Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 651

Tingkat Konsumsi Ikan di Mataram Masih Rendah

By
ekbisntb.com
-
0
Salah seorang juri mengecek hasil olahan ikan peserta lomba masak berbahan dasar ikan pada puncak HKG PKK Kota Mataram, Kamis 25 Juli 2024. (ekbisntb.com/ift)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perikanan Kota Mataram menggelar lomba masak berbahan dasar ikan, Kamis 25 Juli 2024. Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat agar daya konsumsinya terhadap ikan semakin tinggi. Pasalnya, tingkat konsumsi ikan di ibukota Provinsi NTB ini masih rendah.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah menyebutkan, tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kota Mataram per orang rata-rata 0,2 hingga 0,3 persen per hari atau terbilang masih rendah.

Sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan menggalakkan kegiatan lomba masak berbahan baku serba ikan. Selain kegiatan lomba, pihaknya selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tingginya kandungan protein pada ikan tidak kalah dengan daging.

“Inilah yang kita galakkan selama ini di Kota Mataram. Ikan itu proteinnya sangat bagus untuk  mencegah angka stunting, nah masyarakat kita belum banyak mengetahui hal itu,” ungkapnya.

Salah stu penyebab konsumsi ikan masih rendah di Kota Mataram, karena kondisi garis pantai yang dimiliki tidak luas dan terbatas. Hal ini berpengaruh pada produksi ikan yang sedikit.Nelayan dalam menangkap ikan masih menggunakan cara tradisional,  berbeda dengan kabupaten lain memiliki garis pantai lebih luas, sehingga sarana dan prasarana atau alat tangkapnya lebih lengkap.

“Kalau kita di Kota Mataram, karena garis pantainya pendek sehingga masih termasuk dengan nelayan tradisional,” jelasnya. Meskipun demikian, ia menyampaikan bahwa ketersediaan ikan di Kota Mataram terbilang melimpah meskipun tidak diproduksi secara mandiri. (ulf)

Transisi Energi Bersih, PLN Resmikan SPKLU ke-19 di SMKN 1 Pringgabaya

By
ekbisntb.com
-
0
SPKLU ke-19 di SMKN 1 Pringgabaya, Lombok Timur, (ekbisntb.com/ift)

Selong (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ke-19. Peresmian ini berlangsung di SMKN 1 Pringgabaya, Lombok Timur.

Dalam acara tersebut, hadir GM PLN UIW NTB yang diwakili oleh Senior Manager Pembangkitan PLN NTB, Sigit Harjono. Turut hadir pula Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, H. Sahdan, S.T., M.T., Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN NTB, Damayanti Wahyuningrum, dan Kepala Sekolah SMKN1 Pringgabaya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, H. Sahdan, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PLN atas langkah nyata dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di wilayah NTB.

 “Kami sangat mengapresiasi upaya PLN dalam menyediakan fasilitas SPKLU ini. Ini adalah langkah penting dalam mendukung transisi energi bersih di NTB dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kendaraan listrik,” ujar Sahdan.

Sigit Harjono, dalam tanggapannya, menyatakan bahwa PLN berkomitmen untuk terus memperluas jaringan SPKLU di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah NTB.

“Dengan adanya SPKLU ini, kami berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. PLN siap mendukung kebutuhan energi bersih masyarakat dengan infrastruktur yang memadai,” ujar Sigit.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, juga menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“PLN terus berupaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk SPKLU. Kami berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai target Net Zero Emission Tahun 2050 dan mendorong penggunaan kendaraan listrik yang lebih luas di masyarakat,” kata Sudjarwo.

Peresmian SPKLU di SMKN 1 Pringgabaya ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat dan pihak sekolah untuk lebih mengenal dan menggunakan kendaraan listrik. PLN juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

SPKLU di SMKN1 Pringgabaya ini merupakan SPKLU ke 19 yang diresmikan. Tahun 2024 ini PLN berencana akan membangun sebanyak 10 unit sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 akan ada 29 unit SPKLU yang tersebar di seluruh NTB. Untuk informasi tentang Lokasi SPKLU, masyarakat dapat mengetahuinya melalui fitur EVDS yang ada pada aplikasi PLN Mobile.

PLN juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan kendaraan listrik serta seluruh fasilitas pendukungnya seperti SPKLU. Ini termasuk memberikan informasi tentang cara pengisian daya dengan menggunakan SPKLU.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kemudahan ekosistem kendaraan listrik untuk mendukung transisi energi bersih,” tutup Sudjarwo.

Dengan peresmian SPKLU ke-19 ini, PLN menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penggunaan energi bersih. (bul)

Peringatan HKG PKK ke 52, Walikota Mataram Bertekad Tekan Angka Stunting di Bawah 5 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana membuka secara resmi Peringatan HKG PKK ke 52 di RTH Pagutan yang ditandai dengan pemukulan gendang beleq.(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Ribuan kader PKK Kota Mataram memperingati HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK ke 52 pada Kamis 25 Juli 2024 di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pagutan. Acara yang dihadiri Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. ND Kinnastri Roliskana, Walikota dan Forkopimda  (Forum Komunikasi Pimpinan daerah) menjadi momentum penting untuk menyuarakan komitmen bersama dalam menekan angka stunting.

Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengungkapkan optimisme bahwa angka stunting dapat ditekan hingga di bawah 5% pada tahun 2024. Ini sejalan dengan tren penurunan yang sudah terjadi dari 17% di tahun 2022, menjadi 13% di tahun 2023, dan mencapai 7,9% pada Juli 2024.

Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. ND Kinnastri Roliskana menyerahkan hadiah kepada juara I lomba senam gerak cegah stunting(ekbisntb.com\ist)

“Penurunan angka stunting ini adalah bukti dari sinergi antara organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” ungkapnya. Walikota mengapresiasi kader PKK yang terus bergerak bersama dalam mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DikatakanWalikota, banyak upaya kreatif dan inovatif telah dilakukan dalam mengembangkan program untuk mencegah stunting. Upaya ini melibatkan berbagai sektor. Termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Ketua PKK Kota Mataram, Hj. ND Kinnastri Mohan Roliskana,

menyebutkan bahwa peringatan HKG ke-52 ini dihadiri oleh pengurus PKK

tingkat kecamatan dan kelurahan serta 2.800 kader se-Kota Mataram. “Puncak HKG PKK ke-52 ini diharapkan dapat membawa semangat dan energi baru pada setiap langkah seluruh kader PKK untuk bergerak bersama

mensukseskan program-program pemerintah,” ujar Kikin, sapaan akrab Hj.

ND Kinnastri Roliskana.

Kikin menegaskan visi TP PKK, yaitu terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, dan sejahtera lahir dan batin. “Melalui 10 Program Pokok PKK, Tim Penggerak PKK dapat menjadi motor utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta sinergitas dengan para stakeholder, baik dengan pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kikin menekankan tiga hal penting yang

perlu diperhatikan. Pertama, memantapkan pemahaman mengenai filosofi

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Kedua, mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, pencapaian PKK

dalam pelaksanaan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024. “Dengan

komitmen dan kerja keras, saya yakin kita bisa mencapai target dan mewujudkan keluarga sejahtera di Kota Mataram,” demikian Kikin.

Sebagai informasi, HKG PKK ke 52 tersebut dimeriahkan dengan beragam lomba yang diikuti oleh perwakilan kader. Seperti presentasi pencegahan pernikahan anak, Poksus UP2K, lomba masak serba ikan, lomba pengolahan pangan lokal, lomba kader berprestasi dan yang paling ramai penonton lomba senam gerak cegah stunting. Keluar sebagai juara umum dari lomba 10 program pokok PKK tersebut adalah Kecamatan Cakranegara. (fit/*)

Jadi Sektor Unggulan, Pertanian NTB Belum Didukung Anggaran Ideal

By
ekbisntb.com
-
0
M. Taufieq Hidayat, (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pertanian menjadi sektor yang diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Namun dukungan anggaran daerah ke sektor ini masih jauh panggang dari api. Jika dilihat dari komposisi struktur ekonomi NTB. Sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Apalagi sektor ini berhubungan langsung dengan kebutuhan strategis masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada tahun 2023, nilai PDRB NTB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp166,39 triliun. Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) nilainya Rp103,91 triliun. Dengan share pertanian sebesar 22,23 persen terhadap PDRB NTB. Pada tahun 2023, sektor ini juga menyerap  tenaga kerja sebesar 33,54 persen atau 970,34 ribu orang

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, M. Taufieq Hidayat di Mataram, Kamis 25 Juli 2024 menyampaikan, sebagai sektor unggulan, menurutnya banyak program-program strategis yang diusulkan dan seyogiyanya dapat dilaksanakan.

Apalagi sektor pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana akibat perubahan iklim. Sehingga, penerapan teknologi-teknologi pertanian seyogiyanya menjadi keharusan untuk mempertahankan produksi pangan.

Berbicara anggaran, terutama dukungan anggaran yang bersumber dari APBD NTB, Taufiq mengemukakan, perbandingannya hanya 3 persen, dibandingkan dengan pokok pikiran rakyat (pokir) anggota DPRD NTB sebesar 97 persen.

“Kebanyakan program yang kita laksanakan adalah program Pokir, yang usulannya dari masyarakat melalui anggota dewan. Kalau anggaran khusus dari APBD untuk sektor pertanian, kondisinya memang demikian. Kita sama sama maklumi, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah saat ini,” katanya.

Menurut Taufieq, banyak program-program yang diusulkan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB untuk menyesuaikan tantangan saat ini. namun, usulan-usulan tersebut akhirnya tidak menjadi dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan fiskal.

“Untuk kegiatan-kegiatan administratif, kalau ada pertemuan-pertemuan di luar terkait pertanian, teman-teman di dinas susahnya setengah mati untuk ongkos dan kebutuhan lainnya. Tapi sekali lagi, kita sama sama maklumi, sepertinya semua OPD di NTB juga mengalami hal yang sama dengan kami,” tambahnya.

Untungnya, program-program sektor pertanian dan perkebuan yang dilaksanan di NTB, banyak didukung oleh program dan anggaran pusat.

“Untung dari Kementerian Pertanian banyak memback up dengan program-programnya yang turun ke daerah. dan dukungan anggaran pusat lainnya,” tambahnya.

Taufieq menambahkan, untuk melaksanakan program-program strategis sektor pertanian dan perkebunan di NTB, sedianya minimal dukungan APBD NTB Rp50 miliar setahun. Barulah menurutnya, usulan-usulan program untuk mengintervensi pertanian dan perkebunan dapat dilaksanakan. (bul)

Gawe Adat Inan Dowe, Simbol Pengakuan Karya Seni Anyaman Bambu Asli Warga Desa Loyok

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Bupati Lotim H. M.Juaini Taofik menghadiri kegiatan event adat Inan Dowe Warga Loyok, Kamis, 25 Juli 2024. (ekbisntb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Ribuan masyarakat Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, berbaris rapi dengan pakaian lengkap khas Sasak. Pria-pria mengenakan keris di dada dan sebagian membawa tombak dalam posisi waspada, sementara perempuan mengenakan lambung dan membawa geben (kotak yang terbuat dari bambu). Pemandangan ini adalah bagian dari perayaan Gawe Adat Inan Dowe yang digelar pada hari Kamis, 25 Juli 2024.

Ketua Panitia Lalu Arya Karma menyampaikan kegiatan Gawe Adat Inan Dowe kali ini adalah event perdana digelar. Kegiatan ini menggabungkan tradisi adat yang kaya nilai spiritual dengan kerajinan tangan khas Desa Loyok yang dikenal selama puluhan tahun sebagai desa penghasil anyaman bambu.

Inan Dowe, yang berarti “Harta Ibu” dalam bahasa Sasak, menegaskan bahwa geben dan dungki adalah karya asli nenek moyang orang Loyok yang diwariskan secara turun-temurun. Rangkaian acara ini dimulai dengan penyematan geben kepada Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur H. M Juaini Taofik dan para pejabat yang hadir, sebagai simbol bahwa produk ini merupakan warisan leluhur Desa Loyok.

Lalu Arya mengatakan, warga Loyok menginginkan pemerintah mengetahui, mulai saat ini Desa Loyok lah yang memiliki hak cipta atas produk geben ini. Jika ada produk yang serupa di beberapa daerah lain diyakinkan sebelumnya diajari oleh warga Loyok.

Setelah penyematan simbol geben, tokoh adat dan masyarakat mengantarkan PJ Bupati Lotim berziarah ke Makam Selaparang II di Desa Gelora, pemekaran dari Desa Loyok, untuk disembek yakni ritual cuci muka di makam sebagai simbol izin memasuki Desa Loyok.

Usai ziarah, Pj Bupati Lotim diarahkan menuju lokasi acara puncak untuk menyaksikan proses pembuatan geben dari awal hingga akhir, membuktikan bahwa akuisisi geben ini berdasarkan bukti otentik.

Pj Bupati Lotim pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangganya terhadap prosesi Gawe Adat Inan Dowe dan antusiasme masyarakat Desa Loyok dalam mensukseskan acara. Meski kali pertama, namun danggap Pj Bupati sangat luar biasa dan terlihat kesakralannya. “Yang paling menarik adalah melihat tangan-tangan terampil para perajin membuat anyaman bambu,” sebutnya.

Juaini Taofik berharap Gawe Adat Inan Dowe menjadi event tahunan Desa Loyok. Menurutnya, kegiatan seperti itu akan berdampak positif bagi para perajin terutama dalam mempromosikan produk-produk dan menarik masyarakat luar untuk membelinya.

Membangun sesuatu dari awal diakui sulit dan akan dihadang banyak rintangan. Paling penting dalam memulai adalah kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Inan Dowe harus menjadi milik masyarakat agar bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ia berharap Gawe Adat Inan Dowe akan menjadi daya tarik Desa Loyok di kancah nasional seperti alunan budaya Pringgasela. “Terpenting adalah keistiqomahan masyarakat, khususnya para pemuda,” demikian ucapnya mengingatkan.(rus)

534.693 Keluarga di NTB Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Perkim NTB, Sadimin (paling kanan) dan rumah tidak layak huni dibelakangnya.(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Sebanyak 534.693 keluarga di Provinsi NTB masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Berdasarkan data terakhir Dinas Peumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB tahun 2023, kelurga yang tinggal di RTLH di Kota Mataram sebanyak 24.437 keluarga. di Lombok Barat 86.872 keluarga.

Di Lombok Tengah 142.470 keluarga. Lombok Timur 143.075 keluarga. Lombok Utara 31.563 keluarga. Kabupaten Sumbawa 46.744 keluarga. Kabupaten Sumbawa Barat 8.392 keluarga. Kabupaten Dompu sebanyak 20.278 keluarga. Kabupaten Bima sebanyak 36.391 keluarga dan Kota Bima sebanyak 6.984 keluarga.

Sementara itu, dibanding jumlah keluarga yang tinggal di rumah layak huni, jumlahnya di NTB sebanyak 1.067.696 keluarga. Tersebar 80.121 keluarga di Lombok Timur, 126.624 keluarga di Lombok Barat. 206.806 keluarga di Lombok Tengah.

304 314 keluarga di Lombok Timur. 47.782 keluarga di Lombok Utara. 104.972 keluarga di Kabupaten Sumbawa. 28.822 keluarga di Kabupaten Sumbawa Barat. 38.159 keluarga di Kabupaten Dompu.100.573 keluarga di Kabupaten Bima. Dan 29.523 di Kota Bima.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah menetapkan beberapa kriteria RTLH yang menjadi acuan dalam program-program perbaikan rumah tidak layak huni.

Kriteria Umum RTLH dicirikan. Konstruksi bangunan tidak aman: Kerusakan pada struktur bangunan, seperti retak pada dinding atau pondasi yang parah, atap bocor, atau rangka atap yang sudah lapuk.

Luas bangunan tidak mencukupi: Luas lantai per orang kurang dari standar minimal yang ditetapkan, yaitu sekitar 9 m². Kualitas bahan bangunan rendah: Penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai standar, seperti dinding dari bilik bambu, kayu kelas IV, atau atap dari daun.

Fasilitas sanitasi dan air bersih tidak memadai: Tidak memiliki jamban yang layak, sumber air minum yang tidak bersih, atau tidak memiliki akses terhadap air bersih. Ventilasi dan pencahayaan buruk: Rumah kurang mendapat sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik.

Sementara Kriteria Detail RTLH Menurut Program Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KemenPUPR memiliki lebih spesifik di antaranya. Luas lantai: Tidak mencukupi standar minimal luas/anggota keluarga. Bahan lantai: Tanah/kayu kelas IV. Bahan dinding: Bilik bambu/kayu/rotan atau kelas IV. Bahan atap: Daun atau genteng plentong yang sudah rapuh.

Fasilitas sanitasi: Tidak memiliki jamban atau jamban bersama dengan rumah tangga lain. Sumber air minum: Sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. Penerangan: Tidak menggunakan listrik.

Kepala Dinas Perkim NTB, Sadimin mengemukakan, mengacu pada data RTLH tahun 2022 sebanyak 579.321 keluarga yang tinggal di RTLH, dan data BPS, capaian NTB untuk penanganan RTLH sudah cukup baik diatas rata-rata nasional 60% lebih.

“Di kita sudah 66% tahun 2023 yang dirilis 2024,” ujarnya.

Untuk penanganan RTLH, Pemprov, Pengembang, dan Baznas serta yang lainnya sebanyak 10.600 unit rumah. Di provinsi sendiri hanya nangani 149 untik MBR, ini artinya ada sisa penanganan 64.000-10.600 : 53.400 rumah dikerjakan sendiri dengan swadaya masyarakat yang secara ekonomi mampu.

“Interpensi yang dilakukan pemerintah ya menangani rumah orang yang tidak mampu atau sering disebut masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kemampuan anggaran. Intinya bagaimana penerintah bisa menciptakan lapangan kerja dan ada pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonominya bagus, otomatis akan membuat rumah yang layak, yang dibantu pemerintah yang betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu . Karena kemampuan anggaran kan hanya sedikit,” demikian Sadimin.(bul)

Jadi Sektor Unggulan, Pertanian NTB Belum Didukung Anggaran Ideal

By
ekbisntb.com
-
0
Kadistanbun NTB, M. Taufieq Hidayat . (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Pertanian menjadi sektor yang diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Namun dukungan anggaran daerah ke sektor ini masih jauh panggang dari api.

Jika dilihat dari komposisi struktur ekonomi NTB. Sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Apalagi sektor ini berhubungan langsung dengan kebutuhan strategis masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada tahun 2023, nilai PDRB NTB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp166,39 triliun. Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) nilainya Rp103,91 triliun. Dengan share pertanian sebesar 22,23 persen terhadap PDRB NTB. Pada tahun 2023, sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebesar 33,54 persen atau 970,34 ribu orang.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, M. Taufieq Hidayat di Mataram, Kamis 25 juli 2024 menyampaikan, sebagai sektor unggulan, menurutnya banyak program-program strategis yang diusulkan dan seyogyanya dapat dilaksanakan.

Apalagi sektor pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana akibat perubahan iklim. Sehingga, penerapan teknologi-teknologi pertanian seyogyanya menjadi keharusan untuk mempertahankan produksi pangan.

Berbicara anggaran, terutama dukungan anggaran yang bersumber dari APBD NTB, Taufiq mengemukakan, perbandingannya hanya 3 persen, dibandingkan dengan pokok pikiran rakyat (pokir) anggota DPRD NTB sebesar 97 persen.

“Kebanyakan program yang kita laksanakan adalah program Pokir, yang usulannya dari masyarakat melalui anggota dewan. Kalau anggaran khusus dari APBD untuk sektor pertanian, kondisinya memang demikian. Kita sama sama maklumi, disesuaikan dengan kemampuan financial daerah saat ini,” katanya.

Menurut Taufieq, banyak program-program yang diusulkan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB untuk menyesuaikan tantangan saat ini. namun, usulan-usulan tersebut akhirnya tidak menjadi dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

“Untuk kegiatan-kegiatan administrative, kalau ada pertemuan-pertemuan di luar terkait pertanian, teman-teman di dinas susahnya setengah mati untuk ongkos dan kebutuhan lainnya. Tapi sekali lagi, kita sama sama maklumi, sepertinya semua OPD di NTB juga mengalami hal yang sama dengan kami,” tambahnya.

Untungnya, program-program sektor pertanian dan perkebuan yang dilaksanan di NTB, banyak didukung oleh program dan anggaran pusat.

“Untung dari Kementerian Pertanian banyak memback up dengan program-programnya yang turun ke daerah. dan dukungan anggaran pusat lainnya,” tambahnya.

Taufieq menambahkan, untuk melaksanakan program-program strategis sektor pertanian dan perkebunan di NTB, sedianya minimal dukungan APBD NTB Rp50 miliar setahun. Barulah menurutnya, usulan-usulan program untuk mengintervensi pertanian dan perkebunan dapat dilaksanakan.(bul)

PHRI NTB : 21.000 Kamar Hotel Lombok Ludes Saat MotoGP 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com)-Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini memastikan sebanyak 21.000 kamar hotel yang ada di Lombok ludes dipesan saat penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, September 2024 ini.

“Kamar kita di Lombok sekitar 21.000, itu pasti habis karena kan MotoGP punya peminat yang sudah maniak,” ujarnya.

Kendati demikian, harga kamar hotel menurutnya tetap mengacu pada peraturan gubernur yang dibuat pada tahun 2022 lalu. Yang mana untuk zona I (kawasan Mandalika), kenaiikan tarif kamar hotel diperbolehkan tiga kali lipat. Zona II (hotel di Kota Mataram) dua kali lipat, dan zona III (Senggigi dan Lombok Utara) satu kali lipat.

Ia melanjutkan bahwa pihak hotel bebas kapan saja menaikkan harga kamar hotel, asalkan saat perhelatan baik itu nasional maupun internasional yang berlangsung di daerah ini. agar pelaku usaha perhotelan mendapatkan manfaat dari hadirnya KEK Mandalika dan event-event yang dilaksanakan di dalamnya.

“Setiap ada perhelatan itu boleh naikkan (tarif) kapan saja,” ujarnya.

Kenaikan harga ini, lanjut Wolini, juga akan mengikuti pasar. Saat ada perhelatan internasional, pasti permintaan wisatawan akan membludak. Pun menurutnya, setelah ajang MotoGP selesai, wisatawan biasanya langsung memesan kamar hotel untuk digunakan di tahun berikutnya saat perhelatan MotoGP kembali diselenggarakan.

“Setelah MotoGP dia langsung booking hotel lagi. Begitu polanya,” lanjutnya.

Sementara itu, PHRI NTB juga menyorot mahalnya harga tiket pesawat menuju NTB, menurutnya dengan tingginya harga tiket pesawat ke BIZAM seperti sekarang, tentu akan berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karenanya, ia meminta pihak pemerintah hadir untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Tidak hanya menekan harga tiket pesawat, PHRI juga meminta jalur penerbangan lebih diperbanyak. Dengan terbukanya jalur-jalur penerbangan menuju NTB, tentu membawa wisatawan mampir atau datang sendiri ke Bumi Gora. (era)

Mendes Ingatkan Desa Manfaatkan MotoGP Mandalika untuk Promosi Wisata

By
ekbisntb.com
-
0
Kawasan Mandalika atau Sirkuit Mandalika (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan desa-desa di Lombok Tengah untuk bersiap mempromosikan wisatanya menjelang perhelatan MotoGP.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim itu, perhelatan MotoGP pada 27-29 September 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu berpotensi memberikan keuntungan bagi warga desa sekitar di sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

“Tahun lalu jumlah penonton MotoGP mencapai 102 ribu orang dari berbagai negara. Tentu, kita berharap mereka menjadi marketing untuk mempromosikan keindahan wisata Mandalika kepada dunia,” kata Gus Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat meninjau pembangunan dan infrastruktur penunjang Sirkuit Mandalika pada 24 Juli 2024.

Berikutnya ia mengingatkan pula bahwa kebutuhan akomodasi, makanan, transportasi, dan berbagai layanan lainnya dari wisatawan dapat menjadi peluang usaha yang secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan desa-desa tersebut.

Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya itu mengaku optimistis Mandalika mampu menjadi referensi tujuan para wisatawan mancanegara untuk menikmati suasana alami pantai dan pedesaan yang berada di Pulau Lombok.

Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan keindahan sejumlah pantai yang membuat Mandalika dipilih sebagai lokasi ideal untuk sirkuit balap MotoGP karena dinilai begitu memukau.

Dalam kesempatan meninjau sirkuit itu, Gus Halim berkesempatan mengecek fasilitas di area Paddock Sirkuit Mandalika untuk melihat langsung persiapan tim balap yang bakal berlaga di sirkuit internasional itu, sembari mendengarkan penjelasan langsung dari pihak pengelola.

Bahkan Gus Halim juga menggunakan Safety Car mengelilingi Sirkuit Mandalika untuk merasakan sensasi mengitari lintasan balap sepanjang 4,3 kilometer tersebut.

Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah menyatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2024 di Sirkuit Pertamina Mandalika mencapai Rp7 miliar.

“Target Rp7 miliar itu dari penjualan tiket MotoGP,” kata Kepala Bapenda Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu.

Ia mengatakan target tersebut memang menurun bila dibandingkan dengan pajak dari MotoGP tahun sebelumnya, karena besaran pajak hiburan sesuai dengan aturan itu saat ini sebanyak 10 persen.

“Kalau dulu 30 persen, sekarang aturan terbaru berlaku 10 persen besaran pajak hiburan yang harus dibayarkan penyelenggara kepada daerah,” katanya. (ant)

Harga Emas Antam Turun Tipis jadi Rp1,40 Juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis pagi, turun sebesar Rp6.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.400.000 (Rp1,40 juta) per gram.

Sebelumnya harga emas batangan berada di posisi Rp1.406.000 per gram pada Rabu 24 Juli 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis, yakni sebesar Rp1.256.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Kamis:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp750.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.400.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.740.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.085.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.775.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.495.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.612.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.145.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.212.000
  • Harga emas 250 gram: Rp335.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp670.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.340.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

1...650651652...795Page 651 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami