Wednesday, April 8, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 628

Nunggak Rp1,5 Miliar, Penunggak Pajak di Lobar Dipasangi Spanduk Peringatan

By
ekbisntb.com
-
0
Tim Pemkab didampingi KPK pasang plang penunggak pajak di obyek wajib pajak di Lobar.(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com)- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Pemkab Lombok Barat untuk memasang Spanduk di sejumlah tempat usaha penunggak pajak. Terdiri dari rumah makan, lapang golf dengan nilai tunggakan mencapai Rp1,5 miliar.

Kepala Bapenda Lobar yang mendampingi tim KPK turun pemasangan Spanduk Peringatan Penunggak Pajak yang dipasangkan plang, menjelaskan bahwa tunggakan pajak di lapangan golf yang berada di Desa Golong kecamatan Narmada mencapai Rp1,4 miliar. “Tunggakan pajaknya mencapai Rp1,4 miliar,” sebutnya. Tunggakan merupakan pokok dan denda terhitung selama tiga tahun.

Alasan pihak pengelola belum membayar pajak disebabkan sepi pengunjung. Bahkan, kondisi bangunan rusak mau roboh. Pihak pengelola meminta keringanan pengurangan atau penyesuaian besaran pajak dan denda pajak yang dibayar ke Pemkab. Dan itu sudah diajukan ke Pemkab. Namun pihak Pemkab belum menyetujui.

Selain itu, ada juga tunggakan pajak di rumah makan Murah Meriah yang berlokasi di wilayah Labuapi. Jumlah tunggakannya mencapai Rp100 juta. “Tunggakannya Rp100 jutaan tahun ini belum bayar,”sebutnya. Oleh tim KPK, meminta Pemkab memasang plang tunggakan secara mandiri. “Termasuk penyegelan,” tegasnya. Dia melakukan pendekatan ke pengelola usaha. Jika tidak ada iktikad baik, barulah dilakukan upaya penyegelan.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup)Dian Patria mengatakan bahwa, jangan sampai ada pembiaran terhadap pengusaha yang nunggak pajak. Karana itu, pihaknya mendampingi Pemkab melakukan upaya memaksimalkan potensi pajak daerah. Pihaknya turun mendampingi Pemkab memasang plang penunggak pajak di beberapa obyek wajib pajak.

Ia menyebut, ada lapangan golf yang menyewa hingga 70 tahun. Dan beberapa tahun belum bayar pajak. Selain itu, tempat usaha rumah makan juga belum bayar pajak. Ia mendorong agar semua pihak terkait taat membayar pajak sesuai kewajibannya. Dikatakan, kalau sudah dilakukan upaya persuasif semacam ini tidak bisa juga, maka Pemkab didorong untuk melaporkannya ke APH. “Kami dorong pemkab lapor ke APH,” tegasnya. (her)

Dugaan Korupsi Dana Bumdes, Jaksa Tunggu Hasil Audit Investigasi Inspektorat

By
ekbisntb.com
-
0
Zanuar Ikhram.(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)- Penyidik Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, masih menunggu adanya penyerahan hasil audit investigasi dari Inspektorat dalam penanganan lanjutan kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Tepal.

“Jadi, posisi penanganannya belum ada kemajuan signifikan karena hasil audit investigasi dari Inspektorat belum kita terima,” kata Kasi Intelejen Kejari Sumbawa, Zanuar Ikhram, kepada Suara NTB, Kamis 15 agustus 2024.

Meski informasi yang beredar bahwa hasil audit investigasi Inspektorat ditemukan potensi kerugian negara Rp390 juta, tetapi pihaknya tetap menunggu pelimpahan secara resmi. Tentu tahap selanjutnya yakni proses penghitungan kerugian keuangan negara jika ada potensi kerugian negaranya.

“Kita sifatnya menunggu hasil audit investigasi secara resmi, dari Inspektorat meski informasi yang beredar potensi kerugian negaranya mencapai Rp390 juta,” ucapnya.

Pengusutan terhadap laporan tersebut dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat atas dugaan korupsi dana. Kasus inipun masih di tahap pengumpulan data dan bahan keterangan.

“Jadi, yang kita selidiki bukan penggunaan dana desa, tetapi dana Bumdes, karena itu merupakan hal yang berbeda,” jelasnya.

Sebelumnya penyelidik Kejaksaan Negeri Sumbawa menerima laporan dari masyarakat desa Tepal atas dugaan korupsi penggunaan dana Bumdes. Didalam laporan itu, turut menyebutkan nama mantan Kades setempat berinisial AA yang dilaporkan pertengahan tahun 2023 dengan kerugian mencapai Rp700 juta. (ils)

Sinergi Tuntaskan Stunting, Pemkab Loteng dan Baznas Salurkan Paket Makan Bergizi

By
ekbisntb.com
-
0
Asisten II Setda Loteng H. Lendek Jayadi, menyerahkan secara simbolis bantuan makanan bergizi kepada anak stunting di Desa Janapria, Kamis 15 agustus 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ratusan paket makanan bergizi disalurkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) Loteng, Kamis 15 agustus 2024. Paket berisikan telur, ikan serta makanan bergizi tersebut disalrurkan secara serentak di lima desa kantor stunting di Loteng. Pemberian bantuan paket makanan bergizi tersebut diharapkan bisa mengurangi angka stunting di daerah ini.

“Menurunkan angka stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata. Butuh keterlibatan banyak pihak. Dan, keterlibatan Baznas Loteng kali ini patut diapresiasi,” terang Asisten II Setda Loteng H. Lendek Jayadi, kepada Suara NTB, usai menyerahkan paket makanan bergizi di Dusun Batu Bungus Desa Janapria.

Meski setiap tahun angka stunting di Loteng terus turun, namun secara umum masih cukup tinggi diatas 10 persen. Pemkab Loteng sendiri menargetkan mulai tahun depan angka stunting di Loteng sudah bisa menjadi satu digit. Termasuk juga angka kemiskinan.

Pasalnya, kasus stunting dengan kemiskinan itu linear. Maka upaya keras terus dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai elemen. Agar kasus stunting bisa turun, bersamaan dengan turunnya angka kemiskinan.

Di tempat yang sama Komisioner Baznas Loteng TGH. Makrif Abdul Majid, mengatakan sebagai bagian dari masyarakat Loteng, Baznas Loteng terpanggil untuk ikut terlibat dalam upaya menekan kasus stunting. Dengan begitu keberadaan Baznas Loteng bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah ini.

“Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, Baznas Loteng juga merasa perlu untuk terlibat dalam membantu pemerintah menjawab persoalan pembangunan yang dihadapi. Termasuk kasus stunting,” sebut TGH Makrif.

Untuk tahap ini, total ada sekitar 900 paket makanan bergizi yang disalurkan kepada keluarga yang memiliki anak stunting. Disalurkan serentak di lima desa yakni Desa Janapria dan Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria, Desa Sukadana dan Desa Kawo Kecamatan Pujut serta Kelurahan Gerantung, Praya.

Keterlibatan Baznas Loteng sendiri merupakan bentuk sinergi bersama dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting di Loteng. Pihaknya pun berkomitmen untuk turut terlibat. Memberi solusi dalam mengatasi persoalan pembangunan yang dihadapi di daerah ini. sehingga persoalan pembangunan di Loteng bisa terjawab dan terselesaikan. (kir)

XL Axiata Dukung Gaung Transformasi Smart City Pemda Lombok Utara

By
ekbisntb.com
-
0
Chief Enterprise Business Officer XL Axiata, Feby Sallyanto, dengan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., sepakat bekerjasama mengembangkan Smart City. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Perusahaan layanan telekomunikasi PT. XL Axiata, Tbk., sepakat menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menerapkan konsep layanan Kota Cerdas (Smart City). Pelayanan berbasis IT itu nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Pemda dan masyarakat, serta menghadirkan efisiensi pada beban pengeluaran melalui layanan yang bersifat mobile.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. XL AXiata Tbk. tentang kerjasama penyediaan layanan teknologi, informasi dan komunikasi penyediaan jaringan internet fiber optik, layanan Internet of Things (IOT) serta teknologi informasi dan komunikasi dalam smart city.

Kerjasama kedua pihak berlangsung melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Chief Enterprise Business Officer XL Axiata, Feby Sallyanto, dengan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., di Aula Kantor Bupati, Kamis 15 agustus 2024. MoU tersebut disaksikan oleh jajaran OPD lingkup Pemda Lombok Utara.

Di sela-sela penandatanganan kerjasama, Feby Sallyanto mengatakan selama 27 tahun hadir di Indonesia, kini XL diberi kesempatan oleh Pemda Lombok Utara untuk menerapkan solusi teknologi yang mendukung transformasi daerah menjadi Kota Pintar. XL sendiri sudah menjalin kerjasama tersebut dengan banyak daerah di Indonesia, termasuk Kota Mataram.

“Spektrumnya luas kalau berbicara smart city, tapi beberapa kota madya dan kabupaten punya kebijakan yang mendukung. Kami melihat Lombok Utara PDRBnya luar biasa, surplusnya meningkat,” ungkap Feby.

Ia optimis, melalui kerjasama penerapan IT ini nantinya, akan dapat meningkatkan produktivitas kalangan OPD maupun masyarakat, serta membantu Pemda dalam mengefisien pengeluaran.

Feby menegaskan, pihaknya saat ini tengah mengembangkan jaringan dan kapasitas di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk NTB dan Lombok – khususnya Lombok Utara. Di NTB sendiri, XL Axiata telah membangun lebih dari 5.800 BTS, dimana 2.300 lebih BTS diantara itu, tersebar di seluruh wilayah di Pulau Lombok.

“Untuk KLU, pengembangan BTS lebih tinggi karena progresnya luar biasa. Tahun 2024 sampai 2025, kami juga menambah jumlah BTS untuk  mengcover wilayah Lombok Utara,” ucapnya.

Hadirnya XL dengan pengembangan BTS tersebut kata Feby, tidak lepas dari analisa dan peluang dimana XL melihat potensi wisata dan pertanian cukup potensial. Daya dukung tersebut akan didorong melalui pemenuhan infrastruktur teknologi informasi, baik berupa BTS, fiber optik, maupun tekno lain seperti satelit, sensor dan platform. Tujuan dukungan ini tidak lain untuk meningkatkan sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

Selaku penyedia layanan telekomunikasi, XL sebut Feby, akan selalu meningkatkan kapasitasnya. Dicontohkan, pada sebelum lebaran, XL akan meningkatkan coverage Bali – KLU naik menjadi 2,5 lipat dari keadaan normal. Hal ini juga tidak lepas dari faktor dimana pada momen tertentu seperti bulan Juni dan Agustus, angka kunjungan wisatawan ke Lombok Utara sangat tinggi.

“Kami hadir untuk mendukung tambahan pendapatan, mencegah kebocoran, menurunkan biaya misalnya pada smart PJU yang bisa turun sampai 77 persen.  Mari kita sama-sama manfaatkan untuk mendukung masyarakat agar lebih pintar dan produktif,” ajak Feby.

Sementara, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengamini angka kunjungan wisatawan di Lombok Utara (dominan 3 Gili) sangat tinggi. Bahkan, okupansi wisatawan di KLU adalah yang terbanyak dibandingkan kabupaten lain kendati di daerah lain terdapat magnet Moto GP. Sebagai daerah berkembang, tentunya mobilitas Pemda dan masyarakat Lombok Utara perlu didukung oleh layanan informasi digital yang serba cepat.

“Kerjasama dengan XL ini meliputi penyediaan layanan teknologi informasi, komunikasi, jaringan internet, fiber optik maupun internet optik,” sebut Djohan.

Bupati menekankan kepada seluruh OPD yang hadir, bahwa Lombok Utara harus dikelola dengan mengadaptasi perkembangan IT. Sebab dengan kemitraan bersama XL Axiata ini, ia berharap akan terwujud efisiensi, efektifitas pelayanan berbasis IT yang menunjang Lombok Utara sebagai salah satu daerah yang mengusung konsep Smart City.

“Kita harus sepakat dalam 3 tahun ke depan, akan menghasilkan output yang lebih baik dari saat ini,” tandas Djohan. (ari)

Hindari Tagihan Pajak, Pengusaha Diduga Ubah Identitas Usaha

By
ekbisntb.com
-
0
 Ahmad Amrin. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, akan menelusuri modus baru pemilik rumah makan di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Pengusaha itu diduga mengubah identitas tempat usaha mereka guna menghindari tagihan pajak.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menjelaskan, sejumlah tempat usaha yang dipasangkan spanduk peringatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dua pengusaha yang belum melunasi tunggakan pembayaran pajak. Yakni, hotel di Jalan Pendidikan dan rumah makan di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga. Surat panggilan untuk meminta klarifikasi tidak pernah direspon, sehingga sepenuhnya diserahkan ke Komisi Antirasuah untuk mengambil tindakan tegas. “Hanya dua yang belum menindaklanjuti sejak kita pasang spanduk peringatan bersama KPK,” kata Amrin dikonfirmasi pada Kamis 15 agustus 2024.

Pasca dipasangkan spanduk justru Lesehan RB di Jalan Dakota menghentikan operasinya. Akan tetapi, pihaknya mengecek kembali ada aktivitas usaha dengan nama lesehan berbeda. Perubahan nama lesehan berbeda tetapi dengan pemilik yang sama akan ditelusuri. Modus ini bisa saja digunakan oleh pengusaha untuk menghindari tunggakan pajak. “Apakah orang yang sama atau berbeda coba kita akan telusuri,” jelasnya.

Penyelesaian tunggakan pajak sebenarnya kata Amrin, bukan menjadi ranah Badan Keuangan Daerah pasca diserahkan penagihan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat Kota Mataram. Dua instansi itu telah turun meminta pengusaha menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak untuk mencicil pembayaran. “Seharunya urusan penagihan sudah bukan di ranah kami lagi. Tanggungjawab itu sudah di PPNS dan Inspektorat,” sebutnya.

Saran dari Komisi Antirasuah untuk menyita aset pengusaha tidak bisa dilakukan karena BKD tidak memiliki juru sita. Salah satu langkahnya adalah pelibatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Satpol PP dan Inspektorat untuk turun menagih penunggak pajak tersebut.

Ia menduga pengusaha rumah makan di Rembiga mencoba menghilangkan jejak dengan mengubah nama agar terhindar dari tunggakan pajak, sehingga perlahan akan ditelusuri dari izin usaha mereka dan lain sebagainya. (cem)

Dua Presiden Dijadwalkan Nonton, Pemprov NTB All Out Dukung MotoGP 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Asisten II Setda NTB, H. Fathul Gani. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB melakukan persiapan ekstra demi kelancaran dan keberhasilan MotoGP Mandalika pada akhir September 2024 ini.

Apalagi dengan rencana hadirnya Presiden RI, Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyaksikan gelaran motor paling bergengsi di dunia ini, Pemprov NTB tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa NTB tetap mampu menggelar perhelatan bertaraf internasional.

Asisten II Setda provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si mengatakan sebelum 20 Agustus 2024, Pemprov NTB akan membahas 16 daftar permohonan dukungan dari MGPA untuk menyukseskan gelaran MotoGP Mandalika.

“Dari pihak MGPA, kita kan ada daftar list 16 permohonan dukungan, itu yang akan kita bahas bersama, Insya Allah dalam waktu dekat, itu yang akan kita bahas untuk mencari kesepahaman sehingga MotoGP bisa berjalan dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dari 16 daftar tersebut, tiga diantaranya merupakan penyediaan fasilitas penerangan jalan di sepanjang jalan Bypass Mandalika, tarif hotel, juga harga tiket pesawat yang semakin tinggi.

Tingginya harga hotel, khususnya di kawasan Mandalika menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, ketika berlangsungnya event di NTB, pemerintah dan masyarakat tidak boleh memanfaatkan situasi yang mana bisa berdampak buruk bagi daerah.

Begitupun dengan harga tiket pesawat, yang mana harga tiket pesawat domestik jauh lebih tinggi dibanding penerbangan luar negeri.

Rencananya ia akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persiapan MotoGP sesuai dengan topoksinya maing-masing. Misal, Dinas LHK bagaimana terkait dengan penanganan sampah pada saat dan pasca perhelatan.

Pada MotoGP tahun ini, ia mengaku tidak ada pengarahan dari Pemprov NTB untuk membeli tiket MotoGP.
“Engga ada pengerahan Pemda untuk membeli tiket, kita tuntaskan siapa yang memiliki minat hobi motor silahkan nonton, saya yang kurang hobi motor, saya akan nonton,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden RI dijadwalkan tidak hanya datang untuk menonton MotoGP saja, tetapi juga untuk meresmikan proyek-proyek yang ada di NTB, salah satunya adalah Smelter yang ada di KSB. (era)

Wira Adiputra : Bertekad Mengantar NTB ke Kancah Internasional

By
ekbisntb.com
-
0
Wira Adiputra, Vice President of HALO (Hakka Youth Lombok/ Organisasi keturunan sub suku Tionghoa) (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Mengenal Sosok Wira Adiputra, Vice President of HALO (Hakka Youth Lombok/Organisasi keturunan sub suku Tionghoa) dan juga menjabat sebagai Managing Director Indo Surf Land sukses meniti karir di beberapa negara termasuk, Asia Pacific, Europe and United States.

Wira yang 10 tahun terakhir sukses di bidang developemnt, luxury property dan land banking investment ini terpanggil untuk kembali ke Lombok untuk membawa semangat perubahan dan harmonis dalam kebhinekaan.

“Saya rasa sudah waktunya Lombok Sumbawa menjadi tempat destinasi utama dunia, dan kami bisa melihat dan membuktikan bahwa di Lombok Sumbawa kaya akan keanekaragaman budaya dan potensi keindahan alam kelas dunia,” kata Wira.

Wira Baru saja menjadi perwakilan Lombok untuk konferensi tahun ke 8 ( Konferensi pemuda and pemudi Hakka di Indonesia).

Sejak kecil ia menghabiskan banyak waktu di NTB. Wira sangat percaya lingkungan di Lombok dan Sumbawa sangatlah solid dalam kebinekaan.

Ia mengajak semua kaum pemuda dan pemudi di NTB untuk saling bekerja sama memajukan nama provinsi ini di dunia internasional.

Wira memberikan kontribusi untuk membangun sekolah di pelosok NTB , ini adalah bukti keseriusannya untuk membangun generasi muda terbaik.

“Saya rasa semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terutama di NTB,” ujarnya.

Memaknai hari kemerdekaan Indonesia ke -79 tahun 2024 ini, Wira terus berjuang membawa semangat kebhinekaan, karena ia percaya Indonesia itu bersatu dalam keberagaman.

“Mari kita buktikan ke dunia bahwa kami siap membawa NTB ke dunia internasional,” tandasnya.(bul)

Hingga Juli 2024, Belanja Pemerintah Pusat di NTB Capai Rp4,9 Triliun, Didominasi Belanja Modal dan Pegawai

By
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi NTB sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mencapai Rp4,96 triliun. Realisasi ini didominasi oleh belanja barang sebesar Rp2,04 triliun atau 50,64 persen dari pagu serta belanja pegawai sebesar Rp2,16 triliun atau 66,41 persen dari pagu.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan belanja modal di NTB juga turut memberi andil pada belanja pemerintah pusat atau belanja Kementerian/Lembaga tersebut, yaitu sebesar Rp737,69 miliar atau 44,49 persen dari pagu. Terakhir, belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp11,16 miliar dari pagu tahun 2024 sebesar Rp20,19 miliar.

“Belanja negara mampu mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen (y-o-y) yang didukung oleh membaiknya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 6,64 persen (y-o-y) dan TKD sebesar 5,25 persen,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/8) kemarin.

Ia mengatakan, pertumbuhan belanja pusat di NTB didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima Kementerian/Lembaga dengan kinerja realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Bawaslu, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perindustrian.

Adapun realisasi pendapatan negara wilayah NTB, sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp5,49 triliun atau 56,31 persen target, mampu tumbuh sebesar 108,34 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Pada lingkup Provinsi NTB, penerimaan Perpajakan menyumbang 91 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp4,99 triliun, sedangkan PNBP menyumbang 9 persen dari total Penerimaan Negara sebesar Rp494,79 miliar

Penerimaan pajak sampai 31 Juli 2024 di Provinsi NTB berhasil dikumpulkan sebesar Rp2,372 triliun atau 54,56 persen dari target sebesar Rp4,348 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 33,41 persen. Berdasarkan nominal capaian penerimaan per jenis pajak 2024 di Provinsi NTB didominasi oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp 1,558 triliun dan PPN dan PPnBM sebesar Rp591,4 Miliar.

“Proporsi PPh yang besar, membuat pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Pajak Penghasilan mengalami pertumbuhan positif didukung oleh peningkatan hampir di semua jenis pajak penghasilan dan sektor yang berkaitan. PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan peningkatan restitusi pada sektor Konstruksi, dan Perdagangan,” katanya.

Sementara sektor lain mengalami pertumbuhan positif. Pada periode Januari sampai dengan Juli 2024, tiga sektor usaha dengan kontribusi pajak terbesar di Provinsi NTB yaitu Sektor Administrasi Pemerintah dengan peranan 28,28 persen, disusul dengan sektor Pertambangan sebesar 19,31 persen dan sektor Perdagangan sebesar 12,83 persen.

Pertumbuhan tertinggi sektor usaha dominan dialami oleh sektor Pertambangan sebesar 177,98 persen disebabkan adanya pembayaran PBB Pertambangan. Disusul oleh sektor Real Estat dengan pertumbuhan sebesar 128 persen yang terjadi karena terdapat pembayaran royalti PPh Pasal 26 di bulan Januari atas penyelenggaraan event MotoGP 2023.

Realisasi penerimaan Cukai sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp14,05 miliar, atau 59,65 persen dari target sebesar Rp23,54 miliar. Realisasi Cukai sampai dengan Juli 2024 tumbuh Rp0,57 M (4,26%) YoY, didorong adanya penerimaan cukai berupa sanksi administrasi cukai serta tumbuhnya produksi BKC berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Tembakau Iris (TIS).(ris)

15 WNA China Diduga Menambang Emas Ilegal di Sekotong Kantongi Kitas legal

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Seksi Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Heri Sudiono(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Seksi Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Heri Sudiono membeberkan status 15 orang WNA asal China yang diduga melakukan penambangan emas illegal di Sekotong, Lombok Barat berstatus legal atau resmi.

Seluruhnya memiliki izin tinggal terbatas (kitas) investor selama setahun, mereka baru datang ke Lombok tahun 2024 ini.

“Status WNA itu sendiri dia legal, dia punya izin tinggal, kitas investor. Kalau dari tahunnya, kitasnya kitas setahun, berarti baru masuk tahun ini,” ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024.

Untuk saat ini, Imigrasi Mataram belum mengambil sikap terkait dengan status tinggal 15 WNA tersebut, Heri mengatakan perlu menunggu hasil dari pihak Kepolisian untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian keributan di kawasan tambang illegal Sekotong dengan jelas.

“Imigrasi belum melakukan apa-apa karena masih ditangani oleh Polisi, baru kalau selesai dengan Polisi kita akan mengurus keimigrasiannya, yang pasti orang itu tidak illegal,” lanjutnya.

Apabila terbukti 15 orang Tiongkok tersebut melakukan penambangan illegal di Dusun Lendek Bare, Desa Lenong Batu Montor, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, maka izin tinggal atau kitas mereka bisa dicabut dan dideportasi.

“Kalau dia benar-benar melakukan hal yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang kita berikan, izin tinggalnya kita cabut dan kita deportasi orangnya,” katanya.

Saat ini, 15 orang WNA tersebut kabur sementara dari camp tempatnya bekerja. Dengan tetap dipantau oleh aparat.

“Untuk sekarang saya dapat informasi dalam kasus begini pasti mereka pada kabur atau hilang sebentar. Kita belum sampai arah sana (pemeriksaan, red), karena sekarang lagi ditangani pihak polisi, untuk saat ini dia tidak ada ditempat karena kan kita koordinasi dengan polisi, nanti kalau sudah selesai dengan polisi baru imigrasi masuk,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi apakah pertambangan yang dilakukan oleh WNA tersebut merupakan pertambangan illegal, Heri mengaku tidak tahu pasti. Yang pasti para WNA tersebut datang ke Lombok secara legal dan memiliki izin tinggal. (era)

Juli 2024, Nilai Ekspor NTB Naik 148,28 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
ilustrasi komoditas ekspor (ekbisntb.com/merdeka.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin menyampaikan, nilai ekspor Provinsi NTB pada Bulan Juli 2024 sebesar US$ 208.837.086 mengalami kenaikan sebesar 11.396,86 persen jika dibandingkan dengan ekspor Bulan Juni 2024 sebesar US$ 1.816.471.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, Nilai Ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebesar 148,28 persen. Dimana tercatat Nilai ekspor Provinsi NTB pada Bulan Juli 2023 sebesar US$ 84.112.588.

Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 menurut negara tujuan menunjukkan India menjadi negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar yaitu US$ 106.105.313 atau sekitar 50,81 persen. Negara kedua dengan nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 tertinggi adalah Jepang dengan nilai US$ 98.947.220 atau sekitar 47,38 persen kemudian disusul Australia yaitu sebesar US$ 2.516.072 atau sekitar 1,20 persen.

Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 tertinggi keempat ditujukan ke Amerika Serikat dengan nilai US$ 615.174 atau sekitar 0,29 persen dan kelima ditujukan ke Cina dengan nilai US$ 384.111 atau sekitar 0,18 persen. Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Negara lain hanya mencapai 0,13 persen dari total ekspor.

Sementara itu, lanjut Wahyudin dalam keterangan resmi di kantornya, Kamis, 15 Agustus 2024, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Juli 2024 adalah Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US$ 204.535.063 (97,94 persen), Perhiasan / Permata US$ 3.152.124 (1,51 persen), Ikan dan Udang US$ 634.752 (0,30 persen), Garam, Belerang, Kapur US$ 345.795 (0,17 persen), Biji-bijian berminyak US$ 148.936 (0,07 persen), Daging dan Ikan Olahan US$ 13.393 (0,01 persen).

Sedangkan kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Juni 2024 adalah Ikan dan Udang sebesar US$ 1.046.852 (57,63 persen), Perhiasan / Permata sebesar US$ 469.743 (25,86 persen), Garam, Belerang, Kapur sebesar US$ 179.197 (9,87 persen), Daging dan Ikan Olahan sebesar US$ 83.512 (4,60 persen), Mesin / Peralatan Listik US$ 28.125 (1,55 persen), serta Biji-bijian berminyak sebesar US$ 8.682 (0,48 persen).

“Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang Galian/Tambang Non Migas pada Bulan Juli 2024 adalah India dan Jepang,” ujarnya.

Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan / Permata ditujukan Australia, Jepang, Hongkong dan lainnya. Ekspor Kelompok Ikan dan Udang ditujukan ke Amerika Serikat, Filipina dan lainnya. Sedangkan kelompok komoditas Garam, Belerang, Kapur ditujukan ke Cina, Vietnam dan lainnya.(bul)

1...627628629...798Page 628 of 798

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami