Beranda blog Halaman 723

Pengiriman Pangan ke Luar Daerah Harus Dikendalikan

0
Seorang pedagang sayur di Pasar Mandalika menunggu pembeli pada, Kamis (16/1). Harga komoditi hortikultura masih mahal. Dinas Perdagangan Kota Mataram meminta pengendalian pengiriman barang pokok ke luar daerah guna pemenuhan pasokan di dalam daerah. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah komoditi di Kota Mataram masih mahal. Pengiriman pangan ke luar daerah harus dikendalikan untuk memenuhi pasokan di dalam daerah.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Kamis 16 Januari 2025 menerangkan, harga kebutuhan pokok seperti cabai rawit sangat fluktuatif. Pasalnya, harga cabai yang sebelumnya Rp100 ribu perkilogram turun menjadi Rp85 ribu perkilogram. Demikian pula, komoditi lainnya seperti cabai merah besar, bawang merah, dan telur relatif mulai melandai.

Namun demikian, ia tidak berani memastikan kapan harga komoditi ini akan stabil karena harga sangat tergantung dari kondisi cuaca. Tetapi pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat agar mengendalikan atau membatasi pengiriman barang ke luar daerah. “Karena Dinas Perdagangan Provinsi NTB lebih luas jangkauannya, sehingga mengendalikan pengiriman barang ke luar daerah,” terangnya.

Kunci utama pengendalian harga menurut Nida, adalah pemenuhan pasokan di pasar. Secara analogi jika pasokan barang melimpah di pasar maka otomatis harga akan landai.

Dinas Perdagangan sesuai tugas pokok dan fungsinya hanya bisa melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga di pasar tradisional. Jika hasil pemantauan ternyata harga komoditi melonjak maka langkahnya adalah menggelar operasi pasar murah.

Saat ini kata dia, operasi pasar murah disandingkan dengan program Bank Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat yakni kolaborasi operasi pasar murah keliling (Kopling). Program ini digelar selama sepekan mulai 12-19 Januari. “Hari ini (kemarin,red) kita gelar di Kelurahan Pejarakan dan Kelurahan Cakranegara Selatan,” sebutnya.

Pasca digelar OPM akan dilakukan evaluasi apakah program itu berdampak terhadap penurunan harga di pasar tradisional atau sebaliknya. Jika harga melandai maka pemenuhan stok barang pokok harus dipastikan mencukupi. Selain itu, program Kopling juga memiliki dampak signifikan menekan harga karena barang yang dijual relatif lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional. “Kalau cabai rawit di pasar Rp95 ribu perkilogram. Kita jual di OPM seharga Rp65 ribu perkilogram. Begitu juga dengan bawah merah dari harga Rp40 ribu perkilogram dijual Rp30 ribu perkilo,” demikian sebutnya. (cem)

Produktif di Jeruji Besi, Meraup Cuan dari Batik Gembok

0
Wayan Sumadiase (kanan), bersama Murdahim, Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas II A Lombok Barat sedang membuat motif Batik Gembok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Batik tulis Gembok (Generasi Membatik Lombok), karya inovatif dari warga binaan Lapas Kelas II A Kuripan Lombok Barat, kini berhasil menarik perhatian pasar nasional dan internasional. Produk ini tidak hanya menjadi bukti kreativitas, tetapi juga simbol perubahan hidup para warga binaan yang ingin membangun masa depan lebih baik.

Wayan Sumadiase, salah satu warga binaan di Lapas Kelas II A Lombok Barat, adalah sosok inspiratif di balik batik Gembok. Dalam perjalanannya di lembaga pemasyarakatan, ia menemukan kesempatan untuk bertransformasi.

“Saya sudah empat tahun di sini karena kasus narkoba. Awalnya, saya terpengaruh lingkungan kerja di sektor pariwisata yang identik dengan alkohol dan narkoba,” ujar Wayan.

Setelah menerima vonis delapan tahun penjara, Wayan memanfaatkan waktu di Lapas untuk belajar membatik, sebuah keterampilan yang sebelumnya tidak ia kenal.

“Dulu, saya sering membuat tato di Gili Trawangan. Saat mulai membatik, saya belajar bahwa teknik melukis di kain membutuhkan kesabaran dan ketelitian, terutama saat mewarnai dan membuat gradasi. Kini, saya bisa menghasilkan karya berkualitas tinggi yang diminati pasar,” tambahnya.

Wayan dan warga binaan lainnya mendapatkan premi 20-40% dari hasil penjualan batik. Pendapatan ini digunakan sebagai tabungan untuk modal usaha setelah mereka bebas.

“Saya ingin membangun usaha batik di lingkungan tempat tinggal saya dan membahagiakan keluarga,” harap Wayan.

Wayan berharap ilmunya dapat memberikan manfaat setelah bebas nanti.

“Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami di Lapas juga bisa berkarya dan berubah. Semoga masyarakat dapat menerima kami dengan tangan terbuka,” tuturnya.

Selain itu, Wayan mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba.

“Narkoba sangat merusak mental dan kehidupan kita. Saya berharap pengalaman saya bisa menjadi pelajaran untuk orang lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Murdahim, Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas II A Lombok Barat, program pembinaan membatik memiliki dampak positif yang besar.

“Pak Wayan adalah contoh warga binaan yang antusias dan telaten. Ia tidak hanya belajar membatik, tetapi juga membantu rekan-rekannya untuk berubah dan menghasilkan karya yang bernilai tinggi,” ungkapnya.

Batik Tulis Gembok memiliki arti khusus, yaitu “Generasi Membatik Lombok”. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan warga binaan dan memberikan mereka peluang ekonomi. Hingga kini, terdapat lebih dari 100 motif batik yang telah dihasilkan, termasuk motif tradisional Lombok dan motif sirkuit yang sangat diminati.

Pemasaran batik Gembok dilakukan melalui berbagai saluran, seperti e-katalog, NTB Mall, pusat oleh-oleh, dan acara pemerintah. Bahkan, batik ini telah menarik perhatian delegasi dari 16 negara yang berkunjung ke Lapas untuk melihat langsung proses pembuatan. Dalam beberapa kesempatan, batik ini dipesan hingga 200 potong sekaligus.

“Satu batik tulis membutuhkan waktu pengerjaan sekitar tujuh hari. Harganya bervariasi, mulai dari Rp700.000 untuk kain, hingga lebih dari Rp1 juta untuk baju jadi, tergantung motif dan ukuran,” jelas Murdahim.

Batik Gembok bukan sekadar produk kreatif, tetapi juga simbol kebangkitan dan harapan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa setiap individu, bahkan mereka yang berada di balik jeruji, memiliki potensi untuk berubah dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.(bul)

Dikritik, Bandara Internasional Lombok Masih Harus Berbenah

0
Tangkapan layar salah satu potret aktivitas makan bersama penjemput penumpang di Bandara Internasional Lombok(ekbisntb.com/IG beni.smksasak)

Lombok (ekbisntb.com) – Fasilitas di Bandara Internasional Lombok masih menjadi sorotan, terutama soal fasilitas kondisi toilet di tempat ibadah yang dinilai kurang memadai. Keluhan ini mencakup kebersihan, kenyamanan, dan perawatan fasilitas, yang dianggap tidak mencerminkan standar internasional. Sebagai salah satu pintu masuk utama ke NTB, bandara ini diharapkan mampu memberikan kesan pertama yang positif bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas layanan.

Salah seorang pengguna jasa Bandara Internasional Lombok menyampaikan kondisi tempat wudhu putri di masjid bandara yang dinilai tidak intens dirawat.
“Terdapat area gudang yang menuju tempat wudhu putri yang tidak tertutup. Barang-barangnya berserakan dan kotor, sehingga berpotensi menjadi sarang nyamuk. Selain itu, lantai tidak rata dan ada genangan air akibat atap bocor di sekitar area gudang,” ungkap pengguna jasa ini.

Kritik yang disampaikan adalah kondisi toilet, wastafel, dan tempat wudhu yang terlihat kumuh, serta tanaman di halaman bandara yang tidak terawat.

“Inventaris mukena bersih juga belum tersedia. Meskipun belum dilakukan renovasi, setidaknya fasilitas harus selalu bersih, kering, dan rapi. Masjid-masjid di bandara provinsi lain sudah mulai berbenah,” ujarnya.

Bandara Lombok memang kerap diperbincangkan dan menjadi perhatian pengguna jasa. Hal unik yang seringkali diungkapkan tamu luar yang mendarat di Bandara Lombok adalah, tradisi masyarakat berduyun-duyun ke Bandara Lombok untuk menyambut, atau mengantar keluarganya saat pulang atau bepergian ke luar.

Bahkan keluarga pengantar, atau penjemput bandara kerap menggelar makan bersama atau “begibung” layaknya orang berwisata. Fenomena ini seringkali dipotret, bahkan dijadikan bahan menarik yang disebar di media sosial.

Merespon itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB meminta pihak Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Lombok untuk segera memperbaiki dan meningkatkan fasilitas yang tersedia, serta tetap melakukan penertiban. Permintaan ini muncul setelah adanya kritik terhadap fasilitas di bandara.

Asisten II Bidang Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani,M. Si menegaskan, sebagai salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, NTB juga menjadi tuan rumah berbagai acara nasional dan internasional yang menghadirkan ribuan pengunjung. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas yang baik menjadi kebutuhan utama.

“Wisatawan atau pengguna jasa transportasi udara harus merasa nyaman. Apalagi, NTB terus menggalakkan promosi wisata untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan. Kesan pertama sangat penting untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan,” ujarnya.

Fathul Gani menegaskan pentingnya pengelola bandara segera berbenah untuk meningkatkan fasilitas yang dikritik wisatawan. Sebagai salah satu pintu masuk utama bagi pengunjung dari berbagai daerah dan negara, Bandara Internasional Lombok harus memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar internasional.

“Kita harus terus berbenah, apalagi dalam satu tahun ini NTB menjadi tuan rumah untuk berbagai acara besar. yang terdekat ini acara Mukhtamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Februari 2025. Dan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028,” jelasnya.

Pemprov NTB meminta pihak bandara untuk memperbaiki fasilitas sesuai standar, terutama toilet dan tempat ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kami akan mengarahkan Dinas Perhubungan untuk bersurat kepada Angkasa Pura. Intinya, kami ingin memberikan kesan yang baik kepada para tamu,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa menjaga fasilitas pendukung tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga seluruh pihak yang menggunakan fasilitas tersebut.

“Pengguna jasa juga harus bertanggung jawab dan menjaga fasilitas bersama-sama,” tegasnya.

Di pihak lain, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) NTB, Iwan Balukea juga angkat biacara. Ia menyampaikan pandangan soal Bandara Internasional Lombok. Menurutnya, bandara, pelabuhan laut, teriminal bus, dan jika ada stasiun bus adalah pintu gerbang masuknya wisatawan bahkan calon investor.

Semua nya itu ibarat mulut pada Tubuh manusia. Jadi wajib dijaga kesehatannya, kebersihan, keasrian lingkungannya, ditata kelola dengan baik dan benar.

“Jika mulutnya saja sudah ndak bersih dan tidak elok, kebayang dong isi perut dalam badanya, termasuk darah, mata, telinga, pundak lutut kakinya kotor semua,” demikian ungkapannya.

Menanggapi hal ini, Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok Arif Haryanto menyampaikan, soal pengunjung bandara, Angkasa Pura menurutnya secara berulang-ulang mengimbau agar para pengunjung (pengantar/penjemput) untuk turut menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan.

Demikian juga ntuk toilet, misalnya di lapangan ditemukan yang sedang rusak/tidak berfungsi, disarankan dapat menghubungi petugas di bandara, atau melaporkan ke Customer Service Angkasa Pura di area lobby agar bisa ditindaklanjuti.

“Kami juga menyediakan saluran saran/pengaduan bagi pengguna jasa bandara di nomor telepon 172 atau 138. Kami tentu akan menindaklanjuti laporan yang masuk dan hasilnya disampaikan kepada pihak pelapor. Prinsipnya kami tidak menutup mata bahwa pelayanan di bandara masih banyak yang harus diperbaiki dan membutuhkan usaha keras. Setiap masukan dan saran kami upayakan untuk kami tindaklanjuti. Tentu ada kritik dan ada pula apresiasi. Semuanya kami jadikan sarana untuk perbaikan layanan,” tandasnya.

Bandara Internasional Lombok (BIL), yang terletak di Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, secara resmi mulai beroperasi pada 1 Oktober 2011. Bandara ini dibangun untuk menggantikan Bandara Selaparang di Mataram, yang dinilai sudah tidak memadai lagi untuk melayani peningkatan jumlah penumpang, pesawat, dan kebutuhan penerbangan internasional.

Proyek pembangunan Bandara Internasional Lombok dimulai pada tahun 2005 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Pulau Lombok yang dikenal dengan keindahan alamnya. Bandara ini dirancang untuk memenuhi standar internasional, dengan landasan pacu yang sudah dapat digunakan untuk pendaratan pesawat berbadan lebar.

Peresmian bandara dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Oktober 2011. Seiring berjalannya waktu, bandara ini mengalami berbagai peningkatan fasilitas untuk mendukung operasional dan memberikan kenyamanan bagi penumpang. Beberapa perbaikan yang dilakukan termasuk perluasan terminal, penambahan fasilitas penunjang, dan modernisasi sistem layanan. Bandara Internasional Lombok kini menjadi salah satu infrastruktur vital dalam mendukung perkembangan NTB sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. (bul)

BKSDA NTB Dorong Pengembangan Jasa Lingkungan dan Kemitraan Konservasi

0
Budhy Kurniawan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mengembangkan jasa lingkungan melalui program wisata alam dan kemitraan konservasi dengan masyarakat di kawasan konservasi.

Kepala BKSDA NTB, Budhy Kurniawan di ruang kerjanya, Kamis, 16 Januari 2025 mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah NTB sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan untuk menjadikan kawasan konservasi sebagai salah satu sumber untuk memperkuat cadangan pangan.

Menurut Budhy, salah satu fokus utama BKSDA adalah kemitraan konservasi dengan masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi. Sebagai contoh, di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, terdapat sekitar 4.000 hektare lahan yang telah dikelola masyarakat. Saat ini, BKSDA sedang memproses mekanisme kerja sama kemitraan konservasi untuk mendukung peningkatan hasil dan kualitas produksi masyarakat.

“Kami membina masyarakat di kawasan tersebut dengan menitikberatkan pada pengembangan hasil produksi seperti mete, wijen, dan madu. Kami mendorong intensifikasi pengelolaan agar hasil produksinya berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah,” ujar Budhy.

Dalam mendukung kemitraan ini, BKSDA telah membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan memberikan pendampingan intensif. Selain itu, masyarakat juga menerima bantuan berupa peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung aktivitas produksi. Bahkan, kelembagaan masyarakat diperkuat dengan membentuk koperasi.

“Harapan kami, masyarakat yang kami bina ini menjadi mandiri. Dengan meningkatnya mata pencaharian mereka, mereka dapat menghidupi diri sendiri dan sekaligus berkontribusi pada upaya konservasi,” jelas Budhy.

Budhy menambahkan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan sumber alternatif pendanaan konservasi yang berkelanjutan. Model ini memungkinkan masyarakat mengelola hasil produksinya, memperoleh keuntungan, dan sebagian dari keuntungan tersebut digulirkan kembali untuk mendukung kegiatan konservasi, seperti penanaman pohon dan patroli kawasan.

“Pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung konservasi melalui hasil keuntungan yang mereka kelola sendiri. Ini adalah mimpi kami untuk masa depan,” katanya.

Pra-Kondisi di Seluruh Kawasan Konservasi NTB

Program kemitraan ini telah memasuki tahap pra-kondisi selama dua tahun terakhir. Pola pengembangan yang diterapkan di Pulau Moyo akan diterapkan secara seragam di seluruh kawasan konservasi di NTB, yang mencakup luas total 51.000 hektare. Kawasan ini tersebar di berbagai wilayah di NTB, kecuali di Kabupaten Lombok Utara.

“Output utama yang ingin kami capai adalah peningkatan hasil produksi masyarakat yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari upaya konservasi yang dilakukan,” tutup Budhy.

Dengan langkah ini, BKSDA NTB optimistis kemitraan konservasi dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengelola kawasan konservasi sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya.(bul)

Analis Perkirakan Rupiah Tetap Melemah Kendati BI Pangkas Suku Bunga

0
Ilustrasi penukarang uang(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kendati Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga.

“Penurunan suku bunga membuat rupiah menjadi lebih kurang menarik bagi investor karena spread (perbedaan) imbal hasil rupiah terhadap dolar AS menjadi lebih kecil,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Januari 2025 pada Selasa 14 Januari 2025 dan Rabu 15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi berada di level 5,75 persen.

Suku bunga deposit facility turun 25 bps menjadi di level 5 persen. Sedangkan suku bunga lending facility juga diputuskan untuk turun 25 bps menjadi di level 6,5 persen.

Data-data ekonomi AS yang membaik dalam rilis beberapa hari terakhir dan kekhawatiran terhadap kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump dinilai masih memberikan sentimen pelemahan kurs rupiah.

Walaupun demikian, pelemahan akan terbatas mengingat dolar AS sendiri juga tertekan pasca rilis data inflasi konsumen yg sedikit lebih rendah dari perkiraan.

“Inflasi umum naik ke 2,9 persen yoy (year on year) sesuai dengan perkiraan. Namun, inflasi inti turun dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen,” ucap Lukman.

Dia memprediksi, nilai tukar rupiah pada hari ini berkisar Rp16.250-Rp16.375 per dolar AS.

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada perdagangan perdagangan Kamis melemah 39 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.365 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.326 per dolar AS. (ant)

Harga Emas Antam Kamis Naik Rp13.000 Jadi Rp1,577 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, naik sebesar Rp13.000, dari sebelumnya Rp1.564.000 per gram menjadi Rp1.577.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke angka Rp1.423.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis (16/1):

– Harga emas 0,5 gram: Rp838.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.577.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.094.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.616.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.660.000.
– Harga emas 10 gram: Rp15.265.000.
– Harga emas 25 gram: Rp38.037.000.
– Harga emas 50 gram: Rp75.995.000.
– Harga emas 100 gram: Rp151.912.000.
– Harga emas 250 gram: Rp379.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp758.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.517.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kasus DBD Bertambah, Warga Diminta Waspada dengan Jaga Lingkungan

0
Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang melakukan pengasapan pada area Mako Brimob Dompu, Rabu 15 Januari 2025 sore.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Dompu pada musim hujan tahun 2024 – 2025 ini terus bertambah. Kendati belum ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), namun penambahan kasus DBD harus diwaspadai dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan.

Ketua Tim Kerja Program P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Faisal, SKM saat dihubungi, Rabu 15 Januari 2025 mengaku ada penambahan kasus DBD di beberapa Pusat layanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Dompu. Dalam sepekan terakhir ada 15 kasus DBD dari Puskesmas yang dilaporkan. Yaitu Calabai ada 7 kasus, Ranggo ada 5 kasus, dan Kilo ada 3 kasus. “Ini kasus sementara berdasarkan laporan dari Puskesmas, belum konfirmasi di Rumah Sakit (berapa kasus yang masih dirawat),” kata Faisal.

Penambahan kasus ini, kata Faisal, harus diwaspadai oleh Masyarakat dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Karena DBD disebarkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan nyamuk ini berkembang biak dari genangan air bersih pada wadah yang terbuka dalam beberapa hari.

“Gerakan 3 M plus harus terus digalakkan dalam rangka memberantas kembang biak nyamuk. Yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat air, dan memanfaatkan Kembali barang yang berpotensi jadi tempat perkembang biakan nyamuk aedes aegypti,” katanya.

Musim hujan ini menjadi musim berkembangnya nyamuk aedes aegypti. Karena air hujan tertampung pada wadah yang terbuka dalam beberapa hari. Selain itu, upaya mencegah DBD dengan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menaburkan bubuk abate pada sumur, dan menanam tanaman pengusir nyamuk.

Kepala bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj Maria Ulfah Hamidah, M.Kes yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, saat ini pihaknya Tengah melakukan pengasapan pada Lokasi yang rawan berkembangnya nyamuk aedes aegypti. “Pengasapan di Brimob hari ini bukan karena ada kasus, tapi atas permintaan sebagai antisipasi. Terlebih di daerah sekitarnya masih banyak lahan terbukan dan memungkinkan berkembangnya nyamuk,” jelasnya.(ula)

Tekan Harga Cabai, Pemprov NTB Sarankan Pasar Murah

0
Baiq Nelly Yuniarti(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Melambungnya harga cabai di awal tahun 2025 menjadi persoalan di lingkup rumah tangga. Pasalnya, kenaikan harga cabai ini tidak hanya satu atau dua kali lipat, bahkan sampai empat kali lipat. Yang mulanya harga cabai biasanya Rp18 – 25 ribu, kini menyentuh angka Rp100 ribu per kilogramnya.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP, M.Si., menyatakan untuk menekan harga cabai, pihaknya sudah menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan Gerakan Pasar Murah (GPM) di lingkup rumah tangga.

“Kita sarankan untuk melakukan gerakan pasar murah, jadi diambil dari petani, disubsidi. Tapi tidak dijual di pasar untuk pasar murah, tapi di pemukiman. Supaya produk ini sampai ke rumah tangga,” ujarnya kepada Suara NTB.

Nelly menyatakan, melambungnya harga cabai saat ini karena petani kekurangan stok akibat gagal panen dan pada saat panen musim kemarin petani mengirim hasil panen cabai mereka ke luar daerah. Akibatnya, stok dalam daerah menipis.

“Kondisi kita kan petani kita gagal panen, cuacanya kan kita ekstrem. Itu yang membuat kita kekurangan stok cabai. Tapi ada juga cabai kita yang keluar, karena petani engga mungkin menyimpan hasil cabainya,” katanya.

Untuk menghindari kondisi semacam, dibutuhkan adanya penyimpanan cabai agar petani tidak langsung mengirimkan hasil panennya ke luar daerah. Pasalnya, cabai merupakan salah satu komoditas yang cepat busuk, oleh sebab itu petani langsung mengirim hasil panennya untuk menghindari kerugian.

“Enggak mungkin disimpan, kita engga punya gudang penyimpanan. Dia kan tidak seperti gudang biasa untuk menyimpan cabai, seperti kulkas kita enggak punya petani kita. Jadi barang itu sebelum rusak memang harus keluar,” sambungnya.

Saat ini, petani cabai masih memiliki sedikit stok sampai dengan musim panen pada bulan Maret 2025 nanti. Stok tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan gerakan pasar murah. Terbukti, di beberapa kabupaten seperti Lombok Timur harga cabai sudah mulai menurun.(era)

Nilai Investasi Capai Rp 5,7 Triliun, Sudah 21 Investor Masuk di Kawasan The Mandalika

0
Pantai Aan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika semakin cantik dan indah. Tampak sejumlah wisatawan lokal saat menikmati indah dan bersihnya Pantai Aan. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) –  Hingga tahun 2025 ini Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) telah mampu menarik sebanyak 21 perusahaan untuk berinventasi membangun berbagai fasilitas pariwisata di kawasan The Mandalika. Tiga di antaranya merupakan investor luar negeri. Selebihnya, investor nasional serta lokal NTB dengan nilai investasi yang sudah masuk tercatat mencapai Rp 5,7 triliun.

Terakhir ITDC telah menandatangani kesepakatan investor dengan perusahaan asal Maroko yang akan  membangun beach house, sebuah beach club mewah di area timur kawasan The Mandalika. Perusahaan asal Maroko tersebut menjadi yang pertama membangun di kawasan Pantai Tanjung A’an.

 Penandatanganan kesepatan kerjasama investasi tersebut kian menegaskan bahwa The Mandalika terus menjadi pilihan utama bagi investor domestik maupun internasional. ITDC berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan kawasan The Mandalika, sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan, utamanya di sekitar kawasan The Mandalika.

“Kepercayaan dari para investor menjadi motivasi kami untuk terus mengembangkan The Mandalika sebagai destinasi kelas dunia” terang Direktur Komersial ITDC Troy Warokka, Selasa 14 Januari 2025.

Sebelumnya Troy mengaku optimis kalau kawasan The Mandalika punya prospek yang cerah ke depannya. Dan, tentunya akan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi, sehingga berbagai upaya terus dilakukan pihaknya untuk mengembangkan kawasan The Mandalika sebagai tujuan wisata unggulan.

ITDC sejauh ini terus membangun komunikasi dengan sejumlah investor dalam dan luar negeri. Di antaranya investor dari Jepang, Belanda, Jerman hingga Rusia diajak bekerjasama membangun dan berinvestasi di kawasan The Mandalika.

Dalam hal ini pihaknya siap memberikan pelayanan terbaik bagi para calon investor yang mau serius berinvestasi di kawasan The Mandalika. Harapannya, dengan masuknya berbagai investor di kawasan The Mandalika bisa memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan posisi The Mandalika sebagai destinasi pariwisata premium.

Sekaligus meningkatkan daya tariknya sebagai kawasan investasi kompetitif.  Yang pada akhirnya mampu menciptakan peluang usaha serta lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. “Kerja sama ini menjadi bukti bahwa The Mandalika adalah tempat investasi yang menjanjikan. ITDC pun berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan kawasan The Mandalika agar memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan menjaga kepercayaan seluruh mitra strategis,” pungkasnya.(kir)

Lima Investor Kembangkan Tambak Intensif di Dompu

0
Amiruddin (Ekbis NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Kabupaten Dompu memiliki potensi untuk kegiatan budidaya tambak hingga 4.700 ha dan baru dimanfaatkan seluas 2.456,18 ha atau 52,25 persen. Potensi produksinya mencapai 17.348 ton dan tahun 2024 hanya 6.790,41 ton diproduksinya.

Udang dan bandeng mayoritas diproduksi dari tambak di Dompu. Ada juga beberapa jenis ikan lain seperti belanak, nila, dan kepiting kendati tidak banyak. Udang rata – rata diproduksi dari tambak intensif dan semi intensif dengan luas 144,181 ha. Sementara tambak tradisional dengan luas 2.312 ha rata – rata memproduksi bandeng dan berbagai jenis ikan seperti belanak, nila, dan kepiting.

Potensi tambak ini karena Kabupaten Dompu dikelilingi Teluk Saleh dan Sanggar untuk budidaya tambak pada wilayah pesisir yang tidak mengandalkan pasang surut air laut. Juga pada wilayah selatan Kabupaten Dompu ada Teluk Cempi untuk kegiatan budidaya yang didominasi tambak air payau dan mengandalkan pasang surut air laut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Amiruddin, S.Hut yang dikonfirmasi, Rabu 15 Januari 2025 mengungkapkan, Provinsi NTB menyumbang 20 persen dari jumlah eksport udang Indonesia tahun 2024. Kabupaten Dompu sendiri terdapat 5 investor yang sedang mengembangkan budidaya udang.

Yaitu PT Anugrah Berkah Berkelimpahan di Desa Kiwu Kecamatan Kilo dengan luas 312.299 M2, CV Kiwu Sukses Bersama di Desa Kiwu Kecamatan Kilo dengan luas 143.495 M2, PT Alfa Segara Makmur di Desa Nangakara Kecamatan Pekat seluas 45.750 M2, CV Sumber Mata Air Bima di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat seluas 578.807 M2, dan Ir Mulyadi Tjahyono, DKK di Hodo Desa Soritatanga Kecamatan Pekat seluas 141.459 M2.

“Izinnya melalui OSS di kantor (Dinas) Perizinan, tidak ada diproses di Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita hanya menghimpun izin (yang dimiliki perusahaa) dari izin yang didapat. Termasuk kesesuaian tata ruang dari Dinas PUPR, kesesuaian tata ruang laut di KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan), dan izin lingkungan di Dinas LH,” kata Amiruddin.

Kelima Perusahaan yang sedang berusaha di Dompu ini, lanjut Amiruddin, pada prinsipnya memiliki kepentingan untuk patuh terkait keamanan investasinya di daerah. Sehingga terus didorong dan dikawal, terlebih daerah tidak bisa menarik retribusi apapun dari investasi perikanan. Tapi melalui investasi ini akan memberikan lebih banyak penerimaan negara dari kegiatan eksport produk perikanan yang sejauh ini memberi kontribusi sebanyak 34 persen.

“Daerah berkepentingan pada keamanan investasi, sehingga dapat membuka lapangan kerja, serta dampak perputaran ekonominya,” jelas Amiruddin.

Diharapkan seluruh lahan tersisa dalam 5 tahun kedepan dapat difasilitasi perbaikan dan pembuatan tambaknya. Paling tidak 10 persen pertahun. (ula)