Beranda blog Halaman 665

TNI kawal pembelian gabah petani di Lombok Tengah

0
Anggota Babinsa Kodim 1620 Lombok Tengah, saat melakukan sosialisasi harga gabah kepada petani di Lombok Tengah, Selasa 4 maret 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Babinsa jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah, diturunkan untuk melaksanakan sosialisasi serapan gabah atau pembelian hasil produksi padi petani oleh Bulog di daerah setempat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai serapan gabah yang akan dibeli oleh Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram kepada petani, guna mendukung kestabilan harga gabah dan kesejahteraan bagi petani,” kata Dandim 1620 Lombok Tengah Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara di Lombok Tengah, Selasa.

Ia mengatakan, sosialisasi ini dilakukan secara mobile bersama pegawai penyuluh lapangan (PPL), maupun Bulog di lapangan kepada petani maupun kelompok tani, terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah milik petani.

“Kami melakukan sosialisasi secara langsung di lapangan dengan tujuan agar petani kita mengerti dan tau bahwa dengan harga berapa gabah mereka akan di beli oleh Bulog maupun pengusaha,” katanya.

Pihaknya juga menjelaskan tentang mekanisme pembelian gabah oleh Bulog, termasuk harga yang ditawarkan maupun sistem pembayaran langsung ditempat yang akan dilakukan pihak Bulog kepada para petani.

“Diharapkan dapat mempermudah petani dalam menjual gabah mereka langsung ke lembaga yang berwenang, sehingga mengurangi permasalahan penurunan harga gabah yang sering kali terjadi di tingkat petani,” katanya.

“Dan kami juga turun langsung ke lapangan untuk mendekatkan diri dengan petani dan memastikan informasi mengenai serapan gabah ini sampai dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, melalui Babinsa di wilayah juga memberikan edukasi serta langkah-langkah kepada petani yang perlu diambil untuk menghindari pembelian gabah oleh calo/makelar di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah.

“Sehingga melalui sosialisasi ini petani kita semakin paham dan tidak mudah terpancing oleh calo nakal untuk menjual gabah nya kepada mereka selain Bulog,” ucapnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari petani yang merasa terbantu dengan adanya informasi yang jelas dan langsung dari pihak terkait. Di sisi lain, Babinsa juga berharap agar sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran petani dalam menghadapi tantangan dunia pertanian di masa depan. (ant)

Dinas Perdagangan NTB Buka Opsi Pembatasan Beli Cabai

0
Baiq Nelly Yuniarti(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka opsi pembatasan pembelian cabai yang dijual di pasar murah untuk mengantisipasi kelangkaan dan menjaga kestabilan harga cabai.

“Kami batasi pembelian agar jangan sampai pengepul yang membeli. Kami ingin masyarakat yang beli,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti saat ditemui usai menghadiri rapat pengendalian inflasi daerah di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa.

Nelly mengatakan opsi pembatasan pembelian cabai mirip kebijakan beli minyak goreng yang hanya maksimal dua liter dan beli beras hanya dua kemasan.

Menurut dia, batas maksimal membeli cabai hanya seperempat atau setengah kilogram. Jumlah itu terbilang banyak untuk konsumsi rumah tangga.

“Harga cabai mahal saat ini memecah rekor. Selama lima tahun terakhir ini yang tertinggi,” kata Nelly.

Dinas Perdagangan NTB melaporkan sebanyak lima ton cabai rawit merah dari Pulau Jawa sudah masuk ke Nusa Tenggara Barat. Setiap pedagang dijatah hanya mendapatkan 14 kilogram dari pasokan cabai rawit Jawa.

Impor cabai dari luar daerah tersebut dilakukan oleh pengusaha lokal melalui skema business to business untuk meredam gejolak harga cabai rawit merah lokal.

Pada 3 Maret 2025, Dinas Perdagangan NTB melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Kota Mataram, di antaranya Pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan, dan Pasar Mandalika.

Harga cabai rawit lokal yang jual para pedagang di Pasar Kebon Roek bervariasi antara Rp180 ribu sampai Rp190 ribu per kilogram. Bahkan, ada pedagang yang mematok harga cabai rawit lokal Rp210 ribu per kilogram.

Sedangkan, cabai rawit impor yang didatangkan dari Jawa hanya dijual seharga Rp165 ribu per kilogram.

Harga cabai merah besar dan cabai merah keriting cenderung lebih murah ketimbang cabai rawit yang berada pada kisaran Rp85 ribu per kilogram.

“Kondisi cabai mahal bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, banyak provinsi lain mengalami. Daerah-daerah yang kini surplus cabai justru rebutan menariknya,” kata Nelly. (ant)

OJK Ingatkan Pemegang Saham Segera Isi Kekosongan Direksi Bank NTB Syariah

0
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, foto bersama Gubernur NTB, Lalu Iqbal, usai pertemuan silaturahmi pada Selasa, 4 Maret 2025.(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk segera mengisi kekosongan jabatan direksi di Bank NTB Syariah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, dalam pertemuan silaturahmi dengan Gubernur NTB selaku PSP, Lalu Iqbal, pada Selasa, 4 Maret 2025, di Kantor Gubernur NTB.

“Saya sudah berdiskusi dalam silaturahmi dengan Pak Gubernur, menjelaskan tugas OJK dalam memelihara stabilitas keuangan, memperkuat sinergi, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di NTB,” ujarnya.

Selain itu, Rudi juga menyoroti pentingnya segera mengisi posisi direksi yang masih kosong serta beberapa jabatan eksekutif lainnya yang akan segera berakhir masa jabatannya.

Menurutnya, meskipun Bank NTB Syariah berada dalam kondisi sehat, kepemimpinan yang lengkap tetap diperlukan agar kinerja bank tetap optimal dan pertumbuhannya semakin pesat.

“Agar bank bisa berkembang lebih cepat, diperlukan SDM yang lengkap. Posisi pucuk pimpinan, terutama Direktur Utama, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan bank,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa percepatan pengisian jabatan ini bergantung pada langkah cepat dari PSP.

“Saat ini, PSP tidak hanya berasal dari NTB, tetapi juga melibatkan BPD Jatim. Semua pihak harus bersepakat dalam menentukan calon yang tepat, lalu mengusulkannya untuk menjalani fit and proper test,” tambahnya.

Proses fit and proper test nantinya akan melibatkan OJK Pusat serta OJK Bali Nusra. Rudi optimistis bahwa proses ini tidak akan memakan waktu lama, asalkan PSP segera mengambil langkah konkret dalam menentukan calon yang akan diusulkan.

“Kunci utamanya adalah kecepatan PSP dalam menyelesaikan proses ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Direktur Utama Bank NTB Syariah telah mengundurkan diri pada Desember 2024 lalu, sementara salah satu komisarisnya juga meninggal dunia. Saat ini, posisi Direktur Utama dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), namun dalam waktu dekat, Plt Dirut Bank NTB Syariah akan memasuki masa pensiun, bersamaan dengan Direktur Kepatuhan. Selain itu, jabatan Direktur Pembiayaan masih kosong.

Tak hanya itu, satu orang komisaris dan satu anggota Dewan Pengawas Syariah juga akan segera memasuki masa pensiun. (bul)

Harga Emas 4 Maret Melonjak Rp25.000 Menjadi Rp1,704 Juta per gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa 4 Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.000, dari sebelumnya Rp1.679.000 menjadi Rp1.704.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut mengalami lonjakan, yakni ke angka Rp1.553.500 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp902.000.

– Harga emas 1 gram: Rp1.704.000.

– Harga emas 2 gram: Rp3.348.000.

– Harga emas 3 gram: Rp4.997.000.

– Harga emas 5 gram: Rp8.295.000.

– Harga emas 10 gram: Rp16.535.000.

– Harga emas 25 gram: Rp41.212.000.

– Harga emas 50 gram: Rp82.345.000.

– Harga emas 100 gram: Rp164.612.000.

– Harga emas 250 gram: Rp411.265.000.

– Harga emas 500 gram: Rp822.320.000.

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.644.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka Lagi Dalam Waktu Dekat

0
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) kembali membuka program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan RBB tahun ini telah dipersiapkan menjadi lebih matang dan melakukan berbagai perbaikan.

“Kami lagi persiapkan dengan matang, dan perbaikan dari program rekrutmen tahun sebelumnya,” ujar Tedi saat dihubungi, di Jakarta, Selasa.

RBB 2025 merupakan bentuk dukungan Kementerian BUMN terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Kesempatan ini bukan hanya terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi tentang masa depan Indonesia. RBB 2025 terbuka untuk seluruh masyarakat dengan jenjang pendidikan SMA/sederajat, D3, D4/S1, dan S2.

Selain kategori reguler/umum, Rekrutmen Bersama BUMN 2025 juga memberikan kesempatan untuk disabilitas dan putra/putri Papua.

Terdapat beberapa tahapan seleksi pada RBB 2025, yakni registrasi; seleksi administrasi; online test 1 yang terdiri dari tes kemampuan dasar (TKD), AKHLAK, wawasan kebangsaan; online test 2 yakni tes bahasa Inggris dan learning agility; tes kemampuan bidang di masing-masing BUMN (psikotes, wawancara, tes kesehatan dan lain-lain); serta pengumuman terakhir.

Namun khusus untuk jenjang pendidikan SMA, tidak ada tes bahasa Inggris.

Program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 ini tidak dipungut biaya apa pun. (ant)

Menteri PKP Tegaskan Buat Daftar Hitam Pengembang Rumah Subsidi Nakal

0
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

“Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat,” ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

“Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan,” katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak. (ant)

Skrining Kanker Payudara Gratis Kerjasama PIM dan RS Siloam Disambut Antusias Perempuan NTB

0
Ketua DPD PIM NTB, Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi, SH (empat dari kanan ) bersama para pengurus DPD PIM NTB mengawal kegiatan skrining kanker payudara secara gratis kerjasama PIM dengan RS Siloam(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan deteksi dini kanker payudara, Rumah Sakit Siloam bekerja sama dengan Perempuan Indonesia Maju (PIM) mengadakan program skrining kanker payudara secara gratis.

Program ini merupakan bagian dari kerja sama yang telah terjalin atas inisiatif Ketua DPP PIM, Lana T. Koentjoro  dengan RS Siloam, yang mencakup 11 provinsi di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua DPD PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH., menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti hasil kerja sama ini dengan membuka pendaftaran untuk masyarakat umum.

“Kami sudah membuka link pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti skrining melalui tautan: https://forms.gle/55MEK2cfuAJv3BSa8. Selanjutnya, pihak RS Siloam yang akan menjadwalkan pemeriksaan sesuai dengan ketersediaan,” ujarnya, Selasa, 4 Maret 2025.

Program skrining ini bertujuan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan yang lebih luas bagi perempuan, khususnya di NTB. Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB ini juga mengungkapkan bahwa dalam dua hari pertama pendaftaran, sudah ada 50 perempuan yang mendaftar. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan deteksi dini guna mencegah risiko kanker payudara.

Selain pemeriksaan awal, Diyah menekankan pentingnya antisipasi bagi pasien yang memerlukan tindakan lebih lanjut.

“Setelah pemeriksaan, jika ditemukan indikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka harus ada langkah antisipatif,” tambahnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada RS Siloam atas dukungan dalam program ini.

“Kalau dilakukan secara mandiri, pemeriksaan seperti ini bisa mahal. Namun, dengan adanya program ini, perempuan di NTB bisa mendapatkan akses pemeriksaan secara gratis,” katanya.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya deteksi dini kanker payudara dan segera memanfaatkan layanan yang tersedia. Masyarakat diimbau untuk segera mendaftar agar mendapatkan jadwal pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dari RS Siloam.(bul)

Sumbawa Kembali Terima 3.500 Vial Vaksin PMK

0
H. Junaidi(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbawa, kembali menerima 3. 500 vial untuk vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), jumlah tersebut pun dianggap belum sesuai dengan populasi ternak di wilayah setempat.

“Memang ketersediaan vaksin kita miliki saat ini sangat terbatas, karena kita baru tiga kali menerima droping vaksin sejumlah 12. 375 dosis padahal kebutuhan kita mencapai 53.600 dosis, “Kata Kepala DPKH Sumbawa, Ir. H. Junaidi, kepada wartawan, Senin 3 Maret 2025.

Diakuinya, memang cara ampuh untuk menekan kasus dengan melakukan vaksinasi sehingga pihaknya berharap adanya tambahan vaksin. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus PMK, meski untuk sementara ini belum ditemukan di Sumbawa.

“Alhamdulillah sampai saat ini masih nol kasus PMK di Sumbawa dan kami berkomitmen untuk mempertahankan kasus tersebut tidak muncul,” ucapnya.

Selain vaksinasi lanjut Haji Jun, pihaknya juga melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat termasuk juga melakukan sanitasi kandang dengan disinfektan. Termasuk juga meminta kepada para peternak untuk tetap memantau kondisi ternaknya.

“Vaksin kita sangat terbatas, sehingga kita mengajak masyarakat untuk membeli vaksin secara mandiri nanti petugas kita yang akan turun secara gratis,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, upaya menekan kasus tersebut muncul dilakukan karena akan berpengaruh pada tata niaga ternak. Apalagi potensi ternak di Kabupaten Sumbawa jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan daerah lain.

“Kita memiliki tanggung jawab yang sama baik pemerintah maupun pengusaha ternak agar kasus PMK tidak muncul dengan melakukan vaksinasi terhadap ternak mereka, ” ucapnya.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah agar kasus tersebut tidak muncul dengan melakukan pertemuan bersama pengusaha, KUPT dan veteriner. Hal tersebut dilakukan dengan harapan jangan sampai ada ternak dari luar daerah masuk ke Sumbawa tanpa surat vaksin PMK.

“Jadi, sudah ada surat edaran Kepala Badan Karantina, agar tidak melalulintaskan ternak ke luar daerah, jika tidak ada rekomendasi dari daerah tujuan salah satunya vaksin PMK,” imbuhnya. (ils)

DBD di Dompu Sudah 252 Kasus, Warga Diminta Tetap Waspada

0
Faisal(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Dompu hingga 3 Februari 2025 ini mencapai 252 kasus. Belakangan, kasus harian DBD mengalami penurunan. Kendati demikian, warga diminta tetap waspada karena musim hujan belum selesai.

Ketua Tim Kerja Program P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Faisal, SKM yang dikonfirmasi mengakui, kasus DBD belakangan ini mengalami penurunan kasus harian. Tapi kasus harian DBD tetap ada, kendati 1 – 2 kasus. “Jangan karena turun, kita lengah. Justru setelah lama hujan berhenti, tiba – tiba datang lagi hujan, itu yang harus diwaspadai,” kata Faisal.

Hingga saat ini, jumlah kasus DBD di Dompu mencapai 252 kasus. Ini tersebar di Puskesmas Nangakara 19 kasus, Kilo 24 kasus, Rasabou 10 kasus, Soriutu 11 kasus, Kempo 8 kasus, Calabai 22 kasus dengan 1 kematian, Ranggo 27 kasus dengan 1 kasus kematian, Puskesmas Kota 41 kasus, Puskesmas Dompu Barat dengan 72 kasus, dan Puskesmas Dompu timur dengan 18 kasus.

Faisal berharap, tim yang ada tetap mengedukasi Masyarakat untuk tetap mewaspadai ancaman lonjakan kasus DBD. Upayanya dengan tetap menjaga perilaku bersih dan tetap menerapkan 3 M Plus dalam rangka membasmi sarang nyamuk (PSN). “Upaya ini cukup efektif selama ini dalam rangka membasmi nyamuk dan membatasi penyebaran DBD,” terangnya.

Sementara status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD hingga saat ini belum dicabut. Status DBD ini ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu pada 30 Januari 2025 pasca 2 kasus kematian pasien DBD di Puskesmas Ranggo dan Puskesmas Calabai. (ula)

Dikes akan Awasi Pedagang Takjil

0
dr H Emirald Isfihan(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Mataram, akan melakukan pengawasan terhadap pedagang takjil selama Ramadan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pangan yang dijual para pedagang takjil memenuhi syarat sehat dan secara medis tidak mengandung zat berbahaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr H Emirald Isfihan, yang dikonfirmasi Senin 3 Maret 2025, mengatakan bahwa Pemkot Mataram akan melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan BPOM NTB untuk melakukan pengawasan penjualan takjil di bulan ramadan 1446 H. ‘’Insyaallah kita akan turun,’’ katanya.

Pola pengawasan pedagang menu berbuka puasa sama dengan konsep pengawasan saat perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kategori yang diawasi terbagi atas skala besar dan skala kecil.

Kategori skala besar adalah makanan dan minuman yang beredar di swalayan dan pusat perbelanjaan. Sedangkan kategori skala kecil adalah makanan dan minuman yang diperjualbelikan di pusat-pusat takjil di Kota Mataram.

Jadwal serta lokasi pengawasan masih didiskusikan dengan instansi teknis lainnya. “Kami menunggu kesesuaian waktu antara Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan BPOM NTB,” jelasnya.

Pedagang takjil mencampurkan barang berbahaya dalam makanan berbuka puasa atau produknya akan dilakukan pembinaan. Emirald menegaskan, pembinaan diprioritaskan karena pedagang dipastikan tidak mengetahui zat yang terkandung dalam bahan makanan yang diolah. ‘’Karena memang banyak faktor. Ada faktor ketidaktahuan. Karena kalau unsur kesengajaan akan berbeda ranahnya nanti,’’ tandasnya.

Para pelaku usaha diimbau untuk mendistribusikan produk yang legal dan tidak mengandung bahan berbahaya, sehingga tercipta keamanan pangan yang sehat dan berkualitas. Emirald juga mengingatkan, agar menjadi konsumen cerdas dan teliti memilih bahan makanan dan produk, sehingga terjamin mutu dan kualitasnya.(hir)