Beranda blog Halaman 721

Pupuk Indonesia Ancam Pidanakan Penjual Pupuk Subsidi Diatas HET

0
Distributor pupuk subsidi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) memperketat pengawasan dan akan memberikan sanksi tegas agar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak dilanggar demi melindungi kepentingan petani.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menekankan bahwa perusahaan tidak akan memberikan toleransi. Menjual pupuk bersubsidi di atas HET adalah pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi pidana.

HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024. Dalam keputusan tersebut, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp800/kg.

Pupuk Indonesia mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001. Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Bagi kios yang terbukti melanggar aturan, Pupuk Indonesia mengambil tindakan dengan mewajibkan mereka mengembalikan selisih harga kepada petani yang telah dirugikan akibat penjualan di atas HET dan memasang spanduk komitmen yang menyatakan bahwa mereka akan menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku.

“Jika pelanggaran berulang, kami tidak akan ragu untuk memutus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat. Ini adalah langkah penting untuk melindungi petani dari praktik curang,” tegas Tri Wahyudi.

Sebagai langkah preventif, Pupuk Indonesia terus menggencarkan edukasi kepada petani, kios, dan pihak terkait mengenai pentingnya mematuhi HET. Seperti halnya, mencatat secara lengkap pada nota jika terjadi peningkatan harga tebus pupuk yang telah disepakati antara kios dengan petani, atau kesepakatan harga ongkos kirim, pembayaran pupuk pasca panen (yarnen), dan kesepakatan lainnya yang membuat penebusan pupuk lebih tinggi dari HET.

Selanjutnya, Pupuk Indonesia mewajibkan seluruh mitra kios untuk memasang spanduk yang berisi informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi apabila petani menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

“Kami mendorong siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran untuk segera menghubungi staf penjualan AE atau AAE setempat. Kami memastikan akan memberikan peringatan kepada distributor atau kios tersebut,” kata Tri Wahyudi.

Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi. Pelaporan dapat dilakukan melalui tim lapangan Pupuk Indonesia atau menghubungi pusat layanan resmi perusahaan. Adapun layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WhatsApp di nomor 0811 9918 001.(bul)

REI NTB Respon Ancaman Wamen PKP Fahri Hamzah Soal Membangun Perumahan di Atas Lahan Sawah Produktif

0
H. Heri Susanto (kiri) , Fahri Hamzah (kanan)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB merespon pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah yang mengancam akan melaporkan pengembang ke polisi jika tetap membangun perumahan di atas lahan sawah produktif.

Ketua REI NTB, H. Heri Susanto menegaskan, ancaman seperti itu mestinya tidak diungkapkan oleh pemerintah, apalagi terhadap pengembang perumahan yang selama ini banyak membantu pemerintah membangun kawasan baru, dan menghidupkan rantai ekonomi.

“Pak Wamen PKP tidak usah ancam-ancamlah. Kalau pengembang selama ini salah karena membangun di satu kawasan, sudah pasti diproses sama APH (Aparat Penegak Hukum),” katanya di Mataram, Sabtu, 18 Januari 2025.

Pun terhadap larangan membangun rumah di atas lahan sawah yang kerap kali disampaikan Fahri Hamzah. Menurutnya, pengembang selalu mendukung dan mematuhi aturan pemerintah, membangun diatas lahan yang sudah diizinkan oleh pemerintah.

Selama ini, menurutnya izin-izin pembangunan juga diberikan pemerintah pusat yaitu izin PBG (Peresetujuan Bangunan Gedung atau yang sebelumnya adalah Izin Mendirikan Bangunan atau IMB).

Heri Susanto menyoroti bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada masih memungkinkan lahan sawah masuk dalam peta yang bisa dialihkan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya perbaikan tata ruang dan pengaturan yang lebih jelas untuk menghindari konflik kebijakan.

“Tugas pemerintah itu adalah membuat dan memperjelas aturan tata ruang dalam waktu yang tidak lama, jadi bukan hanya sekedar melempar isu tanpa solusi. Pertanyaannya sekarag, sanggup nggak Wamen atau Kementerian ini membuat aturan yg jelas dan cepat, mana lahan yang boleh dan mana lahan yang tidak, karena sudah puluhan tahun ke abu-abuan tata ruang ini gak kunjung selesai,” jelasnya.

Menurut Heri, pernyataan yang terkesan mengancam pengembang hanya akan memperburuk keadaan. Saat ini, banyak pengembang khawatir membangun perumahan karena takut disalahkan atau diperkarakan secara hukum, meskipun mereka sudah mengikuti proses perizinan yang diatur pemerintah.

“Kalau pengembang resah, dampaknya akan terasa di banyak sektor. Kredit perbankan bisa mandek, penyuplai material terhenti, dan roda ekonomi yang terkait pembangunan perumahan ikut terganggu,” katanya.

Heri menyarankan sebaiknya Wamen atau Kementerian Perumahan menguatkan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk menyelaraskan kebijakan terkait tata ruang. Ia juga meminta agar kementerian lebih fokus pada target pembangunan tiga juta rumah.

“Kalau ada lahan pertanian yang diajukan untuk pembangunan, cukup koordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN. Jangan beri izin pengembang. Clear masalah. Buat aturan yang jelas, lalu disiplinkan dengan satgas pengendalian. Sesederhana itu,” tambahnya.

Atau jika pemerintah ingin mewujudkan pembangunan 3 juta rumah pada lahan-lahan yang notabenenya bukan lahan pertanian, seharunya pemerintah juga memperioritaskan untuk membangun infrastruktur sebagai stimulus.

Misalnya, membangun jalan by pass yang melintasi lahan-lahan yang dianggap marjinal. Memenuhi fasilitas kelistrikan, air bersih. Dengan demikian, otomatis lahan tersebut akan menarik bagi konsumen, begitu juga investor. Dengan demikian, lahan pertanian produktif tidak akan berganti menjadi lahan beton.

“Kalau hanya sekedar mengancam, kemudian melarang membangun, tanpa ada solusi yang jelas, ndak solutif juga. Target 3 juta rumah ini program luar biasa Prabowo Gibran, jangan sampai di salah terjemahkan sama Wamen Pera Fahri Hamzah,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan, kebutuhan rumah (backlog) khususnya di NTB masih sangat tinggi, ratusan ribu. Belum lagi rumah tidak layak huni yang jumlahnya juga ratusan ribu. Kebutuhan ini harus dijawab pemerintah dengan menyediakan solusi yang tepat.

“Kalau modelnya seperti ini menakut-nakuti pengusaha, siapa yang mau membangun perumahan. Dampaknya kasian masyarakat yang notabenenya konsumen juga. Teman teman pengembang sudah khawatir lho, mau membangun tapi akan dihadapkan pada persoalan hukum. Terus kapan mau mewujudkan 3 juta rumah,” jelas Heri Susanto.

Terakhir, Heri Susanto juga mengingatkan, 3 juta rumah itu setara dengan 30 ribu hektar. Jika 3 juta rumah dikerjakan 5 tahun, maka pertahun membutuhkan lahan hanya 6.000 hektar saja. Bandingkan dengan total alih fungsi lahan nasional yang mencapai 600.000 hektar, hanya 1% saja.

Pun halnya di NTB, setiap tahun pembangunan berkisar 5.000 unit atau setara dengan 50 – 75 hektar saja. Sementara alih fungsi lahan sudah mencapai 10 ribu hektar.(bul)

Tingkatkan Kemandirian Ekonomi Lewat Pelatihan Pembuatan Keripik Bayam

0
Pelatihan membuat keripik bayam di Desa Muncan, Kecamatan Kopang beberapa waktu lalu(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di Dusun Sumbek, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) digelar pelatihan pembuatan keripik bayam, Senin, 6 Januari 2025.

Pelatihan yang digelar mahasiswa KKN-PMD Universitas Mataram ini diikuti masyarakat Dusun Sumbek dengan 11 peserta. Peserta ini, terdiri dari ibu rumah tangga, kader kesehatan serta kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha berbasis olahan pangan lokal. Para peserta diajarkan langkah demi langkah dalam proses pembuatan keripik bayam, mulai dari pemilihan bahan baku yang tepat, teknik pengolahan, hingga cara pemasaran produk untuk meningkatkan daya saing.

Kepala Desa Muncan, Lalu Faizin Abdul Kadir, menjelaskan, pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat dalam memanfaatkan bayam sebagai bahan baku camilan sehat yang bernilai jual tinggi.

Menurutnya, keripik bayam merupakan produk yang memiliki prospek pasar yang luas, karena selain lezat, produk ini juga sehat dan mudah dibuat. ‘’Pelatihan ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan kreativitas, serta memperkuat ekonomi lokal,”  harapnya.

Selain mengajarkan keterampilan teknis, ujarnya, pelatihan ini juga dilengkapi dengan materi tentang strategi pemasaran dan manajemen usaha yang bertujuan untuk membantu peserta agar produk keripik bayam yang dihasilkan dapat dikenal luas dan memiliki nilai ekonomis.

Melalui pelatihan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan bersama. ‘’Pelatihan ini merupakan salah satu langkah konkrit dalam mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Muncan,’’ terangnya.

Salah satu peserta, Ita, mengakui, pelatihan ini memberinya wawasan baru tentang peluang usaha. “Saya sangat senang bisa belajar membuat keripik bayam. Saya berencana untuk mengembangkan usaha ini di rumah dan menjualnya ke pasar lokal,” ujarnya.(r)

34 Sapi ‘’Suspect’’ PMK, Disnakeswan Lotim Gencarkan Vaksinasi dan Penyemprotan Disinfektan

0
Kegiatan vaksinasi ternak di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lotim, Jumat 17 Januari 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 34 ekor ternak sapi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dilaporkan suspect Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Mengetahui hal itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim mulai menggencarkan kembali vaksinasi.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Disnakeswan Lotim, Drh. Hultatang saat ditemui di sela vaksinasi dan penyemprotan cairan disinfektan guna mencegah penularan di Lenek Daya Kecamatan Lenek, Jumat 17 Januari 2025.

Drh. Tatang, sapaan karib Kabid Kesmavet ini menjelaskan, 34 sapi yang diduga terjangkit PMK tersebut sudah dilakukan pengobatan dan tindakan lain. Pihaknya yakin, sapi-sapi yang sebelumnya sudah diobati ini akan sembuh.

Menurutnya  merebaknya kembali PMK di kalangan peternak ini tidak seperti kejadian beberapa waktu lalu. Serangan PMK pada ternak, khususnya sapi tidaklah separah kejadian dua tahun lalu.

“Tahun lalu kan satu ekor yang terjangkit, maka satu kandang bisa ikut tertular,” ucapnya. Antibodi pada ternak-ternak yang ada saat ini dinilai sudah cukup bagus.

PMK ini diketahui marak terjadi di wilayah Jawa Timur. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah, sehingga kembali disalurkan vaksinasi gratis. Pemerintah sebenarnya sempat mendorong peternak melakukan vaksinasi secara mandiri untuk memperkuat sistem imun pada ternak.

Dalam satu tahun, minimal vaksin dilakukan dua kali. Yakni setiap enam bulan sekali harus diberikan vaksin agar antibodi ternak makin kuat.

Merebaknya kembali PMK ini membuat pemerintah kembali menggencarkan vaksinasi. Khusus di Lotim, diberikan vaksin sebanyak 5.000 ekor tahap pertama ini. Rencananya, vaksinasi akan diberikan untuk 35 ribu ekor. Dibandingkan dengan jumlah populasi sapi, 140 ribu ekor di Kabupaten Lotim, jumlah vaksin yang diberikan masih terbatas.

Kepala Desa Lenek Daya, Unasih menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah peduli terhadap kesehatan ternak warganya. Pemerintah Desa Lenek Daya juga telah mengalokasikan dana khusus untuk program perlindungan kesehatan ternak.

“Setiap tahun kita anggarkan Rp 20-25 juta untuk program vaksinasi,” ungkapnya.

Sejauh ini untuk vial vaksin memang gratis dari pemerintah. Akan tetapi, dana penunjang diperlukan agar sasaran vaksin bisa lebih banyak di Desa Lenek Daya.

Unasih menyebut, lebih dari 85 persen warganya merupakan peternak. “Saya sendiri juga peternak,” tuturnya. Jumlah populasi sapi di Lenek Daya saat ini mencapai 3 ribu ekor lebih. (rus)

Jaga Kesehatan Hewan, Kormavet NTB Gelar Posyandu Ternak Sukarela

0
Kegiatan penyemprotan disinfektan oleh anggota Kormavet. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Komunitas Mahasiswa Relawan Veteriner (Kormavet) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan dedikasinya dalam menjaga kesehatan hewan ternak di wilayah ini. Dengan sukarela, mereka menggelar kegiatan posyandu ternak setiap bulan untuk membantu para peternak memastikan ternak mereka tetap sehat.

Ketua Kormavet, Zeze Taruna, menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya peternak. “Kami hadir untuk membantu para peternak dalam menjaga kesehatan hewan ternak mereka, memberikan edukasi, serta pendampingan secara gratis,” ujarnya.

Selain memberikan pelayanan kesehatan ternak, seperti pemberian vitamin, pengobatan, hingga penyemprotan desinfektan untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK), Kormavet juga melakukan kegiatan lain, seperti pemberian pakan dan perawatan hewan liar di pasar, termasuk program vasektomi pada anjing guna mengendalikan populasi.

Kegiatan ini didukung oleh 147 anggota, yang terdiri dari mahasiswa Undikma dan Unram. Sebanyak 80 orang di antaranya aktif dalam setiap program, sementara anggota baru yang direkrut tahun ini mencapai 25 orang. Sebagai satu-satunya komunitas relawan mahasiswa veteriner di NTB, Kormavet menjadi pelopor di bidang pendampingan kesehatan hewan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur, drh. Hultatang, mengapresiasi langkah Kormavet. “Keberadaan mereka sangat membantu pemerintah, terutama dalam edukasi peternak dan penanganan PMK. Kormavet juga langsung turun ke lapangan saat terjadi bencana wabah,” ujarnya.

Kormavet, yang dibentuk pada 2021, terus berupaya memperjuangkan peningkatan pendidikan bagi mahasiswa kedokteran hewan di NTB. Saat ini, lulusan di bidang kedokteran hewan di NTB masih terbatas hingga jenjang sarjana, sehingga Kormavet mendesak agar program profesi dokter hewan segera dibuka.

Dengan berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari sponsor, Kormavet tetap konsisten menjalankan misinya. Kegiatan mereka tidak hanya terbatas di Lombok Timur tetapi juga menjangkau wilayah lain di NTB. Semangat pengabdian yang ditunjukkan menjadikan Kormavet sebagai komunitas yang diidolakan oleh masyarakat dan peternak setempat.

“Dukungan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan agar kegiatan ini terus berjalan. Ini semua demi kesehatan hewan dan kesejahteraan peternak,” tutup Zeze Taruna. (rus)

Hampir 50 Persen Sembuh, Lobar Peroleh 11 Ribu Dosis Vaksin PMK

0
Petugas Distan Lobar turun menangani ternak terjangkit PMK. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 48 ekor sapi di Lombok Barat (Lobar) terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dari jumlah itu, setengahnya atau sekitar puluhan ekor telah sembuh. Pihak Dinas Pertanian (Distan) pun melakukan vaksinasi terhadap sisa ternak yang belum vaksinasi. Dimana Lobar mendapatkan jatah 11 ribu lebih dosis vaksin.

Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum, Jumat 17 Januari 2025 menerangkan untuk penanganan vaksinasi, hampir semua ternak yang berjumlah 88 ribu ekor telah divaksinasi. “Tinggal ternak pedet atau baru lahir dan ternak sapi yang baru masuk dari daerah lain yang disasar vaksinasi, kita rencananya dapat jatah 11 ribu vaksin,”kata Damayanti, kemarin.

Rencananya mulai pekan depan timnya akan turun vaksinasi. Di mana dari 11 ribu dosis vaksin yang jatah Lobar, yang baru diterima 5.600 dosis. “Kita didrop bertahap,” imbuhnya.

Dari 5.600 dosis ini masing-masing daerah selatan meliputi Sekotong, Lembar dan Gerung sebanyak 3.000 dosis, Narmada dan kecamatan lain sekitar 1.600 dosis serta bagian utara meliputi Gunungsari dan Batulayar sebanyak 1.000 dosis. “Beberapa daerah sudah mengambil vaksinnya,”ujarnya.

Dikatakan, data terbaru terdapat 48 Ternak di Lobar terjangkit virus PMK yang tersebar di beberapa kecamatan. PMK ini diketahui mulai menjangkiti ternak sejak dua pekan lalu dengan jumlah 37 ekor.

Pihaknya pun telah mengobati 37 ternak tersebut. Akan tetapi, karena persebaran PMK ini cepat, sehingga ternak yang terjangkit pun bertambah. Termasuk ada tambahan baru 6 ekor, masing-masing lime ekor di Desa Badrain, Kecamatan Narmada lima ekor dan satu ekor di Kebon Ayu Kecamatan Gerung, sehingga dari jumlah sebelumnya terkena PMK 37 ekor, bertambah menjadi 48 ekor. Enam kecamatan ditemukan ternak yang terjangkit PMK, diantaranya Gerung, Kuripan, Sekotong, Lembar, Batulayar dan Narmada. Pihaknya pun sudah turun sejak pekan lalu melakukan penanganan pengobatan terhadap ternak yang terkena PMK ini.

“Hampir setengahnya (50 persen) sudah sembuh. Tinggal ternak yang terkena PMK baru-baru ini, berasal dari ternak yang masuk dari daerah lain dan baru dilahirkan,”ujarnya.

Pihaknya juga telah memerintahkan para Kepala UPT Keswan untuk tiap hari turun lapangan. Kalau ditemukan ada ternak mengalami gejala ringan, harus segera diberikan obat. “Terus ternak yang baru lahir atau sapi yang baru masuk (datang) dari pasar segera kita berikan vaksin,”ujarnya.

Selain itu, ia meminta petugas lapangan memantau para peternak agar tetap menjaga kebersihan kandang ternak.

Diakui, kendala dihadapi pihaknya, terkait biaya operasional vaksinasi ini. Selain itu, vaksin yang diberikan terbatas, sehingga diharapkan pengusaha atau peternak yang mau menjual ternak melakukan vaksinasi secara mandiri. “Ada yang gratis tapi tidak semuanya, karena kita saja dapat vaksin rencananya 11 ribu dosis,”sambungnya.(her)

Penerapan KRIS, Rumah Sakit Terancam Turun Kelas

0
Hj. NK. Eka Nurhayati dan H. Emirald Isfihan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar (KRIS) mulai tahun ini. Sistem ini merupakan standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dampaknya rumah sakit turun kelas dan merugi.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, dr. Hj. NK. Eka Nurhayati dikonfirmasi pada, Jumat 17 Januari 2025 menerangkan, kelas rawat inap standar merupakan imbauan dari pemerintah pusat untuk pelayanan kesehatan standar minimum bagi peserta BPJS Kesehatan, tetapi diharapkan sistem ini tidak harus semuanya diterapkan tetapi harus parsial walaupun dari sisi ruangan dan fasilitas telah siap mendukung program tersebut. “Ada rumah sakit kamar mandinya di luar. Kalau kita sudah setting ruangannya seperti itu,” terangnya.

Kebijakan KRIS akan berdampak terhadap rumah sakit turun kelas, karena jumlah tidurnya dibatasi setiap ruang empat. Sementara, di RSUD Kota Mataram untuk kamar kelas III tersedia lima tempat tidur. Dampak lainnya menurut Eka, pasti berkurang terhadap pendapatan rumah sakit. “Berkurang tempat tidur berarti berkurang juga pendapatan karena jumlah pasien kita rawat juga berkurang,” jelasnya.

Pihaknya menunggu penerapan sistem tersebut. Di satu sisi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara dikabarnya belum siap serta masih menarik iuran kepesertaan berdasarkan kelas. “Program ini mau jalan harus beberapa kelas saja dulu dilaksanakan,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan mengatakan, sistem kelas rawat inap standar (KRIS) merupakan program dari pemerintah pusat yang pintu masuknya langsung ke Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), sehingga programnya diterapkan ke rumah sakit. “Jadi tidak masuk di Dikes karena itu lebih pada ke managerial rumah sakit,” tambahnya.

Pemerintah daerah kata dia, mengikuti program dari BPJS Kesehatan dan sepenuhnya menjadi kewenangan dari rumah sakit melaksanakan program tersebut. Program ini tidak berpengaruh terhadap iuran karena sistem ini hanya mengatur tempat tidur alias pelayanan kesehatan disama ratakan. “Kita menunggu saja program ini,” demikian kata dia. (cem)

Disnaker Mataram Datangi Perusahaan Pastikan Pelaksanaan UMK 2025

0
H. Rudi Suryawan(ekbisntb.com/ant)

Lombok(ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, mendatangi sejumlah perusahaan di kota itu untuk memastikan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram tahun 2025 sudah diberikan sesuai dengan ketentuan.

“Kegiatan turun lapangan itu sebagai bagian pengawasan terhadap para pengusaha dalam memberikan hak-hak pekerja sesuai regulasi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H. Rudi Suryawan di Mataram, Jumat.

Berdasarkan hasil laporan dari kegiatan pengawasan itu rata-rata perusahaan di Kota Mataram sudah menaati ketentuan besaran UMK 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp2.859.620.

Kegiatan pengawasan dilakukan selain bertemu dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan, juga menanyakan langsung kepada para pekerja apakah mereka sudah menerima upah sesuai UMK yang sudah ditetapkan.

“Alhamdulillah, para pekerja dan sejumlah perusahaan yang kami datangi sudah menerapkan UMK 2025 per 1 Januari 2025, sesuai yang ditetapkan,” katanya.

Ia mengatakan kegiatan pengawasan tersebut dilakukan karena rencana pengumpulan sekitar 200 pengusaha besar di Kota Mataram untuk sosialisasi pelaksanaan UMK 2025, belum dapat dilakukan.

Kondisi itu terjadi karena adanya kendala anggaran, sehingga untuk mengoptimalkan waktu pihaknya meminta tim dari Disnaker turun langsung secara berharap ke sejumlah perusahaan.

“Tapi kami bersyukur, perusahaan di Mataram rata-rata taat aturan,” katanya.

Rudi meminta peran aktif dari para pekerja untuk melaporkan ketika tidak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Pekerja jangan takut melapor, sebab identitas pelapor kami rahasiakan, dan kegiatan pengawasan terus kami lakukan secara berkala” katanya. (ant)

PLN NTB Raih Penghargaan Indonesia Green Awards 2025 untuk Pengembangan Ekowisata Bale Mangrove

0
PLN NTB menerima penghargaan dalam kategori Pengembangan Wisata Konservasi Alam berkat keberhasilan program TJSL Pengembangan Ekowisata Bale Mangrove(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PLN NTB berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Green Awards 2025 yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan, institusi, dan individu yang menunjukkan komitmen nyata dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan prestasi ini, PLN NTB semakin memperkuat posisinya sebagai pelopor praktik keberlanjutan di sektor energi.

PLN NTB menerima penghargaan dalam kategori Pengembangan Wisata Konservasi Alam berkat keberhasilan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pengembangan Ekowisata Bale Mangrove. Program ini yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, telah menjadikan Bale Mangrove sebagai destinasi wisata unggulan yang menggabungkan keindahan alam dengan upaya pelestarian ekosistem mangrove. Ini juga merupakan bukti peran aktif PLN dalam mendukung kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sejak dikelola dengan konsep ekowisata, jumlah kunjungan wisatawan ke Bale Mangrove mengalami peningkatan signifikan. Destinasi ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Pendapatan dari penjualan tiket wisata dan hasil produk lokal masyarakat meningkat pesat, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan pelestarian mangrove, mulai dari budidaya hingga penanaman kembali pohon mangrove.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan bersama. Ia juga menambahkan, keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal yang berperan aktif.

“Kami di PLN percaya bahwa keberlanjutan adalah kunci masa depan. Melalui program TJSL seperti Ekowisata Bale Mangrove, kami berupaya memberikan kontribusi yang lebih besar, tidak hanya di sektor energi tetapi juga untuk lingkungan dan masyarakat,” ujar Sudjarwo.

Selain itu, program ini juga mencakup edukasi lingkungan bagi wisatawan. Melalui kegiatan sosialisasi dan lokakarya, pengunjung diajak untuk memahami pentingnya menjaga ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penyangga abrasi, habitat satwa, dan penyeimbang ekosistem. Langkah ini diharapkan dapat menginspirasi pengunjung untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan di daerah mereka masing-masing.

Di sisi lain, PLN NTB terus berinovasi dalam mendukung pelestarian lingkungan. Program TJSL yang terintegrasi ini membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada penyediaan energi listrik yang andal, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui kolaborasi lintas sektor, PLN NTB berkomitmen untuk memastikan bahwa inisiatif keberlanjutan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang.

Sudjarwo menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir dari upaya mereka, melainkan awal dari langkah-langkah yang lebih besar.

“Kami berkomitmen untuk terus memperluas cakupan program yang berkelanjutan. Dengan langkah nyata, kami ingin membuktikan bahwa PLN bukan hanya perusahaan energi, tetapi juga mitra strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” tutupnya. (bul)

Antisipasi Merebaknya PMK, Karantina NTB Tingkatkan Pengawasan Lalu Lintas Ternak

0
Antisipasi Merebaknya PMK, Karantina NTB Tingkatkan Pengawasan Lalu Lintas Ternak(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB) meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dengan memastikan hewan ternak yang akan dikirim keluar NTB dalam kondisi sehat dan layak jual sebagai antisipasi Penyebaran Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Untuk memastikan hewan ternak berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, babi dan sebangsanya atau biasa disebut hewan rentan PMK yang akan dilalulintaskan keluar NTB, kami melakukan pengawasan ketat terutama di dua pintu pengeluaran ternak, yaitu pelabuhan Bima dan pelabuhan Badas di Pulau Sumbawa,” Ungkap Agus Mugiyanto, Kepala Karantina NTB , Jumat, 17 Januari 2025.

Menurut Agus, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pertanian Nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis, pihaknya selama ini menerapkan tindakan karantina sesuai Standar Operasional Prosedur meliputi pemeriksaan klinis, pengujian laboratorium, dan optimalisasi masa karantina harus dalam rangka mengurangi kasus dan mengantisipasi penyebaran PMK.

“Meskipun saat ini tengah terjadi peningkatan kasus PMK di beberapa wilayah Indonesia, namun bagi peternak NTB tetap semangat untuk memasarkan ternaknya seperti tahun-tahun sebelumnya, karena ternaknya dalam kondisi sehat dan layak jual,” ujar Agus.

Agus menjelaskan bahwa pengaturan lalu lintas hewan rentan PMK tetap mengikuti ketentuan umum seperti dilengkapi dengan sertifikat veteriner dan dilakukan tindakan karantina. Pada Hewan rentan PMK yang akan dilalulintaskan dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa karantina) selama 14 hari di tempat pengeluaran dan dilakukan juga pemeriksaan laboratorium. Sedangkan untuk alat angkut yang digunakan juga dilakukan disinfeksi. Selain itu, tidak diperbolehkan melalulintaskan hewan rentan PMK dari daerah zona kuning dan merah ke daerah zona hijau.

Hal ini sejalan dengan SE Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran PMK, yang mengatur mekanisme tindakan karantina bagi hewan rentan PMK di pintu pemasukan dan pengeluaran.

PMK di Indonesia diklasifikasikan dalam tiga zona, yaitu zona hijau merupakan zona bebas PMK, meliputi seluruh Provinsi di Pulau Papua, Provinsi di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur; zona kuning adalah zona tertular namun tidak terjadi peningkatan kasus meliputi seluruh Provinsi di Pulau Sumatera (daratan dan kepulauan), Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Provinsi NTB; dan zona merah merupakan zona tertular dengan peningkatan kasus meliputi meliputi seluruh Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi.

“Mengenai tindakan Karantina yang dilakukan pada setiap zona pun telah diatur secara mendetail dalam SE tersebut dan tentunya hewan rentan PMK tersebut akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan kondisi pada masing-masing zona,” tutur Agus.

Berdasarkan data layanan digital Barantin melalui aplikasi Best Trust dalam lima tahun terakhir lalu lintas sapi keluar dari Pulau Sumbawa mengalami naik turun. Pada tahun 2020 sebanyak 40.375 ekor dengan frekuensi 2.165 kali, lalu tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 42.199 ekor dengan frekuensi 2047 kali. Pada masa pandemi PMK tahun 2022 mengalami penurunan hampir separuhnya, sebanyak 23.833 ekor dilalulintaskan dengan frekuensi 848 kali. pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebanyak 57.842 ekor dengan frekuensi 2.393 ekor. Untuk tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dengan jumlah 56.500 ekor dan frekuensi 2.740 kali. Dengan daerah tujuan Jabodetabek dan beberapa kota di pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi dan separuhnya merupakan sapi kurban.

Agus mengajak masyarakat luas, khususnya peternak sapi untuk dapat mengenali gejala awal penyakit PMK pada ternak yang dimilikinya dan mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran kembali wabah PMK ini.

“Perlunya kerjasama yang baik saling mendukung antar semua pihak baik itu para peternak, pengusaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat agar ternak sapi dari peternak NTB dapat terserap di pasar kurban,” pungkas Agus.(bul)