangan yang diduga akibat dampak dari aktivitas pengeboran pemasangan pipa milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).

“Jadi, pihak tipidter (Tindak Pidana Tertentu Polda NTB) sudah menghubungi, dan katanya mau minta keterangan BKKPN. Kalau demikian, kami siap dipanggil untuk berikan keterangan terkait hasil investigasi kami,” kata Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena), Martanina yang dihubungi melalui telepon dari Mataram, Senin 3 Juni 2024.

Dia mengatakan BKKPN kini masih menunggu hasil uji Laboratorium Kimia Analitik Universitas Mataram (Unram) terkait sampel material lumpur yang mengendap di dasar laut perairan Gili Trawangan sekitar titik pemasangan pipa milik PT TCN.

Sampel tersebut diambil dalam kegiatan investigasi BKKPN bersama tim gabungan dari Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Lombok Utara, lembaga swadaya masyarakat, praktisi penyelam, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan wilayah NTB, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut dia, dalam kegiatan turun lapangan pada 8 Mei 2024, tim gabungan juga mengambil sampel air laut untuk melihat dampak pencemaran dari adanya limbah pengeboran pemasangan pipa PT TCN tersebut.

“Hasil uji sampel kandungan air laut, itu sudah keluar. Untuk kandungan lumpur yang belum, nanti kalau hasilnya sudah keluar, kami akan teruskan kepada penegak hukum,” ujarnya.

Dengan menyampaikan hal demikian, kata Martanina, pihaknya mendukung Polda NTB dalam penanganan kasus ini sesuai dengan peran BKKPN dalam upaya penyelamatan ekosistem laut.

“Tentu hasil dari investigasi ini akan terus kami kawal agar ada sanksi dari persoalan ini,” ucap dia.

Dia menegaskan sanksi dalam pencemaran atau perusakan ekosistem laut itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Selain mendorong pihak penegak hukum, kata Martanina, BKKPN dalam mengawal persoalan ini juga melakukan unjuk rasa di Kabupaten Lombok Utara, pada Senin 3 Juni 2024.

Pihak BKKPN bersama sejumlah masyarakat menyampaikan tuntutan penyelamatan ekosistem laut di perairan Gili Trawangan dengan menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lombok Utara, Kantor DPRD Lombok Utara, dan Kantor PDAM Amerta Dayan Gunung.

Dalam tuntutan, BKKPN turut menyampaikan adanya kegiatan investigasi pencemaran ekosistem laut di perairan Gili Trawangan yang diduga akibat dari adanya aktivitas pengeboran pemasangan pipa milik PT TCN.

PT TCN merupakan sebuah perusahaan swasta yang menjalin kerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara, dalam penyediaan air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan.

Perusahaan tersebut menyediakan air bersih dari hasil penyulingan air laut dengan menerapkan metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Operasional PT TCN di kawasan wisata itu telah diperkuat dengan adanya penerbitan surat izin dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB.(Ant)

REI NTB : Iuran Tapera Lebih Bermanfaat dari Biaya Merokok

ekbisntb.com

3 June 2024

Mataram (ekbisntb.com)-Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB mendukung rencana pemerintah meluncurkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Program ini dianggap sangat efektif untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengatakan, jika iuran Tapera dipotong sebesar Rp2,5 persen dari total penghasilkan karyawan, menurutnya, masih lebih bermanfaat ketimbang biaya bulanan yang dikeluarkan perokok.

“Kalau gaji sebesar Rp2,5 juta sebulan, potongan Tapera 2,5 persen atau sebesar Rp62.500 perbulan, masih sangat kecil. Jika dibandingkan, merokok sehari Rp35 ribu perbungkus, atau sebulan Rp1 juta. Lebih bermanfaat mana, Tapera dapat meringankan memiliki rumah, merokok malah merugikan Kesehatan,” ujarnya, Senin 3 Juni 2024.

Ada yang pro, dan kontra terhadap rencana kebijakan pemerintah ini, menurutnya hal yang wajar saja. Apalagi melihatnya hanya dari satu sisi, hanya sisi pembebanan iuran. Selama ini, menurutnya, rumah subsidi banyak yang tidak bisa diakses oleh para pegawai yang pendapatannya minimal (tidak cukup).

Atau, kadangkala masyarakat pendapatannya cukup, namun uang muka untuk membeli/mencicil rumah tidak sanggup dipenuhi. Dengan pertimnangan itulah, muncul usulan Tapera dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah agar MBR memiliki rumah.

“Ada MBR yang pendapatannya cukup, tapi kadangkala terkendala tidak bankable. Dengan adanya Tapera, diharapkan, persoalan itu bisa terjembatani untuk masyarakat memiliki rumah,” katanya.

Selanjutnya, rumah adalah satu dari kebutuhan pokok. Selain Kesehatan, sandang dan pangan. Dari sisi Kesehatan, pemerintah sudah meringankan rakyat dengan BPJS. Begitu juga pangan juga dibantu pemerintah. Sementara untuk perumahan, negara – negara lain sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan program rumah subsidi yang sudah berjalan sekian tahun. pemerintah membayar lebih dari setengah suku bunga perumahan yang harus ditanggung oleh masyarakat.

“Hanya ternyata tidak cukup. Ada kendala lain. Apa itu, ada DP yang tak sanggup dibayar. Ada BI Checking atau sekarang SLIK. Itulah yang ditangani nanti sama Tapera ini,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi meluncurkan program baru yaituTapera untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah dengan sistem iuran yang dipotong dari gaji/upah.

Dalam mengatur program Tapera ini, Jokowi mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

Dalam program Tapera ini memiliki tiga skema pembiayaan yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR).

Artinya setiap peserta Tapera dapat memilih salah satu dari tiga skema pembiayaan yang telah disediakan oleh BP Tapera. Dalam program Tapera ini peserta Tapera akan dikenakan iuran perbulannya sebesar 2,5 persen bagi pekerja dan 0,5 persen dibebankan kepada pemberi kerja.(bul)

NTB Akan Hitung Potensi Karbon Untuk Dijual ke Perusahaan Penghasil Emisi

ekbisntb.com

3 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat bersiap menyambut era baru ekonomi hijau setelah diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia pada September 2023 oleh Presiden Jokowi. Bursa ini membuka peluang bagi para pelaku usaha di NTB untuk menjual dan membeli karbon, sekaligus berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Julmansyah, S.Hut. M. AP, Senin 3 Juni 2024 mengatakan, seluruh pihak yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia diwajibkan untuk terdaftar. Pendaftaran dapat dilakukan di bursa karbon atau sistem registry nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Pemerintah menegaskan bahwa transaksi karbon harus dilakukan dengan otorisasi negara, dalam hal ini Kementerian LHK. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan sanksi pidana. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya juga akan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas perdagangan karbon.

Julmansyah menambahkan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk mendorong potensi karbon di daerahnya agar dapat dimanfaatkan oleh industri lokal. Karbon yang dihasilkan oleh industri, seperti emisi dari smelter PT. AMIN di Sumbawa, dapat dikompensasi dengan membeli potensi karbon dari hutan-hutan di NTB.

Industri lokal di NTB, seperti smelter dan pembangkit listrik PLN, diimbau untuk membeli potensi karbon dari daerahnya sendiri. Hal ini akan membantu menjaga kedaulatan karbon dan mendorong ekonomi hijau di NTB.

“Melalui skema kedaulatan karbon daerah, emisi karbon yang dihasilkan di NTB akan diimbangi dengan penyerapan karbon oleh hutan-hutan di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencapai Net Zero Emission dan menjaga kedaulatan karbon di NTB. Perusahaan penghasil karbon yang ada di NTB nanti bisa membeli karbon dari hutan NTB, sebesar emisi yang dihasilkan perusahaan,” katanya.

Pembelian karbon dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia. Petani dan masyarakat yang menjaga hutan di NTB akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari skema ini.

“Kita sekarang sedang persiapan teman-teman perhutanan sosial yang selama ini menjaga hutan di Lingsar, Gunung Sari, Pemenang, Sesaot, Aik Berik, Aik Bukak, yang selama ini menjadi mitranya LHK akan melakukan penghitungan potensi karbonnya. Nanti industry-industri yang ada di NTB tinggal membeli saja disitu. Itu yang disebut dengan kedaulatan karbon daerah.

Pembelian karbon bisa dilakukan melalui Bursa Karbon, tidak boleh langsung ke petani pengelola hutan. Nantinya, petani pengelola hutan akan menerima hasil dari pembelian karbon di Bursa Karbon.

“Jadi nanti kita hitung berapa potensi karbon kita, kami punya skema perhitungan itu, kita siapkan peprhitungannya, kita siapkan rencana aksi mitigasinya , dan itu bisa diregister. Dan kami harapkan dibeli oleh para industry yang ada di NTB. Istrilahnya, yang menghasilkan emisi ini dia bayarnya disini, jangan di luar daerah, apalagi ke luar negeri. Inilah yang kita sebut menjaga kedaulatan karbon daerah,” demikian Julmansyah.(bul)

1...729730731...802 Page 730 of 802

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA