Beranda blog Halaman 650

Polda NTB Selidiki Temuan MinyaKita Tidak Sesuai Takaran

0
MinyaKita(ekbisntb.com/ist)

POLDA NTB saat ini tengah melakukan penyelidikan setelah sebelumnya ditemukan minyak subsidi merek MinyaKita di Pasar Kebon Roek, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang tidak sesuai takaran.

“Kami melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk MinyaKita yang ada di Provinsi NTB ini,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol. Idham Mahdi, Kamis, 13 Maret 2025.

Mahdi mengatakan, penyelidikan dan pengawasan dari pihaknya akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Tentunya dengan dinas perindustrian, dinas perdagangan kita lakukan pengawasan,” tuturnya.

Temuan terbaru Polda NTB saat ini hanya MinyaKita yang volumenya tidak sesuai takaran, belum ada temuan MinyaKita yang berisi minyak curah. “Jika ada ditemukan yang berisi minyak curah, teknisnya nanti kita melakukan uji sampel, apakah dia benar minyak curah atau bukan,” jelasnya.

Dirinya mengakui, saat ini MinyaKita dengan volume yang tidak sesuai takaran masih beredar di pasar-pasar tradisional. Oleh karena itu, proses inspeksi mendadak (sidak) akan terus dilakukan sewaktu-waktu.

“Sidak sewaktu-waktu tentunya bersama dengan instansi terkait, dinas perindustrian, perdagangan,” ucapnya.

Saat ini, penarikan MinyaKita tidak dilakukan untuk menghindari potensi kelangkaan pada masyarakat. Sebagai informasi, pada 2024 hingga awal 2025 harga MinyaKita melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000 per liter, di beberapa pasar, tembus Rp 17.000 hingga Rp 20.000 per liter. Hal ini juga menjadi sorotan karena MinyaKita sulit didapatkan.

Beberapa waktu kemudian, Bareskrim Polri mengungkap adanya praktik “penyunatan” isi kemasan oleh tiga perusahaan produsen MinyaKita. Produk MinyaKita 1 liter hanya berisi 700 hingga 900 ml, tetapi tetap dijual dengan harga normal.

Terungkap pula bahwa MinyaKita yang telah disunat tersebut marak beredar di pasaran. Beberapa tempat seperti di Pasar Jaya Lenteng Agung Jakarta Selatan, Pasar Gede Hardjonagoro, Surakarta, Jawa Tengah, hingga Pasar Kebon Roek, Kota Mataram.

Dari tiga perusahaan Minyakita yang dicek di Pasar Kebon Roek, ditemukan kekurangan volume yang berbeda-beda.

Begitu juga dengan Polresta Mataram bekerja sama dengan berbagai pihak saat ini mengawasi dugaan adanya kecurangan pada volume minyak goreng subsidi merek MinyaKita yang beredar di wilayah Kota Mataram.  Pengawasan ini dilakukan karena belakangan muncul indikasi pengurangan volume hingga dugaan minyak subsidi itu hasil oplosan.

“Kita kerja sama, satgas pangan itu terpusat di Polda, Polres ada juga satgas pangan tapi sifatnya pemantauan dan pengawasan,” ujar Kapolresta Mataram, Kombes Pol. Ariefaldi Warganegara, Jumat 14 Maret 2025.

Kapolresta menyebut pihaknya juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram untuk melakukan sidak di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, temuan tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh Polda NTB.

Sejauh ini sudah ada temuan MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Temuan tersebut telah diserahkan ke Polda untuk penyelidikan. “Kalau memang sama dengan yang di pusat berarti sudah ditarik ke pusat penindakannya,” jelasnya.  Dugaan kecurangan yang ditemukan di Mataram saat ini hanya indikasi kecurangan pada takaran saja. “Kalau untuk pemalsuan belum ada,” tambahnya.

Disebutkan bahwa sidak MinyaKita akan kembali dilakukan. “Kami memberikan pendampingan terhadap satgas pangan dan pemerintah kota, kapanpun mereka turun kami siap,” pungkasnya.  (mit)

Penjualan di Ritel Sesuai Takaran dan HET

0
 Hasbi (ekbisntb.com/ist)

FORUM Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) menjamin minyak goreng yang dijual dalam kemasan sudah sesuai dengan takaran, dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal ini ditegaskan oleh Ketua FKSM, Hasmi untuk meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu terhadap minyak goreng kemasan yang dijual di ritel-ritel.

Hasbi menegaskan, Dinas Perdagangan Kota Mataram juga turun melakukan pengecekan takaran minyak goreng dan beras yang dijual di ritel modern. “Sudah dicek sama petugas dari dinas,” kata General Manager MGM ini.

Temuan terhadap minyak goreng kemasan yang beredar di pasaran  menurut Hasbi, disinyalir adalah produksi pabrikan-pabrikan kecil. Bukan pabrikan resmi yang besar.

“Kita juga banyak ditawari untuk jual grosiran MinyaKita. Harganya tidak masuk akal. Dan itu harganya di atas HET. Ritel modern tidak bisa jual di atas HET. Patokan HET kan Rp14.700 per liter. Dan dibatasi hanya boleh dibeli dua liter per hari per orang. Ada ketentuannya itu, tidak boleh dilanggar,” tegasnya.

Seluruh anggota FKSM melaksanakan ketentuan ketat terhadap produk yang dijual. Secara khusus minyak goreng ini, harus benar-benar sesuai takaran. Dan harganya tidak boleh melebihi HET. “Konsumen ndak perlu khawatir kalua beli di ritel modern. Jangan ragu,” tandasnya.(bul)

Minyak Goreng Bersubsidi Dikeluhkan Konsumen

0
Warga antre beli minyak goreng bersubsidi dalam sebuah Operasi Pasar Murah. (ekbisntb.com/ist)

PERTENGAHAN Ramadan ini, masyarakat dikejutkan dengan takaran minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita yang diduga tidak sesuai dengan ukurannya. Ingin mendapatkan harga minyak yang murah, namun justru masyarakat mendapatkan yang tidak sesuai takaran. Kondisi ini tidak hanya terjadi secara nasional, tapi merata di seluruh Indonesia, termasuk di NTB.

Program MinyaKita dirancang membantu masyarakat dengan harga minyak goreng yang terjangkau. MinyaKita, yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan harga minyak goreng di tengah lonjakan harga pasar, memiliki tujuan utama untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

Bukannya mengurangi beban masyarakat. Namun, takaran MinyaKita yang tidak sesuai semakin menambah beban. Oknum-oknum pengusaha yang dipercaya oleh pemerintah menjadi produsen MinyaKita justru memproduksi tidak sesuai takaran.

Pihak berwenang baru-baru ini menemukan bahwa sejumlah kemasan MinyaKita di pasar, termasuk di Kota Mataram berisi tidak sesuai dengan standar. Beberapa produk  mengandung kadar minyak yang lebih sedikit dari yang tertera pada label.

Pedagang yang berjualan di pasar pun jadi sasaran. Mereka menjadi sasaran keluhan dari pembeli, karena isi dan harga tidak sesuai. Seperti yang dialami Kadek Budiarta, pedagang di Pasar Mandalika  Kota Mataram.

Kadek Budiarta, mengaku dirinya pernah menerima keluhan dari pembeli terkait kekurangan takaran minyak goreng subsidi.

“Setelah mendapat komplain dari pembeli, kami coba timbang ulang dan ternyata memang ada kekurangan takaran. Sebagai solusi, setiap ada pembeli, kami tetap menginformasikan bahwa takaran minyak ini kurang,” jelasnya saat ditemui, Kamis 13 Maret 2025.

Meski demikian, minyak subsidi tersebut tetap diminati oleh masyarakat, karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan minyak goreng non-subsidi.

Diakuinya, fenomena ini bukan disebabkan oleh pedagang, melainkan terjadi sejak dari pihak produsen. “Banyak minyak yang timbangannya kurang, tapi itu bukan dari kami sebagai pengecer. Memang sudah seperti itu dari pabriknya,” tambahnya.

Sementara itu, ada pula pedagang yang memilih tidak menjual MinyaKita untuk menghindari keluhan dari pembeli.

Komang, seorang pedagang sembako, menyatakan dirinya lebih memilih untuk menjual minyak dari distributor yang sudah terpercaya.

“Kami hanya mengambil minyak dari distributor yang sudah jelas untuk menghindari komplain dari konsumen,” ujar Komang.

Pedagang berharap pemerintah lebih serius dalam melakukan pengawasan dan tidak hanya bertindak ketika isu ini menjadi sorotan publik. Mereka juga mendesak agar ada kebijakan yang lebih tegas terhadap produsen yang tidak mematuhi standar takaran yang telah ditetapkan.

Begitu juga dengan Hj. Fitria, salah satu warga mengaku mempertanyakan harga MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran. Bahkan, kalau dikemas atau dibungkus seperti minyak curah, harganya jauh lebih mahal.

‘’Terkadang harganya jadi lebih mahal. Misalnya kadang-kadang kita beli minyak seperempat liter Rp6.000. jika harga MinyaKita seliter Rp17.000 di pasaran, maka harganya jauh lebih mahal,’’ ungkapnya.

Beda halnya dengan Siti, warga Mataram. Dirinya lebih senang membeli minyak goreng yang berkualitas. Menurutnya, ada perbedaan besar saat menggoreng menggunakan minyak yang disubsidi dengan minyak yang harganya lebih mahal.

‘’Saya jarang menggunakan MinyaKita. Lebih baik minyak goreng yang agak mahalan, tapi masih tetap bening meski lama dipakai. Malahan, minyak goreng itu bisa diminum juga,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, tim gabungan Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan sidak terhadap minyak goreng kemasan MinyaKita di Pasar Kebon Roek, Kota Mataram.

Hasilnya ditemukan kekurangan volume yang berbeda-beda pada MinyaKita yang dijual para pedagang.

Di Toko Hj. Masriah, ditemukan berat  MinyaKita 0,98 mililiter dari berat seharusnya 1 liter. Setelah dikonversi dan dikurangi berat kemasan terdapat kekurangan 5 mililiter. Perusahaan yang mendistribusikan minyak goreng subsidi adalah PT. CPO.

Lalu pada Toko Tawan ditemukan Takaran minyak goreng diduga disunat cukup fantastis dari takaran 1 liter hanya berisi 0,84 milliliter.  Perusahaan yang memproduksi adalah PT. AWP.

Gejolak Minyak Goreng Subsidi, Dari Takaran Kurang hingga Diduga Dioplos

0
Tim Gabungan Disdag Kota Mataram dan Kepolisian saat turun melakukan sidak minyak goreng merek MinyaKita di Pasar Kebon Roek, pekan kemarin. (ekbisntb.com/pan)

Minyak goreng subsidi dengan merek MinyaKita menjadi atensi banyak pihak setelah temuan dugaan kecurangan dari sisi takaran, harga tak sesuai harga eceran tertinggi (HET), hingga dugaan oplosan. Di Kota Mataram, tidak luput dari kurangnya takaran MinyaKita saat inspeksi mendadak di Pasar Kebon Roek, Kota Mataram, Selasa, 11 Maret 2025 lalu.

DINAS Perdagangan (Disdag) Kota Mataram menemukan indikasi kekurangan takaran atau disunat pada minyak subsidi tersebut. Tim gabungan  Disdag Kota Mataram bersama aparat kepolisian menurunkan petugas Kemetrologian untuk mengecek takaran minyak goreng dengan menggunakan alat timbangan digital tersebut.

Tim menemukan takaran yang berbeda-beda dari masing-masing pedagang yang menjual minyak goreng subsidi merek MinyaKita. Mulai dengan berat 0,98 mililiter sampai 0,84 mililiter dari berat seharusnya 1 liter. Artinya takaran MinyaKita dipangkas miring dari batas kewajaran minimal 15 mililiter. Dalam sampel yang diambil saat sidak yang dilakukan Tim Gabungan berasal dari produsen yang berbeda-beda. Di antaranya, perusahaan yang mendistribusikan MinyaKita adalah PT. Cipta perkasa Oleindo dan PT. Agrapana Wukir Panca.

Berdasarkan aturan Bidang Metrologi Disdag Kota Mataram, batas kewajaran yang diizinkan (BKD) adalah 15  minimal dan 15 plus. Artinya, distributor MinyaKita mengurangi takaran tersebut  20 mililiter hingga 150 mililiter. Cukup jauh dari  BKD yang ditentukan pemerintah.

Kepala Bidang Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida mengungkapkan, dari tiga perusahaan Minyakita yang dicek di pasar ditemukan kekurangan volume yang berbeda-beda. Temuan ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan Provinsi, agar disampaikan ke pemerintah pusat. “Temuan kita sama dan akan kita sampaikan ke provinsi,” tegasnya.

Berdasarkan temuan yang didapatkan, Disdag Kota Mataram akan melakukan tindakan tegas, untuk melaporkan nama-nama perusahaan yang mengurangi takaran minyak goreng subsidi merek MinyaKita tersebut ke Disdag Provinsi untuk segera ditindaklanjuti.

Nida mengimbau, kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur terkait membeli minyak goreng tidak hanya mencari MinyaKita. Pasalnya, masih banyak merek lain dengan kualitas dan harga yang bisa dijangkau dengan harga yang hampir sama.

Dengan agenda yang sama tim gabungan sidak MinyaKita, juga menemukan harga yang variatif di atas HET yang ditetapkan pemerintah untuk MinyaKita dalam 1 liter ialah Rp15.700. Namun, pedagang menjual dengan harga Rp17.000 – Rp19.000 per liter. “Rata-rata harga MinyaKita di pasar tradisional Rp18 ribu bahkan sampai Rp19 ribu per liter. Karena di sana sudah lepas harganya,” katanya.

Oleh karena itu, persoalan MinyaKita akhir-akhir ini tidak hanya mengurangi takaran, harganya pun naik meski tidak begitu signifikan. Namun, kata Nida, konsumen tetap dirugikan dua kali lipat. “Kasihan masyarakat yang beli, takaran sudah dikurangi, lagi harganya hampir Rp20.000,” ujarnya.

Pada bagian lain, Tim Gabungan juga menemukan dugaan MinyaKita dioplos dengan minyak curah. Lantaran, saat menggelar sidak di pasar terindikasi berwarna keruh kecoklatan yang hampir sama dengan kondisi minyak goreng curah.

“Contoh MinyaKita yang beredar tadi di pasaran, masyarakat harus pintar melihat MinyaKita, karena ada MinyaKita itu yang keruh gitu kemungkinan ini masih kita selidiki, apakah itu dari minyak curah atau memang yang dikemas. Tapi ini yang mau kita cari tahu dikemasnya di mana. Itu yang kami temukan di lapangan,” ungkapnya.

Dalam hal ini, pihaknya segera melakukan koordinasi bersama pihak terkait upaya mengantisipasi beredarnya minyak goreng subsidi merek MinyaKita dikemas dengan takaran yang kurang, harga naik. Termasuk akan melakukan investigasi MinyaKita yang diduga dioplos dengan minyak curah di pasaran.

“Untuk sementara kita masih melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi terkait dengan temuan MinyaKita pekan kemarin. Rencana kita hari Senin,’’ katanya. (pan)

Pidanakan Pelaku Kecurangan

0
Made Slamet (ekbisntb.com/ist)

KASUS pengurangan volume minyak bersubsidi merek MinyaKita dalam kemasan 1 liter mendapat perhatian luas dari masyarakat. Tidak hanya di di luar daerah, peredaran MinyakKita dengan volume yang dikurangi itu juga sampai ke NTB. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat karena selama ini mereka merasa dicurangi.

Anggota DPRD NTB Made Slamet mengatakan, produk MinyakKita berasal dari luar daerah, konsumen di NTB termasuk para pedagang hanya menerima barang yang sudah jadi. Kasus ini dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan pemerintah terhadap tata niaga bahan pokok masyarakat. Terbukti dengan produsen atau perusahaan yang mengemas MinyakKita yang mengurangi volume minyak di dalam botolnya.

“Penjual di daerah hanya menaikkan harga sedikit untuk mencari untung dari penjualan ini. Namun menganai isi kan mereka (para pedagang-red) tak bertanggung jawab, karena itu ulah di pusat. Kelemahan ada di pusat,” kata Made Slamet kepada Ekbis NTB, Minggu 16 Maret 2025.

Ia meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan yang terlibat dalam pengurangan volume MinyakKita ini. Sebab kejahatan yang dilakukan merugikan jutaan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain ditindak tegas, perusahaannya juga harus di-blacklist agar memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Harus ditindak tegas, itu pengkhianat. Pabriknya, pengusahanya harus tindak. Mestinya di=blacklist dan dihukum berat karena ini kejatahan. Terlebih yang terkena adalah masyarakat kecil,” ujar politisi PDIP ini.

Terkait penanganan di daerah, ia memberi apresiasi terhadap Polda NTB yang saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap temuan minyak subsidi merek MinyaKita di Pasar Kebon Roek yang tidak sesuai takaran. Efek jera terhadap pelaku tindak pindana yang merugikan banyak orang perlu diberlakukan agar tak muncul kasus serupa di kemudian hari. (ris)

Wabup Apresiasi Kreativitas Pemuda Lotim Produksi Film “Seher”

0
Wabup H. Edwin Hadiwijaya berpose bersama dengan para pemain dan pendukung film pada acara meet and greet Film Seher di Pesanggrahan Timba Nuh, Sabtu 15 Maret 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Muhammad Edwin Hadiwijaya mengapresiasi kreativitas pemuda Lotim yang mempu produksi film genre horor berjudul Seher.

Berkat ketekunan selama dua tahun memproduksi film, film Seher ini diketahui telah ditonton oleh lebih dari 1,3 juta orang hanya dalam waktu beberapa hari setelah diluncurkan di akun YouTube Lenteng Tedes.

Sabtu, tanggal 15 Maret 2025 lalu, bertempat di Pesanggrahan Timba Nuh, Wabup menggelar Meet and Greet dengan bertemu langsung para pemain film Seher. Mulai dari Burhan sebagai pemeran utama dan Inaq Munasih sebagai sang suhu Seher dari film tersebut

Hadir juga pemain pendukung lainnya serta sang sutradara bernama Gagas Fagiara Gamarsese. Apa yang dihasilkan pemuda kreatif itulah kayanya yang diapresiasi Wabup.

Semangat berkarya itulah katanya yang perlu didukung. Seperti pengakuan sutradara, semua pemain merupakan otodidak. Peralatan yang digunakan sangat sederhana.

Pemerintah katanya akan coba hadir untuk membantu memenuhi peralatan, sehingga ke depan pemuda kreatif tersebut bisa terus berkarya.

Mengenai genre, sekarang horor ke depan bisa juga genre lain. Karenanya dalam pertemuan Meet And Greet kemarin turut dihadirkan novelis muda asal Lotim, yang telah menulis banyak novel inspiratif. Harapannya, ke depan terbangun kolaborasi antar sesama pemuda sehingga melahirkan karya tanpa henti.

Pemkab Lotim mencoba akan berikan ruang untuk mengasah terus kreativitas para pemuda. Para sineas yang membanggakan bagi daerah.

“Mudah-mudahan kita bisa membantu mereka dari situ sehingga mereka bisa tetap berproduksi,” imbuhnya.

Satu hal yang unik dalam film Seher itu, sambung Edwin adalah penggunakan bahasa daerah dengan logal yang berbeda-beda. Hal itu membuktikan kekayaan khasanah Lombok Timur dan mampu dikemas oleh pemuda Lotim dalam sebuah karya yang cukup membanggakan.

Sutradara film Seher, Gagas Fagiara Gamarsese mengaku tidak pernah menyangka mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Dua tahun memproduksi kayanya terbayar hanya dengan dua hari. Penonton film ini bisa mencapai 1,3 juta jiwa dalam dua hari menurutnya merupakan hal yang luar biasa.

Para pemain dan kru film ini pun tidak menyangka. Burhan sebagai pemain utama mengaku pencapaiannya jauh di luar ekspektasinya. (rus)

RI Kirim 600 Ribu Pekerja Usai Moratorium dengan Arab Saudi Dicabut

0
Abdul Kadir Karding(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia segera mengirimkan sekitar 600 ribu orang pekerja migran ke Arab Saudi setelah moratorium kerja sama bilateral penempatan pekerja dengan negara tersebut dicabut.

Rencana pengiriman pekerja migran itu disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 14 Maret 2025.

“Kita akan membuka ini dan kami kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikan kembali pembukaan tersebut,” kata Karding.

Karding merinci pengiriman 600 ribu orang pekerja ke Arab Saudi itu terdiri atas 400 ribu orang pekerja domestik lingkungan rumah tangga dan sedangkan 200 ribu orang lainnya adalah pekerja formal.

Pengiriman pekerja migran Indonesia itu akan disahkan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam waktu dekat di Jeddah, Arab Saudi.

Kemudian untuk pemberangkatan tahap awal pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dilakukan mulai Juni 2025 dengan kuota yang nantinya akan disesuaikan dari Pemerintah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, usai mendapatkan laporan ini, juga menyetujui pembukaan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dan meminta untuk disiapkan skema pelatihan untuk pekerja.

“Beliau alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya sekaligus penempatannya nanti. Kami akan sampaikan lagi laporan kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” kata Karding.

Moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kebijakan moratorium itu karena adanya penyelundupan sedikitnya 25 ribu orang pekerja setiap tahun yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal atau nonprosedural. (ant)

Sumbawa Klaim Produksi GKP Capai 300 Ribu Ton di Tahun 2024

0
Ni Wayan Rusmawati(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, mengklaim produksi Gabah Kering Panen (GKP) di tahun 2024 mencapai 300 ribu ton dengan total luas tanam mencapai 72.000 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah setempat.

“Jika kita equivalent kan dengan beras maka produksi beras kita mencapai 192 ribu ton sehingga cadangan pangan kita masih sangat aman hingga beberapa bulan kedepan,” kata Kadistan Sumbawa, Ni Wayan Rusmawati kepada Ekbis NTB, Jumat 14 Maret 2025.

Wayan melanjutkan, jika 192 ribu ton dikurangi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa sebanyak 529.447 jiwa serta dikurangi dengan pakan ternak, dan bibit maka Sumbawa masih surplus beras. Bahkan berdasarkan data angka surplus beras itu mencapai 175.734 ton gabah kering giling (GKG) atau setara beras sebesar 112. 505 ton.

“Jadi, kita (Sumbawa) dari segi pangan masih aman dan masih ada stok beras meski di tahun 2024 kemarin kita dilanda kemarau panjang,” ujarnya.

Wayan pun memastikan, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi di Sumbawa. Hal itu dilakukan untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat apalagi di sejumlah negara sudah mulai mengalami kritis pangan.

“Kita tetap berusaha meningkatkan produksi padi meski di tengah musim kemarau tahun 2024 lalu dalam menyukseskan program swasembada pangan,” ucapnya.

Pemerintah pun dalam mendukung program swasembada pangan telah menerima sekitar 81 unit pompa air besar dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyukseskan program swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah.

“Jadi, yang kita terima dari Kementerian baru 81 unit dan 144 unit untuk program mesin barigade yang akan dikelola oleh BPP di masing-masing Kecamatan,” ujarnya.

Dia pun meyakinkan, saat ini mesin-mesin tersebut sudah berada di Kecamatan dan di Dinas untuk pengentasan masalah kekeringan. “Mesin-mesin tersebut sudah kita salurkan untuk membantu petani ketika terjadi kekeringan,” tukasnya. (ils)

Pemkab Lotim Siap Bayar THR ASN Rp53 Miliar

0
H. Hasni (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 53 miliar untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bertepatan dengan momentum puasa ini, Pemkab Lotim juga sertakan pembayaran semua honor non ASN sebesar Rp 16 miliar.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni, selain THR, ASN juga akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 7 miliar. Namun, pemberian THR ini hanya diperuntukkan bagi ASN.

Bagi honorer yang belum terangkat menjadi pegawai paruh waktu, Pemkab Lotim memastikan mereka akan menerima gajinya selama tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret 2025.

*Total anggaran untuk pembayaran gaji honorer atau non-ASN ini telah disiapkan sebesar Rp 15 miliar dan akan dicairkan pada Maret ini,” ujarnya, Jumat 14 Maret 2025.

Sementara bagi non-ASN, ujarnya, akan diberikan insentif selama tiga bulan terlebih dahulu. Ia menegaskan tidak ada ketentuan pemberian THR bagi honorer, sehingga tahun ini Pemkab Lotim memaksimalkan pemberian insentif selama tiga bulan tersebut.

Selain itu, BPKAD juga telah menyiapkan dana untuk sisa Penghasilan Tetap (Siltap) desa sebesar Rp 16 miliar, yang akan turut dicairkan bersamaan dengan pembayaran THR dan insentif honorer.

“Semua pembayaran akan dimulai pada Senin, 17 Maret, dan rencananya akan selesai pada 27 Maret,” papar Hasni.

Ia berharap, dalam waktu tiga hari saja, semua pembayaran dapat terealisasi.

Pemberian THR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan memberikan efek multiplier bagi perekonomian masyarakat. “Dengan pembayaran THR, roda ekonomi masyarakat diharapkan akan bergerak, terutama dalam jangka waktu yang cukup panjang. Silaturahmi keluarga dan kunjungan ke objek wisata juga diharapkan dapat membangkitkan ekonomi,” tambah Hasni.

Selain THR, Pemkab Lotim juga telah merencanakan pemberian gaji ke-13 yang akan dibayarkan pada bulan Juni 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk terus mendukung kesejahteraan pegawai dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Lotim. (rus)

Bulog Lotim Naikkan Target Penyerapan Gabah Menjadi 35.600 Ton

0
Supermansyah (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Lombok Timur (Lotim) meningkatkan target penyerapan gabah dari sebelumnya 34 ribu ton menjadi 35.600 ton seiring dengan memasuki masa panen raya. Hal ini diungkapkan oleh Pimpinan Cabang Bulog Lotim, Supermansyah, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya Jumat 14 Maret 2025 kemarin.

Hingga Kamis, 13 Maret 2025, realisasi penyerapan gabah telah mencapai 2.300 ton setara beras, atau sekitar 6,34 persen dari target awal. Dengan dimulainya panen raya, Bulog Lotim optimis dapat meningkatkan kapasitas penyerapan gabah secara signifikan.

“Sebelumnya, kami mampu menyerap 100 ton setara beras per hari. Namun, memasuki panen raya, target harian kami naik menjadi 215 ton setara beras atau 300 ton Gabah Kering Panen (GKP). Bahkan, kami menargetkan 1.000 ton GKP per hari selama masa panen raya ini,” jelas Supermansyah.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa target tersebut dapat tercapai, dengan dukungan mekanisme pengadaan yang telah disiapkan. Pelibatan TNI dalam proses penyerapan gabah dinilai cukup membantu, serta komunikasi yang lancar dengan Dinas Pertanian setempat turut memperlancar proses tersebut.

“Kami optimis target ini dapat tercapai, tidak hanya di Lombok Timur, tetapi juga dengan melibatkan penyerapan dari Lombok Tengah (Loteng). Kami memiliki banyak mitra, saat ini sudah ada 30 mitra Bulog Lotim yang siap mendukung,” tambahnya.

Selain itu, Supermansyah mengungkapkan bahwa harga gabah yang ditawarkan saat ini cukup menguntungkan bagi petani. “Harga 6.500 per kilogram sudah sangat baik. Petani pun antusias menerima harga ini dan tidak lagi khawatir bersaing dengan tengkulak. Kondisi ini jauh berbeda dengan sebelumnya, di mana sering terjadi rebutan harga,” ujarnya.

Dengan berbagai upaya dan dukungan yang telah disiapkan, Bulog Lotim yakin dapat mencapai target penyerapan gabah yang telah ditingkatkan, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi petani di wilayah Lotim dan sekitarnya. (rus)