Beranda blog Halaman 619

Triwulan Pertama, Serapan Anggaran Pemerintah Sangat Rendah

0
H. Yudi Patria Negara(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, mengaku serapan anggaran di triwulan pertama tahun 2025 masih berada di bawah 15 persen dari total APBD yang mencapai Rp2 triliun lebih.

“Serapan anggaran kita masih di angka 12 persen, adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menjadi faktor utama karena beberapa pos anggaran yang sudah siapkan harus berubah,” kata Haji Yudi, kapada Ekbis NTB, Selasa 15 April 2025.

Haji Yudi melanjutkan, belanja yang dilakukan pemerintah saat ini masih bersifat belanja rutin seperti ATK kantor dan belanja lainnya. Sementara untuk program lainnya belum bisa dilaksanakan karena proses efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah belum berjalan.

“Harusnya serapan anggaran kita sudah di angka 20 persen jika kondisi normal, tetapi karena adanya efisiensi sehingga serapan kita masih rendah,” ujarnya.

Haji Yudi meyakinkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa, melainkan hampir di sebagian besar kabupaten/kota di NTB. Bahkan posisi saat ini anggaran yang dikeluarkan baru sebatas belanja kebutuhan kantor dan belanja pegawai.

“Belanja sih ada hanya untuk kebutuhan kantor saja dan itupun nilainya tidak besar, kalau kegiatan lainnya masih menunggu laporan final efisiensi anggaran,” ucapnya.

Selain faktor tersebut, adanya kecenderungan OPD tidak berani untuk menggunakan anggaran yang sudah disediakan. Belum finalnya penyusunan anggaran yang sebelumnya terdampak efisiensi menjadi kendala utama mereka.

“Ada kecenderungan OPD tidak berani menggunakan anggarannya, karena mereka khawatir adanya efisiensi lanjutan. Apalagi saat ini masih belum final penyesuaian yang dilakukan oleh OPD,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik, persentase serepan anggaran tahun 2025 ini sangat rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Dimana di tahun 2024 proses lelang sudah mulai dilakukan di awal bulan Februari sehingga di bulan Maret sudah ada beberapa program yang mulai dilaksanakan termasuk proyek non tender penunjukan langsung.

“Tidak adanya pelaksanaan proyek fisik menjadi faktor lainnya sehingga serapan anggaran itu minim,” terangnya.

Dikatakannya, terkait dengan masih molornya serapan anggaran ini selain adanya efisiensi bisa jadi karena SKPD yang lelet dalam perencanaannya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena anggarannya sudah dibagi Per terminnya tinggal dilaksanakan saja.

“Kami menargetkan laporan final efisiensi anggaran ini rampung dalam waktu dekat ini, karena kami khawatir jika kondisi ini berlarut akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang lesuh,” tukasnya. (ils)

Persiapan Porprov dan PON – Sumbawa Butuh Rp11,5 Miliar untuk Revitalisasi Venue

0
Deddy Heriwibowo(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispopar) Sumbawa, membutuhkan anggaran sebesar Rp11, 5 miliar jelang persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2026 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT tahun 2028 mendatang.

“DED nya untuk merevitalisasi sejumlah venue sudah kita susun yang itu berarti kita sudah separuh jalan. Sehingga kami membutuhkan backup anggaran untuk merealisasikan hal tersebut,” kata Kepala Dinas Parpora, Dr. Deddy Heriwibowo, Selasa 15 April 2025.

Doktor Deddy melanjutkan, sebagai informasi awal untuk revitalisasi GOR Mampis Rungan membutuhkan anggaran sekitar Rp1, 8 miliar dan untuk revitalisasi lapangan Cenderawasih sekitar Rp5, 5 miliar. Tribun di GOR Pragas membutuhkan anggaran sekitar Rp2, 5 miliar, dan venue panahan Samota sekitar Rp2 miliar.

“Jadi, total kebutuhan anggaran kita sebesar Rp11, 5 miliar, tetapi untuk lebih rincinya lagi nanti akan kita ekspose lebih lanjut setelah DED kita selesaikan,” ucapnya.

Khusus untuk venue panahan lanjut Deddy, kebutuhan anggaran sekitar Rp600 juta akan digunakan untuk penataan lahannya dengan hitungan Rp3000 rupiah per meter persegi. Sementara untuk penataan lebih lanjut dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 miliar.

“Kami berharap penataan venue panahan ini menjadi prioritas karena akan kita gunakan untuk porprov dan PON. Sedangkan untuk yang lain kita berharap bisa dilakukan secara bertahap sebelum PON,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq berharap pemerintah bisa memberikan dukungan secara penuh untuk mensukseskan Porprov dan PON salah satunya anggaran. Karena salah satu indikator ditetapkannya suatu daerah menjadi tuan rumah yakni penataan dan revitalisasi venue tersebut.

“Kita (KONI) hanya operator saja dan bolanya saat ini di pemerintah untuk penyiapan sarana untuk mensukseskan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Rafiq meminta kepada pemerintah untuk bisa segera melakukan revitalisasi dan penataan terhadap venue yang ada. Karena jika tidak dimulai dari sekarang khawatirnya persiapannya tidak maksimal apalagi di tahun 2026 sudah mulai dilaksanakan Porprov dan 2028 PON.

“Kita harus mempersiapkan segala infrastrukturnya mulai tahun ini, jika tidak maka kesiapan kita tidak akan maksimal dan akan menjadi pertimbangan untuk Sumbawa dijadikan tuan rumah,” debutnya.

Ia menambahkan, apalagi untuk pelaksanaan PON tahun 2028 tidak ada pembangunan infrastruktur untuk venue cabornya. Yang ada hanya revitalisasi saja sehingga kebutuhan anggaran nya tidak besar dan Sumbawa juga sudah memiliki venue tinggal dilakukan penataan.

“Kami berharap adanya dukungan anggaran dari pemerintah, karena keberadaan dua event tersebut akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat terutama bagi para pelaku UMKM,” tukasnya. (ils)

Harga Jagung Terus Turun Jelang Puncak Panen Raya

0
Petani sedang masukan jagung pipilan yang dikeringkan di lapangan Ta’a, Kecamatan Kempo. Proses pengeringan jagung untuk menghasilkan jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen membutuhkan waktu 4 – 5 hari.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Panen raya padi dan jagung diperkirakan pada April ini. Harga kedua komoditi yang juga diserap pemerintah dengan Harga Pembelian (HPP) Rp6.500 per kg untuk padi dan Rp5.500 per kg ini justru terus menurun.

Bulog yang diperintahkan menyerap jagung untuk kebutuhan Cadangan jagung nasional hingga saat ini belum melakukan pembelian akibat stok jagung yang diserap tahun sebelumnya masih memenuhi Gudang, serta terbatasnya sarana prasarana menyebabkan harga komoditi ini belum stabil.

Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Nurhidayah, SST yang dikonfirmasi kemarin mengakui harga jagung dan padi di Tingkat petani belum sepenuhnya sesuai HPP yang ditetapkan Kepala Badan Pangan Nasional RI. Dimana harga gabah kering panen ditetapkan Rp6.500 per kg dan harga jagung pipilan kering Rp5.500 per kg.

Bulog diperintahkan untuk menyerap hasil pertanian petani sesuai HPP untuk kebutuhan Cadangan nasional. Namun hingga saat ini, Bulog baru menyerap gabah petani bersama mitranya. Itupun tidak maksimal karena keterbatasan personal, armada transportasi, dan Gudang. “Untuk gabah, kalau Bulog mereka serap sesuai HPP Rp6.500 per kg. Tapi di luar Bulog, mereka serap di bawah itu dan bahkan sampai Rp5.800 per kg,” ungkap Nurhidayah.

Begitu juga dengan jagung. Harga di Tingkat petani untuk jagung kering sampai Rp4.100 per kg. Karena di Gudang penampungan jagung, harga jagung pipilan kering maksimal Rp4.400 per kg. Para Gudang penyerap jagung ini, mereka menjual kembali ke Perusahaan pakan ternak setelah diproses pengeringan dan pembersihan.

“Ini yang membuat kita dilemma. Tapi Bupati terus berupaya mendekati pengusaha untuk menjaga harga, sehingga petani tidak banyak merugi sambil mendorong Bulog segera menyerap jagung petani,” ungkap Nurhidayah.

Berdasarkan data pertanaman komoditi padi dan jagung di Dompu, perkiraan luas panen jagung pada April 2025 ini 9.258 ha. Komoditi padi luas panen diperkirakan 9.930 ha pada April 2025. (ula)

BPJS Ketenagakerjaan Perbarui Kerja Sama dengan Dinkes Lombok Barat, Pastikan Layanan Kecelakaan Kerja di Seluruh Puskesmas

0
BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinkes Kabupaten Lombok Barat resmi memperpanjang kerja sama layanan jaminan kecelakaan kerja bagi peserta aktif.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Barat resmi memperpanjang kerja sama layanan jaminan kecelakaan kerja bagi peserta aktif. Kerja sama ini mencakup seluruh Puskesmas di wilayah Lombok Barat dan ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Dinkes Lombok Barat, Selasa, 15 April 2025.

Perpanjangan kerja sama ini dilakukan seiring adanya perubahan struktur kepemimpinan Puskesmas dan pembaruan mekanisme layanan serta masa klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Lombok Barat, Muhammad Abdullah, mengatakan bahwa pembaruan PKS bertujuan untuk memperkuat legalitas dan kejelasan tanggung jawab layanan kesehatan terhadap peserta, khususnya dalam kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

“Kerja sama ini difokuskan pada penanganan kasus kecelakaan kerja, seperti pekerja yang jatuh saat bekerja atau mengalami cedera di perjalanan menuju tempat kerja. Penanganan pertama dilakukan di Puskesmas. Jika tak bisa ditangani, akan dirujuk ke rumah sakit,” jelas Abdullah.

Ia menambahkan, seluruh 20 Puskesmas di Lombok Barat terlibat dalam kerja sama ini. Dengan demikian, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses layanan medis secara merata di seluruh wilayah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan NTB, Darmawati Arifin, menyebutkan bahwa pembaruan kerja sama ini juga sebagai bentuk penyegaran informasi bagi seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Kami ingin memastikan peserta bisa langsung dilayani di Puskesmas dengan cukup menunjukkan keaktifan melalui aplikasi E-PLKK. Tidak perlu membayar karena seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Darmawati menjelaskan, kerja sama ini telah berjalan sejak 1 Januari 2022. Namun, karena tingkat pemanfaatan layanan masih rendah, dilakukan penguatan dan sosialisasi ulang agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.

“Contoh kasus seperti pengemudi ojek online yang mengalami kecelakaan saat bertugas, bisa langsung ditangani di Puskesmas terdekat tanpa prosedur rujukan. Ini untuk memastikan pelayanan cepat, terutama di daerah terpencil,” tambahnya.

Secara terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, baik formal maupun informal, di Lombok Barat.

“Peserta yang mengalami risiko kerja tidak perlu khawatir soal akses maupun biaya pengobatan. Selama sesuai ketentuan, seluruh biaya akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (bul/*)

Belum Ada Langkah Nyata Tingkatkan Kemandirian Fiskal

0
Herman(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rapat pembahasan Ranwal RPJMD Kota Mataram baru-baru ini berlangsung dinamis. Dengan sorotan tajam dari sejumlah anggota dewan terhadap kebijakan pembangunan, perlindungan lahan pertanian, hingga ketahanan ekonomi warga. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPRD menuntut Pemkot Mataram lebih serius merealisasikan program-program strategis yang selama ini dijanjikan dalam visi misi Wali Kota.

Salah satu sorotan datang dari anggota Komisi IV Herman, A.Md., yang mempertanyakan kejelasan arah kebijakan pertanian di tengah semangat nasional menuju kedaulatan pangan. Ia menyinggung pentingnya insentif lahan pertanian, regulasi LP2B, serta distribusi subsidi pupuk.

“Semangat Kabinet Merah Putih atau Prabowo-Gibran jelas menegaskan pentingnya kedaulatan pangan. Maka dari itu, kebijakan kita di daerah harus sejalan. Lahan pertanian harus dijaga ketat untuk menjamin ketahanan pangan,” ujarnya.

Tim penyusun RPJMD diharapkan dapat lebih memperjelas arah pembangunan yang berkaitan dengan transportasi publik, pengembangan industri, serta perlindungan lahan hijau dan pertanian.

Herman menyinggung pembangunan kantor wali kota, ruang terbuka hijau (RTH) untuk generasi muda, penyediaan makam, pemanfaatan eks-bandara sebagai ikon kota, hingga penataan kawasan pesisir.

“Kami ingin legasi Wali Kota Harum tidak hanya menjadi harum-haruman saja. Harus ada bukti nyata. Jangan sampai masyarakat hanya kenal slogan, tapi tidak merasakan dampaknya,” tegasnya.

Salah satu proyek yang disorot adalah kerja sama dengan Angkasa Pura terkait pemanfaatan eks-bandara. Pemerintah diharapkan segera menuntaskan kesepakatan agar kawasan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat dan pembangunan kota.

Dalam sesi lainnya, Herman menilai Pemkot Mataram belum menunjukkan langkah nyata dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Meski misi pembangunan ekonomi inklusif dan tangguh digaungkan, implementasinya dinilai minim.

“Dari sembilan prioritas yang disampaikan, saya tidak melihat adanya langkah konkret untuk mendorong UMKM. Bantuan sosial dibatasi, tapi tidak ada insentif atau stimulus untuk koperasi dan pelaku usaha kecil,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Ia juga menyinggung persoalan ekonomi rumah tangga yang kerap terjerat rentenir karena kurangnya akses pembiayaan yang mudah. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga yang memilih bekerja ke luar negeri karena tekanan ekonomi.

“Kita bicara soal Mataram Tangguh dan Ekonomi Inklusif, tapi ibu-ibu di kampung harus berutang ke rentenir. Ini realita yang harus dijawab dengan aksi nyata, bukan sekadar rencana,” ujar Herman. (fit)

Dewan Lotim Harapkan Seluruh Produksi Gabah Petani Dibeli Bulog

0
H. Lalu Hasan Rahman(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Panen raya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diperkirakan menghasilkan lebih dari 250 ribu ton gabah dari lahan seluas 36 ribu hektar (ha). Namun, muncul kekhawatiran terkait kapasitas serap Badan Urusan Logistik (Bulog) yang hanya mampu menampung 75 ribu ton gabah, setara dengan 34 ribu ton beras. Hal ini memicu desakan dari anggota DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, agar seluruh hasil produksi petani dapat diserap Bulog untuk mencegah penurunan harga gabah di pasar.

“Harus diserap seluruhnya, tanpa ada pembatasan. Harga Pemerintah (HPP) sudah ditetapkan, dan dana telah disiapkan. Jangan sampai panen raya gagal terbeli oleh pemerintah,” tegas Hasan Rahman yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Lotim kepada Ekbis NTB, Selasa 14 April 2025.

Menurutnya, penyerapan gabah oleh Bulog yang maksimal akan menjaga stabilitas harga dan menghindari kelebihan produksi yang bisa merugikan petani. “Jika produksi petani dibeli oleh pemerintah, harga akan lebih stabil. Stok yang melimpah bukan masalah, asal diserap,” ujarnya.

Hasan Rahman juga optimistis bahwa program penyerapan gabah dan distribusi sembako murah dapat menekan inflasi di Lotim. “Dengan pasar murah dan program pasca panen yang baik, inflasi bisa dikendalikan. Alam Lotim mendukung, jadi tidak perlu impor beras,” jelasnya.

Selain itu, Hasan Rahman mendorong pemanfaatan lahan kering untuk budidaya sayuran guna meningkatkan ketahanan pangan. “Jika lahan kering dapat dimaksimalkan, Lotim tidak hanya akan swasembada beras, tetapi juga sayuran,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa inflasi bisa terjadi jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik. “Deflasi bisa tercapai asalkan stok uang pemerintah mencukupi dan distribusi berjalan lancar,” tegasnya.

Dengan potensi produksi yang besar, ia berharap tidak ada kendala dalam penyerapan gabah petani. “Bulog harus siap menampung seluruh hasil panen agar petani sejahtera dan stabilitas pangan tetap terjaga,” pungkasnya.

Pemerintah daerah dan Bulog diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh gabah petani terserap, sehingga kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan di Lotim tetap terjaga. (rus)

Kadisnakertrans NTB : Banyak Kebutuhan Tenaga Operator Alat Berat di Dalam dan Luar Negeri Tidak Terisi

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebutuhan tenaga kerja operator alat berat terus meningkat, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Namun, hingga saat ini, jumlah tenaga terampil yang tersedia masih belum mampu memenuhi permintaan pasar.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), I Gede Putu Aryadi saat menghadiri kegiatan peresmian kelas baru untuk Program Studi Mekanik Alat Berat UT School di SMK Negeri 6 Mataram, Selasa, 15 April 2025.

Menurut Aryadi, kebutuhan operator alat berat di dalam negeri tinggi, terutama untuk sektor pertambangan dan infrastruktur, seperti yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Sementara di luar negeri, permintaan datang dari berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Eropa, hingga negara-negara Timur Tengah.

“Khusus untuk Timur Tengah saja, saat ini ada sekitar 50 job order untuk operator alat berat. Belum lagi dari Korea Selatan dan Jepang dan Eropa yang juga sangat membutuhkan. Sayangnya, tenaga kerja kita masih belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena minimnya SDM yang memiliki keterampilan khusus di bidang ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu kendala utama adalah minimnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki fasilitas praktik memadai untuk bidang alat berat. Biaya pengadaan alat berat untuk pelatihan juga tergolong tinggi, mencapai lebih dari Rp1,5 miliar per unit, yang membuat banyak SMK dan lembaga pelatihan kesulitan dalam menyediakan peralatan tersebut.

“Di Pulau Sumbawa sudah ada dua SMK dan lembaga pelatihan khusus alat berat, bahkan salah satunya memiliki program diploma. Tapi jumlahnya masih sangat terbatas. Kita berharap ada dukungan di Pulau Lombok juga, agar ada SMK yang membidangi alat berat ini,” jelasnya.

Disnakertrans NTB sendiri mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk yayasan dan perusahaan besar seperti Astra dan lembaga pelatihan seperti Insan Traktor, untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

Aryadi juga menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh profesi operator alat berat di luar negeri, baik dari segi gaji maupun kesejahteraan.

“Ada contoh salah satu PMI di Jepang, gajinya bisa sampai Rp125 juta per bulan. Dia sudah 10 tahun di sana, bisa beli tanah dan bangun pom bensin di Bali. Ini menunjukkan bahwa jika kita siapkan tenaga yang kompeten, mereka bisa sukses besar,” tuturnya.

Menurut Aryadi, kelangkaan tenaga operator alat berat terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus di tengah upaya NTB menyiapkan diri sebagai daerah industri masa depan.

“Visi Gubernur NTB saat ini adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan tangkas. Maka, pelatihan alat berat menjadi bagian penting dari program NTB Kompeten dan Skill Center. Kita ingin tenaga kerja NTB bisa mengisi sektor formal, baik di dalam maupun luar negeri,” tegasnya.

Disnakertrans NTB berharap dengan adanya kolaborasi multipihak dan dukungan pemerintah pusat, kebutuhan tenaga operator alat berat dapat terpenuhi dalam waktu dekat, sehingga peluang kerja yang luas ini tidak terlewatkan.(bul)

Gubernur NTB Resmikan Kelas Reguler Mekanik UT School di Mataram Siap Lahirkan Mekanik Alat Berat yang Berkualitas, Profesional, Tersertifikasi dan Berwawasan Internasional.

0
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal, bersama Edhie Sarwono (Direktur PT United Tractors Tbk) meresmikan Resmikan Kelas Reguler Mekanik UT School di SMK Negeri 6 Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – UT School membuka kelas baru untuk Program Studi Mekanik Alat Berat di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bekerjasama dengan SMK 6 Negeri Mataram.

Peresmian kelas baru untuk Program Studi Mekanik Alat Berat di Mataram ini dilakukan Selasa, 15 April 2025, oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal, bersama Edhie Sarwono (Direktur PT United Tractors Tbk) dan jajaran.

Hadir juga dalam peresmian, unsur yang mewakili Walikota Mataram, Komandan Korem 162/Wira Bhakti), serta stakeholder terkait lainnya.

Edhie Sarwono dalam kesempatan ini menyampaikan, pembukaan kelas baru ini menambah jumlah learning point UT School menjadi 25 titik yang tersebar di seluruh wilayah NKRI.

“Pembukaan UT School Mataram merupakan wujud komitmen nyata dari PT United Tractros Tbk melalui Yayasan Karya Bakti United Tractors dalam memperluas kebermanfaatan dan berpartisipasi aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, khususnya lulusan SMK/SMA yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Sebanyak 290 siswa dari beberapa SMK/SMA yang ada di Provinsi NTB mengikuti seleksi masuk UT School yang terdiri dari psikotes, wawancara, dan medical check up. Dari seleksi ketat tersebut 21 orang siswa dinyatakan lulus sebagai calon siswa UT School Mataram dan Sumbawa untuk mengikuti program Basic Mechanic Course selama satu tahun.

Siswa UT School Mataram dan Sumbawa yang telah dinyatakan lulus akan mengikuti rangkaian proses pelatihan dan pemagangan yang terdiri dari Pembinaan Mental dan Sikap (Bintalsik), In Class Training, On the Job Training, Sertifikasi, Kompetensi.

“UT sudah memiliki konsep yang integrated dan sudah terimplementasi. Yang di didik di UT nantinya memiliki kompetensi dan bersertifikat standar nasional, dan memiliki kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri,” ujarnya.

Menurutnya, UT hadir dengan konsep yang integrated dan sudah terimplementasi yang sudah dilakukan di seluruh wilayan Indonesia. Apa yang sudah selama ini dilakukan di Indonesia inilah yang juga diterapkan di NTB, salah satunya melalui Program Studi Mekanik Alat Berat di Kota Mataram.

“ Jadi pendidikan terintegrasi itu adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan masyarakat. Dengan memampukan masyarakat, kalau lulusannya tidak bekerja, ia akan menjadi wirausaha. Inilah yang UT lakukan di NTB,” tambahnya.

UT menurutnya hadir untuk mengembangkan pendidikan, sekaligus membekali kesempatan untuk masuk ke lapangan kerja. Harapannya, dari kelas regular ini akan lahir putra daerah asli Nusa Tenggara Barat yang dapat menjadi mekanik alat yang berat yang berkualitas, profesional, tersertifikasi, dan berwawasan internasional.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada UT dan Astra Group yang turut berinvestasi secara moril dan materil dengan bersedia bekerjasama membuka Program Studi Mekanik Alat Berat di SMK 6 Mataram.

Ia menceritakan hubungan baiknya secara personal dan kelembagaan dengan UT, sejak ia aktif di Kementerian Luar Negeri.

“Setahun lalu, jauh sebelum saya menjadi Gubernur NTB saat ini, saya bertemu dan berdiskusi dengan sahabat saya pak Edhie, karena UT sudah bangun UT School di Sumbawa, saya minta supaya dibangun juga satu di Pulau Lombok. dan hari ini akhirnya terjawab,” tandasnya.

Menurutnya, visi misinya sebagai kepala daerah, sama dengan visi UT terutama dalam penguatan dan pengembangan SMK.

“Kita ingin jadikan ini model. Karena selama ini SMK adalah penyumbang pengangguran berdasarkan data statistik,” tandasnya.

Dalam acara ini, dilakukan simbolis penyerahan bantuan hibah berupa safety center, mobil untuk alat praktik, dan UT Libro dari PT United Tractors Tbk serta Alat Praktik dari UT School kepada SMK Negeri 6 Mataram.(bul)

Menteri ESDM Tegaskan Indonesia Tetap Komitmen Turunkan Emisi

0
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon dioksida, meski sejumlah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris tidak konsisten pada komitmen tersebut.

“Indonesia akan selalu berada pada bagian yang akan menjalankan komitmen itu (menurunkan emisi), tetapi dengan penuh kehati-hatian,” ucap Bahlil dalam pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa.

Komitmen Indonesia, lanjut Bahlil, tertuang pada visi Presiden Prabowo Subianto ihwal kedaulatan energi. Dalam visi tersebut, termaktub energi baru dan energi terbarukan.

Bahlil juga meyakinkan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone agar tidak ragu dengan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi guna menurunkan emisi karbon dioksida.

Duta Besar Prancis juga turut hadir dalam acara pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 tersebut.

“Justru saran saya, bapak tolong tanyakan kepada negara-negara inisiator Paris Agreement, sejauh mana komitmen mereka? Karena Indonesia sudah sangat konsisten menjalankan,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut terkait dengan Amerika Serikat (AS), salah satu inisiator dari Paris Agreement, yang telah secara resmi memberi tahu mengenai pengunduran dirinya dari Perjanjian Iklim Paris.

Perjanjian Paris tentang perubahan iklim diadopsi pada 2015 oleh 195 anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Tujuannya adalah untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah dua derajat Celsius di atas tingkat praindustri, dan sebaiknya mendekati 1,5 derajat Celsius.

Lebih lanjut, pekan lalu, tepatnya pada Selasa 8 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempromosikan industri batu bara di AS.

Trump menjelaskan bahwa melalui perintah eksekutif tersebut: “Kami akan memangkas regulasi yang tidak perlu dan selama ini menyasar industri batu bara bersih yang indah ini. Kami akan mempercepat proses pemberian izin sewa tambang batu bara di lahan federal… dan menyederhanakan proses perizinannya.”

Selain itu, Trump mengatakan dirinya telah meminta Departemen Kehakiman untuk mengidentifikasi dan menentang aturan negara bagian atau lokal yang dinilai menyebabkan para pekerja tambang batu bara kehilangan pekerjaan.

Trump menegaskan akan memanfaatkan Undang-Undang Produksi Pertahanan (Defense Production Act) guna “mendorong secara agresif” kegiatan pertambangan batu bara di Amerika.

Ia menekankan bahwa Amerika Serikat membutuhkan lebih dari dua kali lipat pasokan listrik saat ini. (ant)

Harga Emas Antam Terpantau Stabil pada Selasa

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam dari laman Logam Mulia pada Selasa 15 April 2025 terpantau stabil atau tidak berubah di angka Rp1.896.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turun tipis menjadi Rp1.745.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp998.000.
– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.896.000.
– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.732.000.
– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.573.000.
– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.255.000.
– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.455.000.
– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.012.000.
– ⁠Harga emas 50 gram: Rp91.945.000.
– ⁠Harga emas 100 gram: Rp183.812.000.
– ⁠Harga emas 250 gram: Rp459.265.000.
– ⁠Harga emas 500 gram: Rp918.320.000.
– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.836.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)