Beranda blog Halaman 627

Rupiah Menguat Seiring Redanya Ekspektasi Resesi AS

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ekspektasi resesi Amerika Serikat (AS) mereda.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis ini di Jakarta, menguat sebesar 50 poin atau 0,29 persen menjadi Rp16.823 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.873 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.779 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.943 per dolar AS.

“Pasar mengurangi beberapa ekspektasi untuk resesi AS. Namun, prospek ekonomi jangka pendek tetap tidak pasti, dengan risalah rapat Federal Reserve bulan Maret menunjukkan para pembuat kebijakan gelisah atas inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Kekhawatiran terhadap resesi AS yang mereda dipengaruhi pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait 75 negara lain akan diberikan penangguhan pemberlakuan kebijakan tarif selama 90 hari dari tenggat waktu Rabu 9 April 2025. Sebelumnya, mereka dijadwalkan akan dikenakan tarif lebih tinggi dari batas dasar 10 persen–bahkan dalam beberapa kasus, tarifnya bisa jauh lebih tinggi.

Trump mengatakan penangguhan itu diberikan, karena negara-negara tersebut telah menghubungi mitra mereka di AS untuk mencari solusi terkait isu-isu perdagangan, hambatan dagang, tarif, manipulasi mata uang, dan tarif non-moneter.

Presiden AS juga menambahkan bahwa negara-negara tersebut tidak melakukan tindakan balasan terhadap AS “dalam bentuk apa pun.”

“Sementara kekhawatiran akan resesi mereda setelah Trump mengumumkan perpanjangan 90 hari untuk memberlakukan putaran tarif timbal balik terbarunya, pasar masih tetap waspada terhadap agenda kebijakannya, terutama mengingat perubahan sikapnya baru-baru ini terkait tarif. Perang dagang yang meningkat dengan Tiongkok, juga menghadirkan hambatan ekonomi yang berkelanjutan bagi AS, mengingat negara tersebut masih menjadi mitra dagang utama,” ujar Ibrahim.

Perang dagang memanas pasca Trump menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal Negeri Tirai Bambu menjadi 125 persen, seiring China mengenakan tarif sebesar 84 persen terhadap barang-barang dari AS.

“Baik Washington maupun Beijing tidak menunjukkan niat untuk meredakan ketegangan, dengan pejabat Tiongkok bersumpah untuk berjuang sampai akhir,” kata dia. (ant)

Menkop Sebut Anggaran untuk 80 Ribu Koperasi Desa Capai Rp400 triliun

0
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun.

Budi menyebutkan setiap desa akan mendapat dana untuk koperasi sebesar Rp5 miliar, di mana pengelolaannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau misalnya 80 ribu kali Rp5 miliar itu (anggaran), Rp400 triliun. Soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong ke Menteri Keuangan sama BUMN,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan Kementerian Koperasi akan bertindak dalam tata kelola dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan untuk skema diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Lebih lanjut, kata Budi, pendirian Koperasi Desa bertujuan untuk mewujudkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian.

“Koperasi Merah Putih ini adalah wujud dari perwujudan daya tahan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dan goncangan dinamika global. Jadi kita harus kuat dulu, ketahanan pangan kita harus kuat,” katanya.

Koperasi Desa Merah Putih disebut memiliki potensi perputaran uang hingga mencapai Rp2.000 triliun, yang diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam acara “Ramadhan Delight Market” di Jakarta, Rabu 19 Maret 2025, Menkop menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penghitungan terkait potensi perputaran uang dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menkop menjelaskan apabila setiap koperasi desa mendapat anggaran sebesar Rp7 miliar, lalu ketika dihitung secara keseluruhan untuk 70 ribu desa, maka perputaran uang di seluruh Indonesia bisa mencapai Rp490 triliun.

Angka perputaran uang itu baru mencakup sektor konsumsi, dan jika desa tersebut bergerak di sektor produksi, potensi perputaran uang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, mencapai Rp1.500 triliun bahkan Rp2.000 triliun.

“Tadi kita udah hitung kalau satu koperasi desa ini (anggarannya) Rp7 miliar aja, udah Rp490 triliun berputar. Itu baru dari sisi konsumsi. Kalau desanya produksi, bisa 2-3 kali lipat, bisa Rp1.500 triliun sampai Rp2.000 triliun berputar di Kopdes Merah Putih. Itu bukan angka yang kecil,” kata Menkop.

Perputaran uang yang besar ini, menurut Menkop, akan memberi dampak signifikan pada ekonomi nasional dengan memperkuat sektor ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan ketahanan ekonomi di seluruh Indonesia. (ant)

Wacana Perampingan OPD, Kadis Ketahanan Pangan NTB Beberkan Vitalnya Urusan Pangan

0
H. Abdul Azis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Gubernur Lalu Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Putri Damayanti berencana melakukan merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang salah satu wacananya adalah menggabungkan Dinas Ketahanan Pangan dengan OPD terkait lainnya menjadi satu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. Abd. Azis, SH.,MH, memberikan pandangan terhadap rencana perampingan OPD di lingkup Pemprov NTB ini. Menurutnya, dalam rapat bersama tim terkait perampingan OPD, ia sudah menyampaikan argumentasi kuat bahwa urusan pangan tidak bisa dipandang sebelah mata dan memerlukan penanganan khusus di tingkat OPD.

Menurut informasi yang beredar, ada tiga OPD terkait yang akan disatukan. Diantaranya, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan.

Menurut mantan Pj. Bupati Lombok Tengah ini, Dinas Ketahanan Pangan saat ini memiliki bidang-bidang strategis yang vital bagi keamanan pangan (food security) masyarakat NTB. Bidang-bidang tersebut meliputi Bidang Distribusi Dan Diversifikasi Pangan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Diversifikasi Dan Keamanan Pangan, serta satu Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Bidang-bidang ini sangat penting, terutama soal food security. Untuk keamanan pangan saja, bidang terkait harus melakukan pengawasan dan pengecekan berkala dari buah, sayur, dan pangan lainnya,” tegas H. Abd. Azis.

Pengawasan ketat dilakukan baik pada pangan yang beredar di pasaran maupun di tingkat distributor untuk memastikan tidak ada cemaran berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, H. Abd. Azis menyoroti hilangnya Bidang Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L) setelah pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Padahal, program P2L terbukti efektif mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam kebutuhan dapur, sehingga dapat mengendalikan harga dan mengurangi ketergantungan pada pasar.

“Dulu saat gerakan pemanfaatan pekarangan masih dihidupkan, harga cabai paling tinggi Rp80 ribu. Karena masyarakat memenuhi kebutuhan cabainya dari pekarangan sendiri,” kenangnya.

Lonjakan harga cabai hingga Rp200 ribu menjadi salah satu dampak tidak konsistennya mendorong pemanfaatan pekarangan.

Mantan Sekda Kabupaten Sumbawa Barat ini juga menegaskan, bahwa urusan pangan adalah urusan strategis yang menentukan ketahanan suatu daerah.

“Daerah yang kuat adalah daerah yang ketahanan pangannya terjaga. Karena itu, urusan pangan tidak bisa hanya ada di pusat, kemudian di daerah tidak ada yang urus. Harus dilakukan dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi hilangnya dana dekonsentrasi (dekon) dari pusat sebesar Rp4,2 miliar per tahun jika Dinas Ketahanan Pangan dilebur.

“Biasanya enggan diturunkan kalau tidak ada OPD-nya langsung yang tangani,” imbuhnya.

Urusan pangan juga memiliki keterkaitan erat dengan isu kemiskinan, stunting, dan stabilitas harga di pasar.

H. Abd. Azis mencontohkan bagaimana keberadaan OPD teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota selama ini berperan penting dalam mengendalikan harga komoditas seperti bawang, cabai, dan beras.

“Urusan kenaikan harga cabai misalnya, tidak bisa hanya mengandalkan Bank Indonesia saja. Harus ada OPD dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga yang mengintervensi,” jelasnya.

Selain itu, penanganan daerah rawan pangan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah saat terjadi bencana memerlukan koordinasi dan tindakan yang terstruktur, yang menurut H. Abd. Azis, sulit dioptimalkan jika hanya ditangani oleh bidang dalam OPD yang lebih besar.

“Sehingga menurut saya, karena soal ekosistem pangan ini adalah soal nasional, tentu harus ada yang nangani dari hulu sampai ke hilir. Dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ya, sebetulnya dengan keberadaan OPD ini sekarang ini, mestinya jangan dirampingkan kalau menurut saya ya,” pungkas H. Abd. Azis.

Harapannya agar Pemerintah Provinsi NTB mempertimbangkan kembali rencana perampingan tersebut demi menjaga ketahanan dan keamanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat.(bul)

Meski Tarif Tinggi, Vanili Lombok Tetap Dikirim ke Amerika

0
Tanaman Vanili(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memberlakukan tarif impor tinggi terhadap sejumlah produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk produk dari Indonesia, tarif yang dikenakan mencapai 32 persen. Meski demikian, vanili organik asal Lombok tetap diekspor ke Negeri Paman Sam itu.

Salah satu eksportir vanili organik Lombok, H. Mohir, pemilik UD. Rempah Organik Lombok, menyatakan bahwa ekspor tetap berjalan meskipun dikenai bea masuk yang tinggi. Dihubungi Kamis, 10 April 2025, ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan para pembeli di Amerika Serikat, pasca Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif impor tinggi ini.

Menurut Mohir, para buyer di Amerika sendiri sebenarnya tidak menyukai kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Trump.

“Semua buyer rempah-rempah di sana sangat kecewa dengan kebijakan ini. Vanili organik ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh mereka, jadi ketergantungan terhadap pasokan dari luar sangat tinggi,” ungkapnya.

Hal ini berbeda dengan produk seperti alat elektronik dan komponen lainnya yang bisa diproduksi sendiri di AS. Sementara untuk vanili, mereka masih sangat mengandalkan impor.

“Ya, mau tidak mau kita juga tetap jalankan. Saat ini memang belum ada pengiriman karena belum masuk masa panen. Tapi kami harap pemerintah bisa melakukan negosiasi agar tarifnya bisa diturunkan,” ujarnya.

Mohir menambahkan, meskipun tarif tinggi sudah diberlakukan sejak awal April 2025, pihak buyer di Amerika masih menunjukkan minat yang tinggi terhadap vanili organik dari Lombok. Bahkan, mereka tetap bersedia menyerap seluruh hasil produksi yang ada.

“Kita sudah punya kontrak. Berapa pun jumlah vanili organik Lombok, buyer di AS tetap siap menampung. Hanya saja, produksi tahun ini turun sekitar 30 persen karena curah hujan yang cukup tinggi sejak awal tahun,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Mohir memperkirakan hanya sekitar 4–5 ton vanili organik yang bisa dipenuhi dari permintaan pasar. Sebelumnya, awal tahun ini, ia sudah sempat mengirimkan 150 kilogram vanili ke AS sebelum tarif tinggi diberlakukan.

Di sisi lain, harga vanili organik di tingkat petani Lombok masih relatif stabil meski tarif impor meningkat. Mohir mengakui, margin keuntungan eksportir menjadi lebih kecil akibat kebijakan ini.

“Biasanya kita dapat keuntungan 10, sekarang bisa turun jadi 3. Tapi yang penting tidak rugi. Kita tetap bertahan sambil menjajaki pasar di negara lain,” katanya.

Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa pasar selain Amerika belum menunjukkan keseriusan dalam permintaan pasokan vanili organik dari Lombok. Berbeda dengan buyer dari Amerika yang selalu konsisten dan menyerap berapa pun jumlah produksi yang tersedia.(bul)

Fahri Hamzah ungkap Kerja Sama Qatar dengan BTN Senilai 2 Miliar Dolar AS

0
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan investasi asal Qatar yakni AlQilaa International Group terkait implementasi pembangunan 100.000 unit hunian untuk masyarakat Indonesia pada fase pertama.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan investasi asal Qatar yakni AlQilaa International Group terkait implementasi pembangunan 100.000 unit hunian untuk masyarakat Indonesia pada fase pertama.

Adapun nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar 20.000 dolar Amerika Serikat (AS) untuk satu unit hunian atau total sekitar 2 miliar dolar AS untuk 100.000 unit hunian.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa 8 April 2025, mengatakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025.

“Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada hari ini dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar,” katanya pula.

Hal itu disampaikan Fahri dalam sambutannya pada acara penandatanganan kerja sama BTN dengan AlQilaa International Group di Doha, Qatar, Selasa 8 April 2025.

Untuk tahap awal pembangunan 100.000 unit ini akan dilakukan dalam bentuk hunian vertikal, seperti apartemen ataupun rumah susun bersubsidi di daerah perkotaan seperti Jakarta.

Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia terhadap kontribusi Qatar dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia.

“Kami berharap kemitraan ini dapat melangkah menuju hubungan yang erat antara kedua negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Sheikh Abdulaziz.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah, salah satunya melalui kemitraan bersama AlQilaa International Group.

“Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian” ujarnya lagi.

Nixon menuturkan BTN mendukung visi besar Program Tiga Juta Rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Ia meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah konkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau.

Menurut dia, kerja sama dengan AlQilaa Group itu akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi akan semakin positif.

Selain itu, ia meyakini bahwa proyek bersama investor Qatar ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor konstruksi dan perbankan, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Qatar.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan dukungan investor asing sangat penting untuk memperkuat pendanaan bagi program Tiga Juta Rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga dapat mengurangi kekurangan (backlog) perumahan nasional.

“Proyek ini akan berkontribusi besar terhadap target pembangunan nasional serta percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi,” ujarnya.

Ia menekankan komitmen BTN untuk menjadi mitra strategis yang tidak hanya menyalurkan KPR dan pembiayaan konstruksi untuk hunian, namun juga aktif mendorong literasi masyarakat mengenai manfaat memiliki rumah terhadap kehidupan pribadi dan keluarga.

Sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dengan aset yang akan mencapai Rp500 triliun tahun ini, BTN telah menjadi pemimpin pasar nasional dalam pembiayaan rumah dengan market share KPR sebesar 39 persen. Sejak 1976 hingga saat ini, BTN telah merealisasikan lebih dari 5,6 juta unit KPR, yang 2,2 juta unit di antaranya disalurkan selama 10 tahun terakhir.

Adapun AlQilaa International Group merupakan grup korporasi asal Qatar yang didirikan pada 2012 dengan cakupan bisnis dan investasi di berbagai bidang, termasuk di antaranya properti atau realestat, perdagangan dan ekspor-impor, pengembangan aplikasi digital, dan jasa konsultansi untuk pengembangan bisnis. Grup ini memiliki sejumlah mitra korporasi dan lembaga ternama di Qatar dan sejumlah negara.

Selain bertindak sebagai Perwakilan Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani juga menjabat sebagai ketua atau chairman dari AlQilaa International Group.

Sebelumnya pada 8 Januari 2025, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk dukungan program Tiga Juta Rumah antara Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani. Melalui MoU tersebut, investor Qatar akan membangun satu juta rumah untuk tahap pertama.

Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan pesan dari Yang Mulia Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Qatar dan Indonesia, sehingga Qatar bersedia mendukung Indonesia dalam pembangunan di semua sektor, termasuk dunia usaha. (ant)

Jadi Sumber PAD, Pelabuhan Soro Kempo Perlu Perhatian Pemerintah

0
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE bersama wakilnya, Syirajuddin, SH saat meninjau pelabuhan Soro Kempo, Sabtu 4 April 2025 lalu.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pelabuhan Soro Kempo menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu. Menjadi pusat bongkar muat hasil bumi Kabupaten Dompu untuk dikirim ke luar daerah, membuat pelabuhan daerah ini cukup ramai saat masa panen jagung untuk pengiriman jagung pipilan kering ke beberapa daerah.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE bersama wakilnya Syirajuddin, SH dan didampingi beberapa pejabat meninjau langsung aktivitas bongkar muat jagung pipilan di pelabuhan Soro Kempo, Sabtu 4 April 2025 lalu.

Jagung yang diserap PT Segar Nusantara, PT Agro Gemilang, dan PT Subur Mega Perkasa selalu memanfaatkan Pelabuhan Soro ini sebagai tempat pengiriman ke luar daerah. Selain ke Surabaya, juga biasanya dikirim ke Kalimantan untuk kebutuhan bahan baku pakan dan tepung.

Kepala Pelabuhan Soro Kempo, Anshar kepada Suara NTB, Rabu kemarin mengaku, saat ini Pelabuhan Soro Kempo sedang ramainya untuk aktivitas bongkar muat jagung dikirim ke luar daerah menggunakan kapal kargo. Pelabuhan dengan sandaran 8  x 30 meter ini hanya mampu melayani kapal kargo maksimal berkapasitas 2.500 ton.

Proses bongkar muatnya masih secara manual tenaga buruh, sehingga satu kapal diisi hingga 3 hari hingga pemberangkatan. “Makanya kita minta agar dibangunkan satu tempat sandaran kapal, sehingga tidak lama kapal mengantri muatan,” harap Anshar.

Akses jalan ke Pelabuhan Soro juga banyak yang berlubang dan rusak parah. Begitu juga dengan tebing di sekitar Pelabuhan juga sering longsor menutupi ruas jalan. “Kami sampaikan ke Kepala Dinas PUPR. Makanya kemarin pak Bupati dan Wakil Bupati melihat langsung kondisinya, termasuk mengecek proses bongkar muat kapal di Pelabuhan,” jelasnya.

Anshar mengaku, Pelabuhan Soro Kempo kini menjadi salah satu penyumbang PAD bagi Kabupaten Dompu. Statusnya sebagai Pelabuhan daerah, sehingga retribusi dari jasa atas bongkat muat, dan penyandaran kapal sepenuhnya disetorkan ke kas daerah. “Tahun 2024 kemarin kita ditargetkan Rp.550 juta, tapi alhamdulillah berhasil kita setorkan ke kas daerah sampai Rp.630an juta,” ungkapnya. (ula)

Pemberdayaan Ekonomi Harus Jadi Fokus Utama dalam RPJMD

0
Anggota DPRD Kota Mataram, HM. Husni Thamrin, saat menyoroti Ranwal RPJMD Kota Mataram pada Rabu 9 April 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rapat internal DPRD Kota Mataram terkait Ranwal (Rancangan Awal) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Mataram, Rabu 9 April 2025 menjadi ajang untuk mengkritisi rancangan yang diajukan Pemkot Mataram. Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husi Thamrin, M.Pd., misalnya. Dia menekankan pentingnya perencanaan yang tidak hanya terbatas pada variabel perencanaan itu sendiri.

“Perencanaan tidak cukup hanya pada pendekatan statis atau dinamis, tapi harus ada dinamis yang terukur,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dalam RPJMD, pendekatan dinamis yang terukur harus disertai dengan mitigasi ekonomi, bencana, serta pemberdayaan SDM (sumber daya manusia).

Pemberdayaan ekonomi, menurutnya, harus menjadi fokus utama dalam perencanaan kota. “Jika hanya membangun infrastruktur tanpa memperhatikan pemberdayaan ekonomi, itu tidak akan memadai,” katanya. Politisi PPP ini menekankan, bahwa pengelolaan ekonomi berbasis pemberdayaan sangat penting untuk menciptakan pola yang produktif dan menggeliat.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program-program pemberdayaan, seperti penguatan koperasi. “Pemberdayaan koperasi harus jelas dan terkelola dengan baik, agar dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada SDM eksekutif, agar mereka tidak terpisah dari masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan.

Beralih ke masalah ketidakberdayaan dalam mengelola potensi ekonomi, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap ketidakpastian masa depan harus dihadapi dengan manajemen yang lebih baik. “Jika manajemen kemasyarakatan diperbaiki, kita akan bisa melihat perubahan nyata dalam kota ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, fenomena seperti pengelolaan lapak-lapak atau pedagang kaki lima juga perlu dipertimbangkan. “Di kota-kota besar, pengelolaan lapak tidak harus dengan cara-cara yang merusak keindahan kota,” ujarnya. Sebagai contoh, ia menyebutkan pengelolaan yang dilakukan di kawasan wisata seperti Malioboro di Yogyakarta yang dapat menjadi model pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan.

Husni mengingatkan bahwa pengelolaan pembangunan kota harus disertai dengan mitigasi yang jelas dan terukur. “Kita harus duduk bersama, merencanakan langkah-langkah konkret untuk lima tahun ke depan. Dengan begitu, perubahan yang diinginkan akan terwujud,” katanya.

Pansus nantinya diharapkan dapat terus memberikan masukan terkait perencanaan yang akan datang, termasuk dalam perbaikan produk hukum dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kota. (fit)

Penumpang Arus Mudik dan Balik Pelabuhan Lembar Naik 11 Persen

0
Pelayanan Pelabuhan Lembar pada saat arus balik Lebaran. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Penumpang arus mudik dan balik di Pelabuhan Lembar menuju Padangbai dan Jangkar serta sebaliknya mencapai 134 ribu lebih. Jumlah penumpang tercatat selama 19 hari, sejak H-10 Lebaran tanggal 21 Maret hingga H+7 Lebaran tanggal 8 April 2025. Terdapat kenaikan jumlah penumpang di Pelabuhan Lembar hingga 11 persen lebih.

Dari data pihak Otoritas Pelabuhan sejak H-10 hingga H+7, jumlah pemudik dari Lembar ke Padangbai mencapai 54.071 orang. Jumlah penumpang ini naik 18 persen dibanding tahun 2024 mencapai 45.719 orang. Dengan puncak arus mudik terjadi pada kurun waktu H-1 tanggal 30 Maret dan hari Lebaran tanggal 31 Maret mencapai 1.924 orang hingga 2.608 penumpang. Jumlah pemudik sempat menurun pada H-3 dan H-2 lebaran.

Sedangkan lintasan Padangbai – Lembar jumlah penumpang mencapai 76.317 orang naik 6 persen, jika dibanding tahun lalu mencapai 71.703 orang. Di mana puncaknya terjadi mulai H-6 Lebaran dengan 7.263 orang kemudian naik signifikan pada H-4 mencapai 9.691 orang. Sempat tercatat nol pada 29 Maret atau H-2. Karena bertepatan dengan hari Raya Nyepi, dilakukan penutupan pelabuhan pada 28 Maret hingga 30 Maret.

Sedangkan kalau gabungan Pelabuhan Lembar dan Padangbai sejak arus mudik dan balik mencapai 130 ribu lebih. “Jumlah ini naik 11 persen dibanding tahun 2024 yang mencapai 71.703 orang,” sebut GM PT ASDP Indonesia Ferry Lembar, Agus Djoko Trianto, kemarin.

Sementara untuk lintasan Lembar – Jangkar, jumlah penumpang justru menurun dibandingkan tahun lalu. Di mana tahun lalu penumpang mencapai 4.511 orang sedangkan tahun ini 3.770 orang.

Dikatakan Djoko, secara umum angkutan Lebaran sudah ditutup hari Selasa (8/4). Arus balik pun sudah normal dengan puncak arus balik di tanggal 6 April 2025 lalu.  Pihaknya bersama segenap pihak terkait pun telah melakukan pelayanan angkutan Lebaran dengan maksimal. Di mana pihaknya menerjunkan 16 unit kapal atau armada. Sejauh ini ada 16 kapal yang standby masih mampu melayani dan tidak ada terjadi penumpukan dan sampai mengular berjam-jam.

Pihak  otoritas pelabuhan juga mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan dan mengaktifkan empat dermaga penyeberangan untuk menghindari penumpukan penumpang. “Kami berusaha meningkatkan pelayanan penyeberangan untuk memastikan kelancaran arus lalulintas,” ujarnya.

Ditanya kenapa terjadi penurunan di lintasan Lembar -Jangkar, disebabkan ada alternatif moda yang bisa dipilih masyarakat, sehingga penumpang terpecah ke beberapa alternatif tersebut. “Lembar-Jangkar kalau dari pendapat masyarakat kurang peminat, lebih memilih tujuan Surabaya atau Banyuwangi (bagi yang di selatan),” imbuhnya. (her)

Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

0
Ismul Hidayat(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya untuk memperkuat perekonomian lokal Dewan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Hal ini disampaikan dalam rapat internal dewan terkait Ranwal RPJMD di DPRD Kota Mataram pada Rabu 9 April 2025.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, S.IP.,  memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah masalah bantuan kepada UMKM yang perlu lebih diperjelas mekanisme dan kebijakannya. Baik dalam hal bantuan modal ataupun pemberdayaan lainnya.

“Yang kita inginkan adalah kejelasan dalam kebijakan. Eksekutif harus menjelaskan dengan jelas bagaimana distribusi bantuan kepada masyarakat, apakah melalui koperasi atau cara lain,” kata Ismul. Ia menekankan bahwa meskipun pembangunan fisik penting, yang lebih utama adalah pemberdayaan masyarakat yang dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Ketua Fraksi PKS ini menekankan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar untuk menyusun kebijakan lima tahun ke depan. Namun, banyak pihak yang masih mempertanyakan isi dan implementasi RPJMD tersebut. Oleh karena itu, Ismul mendorong untuk dilakukan pertemuan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif agar dokumen RPJMD dapat dibahas lebih mendalam dan transparan.

Kebijakan pemerintah diharapkan lebih dinamis agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan lokal dan lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat Kota Mataram. Pemerintah berkomitmen untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari misi utama Wali Kota Mataram, namun hal tersebut membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara semua pihak terkait. (fit)

DPRD NTB Soroti Minim Penerangan Jalan di Kawasan Pariwisata

0
Raden Nuna Abriadi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD NTB dari PDIP, Raden Nuna Abriadi, menyayangkan kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang minim di sejumlah daerah, termasuk di kawasan pariwisata. Setelah menerima instruksi dari partai, Raden Nuna langsung angkat bicara mengenai hal ini. Ia menyoroti gelapnya penerangan jalan di kawasan-kawasan pariwisata yang merupakan penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan ini menyebutkan, sangat miris melihat minimnya penerangan jalan di wilayah-wilayah strategis, seperti Senggigi, Sekotong, Narmada di Lombok Barat, Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, dan Teluk Nare di Kabupaten Lombok Utara. Padahal, daerah-daerah tersebut merupakan kontributor besar bagi PAD.

“Pajak PJU adalah wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota, bukan Pemprov. Lantas, ke mana dana PPJU itu? Ini aneh, daerah pariwisata utama NTB kok gelap gulita,” tegas Raden Nuna pada Rabu, 9 April 2025.

Raden Nuna menjelaskan, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dibebankan kepada pelanggan PLN melalui tagihan listrik bulanan. Dana tersebut kemudian menjadi salah satu komponen sumber pendapatan daerah dalam APBD kabupaten/kota. Namun, ia mengherankan apabila dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, terutama dalam penyediaan penerangan jalan.

“Siapa pun pelanggan PLN pasti membayar PPJU. Tapi ironisnya, di banyak daerah, lampu jalan justru tidak ada. Pemerintah kabupaten/kota seharusnya memiliki perencanaan matang agar dana ini kembali ke rakyat dalam bentuk penerangan yang layak, dengan bekerja sama dengan PLN,” ujarnya.

Selain itu, Raden Nuna mendesak agar pemerintah daerah kabupaten/kota lebih transparan dalam mengalokasikan PPJU sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti kawasan wisata. Ia juga mengusulkan perlunya inovasi dalam penyediaan penerangan jalan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi tenaga surya.

“Provinsi NTB ini kaya akan sinar matahari. Mengapa tidak dimaksimalkan? Tidak harus bergantung pada diesel. Kerja sama dengan PLN bisa menjadi solusi, sehingga akses jalan dari BIL menuju Mataram dan BIL ke Mandalika tidak mati seperti saat ini,” pungkasnya. (ndi)