Beranda blog Halaman 694

Petani Diperkirakan Rugi Besar, Puluhan Hektar Tanaman Padi di Taman Ayu Terendam Banjir

0
Lahan pertanian warga yang terdampak banjir di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Selain merendam rumah warga, banjir juga menerjang lahan-lahan pertanian yang ada di Lombok Barat (lobar). Seperti di Desa Taman Ayu, terdapat puluhan hektar tanaman padi yang baru ditanam oleh petani di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung terancam gagal tumbuh akibat terendam banjir. Warga khawatir tanaman padi mereka rusak terbawa arus banjir.

Kepala Desa Taman Ayu M. Tajudin menerangkan selain merendam puluhan rumah warga di Dusun Jeranjang, banjir juga menggerus lahan pertanian warga. “Ada sekitar 25 hektar lahan pertanian, tanaman padi warga yang baru ditanam terdampak (terendam) banjir,” kata Tajudin, Senin 10 Februari 2025.

Lahan pertanian ini tersebar di dua dusun, yakni Dusun Bongor dan Dusun Jeranjang.  Di desanya, ada dua dusun terdampak, yakni Dusun Jeranjang yang merendam 44 KK dan lahan padi warga. Kemudian di Dusun Bongor, banjir merendam lahan padi warga. “Rumah dan lahan pertanian (padi) warga terdampak,” jelasnya.

Padi warga yang terdampak ini rata-rata baru ditanam. Kalau terus terendam maka rusak, bahkan padi warga akan rusak terbawa arus banjir. “Karena lumayan deras banjirnya,” imbuhnya.

Apakah warganya ada yang ikut asuransi? Pihaknya belum tahu pasti. Hingga malam hari, ia masih menangani warganya yang dievakuasi atau diungsikan. Banjir masih menggenangi rumah-rumah warga. Dan hujan pun belum surut. Sehingga ia pun mengevakuasi warga mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. (her)

Keragaman Budaya, Basis Potensi Pariwisata ke Depan

0
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam saat diskusi dengan Tim Transisi Iqbal – Dinda, Senin 10 Februari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya memperkuat kebijakan pelestarian budaya di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Museum NTB memberikan masukan strategis kepada Tim Transisi Gubernur Terpilih dalam sebuah pertemuan terbatas, Senin 10 Februari 2025.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas data, potensi, dan komitmen bersama bagi pemajuan kebudayaan daerah.

Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam menyoroti pentingnya pariwisata berbasis kebudayaan. Menurutnya keragaman budaya yang tersebar di masyarakat jika diperhatikan dapat menjadi basis potensi pariwisata ke depan. Sebab, budaya menjadi kontribusi penting bagi pariwisata berkelanjutan.

“Jadi setelah halal tourism dan sport tourism, saatnya kita mulai membangun budaya sebagai destinasi wisata,” tuturnya.

Dirinya mengatakan untuk merangkul keragaman budaya yang ada, pembentukan museum di tiap kota dan desa merupakan strategi yang tepat dalam membangun pariwisata daerah yang berbasis budaya.

“Kami di museum mempunya rencana strategis yaitu “Kotaku Museumku, Kampungku Museumku, sebagai upaya untuk membentuk museum di setiap kota dan desa sebagai,” ungkapnya.

Ia menjelaskan program ini memiliki potensi besar untuk memperkaya pengalaman wisatawan sambil mempromosikan warisan budaya lokal. Ini juga bisa menjadi sarana untuk melestarikan tradisi dan kebudayaan yang ada di masyarakat.

“Untuk itu kami berharap kepada Tim Transisi agar dapat memasukkan program pelestarian budaya dalam agenda kerja ke depan, sehingga budaya kita dapat terkelola dengan baik,”,ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah NTB, Prof. Abdul Wahid berharap agar gubernur terpilih dapat berkomunikasi dengan Menteri Kebudayaan untuk membentuk Balai Pelestarian Kebudayaan di NTB.

Ketua Tim Transisi Lalu Muhammad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri (Iqbal – Dinda), Dr. Adhar Hakim menyambut baik masukan yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk memperhatikan aspek kebudayaan dalam penyusunan kebijakan ke depan.

“Kami menyadari bahwa budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitas daerah, dan masukan dari Kepala Museum NTB akan menjadi referensi penting bagi kami dalam menyusun program kerja,” ujarnya.

Adanya diskusi ini, diharapkan langkah konkret dalam pelestarian dan pengembangan budaya NTB dapat segera diimplementasikan, sehingga warisan budaya daerah dapat tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Acara diskusi ini dilaksanakan di Sekretariat Dewan Kebudayaan Daerah NTB yang berlokasi di Taman Budaya. Turut hadir dalam diskusi ini Ketua Tim Transisi Iqbal – Dinda, Dr. Adhar Hakim, Ketua Tim Pemenangan Ikbal-Dinda,, Lalu Anis Mujtahid Akbar, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud NTB yang diwakili oleh Pamong Budaya, Baiq Elis, Kepala Taman Budaya NTB, Sabarudin. (r)

Jelang GT World Challenge Asia, Run Off Sirkuit Mandalika Bakal Dibongkar

0
VP Motosport MGPA Donny Mahardjono (kiri) bersama Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, mengecek area run off lintasan sirkuit Mandalika yang akan dibongkar sesuai rekomendasi FIA, jelang ajang GT World Challenge Asia, Senin 10 Februari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit untuk pertama kalinya bakal menggelar ajang balap mobil dunia GT World Challenge Asia. Tanggal pelaksanannya pun telah ditetapkan pada 9-11 Mei 2025 mendatang.

Menyambut gelaran ajang balap dunia tersebut, persiapan pun telah dimulai Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku penyelenggara. Salah satunya penyesuaian dari sisi lintasan sirkuit Mandalika.

Penyesuian dilakukan agar lintasan sirkuit Mandalika bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) selaku regulator balap mobil dunia. Sehingga bisa dinyatakan layak menggelar balap mobil skala internasional.

“Kami sudah menerima surat dari FIA yang berisikan beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi agar bisa menggelar balap mobil di sirkuit Mandalika,” terang VP Motosport MGPA Donny Mahardjono, saat memberikan keterangan pers di sirkuit Mandalika, Senin 10 Februari 2025 kemarin.

Donny mengatakan salah satu rekomendasi FIA ialah modifikasi sisi run off lintasan sirkuit Mandalika. Di mana setidaknya ada lima area run off yang direkomendasikan oleh FIA untuk dibongkar atau dipotong. Pasalnya, FIA menilai area run off lintasan Sirkuit Mandalika tersebut terlalu lebar. Jadi tidak sesuai dengan standar yang ditentukan untuk ajang balap roda empat.

Area run off yang dibongkar atau dipotong tersebut nantinya akan diganti dengan gravel untuk menjamin sisi keamanannnya. “Jadi ada lima area run off yang akan kita bongkar atau potong. Disisakan hanya dua meter saja dari sisi pinggir lintasan, karena dinilai terlalu lebar oleh FIA,” sebutnya.

Ia pun memastikan, pembongkaran atau pemotongan run off tersebut tidak akan mengubah karakateristik trek Sirkuit Mandalika. Hanya ada penyesuaian di area run off saja. Termasuk penambahan ban pengaman pembatas sirkuit dan penyesuaian dibeberapa aspek penunjang Sirkuit Mandalika lainya.

Rekomendasi untuk membongkar atau memotong area run off lintasan Sirkuit Mandalika tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) selaku regulator untuk ajang balap roda dua. Artinya, dengan modifikasi tersebut maka Sirkuit Mandalika bisa menggelar dua jenis balapan sekaligus. Balap roda dua dan roda empat. Termasuk ajang MotoGP pada awal Oktober 2025 mendatang.

Pengerjaan pembongkaran area run off tersebut direncanakan dimulai awal Maret mendatang. Ditargetkan selesai dalam satu bulan. Dengan begitu, MGPA masih punya waktu satu bulan untuk mengevaluasi persiapan sirkuit jelang balapan. Sebelum ajang GT World Challenge Asia digelar di Sirkuit Mandalika.

“Tahun ini ada dua balap mobil yang direncanakan digelar di sirkuit Mandalika. Selain GT World Challenge Asia, ada juga ajang Porsche Carrera Asia Cup. Penyesuaian sisi run off lintasan Sirkuit Mandalika penting dilakukan,” pungkas Donny. (kir)

Cegah DBD – PMR Periksa Jentik Nyamuk di Lingkungan SMKN 3 Mataram

0
Anggota Palang Merah Remaja (PMR) SMKN 3 Mataram menggelar pemeriksaan jentik nyamuk di lingkungan SMKN 3 Mataram, Sabtu (8/2) lalu. Pemeriksaan jentik nyamuk dan pembagian abate untuk mencegah penyebaran penyakit DBD.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Palang Merah Remaja (PMR) SMK Negeri 3 Mataram menggelar pemeriksaan jentik nyamuk dan pembagian abate kepada warga sekolah pada Sabtu 8 Februari 2025 lalu. Kegiatan itu untuk mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). PMR bekerja sama dengan Puskesmas Dasan Agung sebagai distributor bubuk abate.

Pembina PMR SMKN 3 Mataram, Laely Pujiana menjelaskan, kegiatan dimulai dengan inspeksi jentik nyamuk di berbagai titik sekolah, seperti kamar mandi dan tempat penampungan air. Petugas dari anggota PMR didampingi pembina memeriksa secara langsung untuk memastikan tidak ada sarang nyamuk di lingkungan sekolah.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa titik yang berpotensi menjadi sarang berkembang biak nyamuk. Karena itu, petugas dengan sigap membersihkan area tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya pembagian bubuk abate kepada guru-guru maupun staf yang berada di masing-masing program keahlian di SMKN 3 Mataram. Nantinya bubuk abate itu disebar di setiap kamar mandi dan tempat penampungan air yang ada di ruangan.

“Dengan menaburkan abate pada tempat penampungan air, kita dapat membunuh jentik nyamuk sebelum berkembang menjadi nyamuk dewasa yang bisa menyebarkan DBD,” ujar Laely.

Sementara Wakasek Humas SMKN 3 Mataram, Khairil Anwar turut mengapresiasi kegiatan ini. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara rutin agar sekolah tetap bersih dan bebas dari ancaman penyakit,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, ia berharap dapat meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah terhadap pentingnya pencegahan DBD. “Sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih sehat dan terbebas dari nyamuk penyebab demam berdarah,” harapnya. (ron)

 

MTsN 2 Mataram akan Seriusi Program Robotik

0
Para siswa MTsN 2 Mataram saat melakukan percobaan program robotik di lapangangan madrasah, beberapa waktu lalu(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Mataram akan menyeriusi program robotik untuk mendukung minat siswa di bidang teknologi informasi. Program robotik itu dikembangkan, karena melihat potensi siswa MTsN 2 Mataram.

Hal itu disampaikan oleh kepala sekolah MTsN 2 Mataram, Sumber Hadi, S.Ag., M.Ag., ditemui di kantornya, Senin 10 Februari 2025. Ia mengatakan akan mengupayakan program robotik bisa dikembangkan dalam waktu dekat.

“Program robtok sudah pelaksanaan bimbingan, dan sudah berjalan,” ujar Sumber Hadi.

Program robotik ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu dan MTsN 2 Mataram pernah meraih juara. Saat itu lomba diadakan Brida NTB kerja sama dengan universitas di Malaysia.

Kendati demikian, pihaknya masih terkendala fasilitas, baik berupa ruangan maupun fasilitas pendukung lainnya. Ia akan membicarakan terkait pengadaan fasilitas dengan bendahara sekolah.

Selain itu, MTsN 2 Mataram juga aktif mengikuti kompetisi atau pun olimpiade. Dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) spesifik di bidang fisika, MTsN 2 Mataram menyabet juara dua saat mengikuti Tarbiyah Fest di UIN Mataram.

Pihak madrasah juga konsisten melaksanakan kegiatan harian. Rutinitas tersebut berupa membaca buku dan Al-Qur’an, menulis, dan iman dan takwa (Imtak).

Program-program tersebut diharapkan dapat menjadi penguat mental para siswa, sehingga ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. “Menambahkan karakter, menambahkan motivasi untuk percaya diri dan berkompetisi,” jelasnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut sejalan dengan slogan madrasa, yakni MTsN 2 Mataram Berikhtiar Berdampak (Matsanda Beda). “Tentunya itu diawali dari visi Islami, Prestasi, dan Mandiri. Dari adanya tagline ‘Beda’ ini kita bergerak dinamis untuk melaksanakan program-program yang ada,” pungkasnya. (sib)

Puskesmas Taliwang I Mulai Ujicoba Layanan Cek Kesehatan Gratis

0
Darmawansyah(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Layanan program Cek Kesehatan Gratis serentak mulai dilaksanakan, Senin 10 Februari 2025. Tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu turut juga mulai diujicobakan.

“Iya hari ini kami mulai membuka layanan cek kesehatan gratis. Dan hari ini lebih kami istilahkan ujicoba dulu,” kata Kepala Puskesmas Taliwang I, Darmawansyah kepada wartawan.

Di hari pertama ini, Darmawan mengatakan, pihaknya lebih banyak mensosialisasikan program itu. Warga dikenalkan pada aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM) yang menjadi pintu warga untuk mengakses layanan kado ulang tahun dari pemerintah tersebut. “Tadi hanya satu pasien yang kami simulasikan pengecekannya,” katanya.

Dari ujicoba hari pertama ini, Darmawan mengatakan, perlu ada sosialisasi masif terhadap program cek kesehatan gratis ini kepada masyarakat. Terutama bagaimama menggunakan aplikasi SSM untuk proses pendaftaran.

“Tapi untuk ke depan selama ujicoba ini, warga yang berulang tahun tapi belum daftar lewat SSM bisa langsung datang ya. Kita bisa layani karena pendaftarannya bisa manual. Cukup bawa KTP saja,” paparnya.

Tidak saja bagi warga yang berulang tahun saat ini dan hari-hari ke depannya. Darmawan turut mempersilakan warga yang juga sudah lewat tanggal lahirnya di bulan Januari untuk datang, jika ingin mejajal program cek kesehatan gratis itu.

“Untuk masyarakat yang ulang tahunnya terlewat, dapat melakukan pendaftaran dan diberikan waktu hingga April 2025. Begitu instruksi dari program itu secara nasional,” sebut Darmawan.

Terlepas dari mekanisme pendaftarannya, Darmawan mengaku, pelaksaan layanan cek kesehatan gratis itu menurutnya akan mudah dilaksanakan oleh Puskesmas. Sebab pada berbagai program kesehatan yang sudah ada, konsep gratis itu telah diterapkan. “Hanya beda pedoman pelaksanaannya saja. Tapi intinya layanan kesehatan gratis itu sudah kita jalankan selama ini,” katanya seraya menyampaikan pihaknya sangat siap mensukseskan program Presiden Prabowo di bidang kesehatan itu.

“Insyaallah baik itu program pusat atau pun daerah kami siap melaksanakannya. Dan kami akan berikan layanan terbaik untuk warga,” janji Darmawan.(bug)

Kasus Meningkat, Dompu Tetapkan Status KLB DBD

0
Omiyati Fatimah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu akhirnya menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Penetapan status ini dilakukan menyusul tren peningkatan kasus DBD dan kematian terhadap 2 penderita DBD pada Januari 2025 lalu.

Penetapan status KLB DBD dilakukan Bupati Dompu mulai Senin 10 Februari 2025. Sebelum status KLB oleh Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu telah lebih awal menetapkan status KLB DBD sejak 30 Januari 2025 lalu.

“Penetapan KLB (DBD) oleh Kepala Dinas Kesehatan sejak 30 Januari 2025. Kalau penetapan oleh Bupati hari ini SK-nya ditandatangani. Karena berdasarkan Permenkes 1505 itu tentang wabah penyakit menular, bahwa KLB bisa ditetapkan oleh Kepala Dinas, kalau tidak oleh Kepala Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi. Kalau tidak oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ya oleh Kementerian. Memperkuat itu, ditetapkan lagi oleh Bupati,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah, S.Sos, MPH di kantor Bupati Dompu, Senin 10 Februari 2025 siang.

Tren kasus harian yang terus meningkat dan adanya kematian terhadap 2 orang penderita DBD, menjadi pertimbangan penetapan KLB DBD. “Sampai hari ini per 9 Februari kemarin ada 157 kasus (DBD), kematian 2 kasus,” jelasnya.

Dengan status KLB DBD di Kabupaten Dompu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu langsung membentuk tim gerak cepat di semua wilayah. Bersama Puskesmas se-Kabupaten Dompu melakukan edukasi, penyuluhan kepada masyarakat untuk melakukan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus. Yaitu menguras, menutup, dan mengubur barang yang berpotensi jadi tempat berkembang biak nyamuk. Tambahannya dengan menggunakan obat nyamuk, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah, merapikan pakaian kotor, memelihara tanaman pengusir nyamuk, mekai kelambu saat tidur.

“Ada juga abatesasi, yaitu pembagian bubuk abate untuk ditaburkan pada air yang tergenang. Ada juga survei jentik oleh tim di Puskesmas, survei jentik oleh juru pemantau jentik. Bisa juga dilakukan oleh salah satu anggota keluarga,” ungkap Omiyati.

Para Camat juga dituntut melakukan koordinasi untuk melakukan Gerakan yang sama dalam melakukan PSN di wilayahnya. Dengan cara ini diharapkan dapat memberi efek maksimal atas pengurangan kasus DBD. “Untuk sementara trennya masih belum turun, kasus masih ada tiap hari. Sehingga kedepan kita berharap dengan gerakan di seluruh wilayah kecamatan ini bisa menekan angka kesakitan demam berdarah,” harapnya.

Terkait foging, kata Omiyati, akan difokuskan pada wilayah yang ada kasusnya melalui foging focus. Terhadap wilayah lain diprioritaskan Gerakan PSN, karena lebih optimal dalam memberantas nyamuk. Foging hanya akan membunuh nyamuk dewasa, tapi untuk membasmi jentik hanya dapat dilakukan melalui PSN.

“Foging focus di wilayah kasus DBD itu sudah kita lakukan di Desa Tembalae yang menyumbang satu kematian. Kita juga sudah melakukan foging terhadap 12 desa yang terdampak banjir. Kedepan, tergantung kasus dan kita akan kondisikan (foging),” jelas Omiyati. (ula)

12 Desa di Sumbawa Masuk Kategori Rentan Pangan

0
Irin Wahyu Indarni(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, mencatat ada sekitar 12 desa yang masuk dalam kategori rentan pangan (prioritas satu, dua dan tiga) di tahun 2024 yang tersebar di enam Kecamatan.

“Memang untuk desa sanbat rentan pangan masih ada di Sumbawa, yang masuk prioritas satu hanya desa Mungkin, kalau untuk desa rawan, alhamdulillah sudah berhasil kita tuntaskan,” kata Kadis DKP Sumbawa, Irin Wahyu Indarni kepada wartawan, Senin 10 Februari 2025.

Sementera untuk kategori desa rentan pangan prioritas dua ada empat desa yakni dua desa di Kecamatan Orong Telu, Desa Sebeok dan Desa Senawang. Sedangkan untuk desa lainnya berada di Kecamatan Labuhan Badas yakni Desa Bajo Medang dan Bugis Medang.

“Desa-desa tersebut tetap menjadi atensi pemerintah untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Irin melanjutkan untuk kategori prioritas tiga ada di kecamatan Utan yakni desa Pukat, di Kecamatan Alas ada empat desa yakni, Juran Alas, Labu Burung, Pulau Bungin, dan Pulau Kaung. Di Kecamatan Moyo Hulu ada dua desa yakni Desa Lito dan Leseng dan Desa Lopok di kecamatan Lopok.

“Terhadap desa-desa tersebut sudah masuk dalam kategori prioritas tiga dalam penanganan kerentanan pangan,” ucapnya.

Disebutkannya, ada beberapa indikator sehingga desa-desa itu masuk dalam kategori rentan pangan baik itu prioritas dua maupun tiga. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, rasio lah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

Selain itu lanjutnya, rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk di desa. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di desa.

“Indikatornya sudah sangat jelas dan untuk mengintervensi terhadap persoalan ini kita tidak bisa kerja sendiri melainkan butuh kerja kolektif,” ucapnya.

Tentu untuk program jangka panjang terhadap desa ini, pihaknya sudah memberikan indikator tersebut ke masing-masing OPD untuk diintervensi lebih lanjut. Sementara DKP  hanya mampu untuk mengintervensi masalah ketersediaan pangan saja sesuai dengan tugas dan fungsi.

“Data dan indikator itu sudah kita serahkan ke masing-masing OPD yang memiliki bidangnya, dengan harapan bisa segera dilakukan penanganan lebih lanjut,” tukasnya. (ils)

BI Optimis Ekonomi NTB 2025 Tetap Tumbuh Positif di Tengah Tantangan

0
Kepala BI NTB, Berry A. Harahap (tengah), bersama dua deputy BI NTB, Ignatius Adhi Nugroho (kiri) dan Andhi Wahyu Riyadno (kanan).(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ini pada tahun 2025 akan tetap berada dalam tren positif.

Kepala BI NTB, Berry A. Harahap, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,30 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 1,80 persen (yoy). Faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut antara lain kinerja ekspor konsentrat tembaga serta daya beli masyarakat yang tetap kuat.

Pada tahun 2025, BI NTB memperkirakan pertumbuhan ekonomi NTB akan tetap berlanjut dengan kisaran 4,3-5,1 persen. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Akselerasi investasi dan stabilitas konsumsi rumah tangga (RT) akan menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi, meskipun sektor penambangan diperkirakan akan mengalami pelambatan akibat siklus produksi yang lebih rendah.

BI NTB juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2025. Risiko ini terbagi menjadi dua kategori: faktor pendorong (upside) dan faktor penghambat (downside).

Faktor Pendorong Pertumbuhan (Upside):

  1. Cuaca yang lebih stabil sepanjang tahun 2025, mendukung produksi sektor pertanian.
  2. Peningkatan kinerja industri pengolahan seiring dengan meningkatnya investasi.
  3. Peningkatan aktivitas di sektor pariwisata dan pertambangan.
  4. Program hilirisasi tambang yang terus berjalan.

Faktor Penghambat Pertumbuhan (Downside):

  1. Rencana produksi tembaga yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 akibat siklus produksi tambang.
  2. Ketidakpastian kebijakan fiskal yang dapat berdampak pada konsumsi pemerintah.
  3. Dampak kenaikan PPN 12% terhadap daya beli masyarakat.
  4. Potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu hasil pertanian dan suplai pangan.
  5. Prospek ekspor konsentrat tembaga yang lebih rendah akibat faktor eksternal.

Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari berbagai risiko yang ada, BI NTB menyiapkan beberapa strategi utama, antara lain:

  1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian – Mendorong modernisasi dan penggunaan teknologi dalam pertanian, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).
  2. Investasi di Industri Makanan dan Minuman – Memastikan hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, serta pengembangan industri lokal.
  3. Investasi di Sektor Pariwisata – Meningkatkan daya saing destinasi wisata serta memperkuat infrastruktur pendukung.
  4. Pengembangan UMKM untuk Mendorong Sektor Riil – Mendorong akses pendanaan lebih luas bagi pelaku usaha kecil serta memperkuat ekosistem bisnis berbasis digital.

Dengan strategi-strategi tersebut, BI NTB optimis bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut dengan stabil, meskipun menghadapi berbagai tantangan global dan domestik.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ekonomi daerah dan memastikan pertumbuhan ekonomi NTB tetap berada pada jalur yang sehat dan berkelanjutan,” tutup Berry A. Harahap. (bul)

Mataram Aktif Berikan Pendampingan UMKM Dapat Sertifikat Halal

0
Seorang konsumen memilih produk olahan UKM di Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, kini aktif memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram H Ramadhani di Mataram, Senin mengatakan bahwa langkah itu diambil sebagai upaya mendukung UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar lokal maupun nasional.

“Pendampingan itu tetap kami berikan sampai pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal,” katanya.

Pihaknya setiap tahun mendampingi kepemilikan sertifikat halal sebanyak 60-70 UMKM dengan skema reguler sebab ada juga sertifikat halal dengan skema self declare atau skema sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha bahwa produk atau jasa yang dipasarkan halal.

Skema self declare diberikan kemudahan khusus untuk makanan-makanan yang prosesnya sederhana misalnya hanya dengan digoreng seperti gerupuk sederhana.

Sertifikasi halal self declare berlaku untuk UMKM usaha mikro dan kecil dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal itu harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang terpisah, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp500 juta.

“Tapi kalau yang berbahan dasar daging olahan seperti katering itu masuk reguler,” katanya.

Pembuatan sertifikat halal melalui skema reguler bisa mendapatkan disubsidi penuh jika ada alokasikan anggaran dari pemerintah pusat.

Khusus skema reguler, satu UMKM bisa mendapatkan subsidi sampai Rp3 juta, dari DAK (dana alokasi khusus) dan setiap tahun bisa 60 produk usaha.

“Subsidi untuk skema reguler, sekitar Rp 180 juta,” katanya.

Sementara untuk self declare, saat ini banyak komunitas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi halal secara mandiri dan untuk skema tersebut tidak dapat subsidi dari pemerintah.

Namun demikian untuk memudahkan pelaku UMKM, pihaknya tetap melaksanakan pelatihan terkait dengan sertifikasi halal sebab di Indonesia dengan jumlah warga Muslim terbanyak.

Terkait hal itu sehingga perlu pemahaman bagi semua terkait halal tidak hanya soal bahan baku melainkan dimulai dari proses hingga penanganan mereka yang terkadang asal-asalan.

“MUI punya standar yang tinggi mulai dari ujung rantainya mulai dari pembelian bahan bakunya hingga pengolahannya,” katanya. (ant)