spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 7

Belanja APBD Alami Kontraksi

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

APBD 10 Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi sebesar 22,32 persen (YoY) di sisi pendapatan. Sebab realisasi pendapatn mencapai Rp2,407 triliun atau 9,22 persen.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, penurunan ini bersumber dari seluruh komponen pendapatan, baik PAD minus 12,51 persen, pendapatan transfer dari pemerintah pusat minus 23,26 persen, maupun komponen lain-lain PAD yang sah yang mencatatkan penurunan signifikan.

“Kondisi ini menjadi tantangan struktural dalam optimalisasi pendapatan daerah, khususnya terkait akurasi basis data wajib pajak, penyesuaian regulasi retribusi, dan keterlambatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) akibat perubahan pola penjadwalan oleh pemerintah pusat,”kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya, Jumat 25 April 2025.

Pada sisi belanja, realisasinya mencapai Rp1,456 triliun atau 5,57 persen dari pagu, terkontraksi 28,41 persen yoy. Penurunan signifikan terjadi pada belanja transfer yaitu minus 83,96 persen, belanja barang dan jasa minus 28,20 persen, dan belanja pegawai minus 17,78 persen.

Ratih mengatakan, adanya kontraksi ini terindikasi adanya pola penyesuaian belanja pada awal tahun, baik karena siklus administratif seperti proses pengadaan barang/jasa yang belum rampung, maupun adanya kehati-hatian dalam mengeksekusi belanja operasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Meskipun demikian, belanja modal menunjukkan kenaikan sebesar 5,74 persen, sebagai komitmen daerah dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang,” katanya.

Ia menambahkan, dengan target pendapatan sebesar Rp26,11 triliun, APBD 11 Pemda di NTB tahun 2025 dirancang dalam posisi defisit sebesar Rp30,45 miliar. Namun, realisasi

fiskal hingga akhir triwulan I justru menunjukkan kondisi surplus kas sebesar Rp951 miliar, yang turut didukung oleh SILPA tahun-tahun sebelumnya yang masih tersedia sebesar Rp914,02 miliar.

Ratih mengatakan, kondisi surplus anggaran saat ini memberi ruang fiskal yang strategis bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi program prioritas secara terarah dan berdampak langsung ke masyarakat.

Manajemen kas yang cermat dan produktif menjadi kunci, terutama dalam mengelola saldo kas daerah agar tidak sekadar menjadi idle cash di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), melainkan dapat dimanfaatkan melalui skema pembiayaan inovatif seperti dana abadi daerah, penyertaan modal ke BUMD, atau pembiayaan program pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

“Dengan perencanaan dan eksekusi yang tepat, belanja daerah tidak hanya menjadi instrumen belanja, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah yang mendorong pertumbuhan inklusif dan menurunkan kesenjangan antarwilayah,” sarannya. (ris)

Butuh Kerja Sama NTB-Bali dalam Lalu Lintas Ternak Menuju Pulau Jawa

0
Distribusi sapi kurban dari NTB diatur ulang oleh pemerintah untuk menjaga pasokan sapi kurban tetap aman. (ekbisntb.com/ pertanian.go.id)

Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Provinsi NTB mengapresiasi komunikasi yang terjalin baik antara Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster terkait dengan persoalan pengiriman ternak ke Jawa. NTB yang saat ini sedang kesulitan mengapalkan ternak ke Pulau Jawa dikabarkan sudah mendapat izin dari Bali untuk melintasi pulau tersebut dengan sejumlah persyaratan.

Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, pihaknya sangat berharap ada kerja sama yang baik antara dua provinsi bertetangga ini dalam hal lalu lintas ternak. Ia pun mengapresiasi Pemprov Bali yang terbuka wilayahnya dilintasi ternak dari NTB yang akan dibawa ke Jawa.

‘’Mudah-mudahan diizinkan, itu bagus. Itu bisa mengurai kemacetan di pelabuhan. Kita menyambut baik hal itu,” kata Muzihir kepada Ekbis NTB, Jumat 25 April 2025.

Ia mengatakan, pihaknya mendapat informasi ada beberapa ekor sapi yang mati di Pelabuhan Gili Mas Lembar lantaran terlalu lama menunggu jadwal pengangkutan. Tentu persoalan harus dicarikan jalan keluar yang cepat agar tidak merugikan masyarakat atau pengusaha yang mengirim sapi-sapi tersebut untuk kebutuhan Idul Adha.

Sementara itu Kementerian Pertanian (Kementan)  menyatakan pemerintah mengatur ulang distribusi atau pengiriman sapi dari NTB ke Pulau Jawa untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha 1446 H dan memastikan pasokan aman.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pengaturan ulang melalui skema pengiriman kombinasi laut-darat yang melintasi Pulau Bali. Tentunya pengangkutan ternak dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Ia menyampaikan sebanyak 186 ekor sapi telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Selasa 22 April 2025 lalu menggunakan truk. Rute yang digunakan yakni Gili Mas – Padang Bai – Gilimanuk – Ketapang. Jalur itu dipilih untuk mengurai antrean truk pengangkut sapi di pelabuhan utama NTB.

‘’Dari 13 kapal ternak yang tersedia, masing-masing mampu memuat 10 sampai 12 truk. Ada 143 truk yang mau berangkat,” ujar Agung Suganda, Jumat 25 April 2025.

Penggunaan jalur alternatif itu merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Badan Karantina Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah. Skema ini diputuskan setelah mempertimbangkan mitigasi risiko penyakit hewan dan efektivitas logistik.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Imron menyampaikan seluruh ternak yang dikirim wajib bebas gejala penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD) dan anthrax. Sehingga persyaratan kesehatan hewan harus lengkap dan diverifikasi oleh pejabat karantina di titik keberangkatan dan tujuan.

Ia juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 yang memperbolehkan transit ternak tanpa bongkar muat, selama pengawasan tetap dilakukan oleh otoritas veteriner.

Dikutip dari rilis ditjenpkh.pertanian.go.id, Direktur Standar Karantina Hewan, Wisnu Wasisa, menjelaskan tindakan karantina tetap dilakukan melalui biosekuriti dan pemberian segel truk pengangkut ternak.

“Truknya nanti disegel, jadi terpantau apakah dalam perjalanan terjadi pembongkaran atau tidak. Selain itu pengecekan juga dilakukan terhadap kesesuaian dokumen, misalnya nomor polisi truk, pengemudi, jenis dan jumlah ternak, dan pastinya kondisi kesehatan ternaknya itu sendiri,” katanya.

Wisnu juga menambahkan bahwa Jika terjadi kematian di perjalanan, telah disiapkan fasilitas pemusnahan bangkai di Pelabuhan Ketapang. Dengan adanya skema alternatif ini, pemerintah optimistis penumpukan distribusi di Pelabuhan Gili Mas dapat terurai dalam waktu dekat.(ris/ant)

Triwulan I, Realisasi PAD Kota Mataram Lampaui Target

0
Lalu Alwan Basri(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan asli daerah pada triwulan I tahun 2025. Realisasinya mencapai Rp134 miliar dari target Rp608 miliar atau melampui target.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui pada, Jumat 25 April 2025 menjelaskan, target pendapatan asli daerah Kota Mataram di tahun 2025 mencapai Rp608 miliar. Dengan rincian target pajak daerah Rp291 miliar dan retribusi daerah Rp300 miliar serta pendapatan sah lainnya mencapai Rp10 miliar.

Realisasi PAD di triwulan I dinilai cukup signifikan yakni mencapai Rp134 miliar lebih atau 114 persen. Capaian ini dinilai signifikan dan dipastikan memenuhi target sampai akhir tahun 2025. “Pendapatan dari pajak Rp67 miliar dan retribusi daerah Rp67,1 miliar,” sebutnya.

Meskipun PAD tercapai di triwulan I, tetapi organisasi perangkat daerah memiliki berbagai kendala. Sekda memaparkan, kendala dihadapi berkaitan dengan penyesuaian tarif retribusi persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Pemkot Mataram ingin menaikan tarif retribusi. Di satu sisi, pelayanan parkir juga harus ditingkatkan. Pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyesuaian tarif ini selayaknya diterapkan. “Kita akan sosialisasikan secara masif baik melalui langsung dan tidak langsung melalui media sosial milik OPD maupun Pemkot Mataram,” tambahnya.

Pola baru juga harus dilakukan dengan pendekatan ke tokoh-tokoh di masyarakat. Alwan menambahkan, tim akan dibentuk untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan penyesuaian tarif retribusi maupun pajak daerah. Selain itu, informasi pendapatan daerah juga akan diintegrasikan dengan SPAM Lapor dan sistem lainnya. Artinya, semua saran atau pertanyaan dari masyarakat bisa direspon dengan cepat. “Simpul-simpul ini harus dimaksimalkan sehingga masyarakat juga tersosialisasi dengan benar. Jangan hanya ditingkat atas saja melainkan di tingkat bawah juga harus mengetahui informasi itu (penyesuaian retribusi dan pajak,red),” paparnya.

Sekda, juga Ketua TAPD Kota Mataram mengatakan, OPD penghasil PAD juga akan dilakukan evaluasi secara berkala. Kewenangan mengevaluasi kinerja pimpinan OPD menjadi hak kepala daerah selaku pengarah PAD. Sebelum dilakukan evaluasi sambungnya, informasi terhadap target dan realisasi PAD juga harus diketahui oleh staf sesuai tugas pokok dan fungsi serta hak dan kewajiban mereka.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram mengakui, kebijakan pemerintah pusat membatasi kegiatan seremoni akan berpengaruh terhadap pendapatan dari pajak hotel. Akan tetapi, ia berharap target PAD Rp608 miliar dapat terpenuhi. (cem)

Emas Antam pada 25 April Naik Rp17.000 Jadi Rp1,986 Juta Pergram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Jumat, mengalami kenaikan Rp17.000 dari semula Rp1.969.000 menjadi Rp1.986.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke angka Rp1.835.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.043.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.986.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.912.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.843.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.705.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp19.355.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp48.262.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp96.445.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp192.812.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp481.765.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp963.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.926.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kementan: Distribusi Sapi Kurban dari NTB Diatur Ulang

0
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah mengatur ulang distribusi atau pengiriman sapi dari Nusa Tenggara Barat ke Pulau Jawa untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha 1446 H dan memastikan pasokan aman.

“Melalui skema pengiriman kombinasi laut-darat yang melintasi Pulau Bali, pengangkutan ternak dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan sebanyak 186 ekor sapi telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Selasa 22 April 2025 menggunakan truk.

Rute yang digunakan yakni Gili Mas – Padang Bai – Gilimanuk – Ketapang. Jalur itu dipilih untuk mengurai antrean truk pengangkut sapi di pelabuhan utama NTB.

“Dari 13 kapal ternak yang tersedia, masing-masing mampu memuat 10 sampai 12 truk. Ada 143 truk yang mau berangkat,” ujarnya.

Penggunaan jalur alternatif itu merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Badan Karantina Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah.

“Skema ini diputuskan setelah mempertimbangkan mitigasi risiko penyakit hewan dan efektivitas logistik,” tutur Agung.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Imron menyampaikan seluruh ternak yang dikirim wajib bebas gejala penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD) dan anthrax.

“Persyaratan kesehatan hewan harus lengkap dan diverifikasi oleh pejabat karantina di titik keberangkatan dan tujuan,” ujarnya.

Ia juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 yang memperbolehkan transit ternak tanpa bongkar muat, selama pengawasan tetap dilakukan oleh otoritas veteriner.

Sementara itu, Direktur Standar Karantina Hewan, Wisnu Wasisa menjelaskan tindakan karantina tetap dilakukan melalui biosekuriti dan pemberian segel truk pengangkut ternak.

“Truknya nanti disegel, jadi terpantau apakah dalam perjalanan terjadi pembongkaran atau tidak. Selain itu pengecekan juga dilakukan terhadap kesesuaian dokumen, misalnya nomor polisi truk, pengemudi, jenis dan jumlah ternak, dan pastinya kondisi kesehatan ternaknya itu sendiri,” katanya.

Wisnu juga menambahkan bahwa Jika terjadi kematian di perjalanan, telah disiapkan fasilitas pemusnahan bangkai di Pelabuhan Ketapang.

Terkait tindakan karantina Direktur Tindakan Karantina Hewan, Cicik Sukarsih menambahkan untuk dilakukan tindakan desinfeksi di pelabuhan pemasukan.

Provinsi NTB merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Setiap tahun, wilayah ini menyuplai ribuan ekor sapi ke Pulau Jawa, terutama untuk kebutuhan hewan kurban.

Kelancaran distribusi ternak sangat menentukan stabilitas pasokan dan harga di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Dengan adanya skema alternatif ini, pemerintah optimistis penumpukan distribusi di Pelabuhan Gili Mas dapat terurai dalam waktu dekat. (ant)

Tapera: MBR Kawin Hanya Bisa Gunakan Pembiayaan Rumah Subsidi Sekali

0
Rumah Subsidi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang sudah menikah hanya bisa memanfaatkan fasilitas bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP sebanyak 1x (satu kali).

“Khusus untuk MBR suami/istri hanya bisa memanfaatkan fasilitas 1x. Jika suami sudah memanfaatkan fasilitas ini maka istrinya sudah tidak bisa lagi,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah.

Dalam beleid tersebut, kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan, dan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin atau penghasilan orang perseorangan yang kawin.

Adapun untuk penghasilan orang perseorangan yang kawin merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.

Dalam beleid tersebut, untuk mendapatkan kemudahan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi berkewarganegaraan Indonesia dan memenuhi ketentuan besaran penghasilan dan kriteria MBR.

Menurut Heru, jika warga negara Indonesia, tercatat sebagai penduduk pada satu daerah, belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perumahan dari pemerintah, belum memiliki rumah dan memiliki pendapatan tetap maka bisa langsung mengakses program pembiayaan rumah subsidi dengan menghubungi bank penyalur FLPP terdekat di kota masing-masing.

Tahun 2025 ini, BP Tapera bekerja sama dengan 39 Bank Penyalur, terdiri dari 7 bank nasional dan 32 bank Pembangunan Daerah.

KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera.

Ketentuan KPR FLPP yakni suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN. (ant)

Bandara Bima Buka Rute Penerbangan Hingga ke Labuan Bajo

0
Kepala Bandara Muhammad Salahuddin Bima Sigit Budiarto(ekbisntb.com/ant)

Bima (ekbisntb.com) – Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) merencanakan membuka rute penerbangan strategis tujuan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menambah jumlah maskapai.

“Rute baru itu untuk menghubungkan dan mendukung kawasan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan Pariwisata Super Prioritas (PSP) dan dinilai dapat memperluas konektivitas wilayah timur Indonesia,” kata Kepala Bandara Muhammad Salahuddin Bima Sigit Budiarto dalam keterangan di Mataram, Jumat.

Sigit menuturkan, rute itu salah satu alternatif untuk mempermudah masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan ke kota besar, seperti Jakarta, Makassar, dan Surabaya.

Menurutnya, pembukaan rute baru dan penambahan maskapai menjadi angin segar bagi masyarakat Bima dan sekitarnya yang mendambakan lebih banyak pilihan transportasi udara.

Saat ini rencana pembukaan rute baru tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh maskapai terutama Wings Air.

“Mereka evaluasi terkait slot waktu penerbangan ke rute baru itu dan menyesuaikan operasional ke bandara tujuan. Kalau untuk Bima masih banyak slot kosong dan sangat aman,” kata Sigit.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa Bandara Bima sudah siap secara internal maupun daya dukung untuk menyambut rute baru dan maskapai tambahan.

Sigit mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan manajemen PT Nam Air untuk meminta tambahan pesawat terbang ke Bima. Pembukaan rute baru dan penambahan maskapai bertujuan untuk menghubungkan transportasi udara serta menunjang mobilitas masyarakat.

“Terutama mempercepat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia,” ucapnya.

Di Bandara Bima, animo masyarakat sekitar menggunakan jasa transportasi udara cukup bagus dengan tingkat keterisian kursi di atas 50 kursi setiap hari. Apalagi saat momen besar seperti Tahun Baru, Natal, dan Lebaran semua kursi penuh terisi.

Saat ini Bandara Bima hanya bisa melayani pesawat tipe ATR 72-600 dan Boeing 737-500 (dengan kapasitas sekitar 120 kursi) yang dapat beroperasi dengan aman.

Sejauh ini pengoperasian pesawat berbadan besar, seperti Boeing 737 seri 800 maupun Airbus A320 masih terkendala kekuatan landasan pacu.

Bandara Bima berdiri sejak tahun 1969 melayani penerbangan eksisting rata-rata enam hingga delapan pergerakan pesawat setiap hari.

Penerbangan rutin hanya dioperasikan oleh Wings Air melayani rute pagi hari dari Bima ke Lombok dan Denpasar, lalu dilanjutkan dengan penerbangan siang dari Lombok ke Bima, dan sebaliknya.

Pada sore hari ada penerbangan dari Lombok dan Denpasar ke Bima, dengan skema pesawat menginap sebelum terbang kembali keesokan harinya. Selain itu, rute Bima-Makassar juga masih aktif dengan frekuensi tiga kali seminggu antara Selasa, Kamis, dan Sabtu. (ant)

Bank NTB Syariah Buka Seleksi Terbuka Calon Komisaris Independen, Ini Persyaratan Lengkapnya

0
Sejumlah nasabah mengakses layanan di Bank NTB Syariah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Seleksi terbuka Komisaris Independen Bank NTB Syariah resmi dimulai.Dengan jumlah kebutuhan sebanyak tiga orang. Setiap calon yang ingin mengisi posisi sebagai Komisaris pada Bank NTB Syariah diwajibkan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan integritas moral dan komitmen spiritual yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah, sebagai bentuk loyalitas dan kesetiaan terhadap konstitusi dan sistem pemerintahan yang berlaku.

3. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalankan tugas sebagai Komisaris.

4. Memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau sederajat, yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi oleh BAN-PT. Hal ini dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Bagi calon yang memperoleh ijazah dari luar negeri, wajib melampirkan surat penyetaraan dari instansi yang berwenang.

5. Diutamakan memiliki sertifikat uji kompetensi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam), sebagai bentuk pemenuhan standar keahlian dan penguasaan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko tingkat lanjutan, yang sangat penting dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis terhadap pengelolaan risiko di lingkungan perbankan syariah.

6. Memenuhi Persyaratan Integritas yang mencerminkan kelayakan moral dan profesional Calon Komisaris, meliputi:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab jabatan.

b. Menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam lingkup perbankan maupun hukum nasional secara umum.

c. Berkomitmen tinggi dalam mendorong dan mengawasi kemajuan serta pengembangan operasional bank yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah.

d. Cakap melakukan perbuatan hukum, yang dibuktikan melalui rekam jejak profesional maupun pribadi yang bersih dan bertanggung jawab.

e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah, sebagai bentuk integritas hukum dan sosial yang harus dijaga.

7. Memiliki Reputasi Keuangan yang Baik, sebagai indikator kemampuan dalam mengelola tanggung jawab keuangan secara profesional, meliputi:

a. Memiliki rekam jejak keuangan yang sehat, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

b. Tidak memiliki kredit bermasalah atau kredit macet, baik secara pribadi dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Komisaris, atau Direksi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit, berdasarkan ketetapan pengadilan dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir sebelum pencalonan dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

d. Bersedia menerima dan tunduk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun atas hasil penilaian tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

8. Menegaskan mencalonkan diri sebagai Calon Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

9. Bersedia menerima dan tunduk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun atas hasil penilaian tersebut.

10. Melampirkan Curriculum Vitae (CV), Kartu Identitas Penduduk (KTP), dan Pas Foto ukuran 4×6 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar.

Dengan dibukanya seleksi terbuka ini, Bank NTB Syariah berharap dapat menjaring figur-figur profesional dan independen yang siap memperkuat tata kelola perusahaan dan mendukung pengembangan perbankan syariah di Nusa Tenggara Barat.(bul)

Atut, Siswi Kelas I SD yang Belasan Kali Memenangkan Belasan Kompetisi Matematika Tingkat Internasional Diganjar Beasiswa Bank Dinar/MIM Foundation

0
Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen didampingi Ketua LAZ MIM Foundation, menyerahkan secara simbolis beasiswa pendidikan hingga tingkat SMA kepada Atut, Siswi Kelas I SD di Mataram yang Memenangkan Belasan Kompetisi Matematika Tingkat Internasional(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Belasan prestasi internasional Matematika yang ditorehkan Qashiratut Tharfi R, siswi kelas 1 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Fauziah Yarsi Mataram memantik perhatian. Sejak usia dini sudah memenangkan berbagai kompetisi matematika tingkat internasional, kini Atut, sapaan akrabnya diberikan beasiswa penuh hingga jenjang SMA dari BPRS Dhinar Ashri (Bank Dinar) melalui LAZ MIM Foundation.

Penyerahan beasiswa ini dilakukan di Kantor Pusat Bank Dinar di Jl. Sriwijaya, Mataram. Jumat, 25 April 2025. Dalam suasana haru melihat kelebihan Atut yang usianya baru masuk SD ini. beasiswa diberikan sebesar Rp66,6 juta, sebagai biaya pendidikan hingga setingkat SMA nanti.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen didampingi Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefudin mengungkpan, jika beasiswa yang diberikan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong tumbuhnya generasi berprestasi di Nusa Tenggara Barat.

“Kami punya niat dan ikhtiar untuk mendorong anak-anak cerdas di seluruh pelosok NTB agar bisa berprestasi. Seringkali mereka ini layu di tengah jalan karena kurangnya dukungan. Kami temui banyak yang punya potensi, tapi tidak bisa ikut lomba karena kendala biaya,” ungkap Direktur Utama Bank Dinar.

Menurut Mustaen, dunia pendidikan adalah fondasi penting dalam membangun daerah dan bangsa.

“Langkah kecil ini semoga bisa menjadi contoh bagi pihak lain, dan mendorong masyarakat NTB agar bersama-sama mendukung anak-anak kita yang punya potensi luar biasa,” lanjutnya.

“Beasiswa ini kami ambil dari dana kebajikan (CSR). Kami ingin memberikan apresiasi bukan hanya pada prestasi akademik, tapi ke depan juga di bidang seni dan olahraga,” ujarnya.

Program beasiswa ini, kata Mustaen baru dimulai dari Atut sebagai “api kecil” yang menyala. Namun ke depan, diharapkan beasiswa Bank Dinar/MIM Foundation akan menjangkau lebih banyak anak-anak NTB lainnya yang punya potensi luar biasa namun belum mendapatkan akses dan dukungan.

“Potensi Atut ini luar biasa, dan kami yakin dia akan terus berkembang. Tapi ini juga soal keadilan sosial. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang punya bakat dan semangat, tidak berhenti di tengah jalan hanya karena tidak ada yang mendukung,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Atut, di usianya yang masih sangat belia, sudah mencatatkan sederet prestasi gemilang di kancah internasional. Ia telah menjuarai 13 kompetisi matematika internasional, mengharumkan nama NTB dan Indonesia di berbagai ajang dunia.

Atut telah mengikuti lomba matematika sejak masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak. Ia pernah tampil dalam ajang di Hongkong, dan sejak saat itu, prestasinya terus menanjak. Kompetisi demi kompetisi dia ikuti—baik secara online maupun offline—di berbagai negara seperti Bulgaria, Thailand, Dubai, Australia, Malaysia, dan tentu saja Hongkong.

Prestasi yang diraihnya tak lepas dari dorongan semangat yang datang dari dalam dirinya sendiri. “Sejak awal, saya tidak pernah bermimpi untuk membawa Qasha ikut lomba. Tapi justru dia yang meminta. Semua lomba yang dia ikuti adalah keinginannya sendiri,” ungkap , Efi Dian Sari, Ibu Atut yang bekerja di Laboratorium Kesehatan Provinsi NTB.

Sang ayah, Ade Paranata, yang juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (FE Unram). Meski memiliki potensi luar biasa, metode mendidik Qasha dilakukan secara sederhana. “Kami mendidiknya biasa saja. Tapi potensinya memang sudah terlihat sejak kecil,” kata Efi.

Ia pun mengaku bahwa semua biaya untuk mengikuti lomba, mulai dari seleksi hingga final, ditanggung sendiri. Yang terpenting, putrinya tetap mengikuti kompetisi Matematika.

Namun di balik semua perjuangan itu, Efi mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada pihak yang memberikan perhatian dan apresiasi terhadap perjuangan anaknya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bank Dinar dan MIM Foundation. Apresiasi yang mereka berikan ini sangat tidak kami sangka. Ini menjadi penyemangat baru bagi Qasha dan kami sebagai orang tua,” ucapnya.

Ia juga berharap akan ada lebih banyak event kompetisi serupa yang bisa diakses oleh anak-anak berbakat di NTB.

“Event-event seperti ini harusnya menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkembang, bukan hanya sekadar menang. Sifatnya mengikuti kompetisi, dan kami berharap makin banyak yang bisa ikut,” tambahnya.

Kisah sukses Qashiratut Tharfi R menjadi bukti bahwa potensi anak-anak NTB mampu bersinar di panggung dunia, selama mereka diberi ruang dan kepercayaan untuk berkembang.(bul)

Kembang Kuning jadi Desa Pertama di NTB  Bentuk Kopdes Merah Putih

0
Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur membentuk Koperasi Merah Putih, Kamis 24 April 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim sebagai desa pertama yang langsung merespon instruksi pemerintah pusat dengan membentuk langsung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pembentukan ini digelar lewat Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang diawali dengan sosialisasi tentang Kopdes Merah Putih di Aula Polindes Kembang Kuning, Kamis 24 April 2025.

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lotim, H. Salmun Rahman mengaku salut dengan Desa Kembang Kuning yang terbilang cepat tanggap langsung mau membentuk Kopdes Merah Putih.

Dijelaskan, sesuai amanah dari pemerintah pusat, seluruh desa termasuk kelurahan wajib memiliki Kopdes ataupun Koperasi Kelurahan. Di Lotim ada 254 desa dan kelurahan. Setelah Kembang Kuning ini diharapkan dapat seterusnya disusul desa dan kelurahan lainnya.

“Sesuai perintah pusat, setiap desa dan kelurahan harus membentuk Kopdes Merah Putih,,” jelasnya.

Ada tiga skemanya, pertama bentuk koperasi baru dengan cukup melalui Musdessus. Skema  kedua, mengembangkan koperasi yang ada dan skema kerja dengan melibatkan koperasi revitalisasi koperasi yang baik pengurus maupun keanggotaannya. Sedangkan nama koperasi disesuaikan dengan nama desa masing-masing.

Kopdes Merah Putih akan berada di bawah naungan BUMDes. “Rumah besarnya adalah BUMDes,” imbuhnya. Ada beberapa bentuk bisnis yang bisa dikembangkan lewat koperasi. Ada gerai transportasi, gerai wisata, gerai simpan pinjam dan gerai lainnya.

Kepala Dinas Koperasi (Diskop) Lotim, Muhammad Safwan dikonfirmasi terpisah mengatakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan, Diskop sudah berkoordinasi dengan DPMD.

Pembentukan Kopdes Merah Putih melalui Musdessus. Tahapannya memang melalui proses sosialisasi dulu. Namun, Kembang Kuning mengambil langkah lebih awal dan didukung pembentukannya langsung Kamis kemarin.

Diskop sudah bersurat ke semua kecamatan untuk segera menindaklanjuti pembentukan. Diskop siap melakukan pendampingan dalam proses pembentukan.

Secara aturan undang-undang Perkoperasian, Kopdes juga berlaku ketentuan simpanan pokok dan simpanan wajib. Mengenai besarannya diserahkan sepenuhnya kepada rapat anggota.

Diakui, tantangan terberat koperasi bisa bertahan lama. Hal ini katanya sudah ditekankan untuk menjaga semangat agar koperasi bisa berjalan dengan baik. Selain modal simpanan pokok dan wajib, koperasi berpeluang dapat sumber dana lain berupa hibah dan bantuan lainnya dari mitra termasuk dari perbankan.

Kepala Desa Kembang Kuning, H. Kalu Sujian menjelaskan, dirinya menjadi  penggagas lebih awal pembentukan Koperasi Merah Putih ini karena dianggap sangat bagus untuk memajukan ekonomi masyarakat desa.

“Program ini bagus dan menyentuh rakyat,” nilainya. Karena itulah, ia bersama dengan unsur pemerintahan di Desa Kembang Kuning langsung menyambut program pusat tersebut.

“Tujuannya kan sangat bagus untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, jadi begitu instruksi pembentukan kami sangat antusias menyambutnya,” paparnya.

Diyakinkan, dari informasi yang tersiar di media dan beberapa kali pertemuan secara daring digelar dengan pemerintah pusat baik Kemendes, Kemenkop dan Kemendagri diyakinkan sudah bisa memberikan pemahaman untuk langsung melakukan eksekusi program tersebut.

“Bersama masyarakat kita bentuk, ka.i iterdorong oleh keinginan rakyat. Nantinya akan ada gerai klinik, gerai obat murah, gerai pergudangan, gerai transportasi dan lainnya. Gerai klinik ini kami buat karena kami sudah punya dokter dan perawat,’ tegasnya.

Modal awal disiapkan adalah simpanan pokok Rp100 ribu dikalikan 1.000 orang. Semua anggota koperasi adalah seluruh masyarakat Desa Kembang Kuning. Sedangkan simpanan wajib per bulannya Rp 10 ribu. “Jadi Kopdes Merah Putih Kembang Kuning ini menjadi milik seluruh masyarakat Desa Kembang Kuning,” ujarnya. (rus)