Beranda blog Halaman 693

Distan Lobar Berupaya Selamatkan Tanaman Padi Petani Terdampak Banjir

0
Kepala Distan Lobar, Damayanti Widyaningrum bersama Kepala Bidang PSP, I Nyoman Sugiartha dan tim turun cek kondisi tanaman padi terdampak bencana, Selasa 11 Februari 2025.(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Lombok Barat (Distan Lobar) turun ke lahan pertanian yang dilaporkan terendam banjir. Dari pantauan Distan, terdapat puluhan hektare tanaman padi yang terdampak, tetapi hampir semua tanaman diupayakan bisa diselamatkan.

Lahan yang masih tergenang banjir akan disedot, kemudian yang terserang hama segera diberikan obat-obatan. Kepala Distan Lobar, Damayanti Widyaningrum bersama Kepala Bidang PSP, I Nyoman Sugiartha turun ke sejumlah desa terdampak bencana, pada Selasa (11/2). Mereka mulai turun dari wilayah Labuapi, Gerung, dan Kuripan. Selanjutnya tim akan menyasar daerah lainnya.

Damayanti mengatakan, pihaknya turun untuk mengecek langsung kondisi tanaman padi petani yang terkena banjir. Sebab sesuai harapan pimpinan dan presiden bahwa program swasembada harus diamankan sehingga pihak pun turun tanggap.

“Hasil pantauan kami, ada yang terendam, bisa diselamatkan. Namun, ada juga kemungkinan tidak bisa untuk diselamatkan,” kata dia di lokasi lahan pertanian di wilayah Kuranji.

Dari beberapa titik yang diperiksa, tanaman padi petani aman, artinya bisa tumbuh. Seperti di wilayah Gerung, ditemukan ada sekitar 100 hektare sudah tidak terendam banjir bisa dipertahankan atau bisa tumbuh. Tanaman padi di sana tidak rebah.

Namun pihaknya akan melihat perkembangan sepekan ke depan. Jika dalam waktu tersebut tanaman ini masih saja terendam, pihaknya akan menerjunkan pompa untuk menyedot air.

Sedangkan tanaman padi yang tidak bisa diselamatkan akibat terkena penyakit. Tanaman padi ini terlalu lama terendam, sehingga ulat menggerogoti akar dan batangnya. Karena itu, untuk penanganannya ia akan meminta petugas penyuluh untuk memompa genangan air yang ada di lahan pertanian. Kemudian disemprotkan obat.

Ia menambahkan, dampak bencana ini diprediksi tidak terlalu mempengaruhi produksi panen. Artinya dari sisi capaian tidak banyak berkurang. Hanya saja, dari sisi kualitas kemungkinan besar akan terdampak. Karena itu, pihaknya pun menggencarkan petugas turun ke lapangan untuk penanganan. (her)

Kejar Target 130 Ribu Penonton, Harga Tiket MotoGP 2025 Diturunkan

0
Direktur Technical and Operation MGPA, Samsul Purba(ekbisntb.com/tribunnews.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku penyelenggara ajang balap MotoGP Mandalika memutuskan untuk menurunkan harga tiket menonton MotoGP Mandalika tahun 2025 ini. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi para penggemar MotoGP tanah air untuk bisa menonton ajang balap dunia tersebut, dengan harga tiket yang jauh lebih terjangkau.

Tidak sampai di situ saja, MGPA juga sudah menyiapkan program prajual atau presale sebanyak tiga kali. Selama program tersebut para penggemar MotoGP bisa memperoleh potongan harga tiket mulai dari 30 persen sampai 60 persen.

“Jadi harga tiket sudah diturunkan. Masyarakat bisa dapat diskon lagi, saat program presale yang kita rencanakan sebanyak tiga kali,” ungkap Direktur Technical and Operation MGPA, Samsul Purba, di Royal Box Sirkuit Mandalika, Senin 10 Februari 2025 lalu.

Samsul Purba mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan jumlah penonton sebanyak 130 ribu orang selama tiga hari balapan. Jumlah itu naik sekitar 5 persen dari capaian jumlah penonton pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun 2024 lalu, di angka 120 ribu orang lebih.

Dari target jumlah penonton tersebut, pihaknya berharap 70 persen di antaranya penonton asal NTB khususnya Pulau Lombok. Sisanya dari luar NTB dan mancanegara. Dengan banyaknya penonton asal NTB atau Pulau Lombok, setidaknya bisa membantu menjawab persoalan akomodasi yang masih belum memadai.

Pasalnya, kalau penontonya lebih banyak dari dalam daerah, maka mereka tidak terlalu membutuhkan akomodasi berupa hotel atau penginapan. Penonton bisa datang saat ajang balapan saja. Dengan begitu, akomodasi yang tersedia bisa untuk menampung penonton dari luar NTB. “Penonton yang ber-KTP NTB itu nanti juga akan kita siapkan harga khusus,” imbuhnya.

Terkait gelaran MotoGP Mandalika 2025 sendiri, pihaknya berkomitmen gelaran tahun ini akan lebih baik lagi. Dari sisi fasilitas penunjang bagi penonton secara bertahap terus dilengkapi. Misalnya, fasilitas tribun, beberapa grandstand yang sebelumnya tidak memiliki atap, sekarang sudah dipasangi atap.

Tahun ini pihaknya juga akan menyiapkan empat VIP Luxury Tent dengan kapasitas penonton masing-masing hingga 400 orang. Keberadaan VIP Luxury Tent tersebut untuk menjawab kebutuhan bagi penonton yang ingin memperoleh layanan VIP. Namun dengan harga yang lebih terjangkau.

“Saat ini kita punya fasilitas VIP deluxe dan premium dengan harga tiketnya antara Rp11 juta sampai 25 juta. Tapi daya tampungnya terbatas,” jelasnya.

Oleh karena itu, fasilitas VIP Luxury Tent dihadirkan untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan penawaran harga yang lebih murah tentunya di angka Rp7,5 juta. Namun, dengan layanan yang setara VIP deluxe.

Menurut Samsul, guna menggenjot penjualan tiket MotoGP Mandalika, pejualan tidak hanya dilakukan secara daring. Namun juga secara luring dengan membuka gerai tiket di berbagai daerah. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, hingga Sulawesi, termasuk juga di NTB.

Nantinya pihaknya juga akan menggelar road show ke sejumlah daerah untuk bisa terus meningkatkan penjualan tiket MotoGP Mandalika. “Salah satu daerah yang potensi jadi sasaran kegiatan road show ialah Makasar. Mengingat, dari beberapa gelaran MotoGP di Mandalika, tren jumlah penonton dari Makasar dan Sulawesi pada umumnya terus meningkat,” pungkasnya. (kir)

Kasus DBD di Dompu Belum Menunjukan Tren Menurun

0
Masyarakat Desa Adu Kecamatan Hu’u bersama Babinsa yang difasilitasi PT STM saat melakukan gotong royong membersihkan lingkungan di Desa Adu, Jumat 7 Februari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Dompu terus menunjukan peningkatan kasus. Sejak ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 31 Januari 2025 hingga 9 Februari 2025, jumlah kasus DBD di Dompu mencapai 113 kasus.

Wilayah Puskesmas Dompu Timur tertinggi kasus DBD diantara puskesmas yang ada. Yaitu13 kasus, diikuti di Puskesmas Soriutu 11 kasus, Puskesmas Nangakara 10 kasus, Puskesmas Calabai dan Ranggo masing – masing 9 kasus, Puskesmas Rasabou 8 kasus, Puskesmas Dompu Kota 5 kasus, Puskesmas Kilo dan Kempo masing – masing 4 kasus. Di RSUD Manggelewa ada 1 kasus, tapi di RSUD Dompu ada 37 kasus.

Peningkatan kasus DBD ini cukup memprihatinkan. Sebelum penentapan status KLB untuk periode 1 – 30 Januari 2025 jumlah kasus DBD hanya 71 kasus dengan 2 kematian. “Syukurnya status KLB DBD sudah diperkuat melalui SK Bupati yang ditandatangani 10 Februari kemarin. Para Camat juga langsung memberikan respon dengan melakukan koordinasi untuk Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN),” kata Kepala bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj Maria Ulfah, M.Kes saat dihubungi, Selasa 11 Februari 2025 siang.

Gerakan PSN diyakini efektif memberantas nyamuk demam berdarah. Karena PSN akan membunuh jentik nyamuk yang jumlahnya ribuan pada satu tempat. “Ketika semua melakukan Gerakan PSN, dalam waktu tidak terlalu lama akan menunjukan hasil. Karena tidak ada lagi nyamuk demam berdarah yang menyebarkan virus,” katanya.

Masyarakat pun didorong untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan sekitar. Gerakan ini dengan 3M plus. Yaitu Menguburkan, Menguras, dan Menutup wadah yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Plusnya dengan menggunakan obat nyamuk di rumah, menggunakan kelambu saat tidur, menanam pohon pengusir nyamuk, menjaga kebersihan lingkungan dan merapikan pakaian kotor. (ula)

DPRD Dorong Dikes Pro Aktif, Korban Bencana Banjir di Lobar Mulai Diserang Sejumlah Penyakit

0
Warga terdampak bencana di dua kecamatan mulai diserang penyakit. Tampak, petugas sedang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan pada warga terdampak di Kecamatan Labuapi, Selasa 11 Februari 2025. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Dampak bencana banjir di dua kecamatan di Lombok Barat (Lobar), yakni Labuapi dan Kediri mulai menyerang warga. Korban terdampak yang sudah kembali ke rumah masing-masing maupun di lokasi pengungsian mengeluh diserang penyakit gatal-gatal, flu atau gangguan pernapasan dan diare.

Seperti warga terdampak bencana yang tinggal di Dusun Karang Bangket Desa Kuranji, dekat Maura dan daerah aliran sungai. Ketika banjir bandang menerjang, ketinggian air hingga lebih dari satu meter, sehingga mereka harus mengevakuasi diri ke musala.

Air banjir berasal dari luapan air sungai. Ditambah beronjong sungai tidak ada. “Jangankan kami di sini. Di Perampuan dan lainnya saja tidak ada,” kata H Fauzi, Selasa 11 Februari 2025.

Kondisi warga saat ini banyak mengeluh sejumlah penyakit. “Banyak warga alami gatal-gatal, diare dan lainnya,” tuturnya.

Sementara bantuan logistik yang diberikan berupa air minum dan nasi bungkus. Sementara ini warga tidak bisa memasak, karena masih terendam. Sumur-sumur warga juga tercemar air banjir. Warga membutuhkan bantuan obat-obatan.

Saat bersamaan, tim Dinas Kesehatan dan Puskesmas Perampuan turun melayani pemeriksaan dan pengobatan bagi warga setempat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. H.  Syamsuriyansyah, MM. M.Kes., mendorong Pemkab dalam hal ini Dinas Kesehatan lebih tanggap dan pro aktif turun menangani warga. “Dampak banjir ini bagi kesehatan yang utama, beberapa penyakit yang disebabkan dampak banjir seperti diare, DBD, ISPA dan gatal-gatal,”katanya.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dikes untuk meminta pro aktif turun  melakukan pertolongan pertama. Di mana hasil ia turun ke lokasi banjir, hingga ke daerah pinggiran seperti di Kuranji, butuh bantuan obat-obatan. “Saya turun ke daerah pinggiran, itu kondisi hujan, mati lampu, mana ada bantuan ke situ,”kata dia.

Langkah kongkret harus dilakukan Dikes bersama semua jajaran puskes dalam percepatan penanganan kesehatan warga yang terdampak.(her)

Wisata Tiga Gili Terdampak Cuaca Buruk, Seribuan Tamu dari Bali Batal Menyeberang

0
Wisatawan saat berlibur di tiga Gili belum lama ini. Saat cuaca ekstrem ini, banyak wisatawan, khususnya dari Bali yang membatalkan kunjungannya. (ekbisntb.com/ist) 

Lombok (ekbisntb.com) – Cuaca buruk yang berlangsung selama beberapa hari terakhir memberi dampak bagi pariwisata di Lombok. Misalnya di destinasi wisata Tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air) Kabupaten Lombok Utara, ada seribuan tamu dari Bali batal datang ke Gili karena ditutupnya penyeberangan Bali – Lombok untuk kapal cepat.

Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan, penyeberangan Bali menuju wilayah Tiga Gili tutup sejak hari Minggu 9 Februari 2025 lalu karena gelombang tinggi. Di bulan Februari ini, rata-rata wisatawan yang menyeberang dari Bali ke tiga Gili antara 500 – 1.000 orang per hari, sehingga diperkirakan lebih dari 1.000 tamu batal berlibur ke Gili selama cuaca buruk.

Menurut Kusnawan, tidak semua wisatawan batal datang ke Gili, karena cuaca ekstrem ini. Sebab banyak di antara mereka memilih untuk menunda perjalanan wisata ke sini atau melakukan penjadwalan ulang.

“Sudah dua hari tutup. Besar ombaknya. Saya hari Sabtu sore ke Gili, berubah total ombak. Hari minggu kemarin kita kena banjir rob. Itu memang setiap tahun kita kena. Akibatnya sebagian tamu ada yang delay, ada yang cancel, ada juga yang re-schedule. Dia mundur sambil menunggu membaiknya cuaca” kata Kusnawan kepada Ekbis NTB, Senin 10 Februari 2025 malam.

Menurutnya, cuaca buruk memiliki siklus tahunan. BMKG juga sudah memiliki data prakiraan cuaca yang selalu diperbaharui setiap saat. Sehingga cuaca buruk ini seharusnya bisa diantisipasi dengan membuat kebijakan untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan wisatawan.

Misalnya kebijakan kontigensi untuk menjamin kenyamanan transportasi untuk wisatawan. Pada saat keluar dari Gili, pemerintah bisa melakukan mobilisasi tamu dari wilayah Gili ke Pelabuhan Bangsal dengan menggunakan slow boat. Kemudian dari Bangsal disiapkan bus menuju Lembar atau Bandara Lombok.

“Kemudian fasilitas yang disediakan berupa shuttle yang betul-betul proper,” katanya.

Untuk diketahui, BMKG Stasiun Klimatologi NTB menyatakan, berdasarkan monitoring, analisis, dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi curah hujan tinggi dengan level waspada, level siaga bahkan level awas di sejumlah daerah di NTB. Untuk curah hujan tinggi level waspada hampir merata di seluruh wilayah di NTB. Sementara untuk ketinggian gelombang di perairan NTB bervariasi. Potensi gelombang paling tinggi mencapai 4 meter di Selat Lombok bagian selatan.(ris)

Dispar NTB Kembali Pasang Target 2,5 Juta Kunjungan Wisatawan di 2025

0
Jamaluddin (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB kembali membidik target angka kunjungan wisatawan tahun 2025 sebanyak 2,5 juta orang, baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Meskipun target ini di atas target yang diberikan oleh pemerintah daerah, namun angka kunjungan optimis bisa mencapai angka 2,5 juta lantaran banyaknya event yang digelar sepanjang tahun ini.

Kepala Dispar Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., MT., mengatakan, target kunjungan wisatawan yang dibebankan pemerintah daerah di 2025 sebanyak 1,7 juta orang yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran promosi. Namun, tidak menjadi masalah ketika optimisme angka kunjungan ditargetkan lebih dari 2 juta orang.

Jamaluddin mengatakan, pihaknya telah melakukan peluncuran kalender event atau calendar of event di 2025 dengan total sebanyak 58 event pariwisata. Puluhan event pariwisata itu sudah jelas akan dilaksanakan oleh Pemprov, Pemda Kabupaten/Kota dan mitra. Berbeda dari tahun sebelumnya, ada beberapa event pariwisata yang batal dilaksanakan karena Pemda tidak siap terutama dari sisi pembiayaan.

“Rata-rata event yang dilaksanakan ini dilakukan oleh teman-teman EO dan tak ada dalam APBD. Sebagian besar tak dibantu APBD. Jadi saya lihat event-event ini benar-benar mencari sponsor,” kata Jamaluddin usai melaunching Calendar of Event 2025 di Senggigi, Senin 10 Februari 2025 malam.

Menurut Jamaluddin, sektor pariwisata harus digenjot di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, transportasi dan lainnya mendapatkan multiplier effect.

Ketika banyak kunjungan wisatawan ke NTB, maka sektor lainnya juga akan merasakan dampaknya. Untuk memudahkan akses wisatawan ke NTB, dia berharap ada penerbangan langsung ke Timur Tengah.

Adapun 58 event pariwisata NTB yang akan digelar sepanjang tahun 2025 yaitu di bulan Februari meliputi event Merumatta Coast Trail, Lombok Travel Mart, Maen Jaran dan Festival Bau Nyale. Bulan Maret ada event Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan 2025.

Di Bulan April akan ada event Festival Lebaran Topat dan Festival Rimpu Mantika. Bulan Mei ada event Wonderpreneur Festival (WPF), Rinjani 100 Marveolus Trail dan Paragliding Accuracy World Cup.

Selanjutnya di Bulan Juni akan digelar Festival Betulak, Mataram Classic Fest, Festival Muharram, Festival Melala dan Festival Betutulak. Bulan Juli akan digelar Senggigi Lombok Fun Run, Festival Begawe Jelo Nyesek, MXGP Indonesia 2025, Alunan Budaya Desa, Mataram Culture Festival, Bejango Desa dan Festival Film Sangkareang.

Di Bulan Agustus akan terselenggara event yang cukup banyak seperti Mandalika Travel Mart, Sail Boat Race, Lombok Syariah Festival, Gili Festival 2025, Porche Carrera Cup Asia, Festival Warna-warni Kemerdekaan, Festival Mutiara Mataram, Festival Sangiang Api, Festival Kota Toea Ampenan, FIM Asia Road Racing Championship, Perang Timbung, dan Ballona Festival Kertasari.

Melangkah di Bulan September akan berlangsung Masbagik Festival, Maulid Adat Bayan, Sail Indonesia, Nature Fest, Samota International Festival dan Mandalika International Festival (MIF).

Kemudian di Oktober 2025 akan hadir Merumatta Half Marathon, Internasional Paragliding Xcross Country, Senggigi Sunset Jazz, Table Top and Exhibitions (TABEX), Familiarization Trip of Substainnable (FAMOUS), MotoGP Mandalika 2025, Lombok Sumbawa Fair (LSF), Rinjani Travel Mart dan Sembalun Mountain Festival.

Bulan November akan digelar event Mataram Reggae Festival dan Pacoa Jara serta sebagai penutup tahun 2025 di Desember akan digelar Sunrise to Sunset Festival, Ite Begawe Festival, Festival Bekerese, Festival Maloka, dan Perang Topat.(ris)

Pengusaha Transportasi Lokal Minta AP I Kaji Ulang Izin Angkutan Baru di Bandara Lombok

0
Junaidi Kasum dan H. Basir(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebijakan PT Angkasa Pura I yang membuka akses bagi perusahaan transportasi besar, seperti Blue Bird dan taksi aplikasi online di Bandara Lombok, masih menuai protes dari pengusaha transportasi lokal. Mereka merasa terancam dan khawatir akan kehilangan kesempatan untuk berkembang di wilayah mereka sendiri.

H. Lalu Basir, salah satu pengusaha transportasi Bandara Lombok, mengungkapkan bahwa kebijakan Angkasa Pura I yang memberi ruang bagi perusahaan transportasi besar dinilai tidak berpihak pada kearifan lokal. Menurutnya, kehadiran Blue Bird dan taksi aplikasi online semakin mempersempit ruang gerak pengusaha lokal yang sudah lama beroperasi di bandara.

“Saya melihat kebijakan ini justru melemahkan pengusaha lokal. Angkasa Pura I tetap memasukkan Blue Bird meskipun kami sudah menyampaikan penolakan, baik secara lisan maupun tertulis. Kami sudah berupaya memberikan masukan dalam sosialisasi, namun tetap tidak dihiraukan,” ujar Lalu Basir.

Menurutnya, berbagai upaya sudah dilakukan untuk meyakinkan Angkasa Pura I, mulai dari hearing dengan dewan hingga aksi protes, namun tetap tidak ada perubahan kebijakan. Meskipun Angkasa Pura I menawarkan opsi penambahan kuota armada transportasi lokal dan tetap mengakomodasi Blue Bird, hal tersebut dianggap tidak efektif karena jumlah penumpang yang ada saat ini sudah terbatas.

“Menambah kuota armada tidak akan menyelesaikan masalah. Armada sudah banyak, namun penumpang tidak bertambah. Ini justru memperkecil ruang usaha kami,” tambahnya.

Selain itu, pengusaha lokal menilai kebijakan ini bertentangan dengan beberapa peraturan yang seharusnya melindungi usaha rakyat. Beberapa regulasi yang disebutkan antara lain UUD 1945 Pasal 33, Astra Cita Presiden No. 2, 3, dan 4 yang mengutamakan ekonomi kerakyatan, serta UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009. Bahkan, Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang angkutan khusus juga menjadi sorotan karena dinilai tidak diterapkan dengan benar.

Ketua Koperasi Lombok Baru ini berharap PT Angkasa Pura I lebih mempertimbangkan keberlangsungan usaha lokal sebelum membuka keran bagi perusahaan transportasi besar.

“Kami tidak alergi terhadap perubahan, tapi waktunya belum tepat. Sopir freelance lokal masih sangat membutuhkan penghasilan dari bandara. Transportasi lokal kami sudah cukup standar dan jumlahnya sangat memadai untuk melayani penumpang. Harap dipertimbangkan lagi kerjasama dengan Blue Bird dan taksi online lainnya,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Junaidi Kasum, juga angkat bicara terkait polemik transportasi di bandara ini. Ia menegaskan bahwa pihak pengelola bandara seharusnya lebih mengutamakan transportasi lokal sebelum memberi ruang bagi perusahaan besar.

“Saya memberi saran kepada otoritas bandara untuk mengacu pada aturan yang berlaku. Hari ini ada pihak yang melakukan demonstrasi menolak masuknya perusahaan nasional dan aplikasi online, tetapi Organda tidak dilibatkan dalam diskusi untuk mencari solusi bersama. Padahal ini menyangkut keadilan bagi pengusaha lokal,” ujar Junaidi.

Ia juga menyayangkan jika pengelola bandara berencana mendatangkan pengelola transportasi dari luar daerah untuk mengelola transportasi umum di bandara, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik baru.

“Kalau pengusaha lokal masih mampu memberikan layanan, mengapa harus mendatangkan perusahaan luar? Ini bisa memicu keributan. Artinya, pengelola bandara yang justru menciptakan keributan itu,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti keberadaan taksi online yang mulai masuk ke bandara tanpa regulasi yang jelas.

“Taksi online boleh masuk, tapi harus ada pembatasan. Di bandara lain, biasanya ada penandaan seperti stiker khusus agar tidak semua armada bisa sembarangan masuk. Hal ini harus diperhatikan oleh pengelola bandara,” tambahnya.

Junaidi menekankan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan transportasi bandara agar tetap memberikan peluang bagi pengusaha lokal.

“Siapa saja boleh masuk, tetapi harus mengutamakan kepentingan lokal. Transportasi lokal kita sudah mampu menyesuaikan diri, jadi jangan sampai tersingkir hanya karena kebijakan yang tidak berpihak pada mereka,” tutupnya.

Polemik ini masih terus bergulir, dan harapan besar disematkan kepada PT Angkasa Pura I agar lebih mendengarkan aspirasi pengusaha lokal demi kesejahteraan bersama.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Humas PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, Arif Haryanto, menjelaskan bahwa adanya beragam pilihan transportasi, seperti berbasis online (Grab & GoCar) dan berbasis argometer (BlueBird), bagi para pengguna jasa merupakan bentuk pemenuhan pengelola bandara akan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan sesuai dengan prinsip 3S+1C.

“Perlu diketahui bahwa pengemudi transportasi berbasis online yang ada di bandara merupakan mitra usaha PT Angkasa Pura Indonesia yang tergabung dalam koperasi dan perusahaan transportasi darat yang dikelola masyarakat Lombok Tengah,” ujarnya.

Jika desakan sebagian pihak untuk menghentikan kemitraan dengan perusahaan besar seperti Grab, GoCar, dan BlueBird dipenuhi, justru hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat mempengaruhi dinamika dunia usaha bandara ke depan. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi ekosistem bisnis PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Lombok, serta PT Angkasa Pura Indonesia secara keseluruhan, guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. (bul)

Banjir Kerap Melanda Perumahan, REI NTB: Bukan Soal Alih Fungsi Lahan

0
H. Heri Susanto(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Banjir yang kerap melanda beberapa kompleks perumahan di Lombok, akibat tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir, memicu berbagai spekulasi dan kekhawatiran. Salah satu isu yang mencuat adalah alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, yang dianggap sebagai penyebab utama banjir tersebut.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, H. Heri Susanto, menanggapi permasalahan ini. Ia mengakui bahwa ada benarnya saran untuk membeli rumah pada musim hujan, agar calon pembeli bisa menilai potensi banjir di daerah tersebut. Namun, ia tidak sepenuhnya sepakat jika banjir hanya disebabkan oleh pembangunan perumahan.

“Di satu sisi saya sepakat, cari rumah saat musim hujan, supaya tahu apakah itu daerah rawan banjir atau tidak,” ujar Heri Susanto. “Namun, jika banjir dikaitkan hanya dengan adanya perumahan, saya tidak sepakat.”

Heri memberi contoh Kali Babak, yang pernah mengalami banjir lebih dahsyat sebelum adanya perumahan di wilayah tersebut. Ia juga menyoroti kasus banjir di Banyumulek yang terjadi di wilayah itu jauh sebelum pembangunan perumahan dimulai.

Menurut Heri, kelemahan utama terletak pada kurangnya informasi yang jelas mengenai daerah yang diperbolehkan atau tidak untuk pembangunan perumahan. Informasi ini seharusnya terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan analisis risiko banjir.

“Kelemahan kita semua, baik pengembang maupun pemerintah, adalah ketidaktahuan mengenai mana daerah yang boleh dan mana yang tidak boleh dibangun,” kata Heri di Mataram, Selasa, 11 Februari 2025. “Informasi ini seharusnya terkait dengan LP2B, LSD, atau tata ruang yang berkaitan dengan risiko banjir.”

Heri berharap ke depannya akan ada peta zonasi yang jelas dan mudah dipahami, yang dapat dijadikan acuan bagi investor dan pengembang dalam mengajukan perizinan. Dengan adanya peta ini, para investor dapat lebih mudah mengetahui daerah mana yang aman untuk dibangun dan daerah mana yang sebaiknya dihindari.

Kasus banjir di kompleks perumahan ini menjadi pengingat pentingnya perencanaan pembangunan yang matang. Pemerintah daerah dan pengembang perumahan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi risiko bencana.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti dalam memilih tempat tinggal. Selain memperhatikan harga dan fasilitas, calon pembeli juga perlu mempertimbangkan faktor risiko banjir dan memastikan bahwa perumahan yang mereka pilih memiliki sistem drainase yang baik.

Dengan adanya kesadaran dan tindakan yang tepat dari semua pihak, diharapkan kejadian banjir di kompleks perumahan dapat diminimalisir dan tidak terulang kembali di masa depan. (bul)

NTB Terima Penyerahan Pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan dari Pusat

0
Wisatawan menggunakan transportasi "fast boat" di dermaga Pelabuhan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB akan menerima penyerahan pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Moh Faozal mengatakan dalam rencana induk pelabuhan (RIP), Pelabuhan Gili Trawangan bersama Gili Air dan Gili Meno statusnya masuk dalam Pelabuhan Bangsal, Pemenang sebagai pelabuhan pengumpan regional.

“Jadi pelabuhan pengumpan regional ini wilayah kerjanya Gili Trawangan, Air dan Meno. Tetapi secara kerjanya Pelabuhan Gili Air dan Meno itu dikelola Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, namun kendalinya pemerintah provinsi, karena pengelolaannya masuk dalam Pelabuhan Bangsal yang dikelola provinsi dan nanti (Gili Trawangan, red) itu diserahkan pusat ke kita (Pemprov, red),” ujarnya di Mataram, Selasa.

Ia mengakui secara potensi bila Pelabuhan Gili Trawangan diserahkan ke provinsi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Contoh di tahun 2024, setelah Pelabuhan Bangsal diserahkan pengelolaannya ke provinsi, jumlah PAD diperoleh dari tempat itu mencapai Rp1,4 miliar lebih.

“Di tahun 2025 kita menargetkan PAD dari Pelabuhan Bangsal itu naik 300 persen atau sekitar Rp3 miliar lebih. Nah, kalau ini (Pelabuhan Gili Trawangan, red) diserahkan ke kita dari pusat, maka kita perkirakan akan jauh lebih meningkat lagi dari sisi PAD,” terang mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini.

Menurutnya, peningkatan PAD dari Pelabuhan Gili Trawangan bisa diukur dari jumlah penumpang yang menuju destinasi wisata andalan di NTB itu. Sebab, dalam sehari saja ketika kunjungan ramai wisatawan yang datang penyeberangan dari Bali menuju kawasan itu bisa mencapai 3.000 sampai 3.500 orang.

“Paling tidak akan berdampak pada PAD kita. Karena yang masuk saja itu 3.000 sampai 3.500 orang wisatawan sehari,” ujarnya.

Faozal mengaku bahwa sampai dengan saat ini pihaknya tidak memiliki persiapan khusus terkait rencana pengalihan status pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan tersebut. Karena, sepenuhnya kapan penyerahan itu dilakukan tergantung pemerintah pusat.

Sementara itu, untuk Pelabuhan Senggigi, sepenuhnya di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Meski demikian, lanjut Faozal, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah berkoordinasi untuk juga melakukan pembenahan kawasan Pelabuhan Senggigi, sebagai destinasi wisata.

“Kalau Pelabuhan Senggigi statusnya adalah pelabuhan lokal yang dikelola oleh Lombok Barat. Tapi kami sudah lagi cek untuk segera kita benahi Pelabuhan Senggigi,” katanya.

Sebelumnya pada Agustus 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga sudah menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara kepada Pemprov NTB yang dikelola oleh Dinas Perhubungan NTB.

Pelabuhan Bangsal merupakan pintu masuk utama menuju destinasi unggulan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena). Untuk memaksimalkan potensi PAD, Pemprov NTB merilis Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (ant)

Dukung Pemulihan Pascabanjir, PLN Salurkan Bantuan di Wera

0
PLN Unit Induk Wilayah NTB menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima(ekbisntb.com/ist)

Bima (ekbisntb.com) – PLN Unit Induk Wilayah NTB, melalui PLN UP3 Bima, terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Bersinergi dengan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, Srikandi PLN, serta beberapa mitra PLN, mereka menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Langkah ini merupakan wujud komitmen PLN dalam membantu pemulihan daerah yang dilanda musibah.

Banjir yang terjadi di Wera mengakibatkan dampak yang cukup parah, dengan tujuh orang korban jiwa serta rusaknya infrastruktur penting, termasuk jalan penghubung antar desa dan puluhan rumah warga yang hanyut terbawa arus. Dalam situasi ini, bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, air mineral, serta perlengkapan kebersihan dan kesehatan. Penyerahan bantuan dilakukan langsung kepada warga terdampak dengan harapan dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Langkah cepat ini diharapkan dapat membantu masyarakat bertahan dalam masa sulit pasca-bencana.

Manajer PLN UP3 Bima, Syaiful Hannan, menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas musibah yang terjadi. “Kami turut berduka cita atas bencana banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Kecamatan Wera. Semoga mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. PLN akan terus berkontribusi dalam proses pemulihan, terutama dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah terdampak,” ujarnya.

Selain menyalurkan bantuan logistik, PLN UP3 Bima juga bergerak cepat untuk memastikan kelancaran pasokan listrik di wilayah terdampak. Tim teknis dikerahkan untuk melakukan pemantauan dan perbaikan jaringan yang terdampak banjir, sehingga listrik tetap dapat diakses oleh masyarakat dengan aman.

GM PLN UIW NTB, Sudjarwo, juga memberikan pernyataannya terkait peran PLN dalam penanganan bencana ini. “PLN tidak hanya hadir untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mereka dalam kondisi darurat seperti ini. Kami memastikan bahwa jaringan listrik yang terdampak segera diperbaiki agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” ungkapnya.

Upaya pemulihan ini sejalan dengan komitmen PLN untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Seluruh proses perbaikan dilakukan dengan memprioritaskan keselamatan kerja baik petugas, masyarakat, dan peralatan.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan listrik, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman, hindari menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah, dan segera laporkan gangguan listrik melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi contact center PLN di 123.

Dengan sinergi antara PLN dan berbagai pihak, diharapkan proses pemulihan pasca-banjir di Kecamatan Wera dapat berjalan lebih cepat. PLN terus berkomitmen untuk hadir bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan kelistrikan tetapi juga melalui aksi sosial di tengah bencana. (bul)