Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 685

OceanX Bantu Pemerintah Indonesia Petakan Potensi Laut untuk Manajemen Perikanan

By
ekbisntb.com
-
0
Organisasi nirlaba eksplorasi laut global OceanX (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com)-Organisasi nirlaba eksplorasi laut global OceanX membantu Indonesia memetakan potensi lautnya melalui eksplorasi “Misi Indonesia 2024” yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manajemen perikanan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Kami memiliki teknologi yang dapat memperkirakan seberapa banyak ikan yang ada di laut Indonesia, sehingga para pembuat kebijakan dapat menentukan seberapa banyak ikan yang dapat diambil dari lautan pada periode tertentu,” ujar Co-CEO and Chief Science Officer OceanX, Vincent Pieribone ketika ditemui di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Vincent menjelaskan bahwa fasilitas laboratorium kapal OceanX bisa dipakai untuk sekuensing DNA guna melihat informasi genetik dari sampel-sampel yang dikumpulkan dari laut.

Fasilitas tersebutlah yang memungkinkan OceanX untuk mengetahui apa saja variasi ikan yang dimiliki oleh Indonesia, serta memperkirakan jumlahnya.

Vincent menggarisbawahi bahwasanya penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui kapan dan di mana ikan-ikan bertelur.

Apabila mengetahui jadwal dan lokasi para ikan bertelur, maka para pemangku kepentingan dapat menekan jumlah tangkapannya untuk sementara waktu.

“Dengan melindungi kawasan pemijahan (spawning) pada periode tertentu, terutama kawasan yang kaya akan tempat pemijahan, hal ini akan melindungi keseluruhan perikanan dan membantu mempertahankan ekosistem untuk jangka panjang,” kata Vincent.

OceanX bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia memulai misi eksplorasi “Misi Indonesia 2024” pada Mei 2024.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan berharap agar penelitian dalam misi ini dapat mendukung kesejahteraan sosial melalui penemuan potensi inovasi dalam produk dan solusi untuk bidang-bidang seperti kedokteran atau bioteknologi.

Dikutip dari laman resmi Kemenko Marves, penelitian ini akan mencakup berbagai bidang penting, termasuk investigasi zona megathrust untuk menyempurnakan model gempa bumi dan tsunami, penelitian perikanan di Sumatera Barat untuk meningkatkan pemahaman dan memandu keputusan pengelolaan dan eksplorasi potensi keanekaragaman hayati, serta penilaian dampak terhadap manusia. (ant)

BI Prakirakan Penjualan Eceran Meningkat di Bulan Juni 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Bank Indonesia(ekbisntb.com/beritasatu)

Mataram (ekbisntb.com)-Bank Indonesia (BI) mengatakan kinerja penjualan eceran pada Juni 2024 diprakirakan meningkat, yang tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2024 yang mencapai 232,8 atau secara tahunan tumbuh 4,4 persen secara year on year (yoy).

“Meningkatnya penjualan eceran didorong oleh kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Selasa.

Erwin menuturkan secara bulanan, penjualan eceran diprakirakan tumbuh 2,1 persen month to month (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi.

Peningkatan tersebut didorong oleh subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta makanan, minuman, dan tembakau, sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan periode libur sekolah.

Pada Mei 2024, IPR tercatat sebesar 228,1 atau secara tahunan tumbuh 2,1 persen secara yoy, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Peningkatan didorong oleh subkelompok sandang, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta suku cadang dan aksesori.

Secara bulanan, penjualan eceran diprakirakan mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen (mtm) sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca-HBKN Idul Fitri.

Kontraksi lebih dalam tertahan oleh beberapa kelompok yang masih tumbuh positif, yaitu kelompok suku cadang dan aksesori serta bahan bakar kendaraan bermotor.

Dari sisi harga, tekanan inflasi 3 bulan yang akan datang pada Agustus 2024 diprakirakan menurun, sementara inflasi 6 bulan yang akan datang pada November 2024 diprakirakan meningkat. Hal itu tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2024 yang tercatat sebesar 136,4, lebih rendah dari IEH pada periode sebelumnya yang mencapai 142,5.

Penurunan IEH Agustus 2024 tersebut didorong oleh strategi potongan harga pada event Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI). Sementara itu, IEH November 2024 tercatat sebesar 144,8, lebih tinggi dari IEH periode sebelumnya sebesar 142. (ant)

Bank Mandiri Integrasikan Tiga Langkah Identifikasi Rekening Judi Oline

By
ekbisntb.com
-
0
Pemantauan situs judi online oleh dinas kominfo(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengungkapkan, perseroan telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online (judol).

Langkah pertama yang dilakukan bank plat merah tersebut yaitu aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri atau web crawling.

“Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Langkah selanjutnya, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu.

Dengan metode itu, Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Langkah terakhir, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Melalui kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, Ali mengatakan bahwa tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga melakukan enhanced due diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip know your customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” ujar Ali.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

Ali menyampaikan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Bank Mandiri, imbuh Ali, memastikan layanan perbankannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri,” kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening yang terindikasi dengan aktivitas judi online. Jumlah tersebut didasarkan dari data Kemenkominfo.

“OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama,” ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

Hingga Juni 2024, Dian mengatakan bahwa OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7 ribu rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online.

OJK juga meminta kepada bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP. Nantinya, antar-bank juga akan saling bertukar data terkait rekening yang digunakan transaksi judi online.(ant)

Pedagang Tempe Meninggal Dunia, BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Rp42 Juta

By
ekbisntb.com
-
0
BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat menyerahkan program Jaminan Kematian (JKM) (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat kembali menyerahkan manfaat program Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris dari Rafiah yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Penyerahan santunan ini dilakukan oleh perwakilan karyawan BPJS Ketenagakerjaan NTB dan juga Agen Perisai di kediaman almarhumah.

Agen Perisai merupakan mitra yang bertugas untuk mengedukasi, sosialisasi, serta memberikan pemahaman program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Melalui Agen Perisai, BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk memperluas cakupan kepesertaan agar seluruh masyarakat pekerja terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.

Almarhumah Rafiah merupakan seorang pedagang tempe di Pasar Kebon Roek yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di segmen Bukan Penerima Upah (BPU).

Almarhum terdaftar melalui Agen Perisai sehingga ahli waris mendapatkan haknya dari program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42 juta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Boby Foriawan mengatakan, jaminan sosial yang diberikan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja dalam menghadapi risiko sosial. Ia berharap seluruh masyarakat pekerja dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena risikonya tidak diharapkan, tetapi perlindungannya dibutuhkan”, ucap Boby.

Bagi pekerja mandiri seperti petani, pedagang, nelayan, perajin, peternak, sopir dan lain-lain juga dapat menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan pembayaran iuran mulai dari Rp16.800 per bulan, maka pekerja dapat memperoleh manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” jelas Boby.(bul)

Gunakan Kapal Perang, BI Bawa Rp8,085 Miliar Uang Baru untuk Penukaran di Pulau Terluar NTB

By
ekbisntb.com
-
0

Giri Menang (ekbisntb.com)-Bank Indonesia (BI) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menjalin sinergi untuk menghadirkan Rupiah di seluruh pelosok tanah air, khususnya di pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil (3T) di Provinsi NTB.

Bank Indonesia bersama TNI AL menggelar kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat di NTB tanggal 9-15 Juli 2024, dengan mengunjungi lima pulau 3T yaitu: Pulau Moyo, Pulau Medang (Kabupaten Sumbawa), Pulau Bajo Pulo, Desa Pusu (Kabupaten Bima), dan Pulau Maringkik (Kabupaten Lombok Timur) menggunakan kapal perang KRI Tongkol membawa fisik uang tunai untuk melayani penukaran uang pada lokasi tujuan.

Pelepasan tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 di Provinsi NTB dilakukan Selasa (9/7/2024) di Pelabuhan Internasional Gili Mas, Lembar, Kabupaten Lombok Barat oleh Pj. Gubernur NTB, Hasanuddin, dan unsur Forkopimda NTB.
Agus Susanto Pratomo, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia dalam kesempatan ini menyampaikan, sinergi BI dan TNI AL dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik melalui pertahanan (TNI AL) maupun melalui Rupiah (BI).

“Sejak tahun 2012, BI dan TNI AL telah bekerja sama melalui kegiatan Kas Keliling 3T dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB),” ujarnya.

Secara total, Bank Indonesia melalui kas kapal ini membawa senilai Rp8.085.000.000 uang baru berbagai pecahan. Nantinya, tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat akan melayani penukaran uang lusah, uang sobek dengan uang baru di setiap daerah 3T yang akan dikunjungi.

“Jumlah ini sedikit meningkat dari tahun lalu,” tambah Agus.

Ditegaskan kembali, kegiatan ini bertujuan untuk membantu penyediaan uang layak edar di pulau-pulau terluar yang sulit terjangkau dengan transportasi umum. Selain itu, dilakukan kegiatan lainnya meliputi sosialisasi atau edukasi Cinta, Bangga dan Paham Rupiah, Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Penyaluran PSBI diantaranya berupa bantuan sarana pendukung di lingkup sekolah/pendidikan, lingkungan sosial dan kesehatan seperti laptop, printer, proyektor, genset, Al-quran, alat kesehatan dan sembako kepada 22 penerima PSBI yang terdiri dari 17 Sekolah dan 5 Komunitas Desa/Pemuda.(bul)

Jadi Sektor Unggulan, Pariwisata NTB Belum Didukung Anggaran Ideal

By
ekbisntb.com
-
0
Kadispar NTB, Jamaluddin Malady (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Anggaran untuk pengembangan pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai belum ideal untuk mengelola keseluruhan pariwisata yang ada di daerah ini. Sehingga, untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di NTB, Dinas pariwisata berkoordinasi dengan pelaku industry sektor pariwisata yang ada di NTB.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata provinsi NTB, Jamaluddin Malady, S.Sos., M.T, pariwisata NTB didukung industri sektor pariwisata seperti perhotelan, akomodasi, dan transportasi memiliki strategi yang kuat, sehingga mampu mendatangkan wisatawan ke NTB.

Jamal menyampaikan, anggaran untuk Dinas Pariwisata di tahun 2024 ini dinilai masih minim, secara keseluruhan sebanyak Rp27 miliar, yang digunakan untuk promosi pariwisata hanya Rp3 miliar dari total keseluruhan anggaran tersebut.
“Total setelah revisi yang terakhir itu 27 miliar, paling besar gaji Rp9,5 miliar untuk gaji dan tunjangan ASN, honorer hampir Rp4 miliar, belum lagi pokir dan hibah, pokir murni Rp4 miliar, ditambah hutang jadi Rp7 miliar, kalau untuk belanja rutin sekitar Rp3 miliar, yang kita gunakan untuk promosi hanya Rp3 miliar,” ujarnya.

Untuk anggaran pengembangan Sumber Daya Manusia hanya diberikan sebanyak Rp50 juta. Dana untuk SDM tersebut juga dinilai terlalu kecil, karena menurut Kadispar, salah satu yang memiliki kontribusi penuh untuk mengembangkan pariwisata berasal dari SDM nya.

Dari total anggaran untuk Dinas Pariwisata yang bersumber dari APBD, Jamal mengatakan belum cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pariwisata yang ada di NTB.

“Kalau untuk cukup dengan kondisi sekarang, yaa jauh (belum cukup, red),” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa, sebagai daerah wisata potensional, seharusnya, anggaran untuk pariwisata di optimalkan. Sesuai dengan adanya pernyataan presiden yang mengatakan Bangga Berwisata di Indonesia. Apalagi, berdasarkan penuturan mantan staff ahli gubernur ini, NTB menjadi daerah nomor satu destinasi pariwisata di Indonesia.

“Di seluruh Indonesia, NTB mendapat nomor satu penghargaan dari pemerintah pusat lewat Menkomarves bekerjasama dengan pemerintah pusat,” tuturnya.

Untuk memaksimalkan segala bentuk pengembangan pariwisata NTB kedepannya, ia berharap pemerintah daerah atau pemangku kebijakan bisa memberikan anggaran yang layak untuk membantu mendongkrak kembali pariwisata di NTB.

“Kalau anggarannya itu sangat minim, mudah-mudahan pemangku kebijakan dapat melihat dengan professional dan proporsional,” harapnya.

Jika tidak bisa ditambah APBD untuk Dispar, Jamal mengatakan, setidaknya seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata harus diberikan keseluruhannya kepada Dispar, sebagai pengelola utama.

“Kemarin kami mendapat PAD, ada sekitar Rp4 miliar lebih dari sewa-sewa aset yang ada di Gili, dari pasar seni Senggigi, dari sewa Ballrom Islamic Center. Kami maunya, PAD ya kembalikan ke kita lagi. Dengan anggaran minim yang diberikan oleh APBD, kita bisa mendapat Rp4 miliar lebih dari PAD,” jelasnya.

Pun untuk anggaran UPT Gili Tramena, diberikan kurang lebih sebanyak Rp200 juta, angka ini dinilai kurang bisa mencukupi kebutuhan UPT karena banyaknya karyawan, serta kantornya yang masih berada di kota Mataram, sehingga dibutuhkan dana transfortasi menuju tiga Gili andalan NTB ini.

“UPT Gili Tramena aja cuma Rp200 lebih, ada honor pegawai, ada gaji, ada perjalanan dinas, masalahnya sekarang teman-teman UPT, kantornya belum ada disana, masih disini, jadi mereka kalau kesana naik fastboot, bayar lagi,” paparnya.

Ia juga menyoroti Islamic Center, yang menjadi salah satu wisata unggulan yang ada di NTB. Islamic Center kerap kali membantu mendongkrak perputaran ekonomi dengan event yang digelar di sana.(era)

Memasuki Musim Kemarau, Disdag NTB Tak Khawatir Stok dan Kenaikan Harga Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Perdagangan, Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si (Ekbis NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Dinas Perdagangan Provinsi NTB tak mengkhawatirkan terjadinya kenaikan harga komoditas pangan strategis ditengah ancaman kemarau ekstrem. Terkecuali, musim kemarau dibarengi dengan hari besar keagamaan.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyebut, Dinas Perdagangan NTB terus memantau perkembangan harga di pasaran. Sejauh hasil pemantauan, harga-harga masih stabil, bahkan ada beberapa komoditi yang turun harga. Seperti bawang putih dan tomat.

“Insya allah kita akan menjaga terus kondisi stok pangan kita cukup. Artinya beban kami sudah terlewati hari raya, dan maulid nabi. Jadi kita memasuki musim tingkat konsumsi yang tidak terlalu bergejolak sampai akhir tahun,” ujarnya, Selasa 9 Juli 2024.

Ditambahkannya, pemantauan perkembangan harga dan ketersedian pangan akan terus dilakukan setiap hari, apa saja yang bergejolak kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri juga ikut di pantau.

“Apakah berpengaruh tidak dengan ekonomi kita, berpengaruh tidak dengan stok keamanan kita,” katanya.

Nelly mengemukakan, jika melihat ketersedian beras yang merupakan kebutuhan pokok, di NTB saat ini masih sangat tersedia. Bahkan NTB kembali mengirim beras keluar untuk memenuhi kebutuhan provinsi lain.

“Beras kita cukup, aman dan kita mensupport provinsi lain. Bahkan jagung kita yang panen kemarin, mudah-mudahan benar. Kita bisa ekspor juga,” terangnya.

Menurutnya, untuk kebutuhan pangan yang cenderung dibutuhkan oleh konsumen sebenarnya masih sama dan belum ada lonjakan yang signifikan.

“Selama stoknya ada, hari raya besar keagamaan tidak ada, Insya Allah kita akan stabil. Tidak ada yang memicu konsumen berbelanja itu. Masih ada stok yang bisa kita andalkan, karena negara juga menyiapkan,” jelasnya.

Selain itu, untuk menekan lonjakan harga, Dinas Perdagangan NTB juga sudah menyiapkan pasar murah. Biasanya pasar murah hanya berpusat pasar saja, namun kini menyasar juga ke pemukiman warga ke desa-desa.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, ketersedian aman, harga juga aman,” demikian.(bul)

BPH Migas Teken Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati (tengah), Penjabat Gubernur NTB Hassanudin (kiri), dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad (kanan) saat penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dalam penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran BBM di Jakarta, Senin 8 Juli 2024. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dalam penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemprov Papua Barat Daya.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan PKS bertujuan untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP), yang tepat sasaran dan tepat volume kepada konsumen pengguna.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad di Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

“Acara ini sangat istimewa karena perjanjian kerja sama ditandatangani dengan dua pemerintah daerah sekaligus. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM subsidi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH),” kata Erika.

Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PKS juga merupakan tindak lanjut perjanjian antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup PKS meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

“PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan surat rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan,” papar Erika.

Harapan lainnya adalah dapat memberikan dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan sinergisitas tersebut akan memperkuat pengawasan BBM subsidi.

Dengan adanya kerja sama, diharapkan manajemen pengaturan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi akan lebih baik, serta masyarakat yang berhak akan mendapatkan manfaat subsidi dari pemerintah ini.
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin menyampaikan PKS merupakan implementasi sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang mana subsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk mencapainya memerlukan data yang akurat.

“Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,” sebutnya.

Dengan penandatanganan itu, tercatat sudah lima PKS ditandatangani BPH Migas dan pemerintah provinsi.

Sebelumnya telah dilakukan PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

BPH Migas juga telah menggelar rapat koordinasi kerja sama BPH Migas dengan pemerintah provinsi yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Penandatanganan PKS dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Wahyudi Anas. Hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, serta perwakilan pejabat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat Daya. (ant)

Porsi Pendanaan P2P ke UMKM Capai 31,52 Persen per Mei

By
ekbisntb.com
-
0
Agusman (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending kepada sektor produktif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 31,52 persen per Mei 2024.

“Artinya masih sesuai dengan target di fase pertama tahun 2023-2024 ini, yaitu sekitar 30-40 persen. Jadi, masih masuk dalam range tersebut,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

Sesuai dengan peta jalan atau roadmap, Agusman mengatakan bahwa target porsi penyaluran pendanaan fintech P2P lending hingga 2028 berada di kisaran (range) 50-70 persen. Dengan kata lain, batas atasnya yaitu 70 persen dan batas bawah 50 persen.

Untuk mencapai target sesuai roadmap, OJK mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan produktif melalui regulasi yang termuat dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai P2P lending. Adapun RPOJK tersebut saat ini dalam tahap meminta masukan dari publik.

“Kami merencanakan akan menyesuaikan batas maksimum pembiayaan produktif itu, dari sekarang di Rp2 miliar akan ditingkatkan menjadi sekitar Rp10 miliar. Subjek dari ketentuannya akan terbit, dan kami merencanakan ada peningkatan,” kata Agusman.

Selain itu, OJK juga mengoptimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Pulau Jawa. Agusman mencatat, penyaluran pendanaan dari P2P lending saat ini masih terfokus di Pulau Jawa sehingga terdapat ruang yang sangat besar untuk pembiayaan produktif.

Langkah terakhir, OJK melakukan perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Menurut Agusman, masih banyak jalur distribusi yang belum dieksplorasi lebih lanjut sehingga hal ini akan diberdayakan dan dioptimalkan. (ant)

Pentingnya Menjaga Kesehatan Lambung di Tengah Tren Makanan Viral

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Lambung(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-Tren makanan viral yang kini digandrungi oleh generasi Milenial dan Gen Z memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatan lambung, demikian disampaikan dokter gizi dr. Putri Sakti Dwi Permanasari, Sp.GK.

Dalam rilis pers yang diterima, Selasa, dr Putri menyatakan bahwa konsumsi makanan pedas dan asam secara berlebihan, seperti mie setan level 10 dan steamboat pedas, dapat menyebabkan iritasi pada lambung.

Makanan-makanan tersebut memang menggugah selera, tetapi berpotensi meningkatkan risiko gastritis atau peradangan lambung.

Selain makanan pedas, dr. Putri juga menyoroti kebiasaan makan cepat yang sering dilakukan generasi muda karena kesibukan. Makan terlalu cepat dapat memicu peningkatan produksi asam lambung, yang bisa berujung pada gangguan pencernaan.

Stres juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan lambung. Stres yang berlebihan bisa meningkatkan produksi asam lambung, menyebabkan kondisi seperti GERD atau maag.

Untuk mencegah komplikasi serius akibat gangguan lambung, dr. Putri merekomendasikan untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala seperti perut kembung, mual, muntah, atau maag.

dr. Putri juga menyarankan mengonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti sayuran hijau, pisang, dan yogurt, serta menghindari makanan pedas, asam, berlemak, dan gorengan. Bahan herbal seperti madu dan kunyit dapat membantu meredakan gangguan lambung berkat sifat anti-inflamasinya.

dr. Putri juga menekankan pentingnya mengurangi stres melalui teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi. Dengan pendekatan ini, tidak hanya kesehatan lambung yang terjaga dengan baik, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat.

Salah satu pilihan produk yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan lambung adalah Freshmag. Dengan formula bahan alami seperti madu dan kunyit, serta telah mendapatkan sertifikasi BPOM dan Halal Indonesia, Freshmag bisa menjadikan pilihan bijak untuk melindungi lambung.

“Freshmag tidak hanya mendukung gaya hidup aktif mereka tetapi juga memberikan perlindungan optimal terhadap tantangan baru dalam dunia kuliner yang sedang populer,” kata Direktur Utama PT Herbathos Untuk Indonesia Ahmad Zaini.

Freshmag yang berpartisipasi dalam gelaran Jakarta Fair 2024, mengajak masyarakat hadir di booth mereka pada 13 Juli untuk menyaksikan gelar wicara tentang kesehatan lambung yang dipandu oleh dr. Putri. (ant)

1...684685686...804Page 685 of 804

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami