Beranda blog Halaman 649

Jumat Berkah, BPJamsostek NTB Berbagi Takjil kepada Pengendara

0
Momentum jumat berkah di bulan Ramadan, BPJamsostek NTB berbagi takjil kepada pengendara. (ekbisntb.com/ist)

MOMENTUM bulan suci Ramadan turut dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berbagi kepada sesama. Menjelang waktu berbuka puasa, keluarga besar badan yang kini dipanggil BPJamsostek tersebut menggelar kegiatan berbagi takjil persis di depan Kantor BPJamsostek Nusa Tenggara Barat Jl. Langko No 15 Mataram, Jumat, 14 Maret 2025.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pps. Kepala Kantor Cabang BPJamsostek NTB, Oktiana Triperani Sukmana, yang turut membagikan takjil kepada pengendara maupun masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, wanita yang akrab disapa Pera ini menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil adalah wujud kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat sekitar serta bagian dari kegiatan Employee Volunteering yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan di bulan suci ini, terutama kepada pengendara dan masyarakat sekitar yang mungkin belum sempat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Semoga takjil yang kami bagikan dapat bermanfaat dan membawa berkah” ungkap Pera.

Ia berharap kegiatan ini tidak hanya membawa manfaat bagi penerima, tetapi juga menjadi ladang amal bagi semua. Semangat berbagi ini juga sejalan dengan nilai-nilai institusi yang terus kita jaga.

Para pengendara yang menerima takjil tampak antusias dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Mereka berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan untuk menebar kebaikan kepada sesama.(bul/*)

Bank Dinar dan MIM Foundation Ajak Anak Yatim Berbelanja Kebutuhan Lebaran di LEM

0
Bank Dinar dan MIM Foundation saat mengajak anak yatim berbelanja kebutuhan lebaran di LEM. (ekbisntb.com/ist)

BANK Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri atau Bank Dinar dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Metro Insan Mulia (MIM) Foundation mengajak sebanyak 150 anak yatim yang ada di Pulau Lombok dalam program Belanja Bersama Yatim di Lombok Epicentrum Mall (LEM) pada hari Jum’at 14 Maret 2025.

Direktur Kepatuhan Bank Dinar, Zaki Zamani menyampaikan, program belanja bersama yatim merupakan program tahunan yang dinisiasi oleh Bank Dinar di bulan Ramadan bekerjasama dengan MIM Foundation.

“Pada Ramadan tahun lalu ada 120 anak yatim yang kami ajak untuk berbelanja di Lombok Epicentrum Mall dan tahun ini bertambah menjadi 150 anak yatim,” ujarnya.

“Memuliakan anak yatim balasannya adalah Surga. Seperti yang sudah kita tahu dalam hadist, Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di Surga” imbuh Zaki.

Ketua LAZ dan Badan Wakaf MIM Foundation, M. Romi Saefudin menerangkan anak-anak yatim yang diajak berbelanja kebutuhan lebaran di LEM adalah anak-anak yang berasal dari Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

“Total ada 150 anak yatim yang kami ajak untuk ikut dalam program belanja bersama yatim. Harapan kami kedepan, akan lebih banyak lagi anak yatim yang bisa kami belanjakan baju lebaran,” ujarnya.

Selain anak yatim, MIM Foundation juga mengundang keluarga anak-anak yatim sebagai pendamping untuk ikut terlibat dan menyaksikan langsung anak-anak yatim berbelanja.

Sri, salah satu keluarga dan pendamping menyampaikan, anak-anak yatim ini sangat berterima kasih kepada Bank Dinar dan nasabahnya, serta MIM Foundation  yang sudah memberikan kesempatan mereka untuk bisa berbelanja di LEM.

“Mereka belum pernah sebahagia ini karena orang tua mereka belum bisa membelikan kebutuhan lebaran. Semoga Bank Dinar selalu jaya, dapat terus membantu lebih banyak anak-anak yatim. Sekali lagi terima kasih Bank Dinar dan MIM Foundation,” tutup Sri.(r/bul)

Pesanggrahan Timba Nuh, Aset Destinasi Wisata Bersejarah yang Masih Asal-asalan

0
Pesanggrahan Timba Nuh Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasela yang butuh sentuhan pemerintah(ekbisntb.com/rus)

Pesanggrahan Timba Nuh yang berada di Desa Timba Nuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu peninggalan sejarah. Lokasi ini berada di ketinggian sekitar 615 meter di atas permukaan laut (MDPL). Tempat itu lama menjadi salah satu destinasi wisata. Akan tetapi, penataannya masih agak asal dilakukan pemerintah.

Ungkapan ini dikemukakan Kepala Desa Timba Nuh, Muhammad Ilham saat ditemui di Pesanggrahan, Sabtu 15 Maret 2025 lalu.

Diakuinya, ada bangunan tua peninggalan Belanda dan bahkan pernah diduduki Jepang terlihat tak pernah disentuh. Sisi lainnya, sejumlah bangunan-bangunan kecil lainnya ada yang dibangun.

“Kita heran kenapa tidak bangunan lama ini yang ditata,” ucapnya. Terlihat bangunan tua itu sudah mulai rusak.

Satu hal lagi yang menjadi ciri khas Pesanggrahan Timba Nuh ini katanya adalah keberadaan pohon leci. Pohon tua ini juga kini sudah banyak yang punah. Tidak pernah tersentuh pemeliharaan. Hal ini jelas sangat disayangkan.

Selanjutnya menurut Kades, harusnya ada aula besar agar bisa juga lokasi ini menjadi tempat wisata pertemuan. Harapannya ke depan, Pesanggrahan ini menjadi tempat pusat informasi wisata Timba Nuh.

Desa Wisata Timba Nuh meruoakan salah satu tempat wisata yang memiliki destinasi wisata yang cukup lengkap. Timba Nuh merupakan salah satu jalur pendakian resmi ke Gunung Rinjani. Ada banyak air terjun yang bisa dinikmati tak jauh dari Timba Nuh.

Wisata andalan di Timba Nuh adalah camping ground. Desa wisata yang sejuk ini dikatakan tak kalah dengan Sembalun. Bahkan dikatakan apa yang dilihat di Sembalun semua bisa dinikmati di Timba Nuh. Sebaliknya, banyak yang ada di Timba Nuh ini tidak bisa ditemukan di Sembalun.

Hanya saja soal penataan ini diakui masih perlu banyak belajar lagi. Pesanggrahan Timba Nuh coba akan ditata terlebih dulu setelah mendapat restu dari pemerintah daerah Kabupaten Lotim. “Kita tidak bicara retribusi dulu, tapi kita coba tata dan jaga kebersihannya dulu,” imbuhnya.

Wakil Bupati Lotim H. Edwin Hadiwijaya yang ditemui di tempat yang sama turut menyoal kondisi Pesanggrahan Timba Nuh ini. Dilihatnya justru ada beberapa bangunan baru. Sedangkan bangunan lama seperti terlihat tak tersentuh.

Guna menjaga bukti sejarah Pesanggrahan ini, Wabup terus akan bangun komunikasi dengan Kepala Desa. Diakui, Pesanggrahan ini tidak pernah dapat sentuhan dari pemerintah. Bangunan yang didirikan hanya sporadis dilakukan.

Wabup mengatakan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2024 lalu pengelolaan Pesanggrahan Timba Nuh ini diserahkan ke Karang Taruna Desa Timba Nuh. Sebelumnya pernah juga dikelola pihak ketiga. Tapi tidak dilanjutkan dan berakhir 31 Desember 2024.

Karang Taruna Timba Nuh diharapkan dapat menjaga dan mengelola Pesangrahan lebih baik. Karena menjadi pemuda setempat, maka diyakini akan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi untuk menjaganya. Kaeang Taruna diminta lebih serius mengembangkan tempat tersebut sebagai tempat wisata. “Alhamdulillah kerja Karang Taruna ini dikawal oleh kepala Desa,” ucapnya.

Ketua Karang Taruna Timba Nuh, Wahidan menjelaskan sudah menyiapkan beberapa kegiatan untuk memancing minat kunjungan wisata ke Pesanggrahan. Ada agenda mingguan, bulanan dan tahunan yang telah dirancang semenarik mungkin sehingga bisa dinikmati oleh pengunjung.

“Rencana ada kegiatan sparing lomba gasing, lomba kecial, presean mingguan karena kita memiliki areal cukup luas,” ucapnya. Luas kawasan Pesanggrahan Timba Nuh sekitar 80 are yang bisa dimanfaatkan pengelola untuk menggelar berbagai kegiatan.

Semenjak mendapat kewenangan mengelola, diakui Karang Taruna ini belum bisa berbuat banyak. Mengenai jumlah kunjungan, sebelum puasa rata-rata 100 orang datang ke Pesanggrahan. Memasuki puasa rata-rata 50. Karcis masuk Rp 5 ribu dan parkir dikenakan Rp 2 ribu dan roda empat Rp 5 ribu.

Untuk pengembangan ke depan dibutuhkan katanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Diakui juga, pengalaman dalam menata objek wisata masih minim sehingga perlu pembelajaran dari pihak lain termasuk dengan oemuda-pemuda kreatif lainnya di wilayah kecamatan Pringgasela.

Diketahui dari bukti sejarah, rumah yang ada di Pesanggrahan Timba Nuh dibangun oleh Kolonial Belanda tahun 1932. Jauh sebelum Indonesia merdeka.

Keberadaan rumah tersebut menjadi salah satu jejak kolonialisme di Gumi Lombok. Belanda datang ke Lombok pertama kali pada tanggal 5 Juli 1894 di bawah pimpinan Jenderal Vetter dan Residen Dannenbargh.

Bangunan rumah Belanda ini berdiri di atas tanah seluas 9 are. Sejak didirikan, suasana bangunan itu sangat eksklusif. Tidak ada satu pun warga pribumi yang bisa masuk maupun hanya sekedar mendekati bangunan tersebut. Jepang kemudian datang tahun 1942 dan menduduki Pesanggrahan tersebut.

Namun Jepang tak bertahan lama sejak tahun 1945 Indonesia resmi merdeka. Barulah tempat itu dapat dimasuki oleh masyarakat setempat.

Lokasi destinasi wisata Pesanggrahan ini terbilang cukup strategis tempatnya. Selain  bisa menikmati Rinjani,  pengunjung bisa melihat indahnya permukiman warga Pulau Lombok. Terlihat juga pulau-pulau kecil yang berada perairan Selat Alas. (rus)

Pengusaha Diminta Taat Aturan, Sejumlah Hiburan Malam Diduga Langgar Jam Operasional

0
Hiburan malam di Senggigi masih melanggar jam operasional selama Ramadan. Pemerintah meminta pengusaha hiburan malam taat aturan. (ekbisntb.com/ist)

DPRD Lombok Barat (Lobar) melakukan Inspeksi mendadak (sidak) bersama tim patroli gabungan dari Satpol PP, Kecamatan dan pihak terkait lainnya, mengenai imbauan jam opersional hiburan malam di kawasan wisata Senggigi. Ditemukan masih ada yang melanggar jam operasional selama Ramadan.

Dalam imbauan di surat edaran itu, selama bulan Ramadan para pengusaha tempat hiburan malam, baik itu tempat karaoke, kafe dan biliar, diminta untuk mulai beroperasi pada pukul 22.00 Wita hingga pukul 00 Wita. Sedangkan untuk operasional spa, diimbau untuk mulai dari pukul 21.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita.

“Dalam pelaksanaan sidak akhir pekan kemarin, kami masih menemukan beberapa tempat hiburan malam, yang belum melaksanakan imbauan itu,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Hariyanto, saat dikonfirmasi pekan, kemarin.

Dikatakan, masih ada tempat hiburan yang beroperasi melebihi batas waktu imbauan yang telah disampaikan Pemda Lobar pada surat edaran yang telah diberikan kepada seluruh peengusaha hiburan malam. “Masih ada yang menyediakan kegiatan hiburan malam sampai batas waktu yang ditentukan. Di lapangan kami masih menemukan pelaksanaannya masih sampai jam setengah 1 dan jam 1 dini hari,” bebernya.

Kendati saat ini, belum ada sanksi yang diberikan, melainkan hanya teguran. Namun pihaknya meminta kepada para pengusaha tempat hiburan malam di Senggigi bisa patuh dan menjalankan imbauan tersebut. Guna bersama-sama menjagaa kondusivitas agar tak mengganggu masyarakat di kawasan wisata tersebut, selama bulan Ramadan.

“Kami minta agar manajemen tempat hiburan menjalankan imbauan itu. Dalam rangka kita bersama-sama menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Memupuk tolerasi dan menjaga keamanan, ketertiban selama puasa ini,” tegasnya.

Di samping itu, pihaknya mewakili DPRD Lobar mengapresiasi upaya Pemda Lobar untuk memberikan imbauan dalam rangka menjaga kondusivitas dan toleransi selama bulan Ramadan ini. Begitu pun bagi para pengusaha tempat hiburan yang telah taat menjalankan imbauan yang dikeluarkan Pemda Lobar tersebut.

“Kami juga apresiasi para pengusaha karena telah melaksanakan imbauan. Bagi yang belum melaksanakan imbauan sesuai jadwal, kita berharap agar setelah ini, bisa beroperasi sesuai imbauan yang telah disampaikan Pemerintah Daerah ,” pungkas politisi PKB asal Narmada ini.(her)

Bupati Lobar akan Libatkan Ahli, Kaji Pengembangan Klaster Tambang dan Pariwisata Sekotong

0
H. Lalu Ahmad Zaini(ekbisntb.com/ist)

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini berencana melakukan penataan wilayah kawasan Sekotong yang memiliki dua potensi besar yaitu pariwisata dan tambang. Bupati akan melibatkan tim ahli untuk penataan dan pengembangan pembagian klaster tambang dan pariwisata ini.

Hal ini disampaikan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini saat melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Baital Abror, Dusun Pengawisan, Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Sabtu 15 Maret 2025. Hadir mendampingi bupati, Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Abu Bakar Abdullah, Forkopimda, Sekda Lobar H.Ilham, para Asisten, kepala OPD, Camat, Ketua Baznas, Ketua TP PKK Lobar, Plt Dirut PTAM Giri Menang, Ketua DWP Lobar, Kepala Desa dan masyarakat Pengawisan.

Bupati mengatakan wilayah Sekotong memiliki potensi alam yang luar biasa. Mulai dari potensi pertambangan dan potensi pariwisata dengan keindahan alam yang fantastis. Potensi potensi ini harus dikelola dengan baik dan maksimal agar dapat mensejahterakan masyarakat Lombok Barat khususnya Sekotong. Pemerintah daerah akan membagi klaster, zona wilayah pertambangan dan zona wilayah pariwisata. Hal ini nantinya akan dilakukan pengkajian mendalam oleh para ahli.

Termasuk bagiamana penanganan tambang ilegal yang ada di daerah tersebut. Pihaknya akan melakukan kajian mendalam agar bagaimana menjadikannya legal, tentunya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain itu untuk menuju ke arah itu perlu adanya kajian mendalam terkait perizinan dari kementerian agar tidak menimbulkan masalah.

“Segala potensi yang ada akan dikelola dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Lobar khususnya Sekotong. Nantinya akan dibagi klaster tambang dan klaster pariwisata tentunya dengan kajian mendalam,” tekannya.

Bupati mengatakan dirinya bersama Wabup terus berkomitmen melakukan percepatan pembangunan. Ia mengajak semua jajarannya untuk berlari cepat. Hal ini diperlukan agar ada perubahan mendasar di Lobar dan masyarakat menjadi sejahtera.

“Mari kita bersatu dan bergandengan tangan untuk bersama sama melakukan Perubahan agar cita cita pembangunan dapat terwujud yaitu Lombok Barat maju, mandiri dan Berkeadilan. Supaya program sejahtera dari desa dapat kita wujudkan,”ujarnya. (her)

99 Persen Lulusan Poltekpar Terserap Dunia Kerja

0
Widiyanti Putri Wardhana (ekbisntb.com/ist)

Pendidikan vokasi kepariwisataan yang dikembangkan melalui Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang ada di enam kampus di Indonesia sejauh ini dinilai cukup berhasil dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan yang andal. Terbukti, secara 99 persen lulusan Poltekpar di Indonesia terserap dunia kerja. Tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

Hal itu menandakan kalau lulusan-lulusan dari Poltekpar di Indonesia, kemampuan dan kualitasnya diakui di dunia kerja. “Berdasarkan data, tingkat penyerapan lulusan Poltekpar mencapai 99 persen. Dengan rata-rata waktu tunggu tiga bulan (bagi lulusan Poltekpar) untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dalam keterangannya, Sabtu 15 Maret 2025.

Capaian tersebut tentu jadi tantangan tersendiri bagi kampus-kampus Poltekpar yang ada di Indonesia untuk bagaimana bisa menjaga raihan tersebut. Bahkan dari waktu ke waktu terus ditingkatkan. Agar ke depan Poltekpar bisa benar-benar menjadi pilihan yang tepat bagi generasi muda Indonesia dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilkan dibidang kepariwisataan.

Sekaligus meningkatkan daya saing diri. Sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Salah satu caranya kampus Poltekpar harus adaptif dengan secara berkala terus memperbaharui kurikulum di kampusnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. “Dunia terus berkembang dan Poltekpar hadir untuk mencetak tenaga profesional yang siap mengelola destinasi wisata secara cerdas dan ramah lingkungan,” terang Widiyanti.

Untuk itu, pihaknya mengajak para generasi muda untuk memilih Poltekpar sebagai tempat menimba ilmu, menjadi insan pariwisata yang siap kerja dan berwirausaha. Terlebih pariwisata saat ini telah menjadi ekosistem yang dinamis yang menggabungkan teknologi, kreativitas, dan pengalaman berkelanjutan.

Terhitung mulai tanggal 12 Maret 2025, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara resmi membuka pendaftaran Seleksi Bersama Masuk (SBM) di enam Poltekpar seluruh Indonesia untuk tahun akademik 2025/2026. Termasuk di antaranya Poltekpar Lombok. Momen seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekpar tahun ini  bisa menjadi tonggak dalam mewujudkan pendidikan vokasi berkualitas yang akan menghasilkan SDM pariwisata unggul dan berdaya saing internasional.

Poltekpar Lombok pada tahun ajaran kali ini memperoleh jatah mahasiswa baru sebanyak 360 orang. Jumlah tersebut sama dengan jatah mahasiswa baru tahun lalu. Untuk empat program studi (Prodi) yakni Prodi Diploma III (D3) Tata Hidang, D3 Divisi Kamar, D3 Seni Kuliner serta D4 Usaha Perjalanan Wisata.

Bedanya, sebut Direktur Poltekpar Lombok Dr. Ali Muhtasom, proses seleksi tahun ini akan lebih ketat. Itu sesuai dengan arahan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Iqbal, saat meninjau kampus Poltekpar Lombok beberapa waktu lalu. Supaya SDM pariwisata yang dihasilnya nantinya benar-benar berkualitas, mampu berinovasi, unggul dan siap go internasional.

“Untuk jalur seleksi ada dua. Yakni SBM dan SMM (Seleksi Mandiri Masuk). Saat ini yang berjalan yakni SBM bersama kampus Poltekpar lainnya di Indonesia,” terangnya. (kir)

Terima 12 Sertifikat HPL Baru, ITDC Janji Tambah Fasilitas Umum di Kawasan The Mandalika

0
Direktur Operasi ITDC Wenda R. Nabiel menerima sertfikat HPL di 12 titik lahan di dalam kawasan The Mandalika, pekan kemarin(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 12 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) baru di dalam kawasan The Mandalika telah diterima Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah (Loteng) pekan kemarin. Tambahan sertifikat HPL tersebut diharapkan bisa mempermudah dan memperlancar rencana ITDC untuk menambah berbagai fasilitas umum penunjang di dalam kawasan The Mandalika. Terutama fasilitas dasar berupa jalan akses di dalam kawasan.

“Salah satu sertifikat yang diterima yakni HPL atas tanah seluas 4,8 hektare, yang diperoleh melalui proses pengadaan tanah sejak tahun 2019. Pengadaan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan pembangunan jalan dan fasilitas umum di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 391 Tahun 2019,” terang Direktur Operasi ITDC Wenda R. Nabiel, dalam keterangannya, Minggu 16 Maret 2025.

Adanya tambahan fasilitas umum tersebut, sebut Wenda, tentunya akan semakin mempermudah para wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata yang ada di dalam kawasan The Mandalika. Karena pihaknya berkomitmen untuk terus melengkapi fasilitas umum penunjang kawasan supaya wisatawan yang datang berkunjung di kawasan The Mandalika bisa lebih mudah dengan adanya fasilitas penunjang tersbut.

Menurutnya, penyerahan sertifikat HPL tersebut menandai langkah penting dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur di KEK Mandalika ke depan. Karena akan semakin banyak fasilitas umum yang bisa dibangun, mulai dari akses jalan dan fasilitas umum lainnya.

Dengan begitu aksesibilitas dan kelengkapan fasilitas umum kawasan The Mandalika semakin baik. Dan, itu akan sangat mendukung pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata kelas dunia dan akan memberikan dampak positif bagi daerah. “ITDC optimis perpercepatan pembangunan fasilitas kawasan The Mandalika juga yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.  Termasuk peningkatan konektivitas dan peluang ekonomi baru di daerah ini,” terangnya.

Secara khusus Wenda pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang telah memberikan dukungan. Sehingga proses pengadaan dan legalisasi tanah yang dilakukan ITDC bisa berjalan lancar. Terbukti dengan penyerahan 12 sertifikat HPL baru tersebut.

“Ini semua merupakan bagian dari komitmen ITDC dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di The Mandalika. Lahan-lahan ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelengkapan fasilitas umum, guna mendukung pengembangan kawasan The Mandalika sebagai destinasi wisata kelas dunia,” pungkas Wenda. (kir)

Askrindo Syariah Mataram dan MIM Foundation, Salurkan 10 Gerobak Berkah untuk Pelaku Usaha di Kota Mataram

0
Askrindo Syariah Mataram dan MIM Foundation menyalurkan sebanyak 10 gerobak untuk pelaku usaha di Kota Mataram.(ekbisntb.com/ist)

ASKRINDO Syariah Mataram bersama Metro Insan Mulia (MIM) Foundation menyalurkan 10 unit Gerobak Berkah bagi pelaku usaha kecil di Kota Mataram, Jumat 14 Maret 2025.

Penyerahan bantuan ini berlangsung di kantor cabang Askrindo Syariah yang berlokasi di Jalan Sriwijaya, Punia, Kota Mataram. Penerima manfaat program ini adalah janda dan mualaf yang berasal dari Kota Mataram.

Kepala Cabang Askrindo Syariah Mataram, Ega Rendragraha Permana, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap pelaku usaha mikro di Kota Mataram.

“Bantuan 10 unit Gerobak Berkah ini adalah wujud komitmen kami dalam mendukung usaha mikro di Kota Mataram. Apalagi saat ini masih dalam nuansa Ramadan, sehingga keberkahan dalam membantu sesama sangat kami harapkan,” ujar Ega.

Askrindo Syariah Mataram juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan MIM Foundation dalam membangun ekosistem halal di Kota Mataram.

“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan MIM Foundation dalam membangun ekosistem halal di Kota Mataram. Ke depan, kami akan menghadirkan lebih banyak program yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Ketua LAZ dan Badan Wakaf MIM Foundation, M. Romi Saefudin, menjelaskan bahwa penerima bantuan Gerobak Berkah merupakan janda dan mualaf yang berasal dari Kota Mataram.

“Alhamdulillah, pekan lalu kami sudah menyalurkan 50 Gerobak Berkah untuk pelaku usaha yang sudah berjualan tetapi tidak memiliki gerobak. Hari ini, kami menambahkan 10 gerobak lagi khusus untuk janda dan mualaf yang sebelumnya belum memiliki usaha. Jika ditotal, hingga saat ini kami telah menyalurkan 75 Gerobak Berkah,” terang Romi.

Selain mendapatkan bantuan gerobak, para penerima manfaat juga berkesempatan mengakses bantuan modal dari MIM Foundation. Para pedagang dapat memperoleh pinjaman dengan akad qardhul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga.

“Selain mendapatkan gerobak, para penerima manfaat juga akan kami bimbing dan diberikan bantuan modal usaha tanpa bunga. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada bunga, dan tidak ada margin. Jika mereka meminjam Rp1 juta, maka mereka hanya perlu mengembalikan sebesar Rp1 juta,” tutup Romi.(bul)

Potensi Ekonomi Tinggi, Masyarakat Didorong Berpartisipasi Bangun Dapur MBG

0
Ketua KADIN NTB, H. Faurani bersama Ketua dan pengurus PIM NTB (ekbisntb.com/ist)

KETUA Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Ketua GSN NTB, H. Faurani, mendorong partsisipasi masyarakat di NTB untuk ambil bagian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen, termasuk kelompok usaha dan masyarakat, sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal.

“Siapapun bisa terlibat, baik secara personal maupun kelompok usaha, termasuk komunitas ibu-ibu seperti PIM (Perempuan Indonesia Maju) yang sudah cukup aktif. Kami berharap PIM juga mulai membangun dapur-dapur mandiri agar program pemerintah ini berjalan maksimal,” ujar Faurani saat memberikan sosialisasi MBG sekaligus buka puasa bersama PIM, Sabtu 15 Maret 2025.

Baru-baru ini, KADIN Indonesia menggelar buka puasa bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu yang menjadi bahasan penting adalah pelaksanaan program MBG.

Faurani menjelaskan, dibutuhkan lebih dari 300 unit dapur MBG di NTB. Efek domino dari program ini diyakini dapat menghidupkan berbagai sektor usaha, seperti tukang sayur, pedagang bumbu, hingga pemasok bahan pokok lainnya.

“Bayangkan jika program ini berjalan dengan baik, akan ada lebih dari Rp4 triliun per tahun yang beredar di masyarakat. Dana ini akan mengalir ke bawah, mendukung kehidupan para pelaku usaha kecil, sehingga dampak ekonominya bisa sangat besar,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan dapur bisa dilakukan dengan fleksibel, baik dengan membangun dari nol maupun memanfaatkan bangunan yang sudah ada.

“Dapur ini bisa dibangun dari nol jika ada lahan, tapi bisa juga menggunakan rumah atau restoran yang memenuhi syarat. Bahkan, cafe yang sudah tutup pun bisa dimanfaatkan. Tidak perlu takut soal biaya, karena tidak semahal yang dibayangkan. Jika dulu diperkirakan butuh Rp2 miliar untuk satu dapur, sekarang dengan Rp500 jutaan saja sudah bisa jalan,” jelasnya.

Faurani juga memastikan bahwa program ini memiliki standar yang jelas dan tidak serumit yang dibayangkan. Bank pun siap memberikan dukungan bagi para pelaku usaha yang ingin terlibat dalam pengembangan dapur ini.

“Program ini sudah ada dananya, jangan takut tidak terbayar. Ini program dari Presiden, dan kami akan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada,” pungkasnya.

Faurani juga mengingatkan agar peluang ekonomi ini tidak dimanfaatkan oleh pengusaha luar. Karenanya, ia berharap pengusaha lokal bisa ikut ambil bagian dalam program ini.

“Saya khawatir jika pengusaha dari luar masuk dan mengambil alih manfaat program ini. uangnya tidak maksimal berputar di NTB. Karena itu, saya mengajak pengusaha-pengusaha lokal untuk berkontribusi. Jika sudah ada kontrak dapur, bank pun akan masuk untuk memberikan akses modal,” jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa dapur MBG tidak hanya sebatas penyediaan makanan, tetapi juga membuka peluang usaha lain, seperti penyediaan bahan baku dan kebutuhan logistik lainnya. Dengan demikian, perekonomian NTB bisa semakin mandiri dan tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Kami ingin memastikan agar bahan baku tetap berasal dari NTB. Jangan sampai kita harus mengimpor dari luar. Ini penting agar perputaran uang tetap ada di daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menegaskan PIM juga ikut dalam program MBG dengan menyiapkan dapur MBG. “Saat ini sudah ready tiga dapur,” katanya.

Selain dapur, PIM yang didominasi oleh pengusaha-pengusaha perempuan ini juga tengah menginventarisir anggotanya untuk menjadi pemasok bahan baku dapur MBG, mulai dari sayur-sayuran, telur, ayam, dan sejenisnya.(bul)

Fraud Isi Minyakita Rugikan Ekonomi dan Gerus Kepercayaan Publik

0
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unizar, Muhammad Sayuti. (ekbisntb.com/dok)

TEMUAN fraud atau kecurangan berupa pengurangan isi minyak goreng merek MinyaKita berdampak rugikan ekonomi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fraud isi MinyaKita yang harusnya berisi 1000 ml, namun di lapangan ditemukan kecurangan yaitu hanya berisi sekitar 750-800 ml.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Muhammad Sayuti, SE., MM., menilai pengurangan ini menyebabkan kerugian masyarakat, walaupun dampaknya dirasa tidak terlalu signifikan di NTB, sebab masyarakat memiliki banyak pilihan merek minyak goring merek lain.

Kendati tidak berdampak signifikan, fenomena ini, ujarnya mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi sembako hingga sampai ke tangan konsumen. “Setelah kasusnya meledak, baru pemerintah panik. Seperti kasus gas LPG, oplos Pertamina, sekarang MinyaKita,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, 15 Maret 2025.

Menurutnya, jika pemerintah lebih cermat mengawasi jalur produksi hingga distribusi ke konsumen, masalah seperti ini bisa dihindari. Dengan seringnya pemerintah kecolongan, kecurangan ini menyebabkan ketegangan sosial dan ekonomi.

“Akan terjadi suatu kepanikan dan kegoncangan di masyarakat, ketidakpercayaan pada pemerintah,” tambahnya.

Dari segi ekonomi, kecurangan ini memang tidak terlalu berpengaruh besar karena masih ada produk pengganti minyak goreng, seperti banyak merek yang dapat dipilih oleh konsumen. Namun, dampak negatifnya akan sangat terasa jika kecurangan ini terjadi dalam skala besar, karena konsumen bisa merasa tertipu dan merugikan banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri.

“Jelas akan merugikan bagi daerah kalau tidak ketahuan, bayangkan berapa ml kali berapa banyak yang dicurangi oleh produsennya, ini ya tentunya akan berdampak pada pemerintah daerah dan masyarakat sendiri“ katanya.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, pemerintah diharapkan bisa lebih tegas dalam mengawasi distribusi barang, terutama sembako. Jika kemasan minyak goreng tercatat 1 liter, maka isinya pun harus sesuai dengan takaran tersebut. Ketidakselarasan antara kemasan dan isi dapat menambah rasa tidak puas masyarakat dan meningkatkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri, pemerintah sering kecolongan dalam hal pengawasan. Hal ini juga berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia, yang diwarnai dengan defisit APBN di triwulan pertama tahun 2025, kasus MinyaKita dan kasus-kasus korupsi lainnya menyebabkan pendapatan negara minus.

“Korupsi di tingkat atas yang bertriliun-triliun, seperti di Pertamina dan MinyaKita, menjadi salah satu penyebab defisit negara. Jika korupsi bisa ditekan, defisit kita tidak akan sebesar ini,” pungkasnya. (era)