Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 692

Sirkuit Mandalika jadi Kawasan Kepabeanan Khusus Logistik MotoGP

By
ekbisntb.com
-
0
Logistik yang sedang dimuat (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Sirkuit Pertamina Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah ditetapkan menjadi kawasan kepabeanan khusus oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk mendukung kelancaran arus logistik ajang MotoGP maupun barang keperluan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Semua barang yang masuk dari luar Indonesia akan masuk di dalam data by system,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Mataram I Made Aryana melalui keterangan tertulisnya di Mataram, NTB, Kamis 4 Juli 2024.

Ia mengatakan Bea Cukai Mataram mendukung kelancaran logistik dalam penyelenggaraan IndonesianGP 2024 di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Semua barang-barang tersebut akan diawasi secara ketat untuk menghindari keluar masuk barang yang telah tercantum dalam IT inventory di sistem Bea Cukai.

“IT inventory ini diberlakukan karena Pertamina Mandalika International Circuit merupakan kawasan kepabeanan khusus,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasi ITDC yang juga menjabat Chairman IndonesianGP 2024 Troy Warokka menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memastikan kelancaran logistik penyelenggaraan IndonesianGP 2024 di KEK Mandalika.

“Dengan dukungan penuh dari Bea Cukai Mataram yang memberikan kemudahan dalam proses impor barang dan pengawasan yang ketat, kami yakin seluruh kebutuhan logistik event ini akan terpenuhi tepat waktu,” katanya.

Pertamina Mandalika International Circuit KEK Mandalika memperoleh fasilitas berupa bebas bea masuk dan tidak dipungut pajak untuk logistik yang akan digunakan dalam ajang IndonesianGP 2024.

“Ini merupakan salah satu keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha di KEK,” katanya.

Logistik IndonesianGP 2024 yang dikirim dengan air freight (via udara) dan sea freight (via laut) menuju KEK Mandalika akan melalui proses pemberitahuan pabean KEK.

Barang yang datang dari luar negeri (impor) dalam keadaan tersegel akan diperiksa fisik oleh Bea Cukai Mataram di Pertamina Mandalika International Circuit setelah balapan selesai.

“Bea Cukai Mataram akan melakukan proses pemeriksaan kembali barang-barang logistik IndonesianGP 2024, sebelum diekspor ke negara tujuan race berikutnya,” katanya.(Ant)

KPK: Birokrasi tak sehat jadi hambatan optimalisasi pendapatan daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V (ekbisntb.com/ant)

Sorong (ekbisntb.com) – Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria menyebutkan bahwa birokrasi yang tak sehat dan nepotisme yang mengakar kuat menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan pendapatan daerah hingga bisa memicu terjadinya korupsi.

“Fenomena ini terus menjadi temuan KPK di wilayah timur Indonesia,” kata Dian di Sorong, Kamis 4 Juli 2024.

Menurut dia, ada patologi birokrasi atau penyakit birokrasi di Papua yakni aparatur sipil negara (ASN)-nya diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan. Itu sangat kental di wilayah timur Indonesia. “Bukan karena jual-beli jabatan. Kedekatan itu berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten-kompeten,” jelas Dian.

Tidak hanya itu, nepotisme ini juga membawa efek domino bagi wilayah timur Indonesia. Banyak aset seperti kendaraan dan rumah dinas yang akhirnya dikuasai oleh pejabat karena merasa sudah berjasa secara turun temurun untuk daerah.

“Penguasaan aset ini dilakukan dengan berbagai modus seperti tidak melakukan pengembalian aset saat pensiun, pinjam pakai, hibah, “hilang”, “jual beli”, “rusak berat”, dipakai di luar kota, dibawa serta pada saat mutasi/pindah pemda, hingga diubah kepemilikan atas nama pribadi,” beber dia.

Temuan ini, kata Dian, harusnya menjadi tamparan keras bagi sistem birokrasi di Papua. Pasalnya, nepotisme dan kurangnya kompetensi ASN mampu membuka celah bagi perilaku lancung yang berakibat pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.

Data KPK menunjukkan, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 Kota Sorong masuk dalam kategori rentan, dengan skor 58,20 poin (nilai rata-rata nasional 70.97 poin). Bahkan, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di tahun yang sama, berada di zona kuning dengan capaian 39,76 poin dari skala 0-100.

Kondisi ini diperparah dengan adanya sistem yang tertinggal hingga jaringan internet yang tidak memadai. Saat melakukan pendampingan pemda ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Sorong, tim Korsup KPK menemukan bahwa sistem aplikasi yang digunakan untuk pembayaran pajak dan retribusi (Sicantik Cloud), tidak dapat diakses imbas data PDN yang diretas. Sehingga seluruh pembayaran wajib pajak jadi terhambat.

Padahal sebelumnya, KPK sudah melakukan pendampingan pemda dengan wajib pajak yang menunggak untuk mendorong percepatan pembayaran pajak.

“Akibatnya, ketika aplikasi tidak bisa diakses, nomor billing tidak keluar, wajib pajak pun tidak bisa bayar. Tidak ada mitigasi, jadi bisa dihitung berapa banyak potensial loss, Pasti ada potensi korupsi juga di sana, apalagi jika pembayaran dilakukan secara tunai saat sistem eror,” jelas Dian.

Menurut dia, upaya pemberantasan patologi birokrasi di Papua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Peningkatan kualitas ASN melalui sistem meritokrasi serta penerapan sistem yang transparan dan akuntabel juga menjadi kunci.

“KPK melalui Direktorat Korsup Wilayah V, terus melakukan pendampingan dengan menerapkan pencegahan ofensif, sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Inspektur Kota Sorong Ruddy L. Lalu, turut mengapresiasi kinerja tim KPK yang telah memberikan dampak positif bagi daerahnya. Salah satu dampaknya adalah percepatan pembayaran tunggakan pajak dan retribusi yang mandek sejak 2018.

Selama tiga hari terakhir, KPK dan Pemda sudah menemui 11 wajib pajak (WP) yang menunggak dengan nilai tunggakan sebesar Rp5 miliar.

“Bersyukur bahwa sebagian besar punya niat baik untuk melakukan pembayaran setelah dilakukan pendampingan. Kita tidak bisa membiarkan terus tunggakan pajak, sambil menutup kekurangan pajak dan retribusi ini. Pemerintah kota butuh dana untuk pembangunan,” jelas Ruddy.

Pihaknya juga turut berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem pajak dan retribusi untuk pelaku usaha di Kota Sorong, serta mencari opsi agar wajib pajak tetap bisa membayar pajak dan retribusi meski sistem sering terkendala. KPK sendiri memberikan rekomendasi agar pembayaran pajak harus langsung masuk rekening Pemda, agar tidak terjadi kebocoran.

“Tentunya kami akan menghilangkan pembayaran pajak dan retribusi secara tunai seperti saran KPK,” kata dia.(Ant)

AHM Berharap Izin Membangun Hotel di Mataram Dimoratorium

By
ekbisntb.com
-
0
I Made Agus Ariana (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Asosiasi Hotel Mataram (AHM) menngharpkan pemerintah Kota Mataram mempertimbangkan moratorium (penghentian sementara) izin pembangunan hotel, untuk menjaga iklim industri perhotelan yang kondusif.

Wakil Ketua AHM, I Made Agus Ariana usai melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota AHM, Kamis 4 Juli 2024 menyampaikan, bahwa okupansi hotel di Mataram saat ini masih rendah dan belum kembali normal seperti sebelum pandemi. Hal ini dikhawatirkan akan semakin parah jika dilakukan penambahan jumlah kamar hotel tanpa dasar yang jelas.

AHM telah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan kajian kondisi terkini perhotelan di Kota Mataram. Kajian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi okupansi hotel di Mataram dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait penambahan jumlah kamar hotel.

“Hasil kajian nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah, untuk dijadikan pertimbangan. Karena kami sebenarnya berharap, moratorium penambahan kamar hotel di Mataram,” katanya.

Saat ini terdapat lebih dari 4000 kamar hotel di Kota Mataram. Terdiri dari kamar hotel bintang 4, hingga hotel melati (hotel non bintang). Banyaknya jumlah kamar hotel ini, kata Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi NTB ini, tidak diimbangi dengan jumlah tamu yang menginap. Apalagi kegiatan-kegiatan MICE (“Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/ Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) di Kota Mataram sangat minim saat ini.

Rendahnya okupansi hotel ini mengakibatkan terjadinya persaingan harga yang tidak sehat.

“akhirnya, kalau bisa kita jual harga kamar Rp250 ribu permalam, kenapa harus menjual Rp500 ribu permalam. Akhirnya sampai seperti itu, banting-bantingan harga kamar. Dari pada kamar hotelnya tidak diisi,” tambahnya.

Agus Ariana menambahkan, dengan adanya kajian okupansi hotel dan moratorium penambahan hotel, industri perhotelan di Mataram dapat kembali sehat dan berkembang. Sehingga potensi PHK industry perhotelan di Kota Mataram dapat dihindari.

AHM juga berharap, jangan sampai kemudian tiba-tiba hotel dipasangi pelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang sudah dilakukan di beberapa hotel, tanpa melihat latar belakang kondisi perhotelan saat ini.(bul)

BPR NTB Siapkan Tim Konversi ke Syariah

By
ekbisntb.com
-
0
Sudharmana (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – BPR NTB menyiapkan tim untuk menyelesaikan konversi. Tahun depan diharapkan salah satu BUMD keuangan NTB ini sudah beroperasi penuh sebagai bank syariah.

Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana di Mataram, Kamis 4 Juli 2024 menyampaikan, sudah membentuk tim , beserta timelinenya. Tim ini yang akan bekerja menyiapkan SDM, menyiapkan perangkat-perangkat aturan lainnya. Termasuk menyelesaikan ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Beberapa hal yang sudah mulai dan akan dilakukan diantaranya, pelatihan untuk pengenalan syariah kepada seluruh karyawan BPR NTB. Selain itu, BPR NTB akan melakukan study banding, bisa ke BPR Syariah Aceh, dan BPR Jam Gadang Syariah Sumatera Barat.

“Kami ingin pelajari melihat prosesnya BPR-BPR yang sudah sukses konversi ke syariah ini, bagaimana peran Pemda, dan dukungan para pihak. Kita sudah punya Perda. Beberapa pihak juga sudah siap membantu (konversi), Bank NTB Syariah sudah siap membantu apa yang jadi kebutuhan kita. Ada juga Bank Muamalat, dan Tazkia,” ujarnya.

Sudharmana menambahkan, targetnya awal tahun depan (2025) proses konversi sudah rampung. Dan BPR NTB bisa beroperasi penuh sebagai BPR NTB Syariah. Mengikuti dua BUMD Keuangan syariah lainnya, yaitu Bank NTB Syariah dan Jamkrida NTB Syariah.

Konversi BPR NTB ke syariah penuh ini menurutnya sangat mendesak dilakukan. Pertama, agar kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya bisa dilakukan. kedua, banyaknya permintaan dari nasabah agar BPR NTB ini menjadi BPR Syariah.

“Di lapangan, banyak sekali nasabah yang mempertanyakan, apa BPR ini sudah syariah atau belum. Ada juga Ponpes-ponpes yang menempatkan dananya di BPR NTB tidak ingin bunga. Karena ada beberapa ponpes yang menjadi mitra kerjasama kami,” tambahnya.

Jumlah Ponpes di Provinsi NTB cukup banyak. Potensi kerjasama dengan ponpes ini yang juga terus digarap.

“Banyak Ponpes yang potensial menjadi mitra kerjasama kita. Tapi karena tau BPR NTB belum syariah, akhirnya nggak mau. Dan kenapa juga kita belum bisa bekerjasama dengan Bank NTB Syariah, karena kita masih konvensional,” katanya.

Selain itu, tambah Sudharmana, potensi pasar yang sangat besar di NTB dengan populasi penduduk 90 persen Muslim. BPR Syariah ingin menggarap potensi yang cukup besar ini.

“Kami ingin menggarap pangsa pasar dengan kredit Rp50 juta kebawah, kepada UMKM, kepada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lainnya,” ujarnya.

Selain itu, pangsa pasar yang cukup potensial bagi BPR NTB adalah pembiayaan untuk ibadah umrah. Dengan menjadi syariah, pembiayaan umrah lebih gampang dilakukan. BPR NTB saat tengah membuat konsep program khusus untuk umrah.

“Karena sudah banyak yang nabung untuk umrah, dari Sumbawa, Bima, Dompu. Bahkan ada Ponpes yang ingin bekerjasama sama kami, kita launching kerjasama tersebut,” demikian Sudharmana.(bul)

Kedatangan Wisatawan Asing dari Bandara Lombok Meningkat di 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Dua orang wisman saat baru tiba di BIZAM pada pertengahan Juni kemarin (ekbisntb.com/ris)

Mataram (ekbisntb.com) – Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok menjadi salah satu pintu udara masuknya wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, kunjungan wisman melalui BIZAM hingga Mei kemarin terus meningkat.

Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, dari Januari hingga Mei 2024, wisman yang datang melalui bandara ini sebanyak 32.192 orang. Jumlah ini jauh melampauai capaian kedatangan wisman di periode yang sama tahun 2023 yang hanya 14.407 orang.

Khusus di Mei 2024, jumlah wisman yang datang melalui BIZAM sebanyak 7.742 orang, mengalami kenaikan sebesar 18,45 persen jika dibandingkan Bulan April 2024 dengan wisman sebanyak 6.536 orang.

“Sedangkan jika dibandingkan dengan Bulan Mei 2023 dengan jumlah wisman sebanyak 4.848 orang, wisman Bulan Mei 2024 mengalami kenaikan sebesar 59,69 persen,” kata Wahyudin kemarin.

Ia mengatakan, dari angka 7.742 wisaman yang datang ke kunjungan wisman melalui BIZAM di Mei kemarin dapat dikelompokkan menurut regional. Di mana kunjungan wisman pada Bulan Mei 2024 didominasi Regional ASEAN dengan jumalah 4.921 orang. Selanjutnya kunjungan wisman berasal dari Regional Eropa dengan 1.773 orang, Asia (kecuali ASEAN) dengan 656 orang, Amerika dengan 215 orang dan Oseania dengan 135 orang.

“Kunjungan wisman juga berasal dari regional lainnya namun jumlahnya lebih kecil,” terangnya.

Selain melalui BIZAM, wisman datang ke NTB melalui sejumlah pintu lain seperti dari pelabuhan, kapal pesiar dan kapal cepat dari Bali. Sehingga berdasarkan data jumlah tamu asing yang menginap di NTB secara komulatif dari Januari – Mei 2024 tercatat sebanyak 229.961 orang.

“Jika digabung jumlah tamu menginap di hotel berbintang dan non Bintang baik tamu dalam negeri maupun luar negeri dari Januari sampai Mei 2024 sebanyak 742.329 orang dengan rincian tamu luar negeri sebanyak 229.961 orang dan tamu dalam negeri sebanyak 512.368 orang,” ujarnya.(ris)

Tarik Retribusi Sepeda di Gili Trawangan, Pemda Gandeng Koperasi Pasar Seni

By
ekbisntb.com
-
0
Spot rental sepeda di Gili Trawangan, kini mulai ditarik retribusinya oleh Pemda melibatkan Koperasi. (ekbisntb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Lombok Utara secara resmi menggandeng Koperasi Pasar Seni Mandiri Gili Trawangan dalam menarik retribusi pangkalan sepeda di pulau tersebut. Dari kesepakatan tersebut, diketahui setiap pangkalan sepeda nantinya harus membayar Rp 200 ribu per bulan kepada Pemda Lombok Utara.

Nota kesepahaman kerjasama ditandatangani di Tanjung, Rabu 3 Juli 2024, antara Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, dan Ketua Koperasi Pasar Seni Mandiri, H. Muhidin. Nota kesepahaman berlangsung atas obyek pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum untuk Angkutan Umum Kendaraan tidak Bermotor/Sepeda Gayung di wilayah Gili Trawangan, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang.

“Tiga Gili sebagai salah satu obyek pariwisata andalan di Provinsi NTB, tingkat kunjungan wisatawan bisa mencapai 1 juta tiap tahunnya,” ungkap Djohan.

Menurut Bupati, tingginya tingkat kehadiran wisatawan akan memberi ekses terhadap mobilitas usaha masyarakat, meliputi penginapan, transportasi laut, kuliner, jasa kesehatan, jasa wisata menyelam, maupun sewa kendaraan non listrik seperti sepeda dsn cidomo. Besarnya potensi usaha tersebut, Bupati lantas mengajak seluruh komponen – masyarakat dan pengusaha setempat, untuk merawat dan memelihara obyek wisata dengan baik. Tak terkecuali pelayanan dan jasa, sebisa mungkin disuguhkan dengan kesan positif.

Ia menyambung, pemerintah daerah Lombok Utara, terus berupa dalam mengembangkan potensi yang ada di ketiga gili, dimana dalam memelihara membutuhkan kolaborasi semua pihak.

“Tentu harapan ke depan dari kerjasama ini Pemda dan pihak koperasi bagaimana mengelola dengan baik sehingga memliki keberlangsungan,” katanya.

Sementara, Ketua Koperasi Pasar Seni Mandiri H. Muhidin menyampaikan dengan kerja sama merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi  koperasi, yang mana Koperasi Pasar Seni baru terbentuk dan hanya memiliki 50 anggota saja.

“Dengan perjanjian ini kami akan menjalankan yang sudah menjadi kesepakatan bersama setiap pangkalan sepeda di Gili Terawangan akan dikenakan biaya 200 ribu rupiah per bulan dan biaya operasional sebanyak 15 persen,” tuturnya.

Muhidin juga berterima kasih, pihaknya diberi kepercayaan dalam perjanjian kerjasama. Sebagai mitra Pemda, seluruh anggota dan pengurus Koperasi Pasar Seni Mandiri akan memelihara kepercayaan tersebut, sekaligus bekerja optimal dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya wisatawan. (ari)

50 persen Dinyatakan Layak, 5.000 Warga Miskin Ekstrem P3KE di Lobar Tak Berhak Terima Bantuan

By
ekbisntb.com
-
0
Kadis Sosial Lombok Barat Lalu Martajaya(ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Dinas Sosial menuntaskan pendataan Verifikasi dan Validasi (Verifali) data warga miskin ekstrem kategori Desil 1 yang masuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Berdasarkan hasil pendataan tersebut, ternyata pada Desil 1 hanya 50 persen yang dinyatakan layak menerima bantuan. Dan terdapat 5.000 KK yang tidak berhak menerima bantuan.

Kadis Sosial Lobar Lalu Martajaya mengatakan, Pihaknya sudah menyelesaikan pendataan Verifali data kemiskinan ekstrem dari data P3KE khusus Desil 1. Data jumlah warga miskin ekstrem mengacu P3KE 91.868, yang diverifali sebanyak 36 ribu KK lebih yang ada di Desil 1. Dari data Desil 1 P3KE yang diverifali tersebut, ditemukan setengahnya atau 50 persen layak menerima bantuan.

“Dari data P3KE Desil yang kami Verifali, 50 persennya layak, sedangkan sisanya masuk kategori lain,”terangnya.Terdapat tiga kategori hasil pendataan tersebut, yakni layak, layak dengan intervensi dan tidak layak. 50 persen layak mendapatkan bantuan ini, sesuai dengan kondisinya dari sisi pendapatannya mengacu kriteria pada P3KE tersebut. Sedangkan sisanya 45 persen, masuk kategori layak dengan  intervensi. Sedangkan sisanya 5 ribu KK yang tidak layak. “Ada 5 ribu KK tidak layak terima bantuan,”kata dia.

Basis data yang dipergunakan tersebut merupakan P3KE, sehingga kalau ada program pemerintah bisa diusulkan warga yang layak tersebut. Untuk data P3KE sendiri menjadi acuan bagi pemerintah menyalurkan bantuan beras yang jumlah sasarannya 91.868 jiwa. Dari jumlah ini, ada 36 ribu Jiwa masuk Desil 1 yang diverifali. “Tumben diverifali ini,”ujarnya.

Selain menerima bantuan beras ada juga warga miskin Ekstrem ini masuk sebagai penerima bansos pemerintah. “Dari P3KE ini ada penerima terima Bansos tapi jumlahnya tidak besar, ujarnya. Dikatakan, dari hasil Verifali ini saja ditemukan banyak warga tak layak mendapatkan bantuan di desil 1. Namun kali ini fokus ke Desil 1. Melalui Verifali ini diperoleh potret data P3KE yang bersumber dari BKKBN. (Her)

Shell Eco-marathon 2024 Dimulai, Diikuti 12 Negara di Kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah kendaraan hemat energi hasil rancangan bangun pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah siap beradu di ajang Shell Eco-marathon yang berlangsung di sirkuit Mandalika, mulai tanggal 3-6 Juli 2024. (ekbisntb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit kembali dipercaya sebagai lokasi gelaran ajang lomba rancang bangun kendaraan hemat energi Shell Eco-marathon 2024 yang mulai digelar, Rabu 3 Juli 2024. Ini untuk yang ketiga kali ajang tersebut digelar di tempat yang sama. Di mana untuk tahun ini ada 78 tim dari 12 negara di  kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah yang ambil bagian.

Dengan sekitar 40 tim di antaranya merupakan tim dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Diantaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Diponegoro (Undip) hingga Universitas Sumatera Utara (USU) Tidak ketinggalan juga tim Universitas Mataram (Unram), AKOM Sumbawa serta SMK Negeri 1 Lingsar.

Tim-tim dari Indonesia ini bakal berkompetisi dengan tim dari perguruan tinggi dari Jepang, China, Pakistan, Malaysia, Korea Selatan, Kazahktan, Filipina serta Saudi Arabia. Ditambah tim dari Thailand, Brunei Darussalam, India serta Qatar.

“Dari sisi jumlah peserta Shell Eco-marathon tahun ini lebih banyak dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Head of Brand Operation Shell Norman Koch kepada wartawan pada sesi konferensi pers di Area Paddock Sirkuit Mandalika, Rabu siang.

Hal itu menandakan kalau ajang Shell Eco-marathon semakin diminati. Tidak hanya oleh pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Tetapi juga pelajar dan mahasiswa dari negara-negara di kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah. Dengan beberapa tim yang tahun lalu tampil, tahun ini kembali ambil bagian. Selain banyak juga peserta baru.

Norman menjelaskan, Shell Eco-marathon sendiri merupakan lomba rancang  bangun kendaraan hemat energi. Jadi tim yang mampu menghadirkan kendaraan yang paling hemat energi itulah yang jadi juara. Sehingga para tim ditantang untuk bisa merancang kendaraan yang paling efisien dari sisi penggunaan bahan bakar.

“Ada dua kategori yang dilombakan. Prototype dan Urban Concept. Dengan tiga kategori sumber energi, mesin pembakaran internal (bensin, etanol dan/atau diesel), baterai elektrik dan hidrogen cair,” jelasnya.

Semangat dari ajang tersebut ialah bagaimana mendorong ide dan kreativitas kalangan pelajar dan mahasiswa untuk bisa merancang kendaraan hemat energi. Yang diharapkan bisa diimplementasi di  depan guna mendorong terwujudkan transformasi energi yang ramah lingkungan.

“Sejak mulai digelar di tahun 1980-an silam, sudah cukup banyak teknologi yang muncul dari ajang Shell Eco-marathon digunakan di kendaraan masa kini,” sebutnya. Karena memang Shell Eco-marathon hadir untuk menjembatani kalangan pelajar dan mahasiswa menelurkan ide-ide kreatif baru yang bisa mendukung langkah efisien energi. Sekaligus menyiapkan generasi yang siap menyongsong transformasi energi menuju energi ramah lingkungan dimasa yang akan datang. (kir)

Banyak Warga Miskin Ekstrem Lobar Belum Terima Bansos

By
ekbisntb.com
-
0
Warga miskin ekstrem di Lobar yang layak mendapatkan bantuan. (ekbisntb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Dari pendataan verifikasi dan validasi (verifali) yang dilakukan Dinas Sosial Disos) Lombok Barat (Lobar) terhadap data 36 ribu warga miskin esktrem, terdapat belasan ribu masuk kategori layak mendapat bantuan. Sedangkan 5.000 di antaranya tidak layak.

Namun dari belasan ribu warga miskin ekstrem yang layak mendapat bantuan ini justru tak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka juga tidak masuk menjadi penerima bantuan sosial pemerintah, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dan Bansos Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial Lalu Martajaya menyebut, dari hasil verifali data warga miskin ekstrem masuk Desil 1 sebanyak 36 ribu KK, ada belum menerima bantuan dan masuk DTKS.

Hasil verifali ini, jelasnya kalau dipadukan dengan data penerima bansos. Warga miskin ekstrem yang layak mendapat bantuan, belum masuk data penerima bansos. Menurutnya data ini belakangan diketahui dari hasil verifali tersebut, sehingga tahapan berikutnya akan dimasukkan ke DTKS. Sebab ada warga miskin ekstrem ini yang belum masuk DTKS dan ada yang sudah masuk. “Lebih banyak warga yang belum masuk DTKS. Ini Kita baru tahu data ini setelah diverifali,” jelasnya.

Pihaknya pun telah mendata warga miskin ekstrem yang beririsan atau mendapatkan bansos dan yang belum mendapatkan bansos. Ini nantinya menjadi acuan bagi Pemda untuk mengusulkan warga yang akan menerima bantuan. Termasuk mengusulkan warga miskin ekstrem yang belum mendapatkan bansos. “Nanti kita usulkan,”ujarnya. (her)

Pertanian Tembakau di Lombok Tengah Kekurangan Air

By
ekbisntb.com
-
0
Tanaman tembakau milik petani di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.(ekbisntb.com/ant)

Praya (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan sejumlah lahan pertanian sudah mulai ditanami tembakau, namun mengalami kekurangan air irigasi. “Kondisi tanaman tembakau di Lombok Tengah cukup baik, hanya saja petani kekurangan air,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Muhammad Kamrin di Lombok Tengah, Rabu 3 Juli 2024.

Ia mengatakan sampai sejauh ini masih banyak para petani yang baru mulai menanam tembakau, karena sebelumnya tidak bisa serentak akibat musim panen padi yang terlambat di beberapa wilayah.

Namun pihaknya mengakui bahwa saat ini sudah banyak juga lahan yang ditanami tembakau untuk siap panen.

“Saat ini sudah banyak petani yang mulai persiapan panen tembakau,” katanya. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait, agar kebutuhan air para petani itu bisa terpenuhi di musim kemarau ini. “Kami berharap air untuk kebutuhan petani itu bisa terpenuhi, karena mereka saat ini beli air untuk proses pemupukan,” katanya.

Ia mengatakan ada juga yang baru mulai menanam tembakau, hampir sebagian besar wilayah yang selama ini ditanami tembakau memang saat ini sudah mulai menanam. Adapun kecamatan yang sudah mulai menanam tembakau mulai dari Kecamatan Kopang, Janapria, Praya Timur, Pujut, Praya Barat dan sebagian di Praya Tengah.

“Tapi meski ada yang persiapan panen namun ada juga yang masih persiapan menanam,” katanya. Ia mengatakan idealnya musim tembakau itu menghindari bulan Oktober karena pada Oktober sudah masuk musim hujan, sehingga waktu penanaman tembakau ini dimulai Mei-Juni, mengingat masa tanaman tembakau ini berkisar di empat bulan.

“Kalaupun sekarang sudah mulai ada persiapan panen tapi kita belum tau harga tembakau ini, melihat tergantung gride atau kualitas,” katanya. (ant)

1...691692693...805Page 692 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami