Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 672

Dua Varietas Kapas Lobar akan Didaftarkan ke Kementan

By
ekbisntb.com
-
0
DIKEMBANGKAN: Kapas yang dikembangkan petani di Gumesa Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Lobar. (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com )- Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) berupaya mengembangkan Kapas. Dua Varietas produk kapas akan segera di daftarkan ke Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), agar produk kapas Lobar tetap memiliki jatidiri asalnya.

“Kami akan daftarkan ke Kementan produk kapas kita,”kata Damayanti Widyaningrum, Kadistan Lobar, kemarin. Dikatakan pihaknya akan mendaftarakan kapas Lobar ke Kementerian Pertanian. Khususnya dua varietas kapas Lobar, salah satunya Barbados  yang menjadi icaran industri fashion.“Tahun depan kita coba daftarkan ke kementerian pertanian. Sehingga hasil produk kapas kita tetap namanya kapas Lobar,” jelasnya.

Sentral pengolahan kapas untuk menjadi benang sedang disiapkan rumah sandang di Giri Tembesi. Seluruh hasil panen kapas akan dibawa dan diolah di sentral tersebut. Sehingga tidak lagi di jual ke bali untuk diolah menjadi benang.“Kita maunya sekarang dari hulu sampai hilir. Disana (Rumah Sandang) sudah dapat mesin pengintal dari India,” pungkasnya.

Benang itu akan diproduksi menjadi kain tenun seperti Tenun Gumise. Terlebih kedepan terget pasar industri itu menyasar mancanegara.“Karena kita organik kita coba luar negeri seperti banyak permintaan,” pungkasnya. Pihaknya juga akan memberikan bantuan pompa dan sumur bor untuk mengairin sawah warga.

Selain itu, mesin ginning pemisah serat kapas dengan biji akan diusahakan Distan. Sehingga biji yang sudah terpisah dapat di manfaatkan lagi menjadi bibit tanaman kapas. Terlebih ia memastikan produk kapas Lobar organik tanpa campuran kimia. “Kita akan usahakan untuk pasca panen, nanti untuk mesin pemintalan urusan Disperindag,” jelasnya.

Potensi lahan kapas di Lobar sendiri mencapai 500 hektar. Tersebar Berada di kawasan Kebon Ayu, Giri Tembesi, Lembar dan Sekotong. Rencanaya akan ada pernambahan lahan pertanian untuk kapas dikawaaan yang terbilang kering. Mengingat tanaman kapas tidak terlalu membutuhkan banyak air.

“Untuk lahan-lahan marjinal yang lahan tadah hujan itu yang kita arahkan kesana (penanam),” terangnya.

Hampir rata-rata lahan pertanian untuk kapas itu bisa memproduksi kisaran 500-700 kilogram perhektare. Bahkan hingga mencapai satu ton. (her)

Mendagri Dorong Pemda Tingkatkan Produksi Beras, NTB Siap Cetak Sawah Baru

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Tito Karnavian (ekbisntb.com/Humas Kemendagri)

Mataram (ekbisntb.com)- Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan produksi beras untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Terlebih fokus perhatian dari Presiden Jokowi maupun presiden terpilih Prabowo Subianto adalah menggenjot produksi beras agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 15 juli kemarin. Rakor ini juga diikuti oleh Pemprov NTB yang diwakili oleh sejumlah pejabat dari OPD terkait.

 “Kita spesifik pada hari ini, kita atensi adalah masalah beras, beras yang beberapa waktu yang lalu tinggi tidak terkendali, relatif di awal tahun sudah mulai terkendali, seiring dengan produksi beras yang mulai membaik. Panen, puncak panen pada bulan Mei, dan kemudian Juni masih ada panen. Langkah yang utama adalah yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras” kata Tito.

Mendagri menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman. Kedua, Pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering. Keempat, mendorong kualitas tanaman, termasuk kualitas tanah dengan pupuk subsidi.

“Ini tolong nanti di-follow up dengan rapat internal terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing. Kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh para petani, dan lain-lain, ini menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang turut hadir dalam Rakor tersebut menjelaskan berbagai alasan produksi padi di Indonesia turun. Di antaranya kekeringan akibat El Nino, alat dan mesin pertanian (alsintan) sudah tua, hingga bibit unggul yang berkurang. Solusi jangka panjang yang ditawarkan di antaranya pompanisasi untuk sawah, Optimalisasi Lahan (OPLA) Rawa, dan mencetak sawah baru.

“Kami sangat butuh bantuan pompanisasi, ini napas kita, nyawa kita tiga bulan ke depan. Karena sekarang masuk bulan kering, pompanisasi ini ada 75 ribu, yang sudah tersalurkan 25 ribu. Masih ada 50 ribu yang harus disalurkan seluruh Indonesia,” ucapnya.

Amran menyebut, para kepala daerah seperti gubernur, bupati/wali kota, serta Kepala Dinas Pertanian menjadi ujung tombak dari pengadaan pompanisasi di lapangan. Jika program 75 ribu pompa ini terpasang, maka kekeringan bisa dimitigasi dengan baik.

“Fokus kami ada dua hal, solusi cepat untuk Indonesia adalah pompanisasi dan OPLA. Kita lihat OPLA, Optimalisasi Lahan Rawa, yang terbesar adalah Sumatera Selatan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Ia menekankan, dengan pompanisasi dan optimalisasi lahan, maka produksi padi bisa meningkat. Apalagi, Presiden Jokowi pun menekankan agar program pompanisasi segera dilakukan untuk menghadapi musim kemarau dan El Nino.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pekebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, pemerintah pusat memberikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk provinsi NTB yang akan digunakan untuk mencetak 17.000 hektare lahan sawah baru di provinsi ini.

“Ada slot dari pemerintah pusat sekitar 17 ribu hektare untuk cetak sawah baru, sekarang tinggal kemampuan kabupaten/kota, berapa bisa menangkap kuota lahan sebanyak 17 ribu itu, belum tentu bisa terserap semuanya,” ujar Taufieq Hidayat.

Ia menjelaskan bahwa anggaran tambahan untuk mencetak 17.000 hektar sawah baru ini merupakan salah satu upaya Kementan untuk meningkatkan produksi padi nasional. Karena itulah pemerintah kabupaten/kota sudah mulai melakukan pengajuan proposal secara online terkait berapa lahan NTB yang berpotensi menjadi lahan sawah baru.

Dalam proposal tersebut perlu dilampirkan data lahan kering yang ada di kawasan yang akan dijadikan sawah baru, serta berbagai informasi spasial lain yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan cetak sawah, di antaranya kesesuaian lahan untuk komoditas padi, data Lahan Baku Sawah (LBS), jarak ke lokasi bendungan, dan lain-lain.(ris)

Mutiara Lombok Berkilau di Jenewa

By
ekbisntb.com
-
0
Mutiara Lombok ditampilkan dalam pameran IG yang diselenggarakan pada Sidang Majelis Umum ke 65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss. (ekbisntb.com/ist)

INDIKASI geografis (IG) adalah sertifikasi yang menjamin keaslian dan keunikan suatu produk. Setiap IG terdaftar merupakan representasi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kombinasi keduanya. Sebagai negara maritim Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah.

Menilik dari sektor kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki enam IG yang telah teregistrasi. Sebanyak lima dari enam IG terdaftar tersebut, diterbangkan ke Jenewa untuk diperkenalkan kepada dunia melalui pameran Indikasi Geografis (IG) yang diselenggarakan pada Sidang Majelis Umum ke 65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss.

Pada kegiatan yang berlangsung 12 Juli 2024 di Kantor World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia menghadirkan Mutiara Lombok, Garam Amed Bali, Garam Kusamba Bali, Sidat Marmorata Poso, dan Ikan Uceng Temanggung yang merupakan produk IG terdaftar dari sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Merek dan IG Kurniaman Telaumbanua mengatakan bahwa partisipasi produk IG pada Sidang Majelis Umum ini merupakan langkah strategis dalam mempromosikan produk-produk unggulan IG ke pasar dunia.

“Di dalam negeri sendiri, berbagai eksibisi terkait IG sudah banyak kita lakukan. Momen ini adalah peluang emas bagi kita untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan IG kepada peserta kegiatan yang berasal dari seluruh negara anggota WIPO,” ucap Kurniaman.

Senada dengan Kurniaman, Bajoe sebagai salah satu pengunjung pameran produk IG pada kegiatan tersebut mengapresiasi keberadaan stan yang menampilkan produk-produk IG Indonesia yang berkualitas tinggi.

“Keberadaan stan ini membuka pengetahuan saya terhadap produk IG Indonesia. Selama ini yang saya ketahui hanya produk kopi dan tenun. Ternyata tidak hanya dua hal itu saja, saya jadi tahu bahwa ada produk unggulan seperti Mutiara Lombok yang cantik,” puji Bajoe antusias. Kehadiran Mutiara Lombok dalam pameran IG yang diselenggarakan pada Sidang Majelis Umum ke 65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss itu berkilau.

“Melalui pameran ini memudahkan kami yang berada di Jenewa untuk bisa mendapatkan produk-produk unggulan IG Indonesia,” lanjutnya.

Bajoe sangat yakin, dengan komitmen nyata DJKI dalam hal promosi seperti ini, seluruh produk IG akan dikenal dunia. Menurutnya, promosi yang gencar pasti sejalan dengan peningkatan kuantitas ekspor. Tentu saja ini semua berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan para anggota Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG). (r)

Keterisian Hotel di Lombok Menjelang MotoGP Mencapai 75 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua PHRI, Ni Ketut Wolini saat menjelaskan terkait jumlah okupansi hotel menjelang MotoGP, Selasa, 17 Juli 2024 di Mataram. (ekbisntb/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini menyampaikan, dua bulan menjelang MotoGP Mandalika 2024, okupansi (keterisian) hotel di NTB khusunya pulau Lombok sudah mencapai 75 persen.

Tertinggi hotel yang ada di kawasan Mandalika, Mataram, dan Senggigi.

“Okupansi dengan adanya kegiatan ini bisa 70 sampai 75,” ujarnya usai laporan BPPD kepada Pj Gubernur NTB, Selasa, 17 Juli 2024.

Dari tiga kawasan tersebut, hotel-hotel yang ada di Mandalika dikatakan sudah full booking karena pusat gelaran MotoGP ada di kawasaan tersebut. Ia mengatakan okupansi hotel ini mengalami peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Dari 75 persen okupansi hotel tersebut di dominasi oleh wisatawan asal negara Australia.

“Kalau trendnya si sekarang ini Australia yang paling banyak berkunjung,” ucapnya.

Namun, jika dibandingkan dengan perhelatan MotoGP tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan jumlah pengunjung untuk tahun ini, yang mana jumlah okupansi hotel di dua bulan menjelang MotoGP ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

“Sekarang ini sudah ada booking-booking hotel, namun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Tahun pertama, kedua, sudah full. Tapi sekarang belum, masih ada kamar yang kosong,” lanjutnya.

Ia mengatakan animo masyarakat untuk menyambut gelaran MotoGP Mandalika tahun ini tidak setinggi tahun sebelumnya. Yang mana di tahun sebelumnya, beberapa bulan menjelang perhelatan hotel-hotel yang ada di Lombok sudah mulai full terisi oleh wisatawan.

Okupansi ini terus bergerak, dan akan dilakukan evaluasi setiap akhir bulan.

“Ndak bisa kita jumlahkan per hari, karena bergerak terus, nanti biasanya akhir bulan kita evaluasi,” tambahnya.

Memasuki bulan High Session atau tingginya kunjungan wisatawan ke NTB, Wolini mengatakan biasanya akan terjadi peningkatan harga kamar hotel karena permintaan yang cukup tinggi.

Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur, saat MotoGP hotel bisa menambah harga sampai dengan tiga kali lipat.

“Hotel menjual sesuai dengan Pergub No. 9 tahun 2022, sesuai dengan itu. Kita berusaha menekan peningkatan harga seminimal mungkin sesuai dengan Pergub. Di SK Gubernur boleh dua kali lipat, tiga kali lipat,” jelasnya.

Untuk hotel yang bisa menaikkan harga kamar hotel sampai dengan tiga kali lipat diperuntukkan untuk hotel yang berada di zona terdekat dengan perhelatan MotoGP, yang mana ialah kawasan Mandalika, zona kedua ada diluar kawasan Mandalika, namun masih berada di kawasan Lombok Tengah, selanjutnya ada zona ketiga, yaitu hotel yang ada di kawasan Mataram, Senggigi, KLU, dan sekitarnya. (era)

Belanja Penanganan Kekeringan Menunggu SK Gubernur

By
ekbisntb.com
-
0
Kalak BPBD NTB, Ahmadi (ekbisntb/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Empat daerah di Provinsi NTB telah membuat tanggap darurat kekeringan. Empat daerah tersebut di antaranya Lombok Barat, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan kota Bima.

Diluar empat daerah tersebut, daerah lainnya sedang dalam proses membuat SK tanggap darurat kekeringan. Adapula yang daerahnya belum terlalu terdampak kekeringan karena masih ada hujan di beberapa kawasan, seperti di Kota Mataram.

Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengatakan bahwa memasuki dua bulan musim kemarau ini, dampak yang diberikan belum begitu terasa. Diperkirakan eskalasi kekeringan akan terjadi pada bulan Agustus mendatang.

Untuk empat daerah yang telah membuat SK tanggap darurat kekeringan, BPBD NTB harus segera mendistribusikan air bersih untuk ke empat kawasan tersebut.
“Empat daerah tersebut memang ada kawasan-kawasan yang harus segera didistribusikan air bersihnya, terutama air bersih, itu harus segala diberikan,” ujarnya, Jum’at, 15 Juli 2024.

Ia mengatakan, untuk saat ini hanya akan didistribusikan air bersih terlebih dahulu. Nanti, setelah eskalasi kekeringan memuncak yang diperkirakan bulan Agustus mendatang, maka pemerintah provinsi bersama dengan kementrian langsung turun tangan.

“Nanti mungkin eskalasi sekitar Agustus, baru puncak, baru kita semua bergerak, Provinsi, Kementerian, termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, itu puncaknya,” lanjutnya.

Dana yang dianggarkan untuk dua bulan musim kering ini baru sekitar Rp35 juta atau setara dengan 100 tengki air bersih. Anggaran ini belum termasuk anggaran definitive atau anggaran tetap karena baru memasuki musim kemarau sehingga dampak kekeringan belum begitu terasa.

“Paling awal-awal aja untuk emergency, back up aja, tapi ndak cukup dengan itu. Kalau keluar SK pak Gubernur ini baru bisa kita ajukan (Belanja Tidak Terduga, red),” tambahnya.

Pun saat ini, BPBD provinsi telah membuat SK tanggap darurat kekeringan, tinggal menunggu Pj Gubernur NTB menandatangani SK tersebut.

Adapun untuk kebutuhan BTT kekeringan ini menurut Ahmadi cukup besar, namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

“Kebutuhan besar tentunya, mungkin dulu saya bilang Rp100 miliar, sekarang kurang sih,” tutupnya. (era)

224.760 Penduduk NTB Mengalami Kebutaan, Operasi Mata Gratis Digencarkan

By
ekbisntb.com
-
0
Dokter spesialis mata, Dessy Rahmawati saat menjelaskan jumlah pasien katarak atau kebutaan yang ada di NTB, Senin, 15 Juli 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Sebanyak empat persen atau 224.760 orang dari jumlah penduduk NTB mengalami kebutaan, terbanyak pengidap penyakit mata katarak. Jumlah ini menjadikan NTB menjadi daerah nomor dua dengan jumlah angka kebutaan tertinggi secara nasional setelah Jawa Timur.

Menurut Dokter Spesialis Mata Rumah Sakit Mata NTB, Dessy Rahmawati, NTB menjadi urutan kedua disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ada faktor usia serta kondisi bawaan dari lahir.

“Kalau untuk NTB angka kebutaan kita di Indonesia, kita nomor dua, di bawah Jawa Timur, yang terbanyak memang buta karena Katarak” katanya setelah acara pembukaan TTG di Islamic Center, Senin, 15 Juni 2024.

Jumlah 4 persen penduduk NTB yang mengalami kebutaan setara dengan 224.760 penduduk. Banyaknya angka kebutaan ini didominasi oleh penduduk usia 50 keatas, yang mana kebutaan ini disebabkan oleh faktor usia.

“Rata-rata usia 50 tahun ke atas, jadi, katarak itu kekurangan pada lensa yang terjadi pada usia-usia tua memang,” lanjutnya.

Selain faktor usia, ada juga yang mengalami kebutaan dari lahir, disebabkan oleh trauma, disposisi dari penyakit diabetes militus, bahkan disebabkan pula oleh kondisi cuaca yang mana NTB menjadi salah satu daerah panas di Indonesia.

Meski jumlah penduduk NTB tidak sebanyak provinsi lainnya, khususnya di NTB, menurut Dessy ini dikarenakan oleh dokter spesialis mata di NTB belum tersebar secara merata. Pun secara geografis, banyak masyarakat yang belum mampu mendatangi faskes untuk sekedar konsultasi kondisi mata.

Operasi katarak atau kebutaan menjadi salah satu penyakit yang ditanggung oleh BPJS, meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati manfaat layanan operasi mata melalui program kesehatan BPJS ini.
Menurut Dessy, hal ini dikarenakan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk membayar BPJS mandiri karena tidak semua BPJS ditanggung pemerintah.

“Banyak masyarakat yang belum punya BPJS, karena ketidakmampuannya, ada juga kan BPJS mandiri yang harus bayar setiap bulan. Jadi masyarakat tidak tersampaikan pesan-pesan seperti itu,” tambahnya.

Adapun untuk membantu masyarakat terbebas dari kebutaan atau katarak, Dessy mengaku pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan operasi mata secara gratis, yang mana masyarakat hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga saja.

“Kami rutin melakukan bakti sosial untuk masyarakat yang tidak punya BPJS dan untuk masyarakat kurang mampu, jadi pasien datang hanya menunjukkan KTP dan KK saja,” ujarnya.

Selain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Mata NTB juga bekerjasama dengan mitra untuk mendukung 1.600 mata se NTB. Bakti sosial 1.600 mata ini di peruntukkan untuk pasien katarak saja, yang mana RS Mata NTB telah melaksanakan kegiatan ini di beberapa daerah di pulau Sumbawa seperti Bima, Dompu, dan Sumbawa.(era)

Semester Pertama, Capaian PAD dari Pajak Mencapai Rp90,1 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Kawasan Cakranegara menjadi lokasi strategis bagi pengusaha reklame di Kota Mataram. Cakranegara menjadi pusat ekonomi, sehingga memudahkan orang mengetahui informasi melalui pemasangan iklan dan sponsor. Reklame menjadi salah satu sumber pendapatan asli Kota Mataram dari pajak reklame. (ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Progres pendapatan asli daerah dari sektor pajak di Kota Mataram, sangat progresif. Pada semester pertama capaian 48,69 persen atau Rp90,1 miliar lebih. Pengawasan terhadap objek pajak akan dimasifkan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Data dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram bahwa target PAD dari pajak di tahun 2024 mencapai Rp185,1 miliar lebih. Realisasi pada semester pertama mencapai Rp90,1 miliar. Pendapatan ini bersumber dari pajak hotel dari target Rp29 miliar, terealisasi 50,06 persen atau Rp14,5 miliar. Pajak restaurant dari target 40 miliar terealisasi 54,17 persen atau Rp21,6 miliar lebih. Pajak hiburan dari target Rp6 miliar terealisasi 58,02 persen atau Rp3,48 miliar lebih. Pajak parkir dari target Rp2 miliar terealisasi 58,37 persen atau Rp1,16 miliar lebih. Pajak air bawah tanah dari target Rp2 miliar terealisasi 61,21 persen atau Rp1,22 miliar lebih.

Capaian pajak bumi dan bangunan justru sangat rendah. Dari target Rp30 miliar baru terealisasi 17,79 persen atau Rp5,3 miliar. Pajak bea perolehan ha katas tanah dari target Rp27 miliar terealisasi 56,11 persen atau Rp15,1 miliar lebih. Selanjutnya, pajak reklame dari target Rp5 miliar terealisasi 33,8 persen atau Rp1,69 miliar. Pajak penerangan jalan dari target Rp44 miliar terealisasi 57,37 persen atau Rp25,4 miliar lebih.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin mengakui, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak pada semester pertama baru mencapai 48,69 persen atau Rp90,1 miliar dari target Rp185,1 miliar lebih.

Progres pendapatan daerah ini dinilai relatif bagus,meskipun sektor pajak bumi dan bangunan masih rendah tetapi fenomena peningkatan akan terjadi pada saat mendekati jatuh tempo pada 30 September. “Kalau PBB memang realisasinya langsung meningkat sampai 80 persen saat jatuh tempo pembayaran,” terangnya.

Pihaknya menggencarkan pelayanan keliling ke lingkungan-lingkungan untuk mendekatkan pelayanan bagi wajib pajak. Di satu sisi, pajak restaurant, pajak hotel, dan hiburan justru progresnya sangat signifikan. Tren peningkatan ini menurut Amrin, tidak terlepas dari pengawasan terhadap objek pajak potensial. Pihaknya memiliki database objek pajak yang memiliki progres untuk pembayaran.

Adapun pajak reklame sambungnya, tidak terlalu dikhawatirkan karena telah menggunakan ketetapan satu tahun. Artinya, wajib pajak akan membayar pajak reklame menjelang akhir tahun dan otomatis realisasi akan meningkat drastis. “Tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan pola penetapan dan pola bayarnya. Kita yakini bisa meningkat drastis di akhir tahun,” demikian kata Amrin. (cem)

Dijadwalkan Dilantik Senin Depan, Pj Gubernur Ingatkan BPPD Hadir sebagai Solusi Pengembangan Pariwisata

By
ekbisntb.com
-
0
PJ Gubernur NTB Hassanudin saat menerima pengurus BPPD NTB periode 2024-2027 di Ruang Tamu Utama, Selasa, 16 Juli 2024. (ekbisntb.com)

Mataram (ekbisntb.com) – Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB periode 2024-2027 sudah ditetapkan pada periode kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Namun, pengurus baru ini belum sempat dikukuhkan, karena terjadi pergantian Pj Gubernur dari H. Lalu Gita Ariadi kepada Mayjen TNI (Purn) Hassanudin.

Sebelum dilakukan pengukuhan, seluruh pengurus BPPD NTB di bawah komando Sahlan M. Saleh didampingi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Dr. Najamuddin, S.Sos., M.M., Kepala Biro Perekonomian Wirajaya Kusuma dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB H. Khaerul Akbar bersilaturahmi dengan Pj Gubernur Hassanudin di Ruang Tamu Utama Gubernur, Selasa, 16 Juli 2024.

Kepala Dispar Provinsi NTB Jamaluddin menyampaikan jika pengurus BPPD sudah dibentuk dan belum dilakukan pengukuhan. Pihaknya menjadwalkan pengukuhan terhadap pengurus yang baru dibentuk ini pada hari Senin, 22 Juli 2024.

Menurutnya, pengurus BPPD yang ada sekarang ini berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. Jika sebelumnya, kepengurusan BPPD kebanyakan diwakili dari asosiasi, pelaku pariwisata, akademisi, maka sekarang ini pengurus BPPD merupakan ketua dari asosiasi atau perhimpunan pelaku usaha pariwisata. Pengukuhan kepengurusan BPPD ini, ujarnya, mendesak dilakukan, karena banyak agenda internasional yang digelar di NTB, sehingga promosi event yang ada bisa lebih maksimal.

Pj Gubernur NTB Hassanudin, memberikan apresiasi dengan keberadaan pengurus BPPD NTB yang baru ini. Pj Gubernur mengharapkan, hadirnya BPPD bukan sebagai penghambat dalam pengembangan pariwisata di daerah ini, namun menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

Diakuinya, BPPD memiliki peranan penting dalam mempromosikan potensi wisata dan menjaga pariwisata NTB dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan, hal yang sepele yang terjadi di dunia pariwisata bisa berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan atau objek wisata yang ada di daerah. Apalagi NTB memiliki banyak objek wisata yang menarik dan menjadi tujuan kunjungan pesohor dunia.

Pj Gubernur menyebut Pulau Moyo di Pulau Sumbawa merupakan objek wisata yang pernah dikunjungi Lady Diana, David Beckham dan beberapa pesohor lainnya. Untuk itu, dengan melakukan promosi yang tepat dan menarik akan menjadikan banyak wisatawan yang tertarik berkunjung ke daerah ini.

Pengurus BPPD diharapkan selalu berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sehingga promosi pariwisata NTB dapat berjalan lebih optimal. ‘’Sinergi antara semua stakeholder dinilai sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan,’’ ujarnya.

Selain itu, pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB. Untuk itu, terhadap berbagai macam persoalan dan tantangan yang ada, keberadaan BPPD NTB diharapkan mampu menjadi solusi. ‘’Tidak hanya itu, mampu mempromosikan keindahan dan potensi wisata NTB secara lebih efektif,” harapnya.

Begitu juga saat MotoGP nanti, sejumlah persoalan yang menjadi penghambat, seperti masalah tarif kamar hotel, tiket pesawat dan masalah lainnya bisa diatasi. Mantan Pj Gubernur Sumatera Utara ini mengharapkan agar pada MotoGP bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, khususnya dari sisi pelayanan dan promosi. (ham)

Bendungan Meninting Didesain Sangat Kokoh, Jangan Khawatir Jebol

By
ekbisntb.com
-
0
Bendungan Meninting dalam tahap penyelesaian pembangunan(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Bendungan Meninting di Wilayah Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang tengah proses penyelesaian pembangunan dipastikan desainnya sangat kokoh menampung volume air. Sehingga, masyarakat diminta tak khawatir jebol.

PPK Bendungan Meninting, Lalu Asgar mengemukakan, pembangunan bendungan tidak dilakukan sembarangan. Desain dilakukan oleh tim ahli. Dengan mempertimbangkan kajian sejumlah potensi-potensi gangguan yang bisa mengakibatkan kerusakan.

Desain Bendungan Meninting menurut Lalu Asgar, sudah mempertimbangkan sejarah debit banjir dari seribu tahun sebelumnya sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan bendungan.

“Baik dari ketinggian, luas hingga daya tampung bendungan. Dari keamanan struktur Bendungan Meninting ini sudah didesain secara stabilitas sangat aman,” ujarnya.

Pembangunan Bendungan Meninting dibuat dengan perencanaan yang matang, agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Namun masih ada kekhawatiran dari masyarakat, bendungan akan jebol. Apalagi ketika kondisi gempa besar.

“Perhitungan kita terkait dengan kejadian gempa 7,2 Skala Richter di Lombok, kami juga sudah mengadopsi perencanaan diatas itu. Ada dipasang early warning sistem di Bendungan Meninting,” terangnya.

Early warning sistem ini juga berfungsi sebagai alat pendeteksi potensi banjir, sehingga bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin saja bisa terjadi. Bendungan Meninting dapat menampung 12 juta meter kubik air. Juga berfungsi untuk mendeteksi banjir sebesar 28 persen atau 80 meter kubik per detik.

“Itu sudah cukup tinggi untuk mengendalikan banjir yang ada di Sungai Meninting. Kalau tidak ada bendungan, air akan mengalir deras dari utara. Dengan adanya Bendungan Meninting, arus air bisa tertahan dan bisa memproteksi banjir,” katanya.

Artinya, tambah Lalu Asgar, ketika banjir datang akan langsung diproteksi oleh bendungan, kemudian ditampung ke hilir sehingga tidak berdampak ke masyarakat yang ada disekitarnya. Ketika bendungan nanti sudah beroperasi, menurutnya akan ada pola operasi dalam rangka pengendalian banjir. Bendungan Meninting juga dilengkapi pintu early rilis (pengendali banjir).

“Sebelum banjir itu datang, Bendungan Meninting ini akan diturunkan airnya dari elevasi normal, kurang lebih perhitungan diturunkan satu juta meter kubik,” rincinya.

Sehingga banjir yang datang akan ditampung di bendungan dan tidak menggenangi sungai secara langsung. Dan dipastikan air yang tertampung di bendungan tidak akan meluap karena tetap terkontrol.

“Kami ada memasang alat automatic Water Level Recorder (AWLR) atau alat pengukur muka sungai, ada dua unit yang ada di sumber air meninting. Yakni Sungai Petete dan Sungai induk Meninting,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat diminta tak khawatir bendungan jebol. Bahkan masyarakat sekitar akan jauh lebih aman dari potensi banjir saat terjadi hujat lebat dan intensitas tinggi di wilayah utara. Justru, masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. tersedianya sumber air, Bendungan Meninting akan jadi destinasi wisata baru. Sehingga dampak ekonominya akan sangat besar.(bul)

Chef Lokal Siap Menyambut MotoGP Mandalika 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua Indonesian Chef Association (ICA) Badan Pengurus Daerah NTB, Anton Sugiono. (ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com)-Ketua Badan Pengurus Daerah Indonesian Chef Association (ICA) NTB, Anton Sugiono menyampaikan kesiapan chef lokal menyambut event MotoGP pada September 2024.

“Jadi kita diminta oleh beberapa vendor untuk membantu menghandle event-event besar. Mereka minta support atau bantuan dari kita tentunya yang sudah profesional dalam penanganan event event tersebut. Sehingga untuk tingkat kesiapan kami sudah matang ,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak tantangan yang dihadapi pada perhelatan MotoGP dalam penyajian makanan khususnya bagi para pembalap. Mengingat dari segi pengalaman dan jam terbang para chef yang sudah cukup, didukung bahan dan peralatan yang cukup memadai.

“Insha Allah kita tidak ada halangan atau tantangan. Jadi kayak bahan di Lombok Alhamdulillah sudah cukup tersedia, pendistribusian untuk bahan-bahan yang akan diolah juga tidak ada kendala,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam penyajian makanan dan olahan-olahan di Lombok harus lebih memperhatikan standar sanitasi hygine. Mengingat Provinsi NTB khususnya Pulau Lombok sudah menjadi destinasi pariwisata yang menjadi tujuan turis mancanegara dan gelaran event internasional.

Ia mengharapkan, dengan adanya kegiatan-kegiatan internasional akan adanya pengawasan dari dinas terkait untuk penataan atau standarisasi dari penyajian atau pengolahan makanan, karena hal itu dirasa sangat penting.

“Karena banyak sekali juga yang notabenenya orang itu otididak dalam hal memasak, yang mana mereka boleh dikatakan masakannya enak, bisa dirasa, orang senang, tapi belum tentu benar dalam proses penyajian ataupun pengolahan makanan,” jelasnya. (ulf)

1...671672673...803Page 672 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami