Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 664

Diatensi BPK, PAD Hiburan dan Parkir di Lobar Merosot

By
ekbisntb.com
-
0
Pendapatan dari hiburan malam di Lobar merosot dan disorot oleh BPK. (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) dari sejumlah sumber seperti hiburan, parkir dan hiburan malam merosot. Rendahnya realiasi sejumlah sumber ini berpengaruh terhadap capaian PAD Pemkab Lobar secara umum. Diduga, rendahnya realiasi PAD ini diakibatkan kebocoran. Hal ini menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sektor pajak dan retribusi parkir di Lobar menjadi atensi BPK, lantaran diduga banyak potensi parkir ini yang hilang akibat belum dipungut Pemkab Lobar. Hingga saat ini, capaian PAD dari dua sumber tersebut masih rendah, berkisar antara 11 – 22 persen hingga pertengahan tahun ini, sehingga pihak Pemkab pun disarankan oleh BPK untuk memaksimalkan PAD tersebut dengan menarik dan menggarap semua potensi tersebut.

Menjawab itu, Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham tak menampik beberapa sektor yang menjadi sumber PAD tersebut memang harus terus digenjot. “PAD dari parkir Dishub, sewa alat berat di PU dan hiburan di Bapenda harus terus digenjot dan dimaksimalkan,” katanya kemarin.

Menurut Ilham, pajak dan retribusi parkir ini bukannya bocor. Akan tetapi perlu dimaksimalkan penarikan oleh OPD, karena itu perlu langkah-langkah cepat dan terukur dari Dishub untuk menggarap potensi ini. Begitu pula pada sewa alat berat dan hiburan malam.

Ia mempertanyakan realisasi hiburan ini cukup rendah, bahkan cenderung turun. Apakah disebabkan oleh Penerapan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif minimum 40 persen dan maksimal 75 persen bagi industri hiburan? Menurut Ilham, bisa jadi itu berpengaruh. Namun demikian, kalaupun ada kenaikan itu, tentu harus ada progres setoran dari hiburan tersebut. “Harus ada dong progresnya, dari waktu ke waktu,” katanya.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar Fathurrahman mengatakan,capaian PAD sampai akhir Juni khusus Parkir Tepi Jalan mencapai Rp427.893.000 atau 11 persen dari target Rp3,2 miliar lebih. “Capaiannya 11 persen dari target, tapi ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama,” klaim Fathurrahman.

Diakuinya, permasalahannya tahun ini target retribusi ini terlalu tinggi. Sementara titik potensi parkir yang ada tidak sesuai. Sejauh ini, pihaknya telah mengelola potensi retribusi parkir mencapai 320 titik, 17 titik di antaranya potensi ritel modern dari 150 titik ritel modern lainnya. Sisanya belum digarap. “Total ada sekitar 150-an ritel modern keseluruhan, itu yang sudah ditarik 17 titik, sedangkan sisanya belum, masih berproses,” kata Fathurrahman.

Ia tak menampik jika masih banyak potensi parkir yang harus dimaksimalkan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya menarik dengan membuat semacam perjanjian kerja sama (PKS). Pihaknya akan menarik retribusi parkir per bulan kepada pengelola ritel modern.  Kendati nanti pemasukan per bulan Rp150 ribu, namun nanti akan diupayakan menyeluruh di seluruh ritel yang ada.

Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar H Muhammad Adnan mengatakan capaian pajak parkir yang dipungut Bapenda mencapai Rp63 juta atau 22 persen dari target Rp283 juta. “Capaiannya sudah 22 persen sekitar 63 juta,”jelasnya.

Untuk pajak parkir yang dikelola pihaknya yakni rumah sakit Tripat, Rumah Sakit Narmada dan semua puskesmas yang ada di Lobar. Pihak ketiga yang mengelola masing-masing parkir menyetor ke Bapenda. Yang disetorkan 10 persen dari hasilnya per bulan. Sedangkan untuk retribusi pajak, dikelola oleh pihak Dishub. Selain itu, pengelola kawasan wisata Seperti di Senggigi yang dikelola pribadi juga ditarik pajak parkir. (her)

Vaksinasi Polio 2024, Sasar 151 Ribu Anak di Loteng

By
ekbisntb.com
-
0
H.L. Firman Wijaya (ekbisntb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan kesiapannya melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tahap kedua tahun 2024 ini. Di mulai dari tanggal 23 Juli 2024 mendatang, dengan sasaran sebanyak 151.608 anak usia 0 sampai 7 tahun.

Untuk mensukseskan program pemerintah pusat tersebut, Pemkab Loteng bakal melibatkan enam rumah sakit serta 3.333 orang kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Loteng.

“Vaksinasi polio ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memberikan imunisasi tambahan kepada anak-anak. Guna mencegah penyebaran virus polio. Sekaligus menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Indonesia,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H.L. Firman Wijaya, S.T.M.T., dalam keterangannya, Jumat 19 Juli 2024.

Pada pelaksanaan PIN Polio kali ini, Pemkab Loteng menargetkan cakupan imunisasi minimal 95 persen dari total sasaran. Dengan vaksin yang digunakan nOPV2 dan juga akan akan melibatkan berbagai pos imunisasi yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari TK, Posyandu, PAUD, SD/MI hingga pondok pesantren.

“Kita juga sudah menyiapkan berbagai sumber daya kesehatan yang ada. Selain 6 rumah sakit ada 29 puskesmas, 98 Pustu, dan 1.745 Posyandu yang akan terlibat. Dengan total petugas vaksinator sebanyak 1.457 orang. Ditambah 30 orang supervisor kabupaten dan 178 orang supervisor puskesmas,” jelasnya.

Sejak awal Juli, Pemkab Loteng sudah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan PIN Polio tahun ini. Mulai dari penyusunan mikroplaning, persiapan media KIE, pembuatan SE dan instruksi Bupati serta penyusunan anggaran. Kemudian press briefing dan advokasi serta orientasi pelaksanaan PIN Polio yang dilakukan secara virtual.

“Adapun unuk distribusi vaksin dan logistik serta penyebarluasan media KIE, dilaksanakan hingga minggu ketiga bulan Juli ini,” tandas Firman.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini menjelaskan, pelaksanaan PIN Polio dalam dua putaran. Putaran pertama pada 23 sampai 29 Juli 2024. Sedangkan putaran kedua dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai 12 Agustus 2024 mendatang.

Setelah itu juga akan tahapan sweeping untuk memastikan semua sasaran vaksinasi sudah mendapat layanan vaksin polio. Dan, itu juga dilaksanakan dalam dua putaran, yakni 30 Juli hingga 3 Agustus 2024. Sweeping putaran pertama serta 13 sampai 17 Agustus 2024 untuk sweeping putaran kedua. Baru kemudian finalisasi catatan dan pelaporan dijadwalkan mulai 19 hingga 24 Agustus 2024 mendatang.

“Demi suksesnya program nasional kami mengajak seluruh elemen masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif, mendukung kesuksesan kegiatan ini. Demi kesehatan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus,” pungkas Firman. (kir)

Urus SIM dan SKCK Gunakan BPJS Kesehatan, Sementara, Uji Coba di Bali dan NTT

By
ekbisntb.com
-
0
Elfanetti (ekbisntb.com/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Penggunaan BPJS Kesehatan dalam mengurus pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat izin Mengemudi (SIM) di Indonesia, khususnya di NTB masih belum dimulai. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih melakukan uji coba di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan Bali – Nusa Tenggara (Nusra) Elfanetti, penerapan penggunaan keanggotaan BPJS Kesehatan dalam mengurus SKCK dan SIM di kepolisian belum diterapkan seluruhnya di wilayah Bali Nusra.

“Ini kan sudah diujicobakan untuk SKCK dari tahun lalu di beberapa daerah. Kalau di wilayah Bali – Nusra diujicobakan di Denpasar. Kalau SIM baru Juli ini diujicobakan di beberapa provinsi, kebetulan provinsi yang ditunjuk Bali dan NTT,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 19 Juli 2024.

Dalam penerapannya, terangnya, pada saat masyarakat mengurus SIM atau SKCK akan ditanyakan apakah sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nantinya pihak BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem di polres, sehingga ketika saat masyarakat mengurus SKCK dan SIM bisa langsung diakses datanya.

“Sistemnya akan disiapkan di Polres. Nanti di komputernya bisa dilihat dari KTP apakah sudah menjadi anggota BPJS atau belum. Yang belum nanti diminta akan mengurus BPJS. Sementara jika sudah punya BPJS dan belum menunggak nanti kita tawarkan bisa melunasi iuran,” terangnya.

Menurutnya, jika anggota mampu melunasi sekaligus tidak masalah. Tapi jika tidak mampu melunasi sekaligus, pembayaran iuran bisa dicicil. “Jadi sekarang ini ada program cicil bagi yang menunggak iuran BPJS. Jika punya tunggakan Rp 5 juta, bisa dicicil 6 bulan hingga aktif keanggotaannya,” tambahnya.

Tidak hanya itu, saat warga mengurus SKCK dan SIM, pihak kepolisian akan menginformasikan ada yang belum jadi peserta dan masih ada tunggakan untuk segera mengurus BPJS. Namun, terangnya, bukan berarti saat menjadi anggota BPJS Kesehatan saja SKCK dan SIM bisa dikeluarkan oleh pihak kepolisian.
“Kalau misalnya belum jadi peserta, jika sudah ada bukti daftar, nanti SIM dan SKCK dikeluarkan. Begitu juga ketika mendaftar untuk mencicil, SIM dan SKCK dikeluarkan,” tegasnya.

Dijelaskannya, penerapan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pembuatan SIM atau SKCK sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Menurutnya, ada 30 kementerian/lembaga ikut berperan dalam mengoptimalkan program JKN dengan berupaya agar pelayanan publik di kementerian/lembaga tersebut dikaitkan dengan kepesertaan JKN aktif

“Ini salah satunya adalah kepolisian. Di mana dalam kepengurusan SKCK dan SIM kepolisian ikut mendukung JKN ini dengan memastikan layanan kepengurusan SKCK dan SIM masyarakat yang mengurus sudah menjadi peserta JKN aktif. Kalau aktif ini, iurannya dibayar rutin,” terangnya.

Sementara mengenai kelas standar bagi anggota BPJS Kesehatan yang sedang mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Di dalam Perpres tersebut ada 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan dalam menyiapkan kelas rawat inap, di antaranya ruang rawat punya AC, kamar mandi di dalam, ada ventilasi, ada jarak antar tempat tidur, maksimal 4 tempat tidur dalam satu kamar. (ham)

Bukukan Realisasi Investasi Rp722 Miliar, KEK Mandalika Sabet Prediket KEK Jasa Terbaik Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyerahkan penghargaan The Mandalika sebagai KEK Jasa Terbaik Nasional yang diterima Dirut ITDC Ari Respati, di Jakarta, Kamis kemarin.(ekbisntb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com)-Kawasan The Mandalika berhasil menyabet prediket sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jasa Terbaik Nasional dari pemerintah pusat tahun 2024. Atas kontribusinya dalam menciptakan iklim usaha yang efisien dan menarik bagi para investor. Baik itu skala local maupun nasional.

Penghargaan diserahkan Menteri Koordintor bidang Perekonomian Airlangga Hartanto kepapad Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ari Respati, selaku pengelolaa kawasan The Mandalika pada peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OPM Beyond 2024, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.

Pada acara yang dirangkaikan dengan penyampaian hasil capaian Proyek Strategi Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hingga semester pertama tahun 2024 ini seluruh KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi kumulatif senilai Rp205,2 triliun. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 132.227 orang.

KEK Mandalika sendiri, terang Airlangga dalam keteranganya Jumat 19 Juli 2024, menunjukkan kontribusi signifikan dalam peningkatan ekonomi wilayah melalui dukungan terhadap UMKM, pertumbuhan infrastruktur dan serapan tenaga kerja. Sehingga patuh mendapat prediket sebagai KEK Jasa Terbaik nasional.

Ditempat yang sama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan mengenai pentingnya kebijakan satu peta dan peran vital KEK dalam percepatan pembangunan dan peningkatan investasi. bahwa kebijakan seperti KEK dapat mempercepat pembangunan dan sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.

“KEK telah berkontribusi signifikan dalam menciptakan iklim usaha yang efisien dan menarik bagi para investor,” tambah Prabowo.

Atas pencapaian tersebut Dirut ITDC Arie Respati menegaskan kalau penghargaan itu mencerminkan kerja keras dan dedikasi tim ITDC. Didukung seluruh stakeholder yang telah turut membantu mengembangkan KEK Mandalika.

Sehingga bisa menjadi destinasi pariwisata kelas dunia yang berkontribusi positif bagi perekonomian lokal dan nasional.

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan layanan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat local. Guna mencapai tujuan menjadikan KEK Mandalika sebagai ikon pariwisata Indonesia unggulan yang dikenal di kancah internasional.

Secara umum, Ari mengungkapkan pada semester pertama tahun 2024 ini, realisasi investasi di KEK Mandalika telah mencapai Rp722,97 milliar. Setara 76,41 persen dari target realisasi investasi pada tahun ini sebesar Rp946,16 miliar. Dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 512 orang.

Tidak hanya itu, KEK Mandalika juga mencatatkan penambahan pelaku usaha baru yang terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“ITDC senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan aktivasi kawasan dengan tujuan agar keberadaan KEK Mandalika memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya berkelanjutan,” tandasnya. (kir)

PPSLU Mandalika Intens Menggelar Bimbingan Sosial Bagi Para Lansia

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan bimbingan sosial bagi para lansia di PPSLU Mandalika. Pada Jum'at, 19 Juli 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/ulf).

Mataram (ekbisntb.com) – Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mandalika di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi NTB rutin melaksanakan program bimbingan sosial kepada para lansia setiap satu kali dalam sepekan.

Saat ini, jumlah lansia yang ada di PPSLU Mandalika sebanyak 80 orang, dengan jumlah 17 orang lansia tidak mandiri, sekitar 20 orang yang setengah mandiri, dan sisanya adalah mereka yang masih mandiri, dalam arti masih mampu melaksanakan aktivitas secara mandiri.

Salah satu Pekerja Sosial PPSLU, Zaenal Arifin mengungkapkan bahwa program bimbingan sosial tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hubungan sosial sesama lansia, meningkatkan interaksi mereka dalam bergaul, berteman secara layak dan baik, menghindari konflik, dan meningkatkan kebersamaan sesama lansia.

“Kita juga ada pembagian nutrisi berupa susu dan snack setelah kegiatan senam, baru melakukan kegiatan bimbingan sosial,” ujarnya.

Kepala PPSLU Mandalika, Dina Nurlaily Aprinaida, menyebutkan bahwa kegiatan bimbingan sosial PPSLU dilakukan dengan dua cara, yaitu bimbingan sosial secara berkelompok dan secara individu. Secara berkelompok bentuknya seperti menonton film, yang bertujuan untuk lebih banyak mengingat masa lalu. Yang mana para lansia diupayakan untuk membangkitkan hal-hal bahagia mengingat usia mereka yang sudah renta.

Bentuk bimbingan sosial lainnya adalah story telling atau bercerita untuk melatih memori, dikarenakan para lansia yang ada di PPSLU rentang usianya sudah di atas 60 tahun.

Sedangkan bimbingan sosial secara individu dilakukan secara personal, yang mana pekerja sosial yang ada mendatangi para lansia untuk kembali mengiungatkan mereka tentang bacaan-bacaan kalimat syahadat, dan bacaan solat bagi lansia yang muslim, serta bagaimana mereka saling berinteraksi dengan sesama lansianya. Sedangkan bagi mereka yang non-muslim dibimbing menuju tempat-tempat ibadah yang dapat dikunjungi oleh umum.

Dari segi kesehatan, para lansia diberikan perawatan semaksimal mungkin, yang saat ini sudah memiliki 6 orang perawat tetap di PPSLU Mandalika. Pembagian tugasnya mulai dari memberikan obat, memandikan, dan mengontrol para lansia ke rumah sakit.

“Jadi kalau jenis penyakit namanya usia kan banyak penurunan. Untuk mereka yang memiliki masalah katarak, biasanya kalau awal awal kita bawa ke rumah sakit mata, diperiksa apakah kataraknya bisa diambil atau enggak,” jelasnya.

Dalam beberapa kali operasi mata, beberapa berhasil disembuhkan dan tidak. Lansia yang tidak dapat dioperasi karena memiliki permasalahan pada mata yang mengalami kerusakan kornea mata.

“Tapi kami berusaha walaupun mereka mungkin punya banyak keterbatasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kegiatan lain yang diupayakan untuk para lansia yaitu memberikan kegiatan spiritual setiap hari, gotong-royong ringan agar pergerakan otot para lansia tidak semakin menurun.

Ia berharap dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan para pekerja sosial PPSLU Mandalika, mampu memberikan para lansia semangat dan mereka merasa memiliki keluarga.

“Jadi harapan kami mereka semua merasa punya keluarga, walaupun mungkin rata-rata tidak punya keluarga,” pungkasnya. (ulf)

Penerimaan Pajak di NTB Sudah Rp 2,013 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Samingun(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Pada periode Januari sampai dengan Juni 2024, penerimaan pajak pada Provinsi NTB sebesar Rp 2,013 triliun atau 46,32% dari target sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu Rp 4,35 triliun.

Penerimaan pajak per jenis pajak untuk periode Januari sampai Juni 2024 didominasi dari penerimaan Pajak Penghasilan dengan capaian sebesar Rp 1,326 triliun dengan peranan 55,46% dari target Rp 2,3 triliun.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samingun menyampaikan, untuk penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha, mayoritas sektor utama di Provinsi NTB mengalami pertumbuhan positif.
Sektor usaha yang penerimaannya paling tinggi yaitu berada pada sektor administrasi pemerintahan dengan penerimaan pajak Rp 531,17 miliar dengan peranan 30,06%. Kemudian dilanjutkan oleh sektor Pertambangan sebesar Rp 414,56 miliar dengan peranan 23,46%.

Selanjutnya, sektor yang menduduki peringkat ketiga pada penerimaan pajak di Provinsi NTB yaitu Sektor Perdagangan sebesar Rp 260,51 miliar dengan peranan 14,74%.

Pertumbuhan tertinggi Sektor usaha Dominan dialami oleh sektor Pertambangan sebesar 191,84% yang terjadi karena pembayaran PBB minerba yang dilakukan lebih awal.

Samingun juga menyampaikan, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan periode Januari hingga Juni 2024. Jumlah penyampaian SPT Tahunan sampai 30 Juni 2024 sebanyak 198.421 dengan pertumbuhan SPT Tahunan Badan mencapai 7,4% dan SPT Tahunan Orang Pribadi mencapai 18,03%. Realisasi Penyampaian SPT Tahunan juga telah mencapai 119,43%.(bul)

38.249 Wisatawan Berkunjung ke Islamic Center

By
ekbisntb.com
-
0
Masjid Hubbul Wathan/Islamic Centre Mataram. (ekbisnbt.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com) – Kunjungan wisatawan di Islamic Centre, baik dari mancanegara maupun domestik mecapai 38.249 pengunjung. Tahun 2024 ini ditargetkan kunjungan sebanyak 50 ribu kunjungan wisatawan .

Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Produk Wisata Unggulan, Rindang Naulia di Mataram, Jumat 19 Juli 2024 menyatakan bahwa peningkatan tersebut tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan berskala nasional maupun internasional yang telah diselenggarakan di Lombok. Seperti pembukaan perhelatan MXGP dan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (TTGN) yang dilaksanakan di Islamic Center baru-baru ini.

“Kalau MXGP, pembalapnya tidak ada yang berkunjung secara khusus. Kemarin ada beberapa timnya saja. Waktu pembukaannya saja mereka kumpul disini, karena panitia dari MXGP memang minta kita untuk fasilitasi tempat untuk pembukaan,” kata Rindang.

Ia menambahkan, untuk kegiatan nasional yang diadakan di Ballrom dan area masjid, kunjungan wisatawan tidak hanya dari luar daerah, yang mana pengunjung lokal pun terlibat. Diproyeksikan dengan event-event semacam itu, jumlah pengunjung dapat mencapai target awal, di akhir tahun 2024 mendatang.

“Seperti tahun lalu target kita 5000 pengunjung, tapi di akhir melebihi target karena membludak wisatawannya,” ungkapnya.

Selain itu, mengingat perhelatan MotoGP yang akan digelar bulan September mendatang, ia berharap kesempatan tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik dari mancanegara maupun nusantara.

“Event-event besar sangat berpengaruh bagi jumlah pengunjung di IC. Selain mereka pengen ibadah, mereka melihat ini sebagai masjid terbesar di NTB. Selebihnya pengunjung nanya-nanya juga apa aja yang ada di NTB,” ujarnya.

Selain memberikan infromasi seputar Islamic Centre, pengelola IC juga memberikan infromasi mengenai masjid-masjid bersejarah lainnya yang bisa dikunjungi. Media informasi yang disediakan berupa foto dan sejarah singkat, baik masjid yang ada di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa.

“Itu upaya-upaya kita, semoga lah sampai akhir tahun melebihi target sebanyak 50 ribu,” ungkapnya.

Selain bekerja sama dengan pihak travel untuk mengarahkan kunjungan wisatawan, upaya lain yang dilakukan pengelola adalah dengan memanfaatkan media sosial berupa Youtube dan Instagram. Yang mana kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatan skala nasional dan internasional diunggah berita dan infromasinya.

Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kunjungan dalam bentuk Studi tour, dan terakhir mereka bekerja sama dengan Rumah Dongeng dalam pekan ceria selama sesi libur sekolah berlangsung.

“Lumayan juga peminatnya dari anak-anak, mereka bisa ikut bermain sambil bercerita. Itu salah satu upaya untuk menarik minat wisata,” pungkasnya. (ulf)

Program Asuransi Wajib Kendaraan Menunggu akan Diberlakukan

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono(ekbisntb.com/AlumniIPBNews)

Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono dalam keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Jumat 19 Juli 2024 diterangkan, bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.⁠

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.(bul)

OJK Terbitkan Peraturan Perkuat Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae(ekbisntb.com/VOI)

Mataram (ekbisntb.com)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola).

POJK ini diterbitkan untuk terus mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini dan upaya penguatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPR Syariah.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah.” kata Dian dalam keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Jumat 19 Juli 2024.

Penguatan tata kelola ini juga sejalan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama sehingga dapat menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

POJK Tata Kelola yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024 secara umum mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPR Syariah untuk menerapkan Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan atau penguatan struktur dan proses tata kelola yang meliputi aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, manajemen risiko dan anti fraud, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan BPR dan BPR Syariah yang stabil dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kepada nasabah atau masyarakat sekitar dan para pemangku kepentingan.

Secara khusus, penguatan penerapan tata kelola pada BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mengiringi perkembangan layanan, inovasi produk dan teknologi informasi perbankan serta dapat memitigasi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan atau permasalahan lainnya.

OJK meyakini rangkaian kebijakan dan ketentuan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah ini dapat menjadikan industri BPR dan BPR Syariah lebih berdaya saing dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.(bul)

MIM Foundation Salurkan Ribuan Alquran dari Bank Dinar

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Utama Bank Dinar Mustaen didampingi Ketua LAZ MIM Foundation M Romi Saefudin menyerahkan secara simbolis bantuan 5.000 Alquran kepada takmir masjid, musala, dan TPQ.(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-BPRS Dinas Ashri atau Bank Dinar Ashri menggandeng LAZ MIM Foundation menyalurkan sebanyak 5.000 eksemplar Alquran ke masjid, musala dan TPQ se Pulau Lombok.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen didampingi Ketua LAZ MIM Foundation M Romi Saefudin menyerahkan secara simbolis 5.000 eksemplar Alquran kepada perwakilan pengurus masjid, musala dan TPQ di sekitar Kantor Bank Dinar di Mataram.

Sebanyak 5.000 eksemplar Alquran bantuan program sosial dari Bank Dinar nantinya akan disalurkan oleh LAZ MIM Foundation dengan menyasar sedikitnya 50 masjid, 40 TPQ dan puluhan musala yang ada di Pulau Lombok.

Direktur Utama Bank Dinar Mustaen mengatakan penyaluran bantuan Alquran ke masjid, musala dan TPQ ini merupakan program kemaslahatan untuk ummat yang bersumber dari Bank Dinar. Sebelumnya, Bank Dinar juga mengadakan tiga unit mobil ambulance yang dikelola oleh MIM Foundation, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan angkutan ambulance secara gratis.

Sementara itu, Ketua LAZ MIM Foundation M Romi Saefudin mengatakan lembaga masjid, musala dan juga TPQ yang membutuhkan Alquran, bisa mengajukan permintaan. Bantuan Alquran diberikan sesuai dengan kebutuhan yang mengajukan.

“Kami menerima usulan dari lembaga, kemudian kami turun untuk melihat kebutuhannya, mungkin ada yang rusak atau kurang. Jadi kami akan distribusikan sesuai kebutuhan setiap lembaga,” jelas Romi.

Sementara itu, perwakilan takmir masjid Hidayatullah Punia Mataram Setia Budi menyampaikan terima kasih kepada Bank Dinar yang telah membantu sumbangan Alquran kepada masjid. Bantuan Alquran ke Masjid ini diharapkan bisa mekamurkan masjid dengan bacaan Alquran oleh jemaah yang datang melaksanakan ibadah.

“Kami berterima kasih dengan bantuan Alquran ini, sebagai salah satu cara Bank Dinar memakmurkan masjid melalui bacaan Alquran,” ucapnya. (bul)

1...663664665...801Page 664 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami