Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 611

Aksesibitas Laut dan Agraria Hambat Investasi di Lobar

By
ekbisntb.com
-
0
Kawasan Sekotong ini membutuhkan lebih banyak investasi untuk pengembangan kawasan wisata ini. (ekbisntb.com/ist)

Target investasi di Lombok Barat (Lobar) tahun 2024 baru sebesar Rp1 Triliun, namun hingga pertengahan tahun realisasi investasi baru mencapai Rp165 miliar atau 16,7 persen (sumber : data Online Single Submission (OSS) Triwulan I). Penyumbang terbesar investasi ini masih dari sektor tourism investment atau sektor pariwisata.

Rendahnya realisasi investasi ini mendorong Tim Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar sigap melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah destinasi wisata guna mengetahui lebih dekat dan detail apa masalah dan hambatannya. Adapun lokus monev kali ini ke Gili Asahan dan Gili Layar, salah satu destinasi andalan Lobar.

Dari hasil monev terungkap sejumlah persoalan lokal yang disinyalir menjadi hambatan serius investasi, di antaranya ketersediaan air bersih, listrik, aksesibitas transportasi laut, dan potensi persoalan agraria. “Sejumlah persoalan tersebut kemudian dibawa ke forum rapat lintas sektor yang difasilitasi DPMPTSP Lombok Barat,” kata Kepala DPMPTSP Lobar Hery Ramadhan, belum lama ini.

Selain DPMPTSP selaku fasilitator, pihaknya juga melibatkan beberapa pihak, seperti Dishub, PT. PLN UP3 Mataram, Kantor Pertanahan ATR/BPN, dan PTAM Menang serta perwakilan PT. Matahari Luxury Villas dan PT. Hospitality International. Masing-masing pihak menyampaikan masalah dan hambatan investasi, dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab.

Ia menyampaikan pokok kebijakan dan komitmen pemerintah dalam hal investasi dan kemudahan berusaha. Pasca pemberlakuan UU  Cipta Kerja, Pemerintah dan Dunia Usaha memiliki tanggung jawab bersama menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

Salah satu instrumennya yakni dengan mendorong peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur dasar publik, dan penyelenggaraan perizinan yang mudah, cepat dan akuntabel yang pada akhirnya akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita semua tentu berharap melalui pertemuan strategis ini akan menghasilkan konklusi yang solutif atas semua masalah dan hambatan investasi yang dihadapi investor di Gili Asahan dan Gili Layar pada khususnya dan di Kabupaten Lombok Barat pada umumnya,” ucapnya.

Konklusi yang di dalamnya berisi saran, masukan serta harapan investor dan masyarakat yang dihasilkan dari pertemuan ini akan dibawa ke forum otoritas sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang investasi dan kemudahan berusaha. (her)

Realisasi Pembangunan Investasi di Kawasan Mekaki Belum Signifikan

By
ekbisntb.com
-
0
Tim DPMPTSP Lobar saat turun cek lapangan ke Mekaki Sekotong beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mendorong investor yang telah memegang izin untuk melakukan percepatan realisasi investasi di kawasan Mekaki, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong. Pasalnya, sejuah ini realiasinya belum signifikan di lapangan. Beberapa kali pihak investor dipanggil Pemkab Lobar untuk meminta percepatan investasi yang sudah dilakukan ground breaking pertengahan tahun 2022 tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar Hery Ramadhan, S.STP., S.H., M.H,. mengatakan beberapa kali pihaknya memanggil investor Mekaki agar segera merealisasikan investasinya.

Menurutnya, kawasan itu hampir semua dikuasai oleh pihak investor dalam bentuk perizinan yang dikeluarkan pemerintah.  Mereka memegang izin administrasi berupa izin prinsip untuk mengembangkan kawasan itu. Namun izin yang diperoleh belum secara maksimal dilaksanakan, sehingga beberapa kali pihaknya turun mengecek progresnya di lapangan, realisasinya agak kurang memuaskan.

Hingga awal Agustus, realisasi pekerjaan masih di bawah 10 persen dan sedang dilakukan tahapan pengurukan lahan. Menurutnya investasi di kawasan itu sangat penting, sebab kalau itu terbangun semua, maka puluhan ribu tenaga kerja akan terserap, terutama di wilayah selatan. Karena itu, pihaknya pun telah mengingatkan investor tersebut, agar jangan main-main.

“Kalau selama sekian tahun tidak ada realiasinya maka izinnya bisa kita cabut, kita ke alihkan ke yang lain yang berminat,” tegasnya.

Pihaknya pun mengagendakan untuk memanggil lagi investor Mekaki Sekotong ini, untuk mengevaluasi. Selain itu, pihaknya akan turun memantau secara berkala ke lokasi untuk melihat sejauh mana progres pekerjaan di lapangan. (her)

Tergantung Penjualan Tiket MotoGP Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
H.Moh. Faozal (ekbisntb.com/dok)

KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) NTB H Lalu Mohammad Faozal, S.Sos.M.Si menyatakan bahwa transportasi udara menuju Lombok saat event MotoGP Mandalika tanggal 27-29 September mendatang sudah siap. Terlebih dengan sudah ada beberapa rute baru yang melayani Lombok menjelang event balap kelas dunia tersebut.

Namun demikian untuk opsi extra flight atau penerbangan tambahan di saat event MotoGP Mandalika sejauh ini masih menunggu progres penjualan tiket menonton MotoGP khusunya yang dari luar daerah. Jika penjualan tiket MotoGP tinggi, maka maskapai penerbangan sudah siap untuk memberikan layanan tambahan penerbangan kepada para penonton.

“Kita berhitunganya selalu Jumat Sabtu Minggu (puncak kedatangan-red). Kalau nanti trennya di Sabtu dan Minggu, nanti kita sesuaikan. Pokoknya kita tunggu update terakhir penjualan tiket MotoGP, baru kita putuskankan extra flight atau penambahan penerbangan,” kata Lalu Mohammad Faozal kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, maskapai nasional akan membuka rute penerbangan langsung, dari Lombok dengan tujuan Semarang, Batam, dan Jakarta serta sebaliknya, dalam bulan ini. Tiga rute ini dilayani oleh Super Air Jet dan Pelita Air.

Super Air Jet akan melayani rute Lombok-Semarang dan sebaliknya mulai 8 September 2024 dengan frekuensi penerbangan dua kali dalam sepekan, setiap Rabu dan Minggu. Untuk jadwal, rute Semarang-Lombok dijadwalkan berangkat pukul 15:05 WIB dan tiba pukul 17:20 Wita, sedangkan rute Lombok-Semarang berangkat pukul 18:00 Wita dan tiba pada pukul 18:15 WIB.

Sedangkan Super Air Jet rute Lombok-Batam dan sebaliknya mulai beroperasi pada 13 September 2024, dengan frekuensi penerbangan dua kali dalam sepekan, setiap Jumat dan Minggu. Penerbangan Batam-Lombok akan berangkat pukul 11:40 WIB dan tiba pukul 15:20 Wita. Kemudian Lombok-Batam dijadwalkan berangkat pukul 16:00 Wita dan tiba pada pukul 17:40 WIB. Super Air Jet menawarkan fasilitas bagasi gratis dengan berat maksimal 20 Kg per penumpang.

Sementara itu, maskapai Pelita Air mulai melayani rute Lombok-Jakarta dan sebaliknya pada 19 September 2024 dengan frekuensi penerbangan setiap hari. Rute Jakarta-Lombok dijadwalkan berangkat pukul 06:30 WIB dan tiba pukul 09:25 Wita. Untuk penerbangan Lombok-Jakarta akan diberangkatkan pukul 10:10 Wita dan tiba pada pukul 11:05 WIB.

Faozal mengatakan jelang penerbangan perdana, pihaknya telah melakukan evaluasi, terkait penjualan tiket dari masing-masing rute. Untuk rute Lombok-Batam dan sebaliknya menunjukkan tren positif. “So far ini bagus, banyak orang ingin liburan,” ungkapnya.

Namun yang masih kurang adalah pembelian tiket rute Lombok-Semarang dan sebaliknya. Dishub NTB belum mengetahui pasti, mengapa tren penjualan tiket belum menunjukkan peningkatan, itu bisa terjadi. Tujuan pembukaan rute Lombok-Semarang dan sebaliknya, untuk mengakomodasi banyaknya wisatawan domestik antar dua daerah.

“Ini yang akan kita bahas nanti bersama pihak Lion Group, dan tentu kami berharap juga, pihak yang menangani promosi pariwisata terus gencar melakukan tugasnya,” tandas Faozal.

Terpisah, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Sahlan M Saleh mengaku penambahan rute baru, artinya ini merupakan tantangan yang cukup berat, sebab pihaknya memiliki tugas bagaimana agar tingkat keterisian kursi pesawat bisa di atas 80 persen. Agar rute-rute baru tersebut bisa terus berkelanjutan.

“Pekerjaan berat badan promosi ketika ada maskapai baru dibuka, maka tugas dan fungsi kita ingin agar maskapai itu sustain untuk terbang ke Lombok. Tugas kita bagaimana mengisi agar load factor terpenuhi di atas 80 persen,” jelasnya.

Pihaknya sangat memahami jika promosi pariwisata, menjadi salah satu faktor agar tingkat keterisian kursi pesawat menunjukkan perkembangan. BPBD NTB tidak bisa bekerja sendiri, pastinya akan melibatkan seluruh asosiasi pariwisata. (ris)

BMKG Nyatakan Potensi Kekeringan Makin Meluas di Wilayah NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi. (ekbisntb.com/pexels.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa potensi kekeringan di wilayah NTB makin meluas. Pada dasarian I September  2024 yaitu dari tanggal 1-10 September, potensi hujan di wilayah NTB sangat rendah.

Prakirawan BMKG Nusa Tenggara Barat Yuhanna Maurits mengatakan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di atas 20mm/dasarian terjadi di sebagian besar wilayah NTB. Namun di wilayah Pulau Lombok bagian barat, terdapat wilayah dengan peluang curah berkisar antara 30 – 40 persen.

“Curah hujan di seluruh wilayah NTB pada dasarian III Agustus 2024 secara umum berada pada kategori Rendah yaitu 0 – 50 mm/dasarian. Sifat hujan pada dasarian III Agustus 2024 di wilayah NTB umumnya didominasi kategori bawah normal. Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) provinsi NTB secara umumnya berada pada kategori Panjang yaitu 21 – 30 hari. HTH terpanjang tercatat di Pos Hujan Sape 2, Kabupaten Bima selama 131 hari,” terang Yuhanna Maurits dalam keterangannya, Sabtu 31 Aguatus 2024.

Ia mengatakan, berdasarkan monitoring, analisis dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologis atau iklim sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut dengan indikator hari tanpa hujan dengan potensi Waspada, Siaga dan Awas yang terjadi di daerah.

Terdapat 25 kecamatan di NTB yang masuk dalam level Waspada kekeringan meteorologis. Diantaranya di Kecamatan Batu Layar, Gerung, Kediri, dan Lembar di Lombok Barat. Kemudian di Lombok Tengah terdapat di Kecamatan Janapria, Praya, dan Praya Tengah. Begitu juga di Kabupaten Lombok Timur sejumlah daerah masuk dalam kekeringan meteorologis level Waspada seperti Keca Aikmel, Labuhan Haji, Sakra Barat, Sambelia, Sembalun dan lainnya.

Kemudian Level Siaga kekeringan meterologis terdapat di 10 wilayah yang meliputi Kecamatan Pajo Dompu, Kecamatan Soromandi dan Tambora di Kabupaten Bima, Kecamatan Mataram Kota Mataram, Kecamatan Sekotong Lombok Barat, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Kecamatan Jerowaru dan Pringgabaya  Lombok Timur, Kecamatan Moyo Hulu di Sumbawa serta dan Kecamatan Maluk di Sumbawa Barat.

Sedangkan Level Awas kekeringan meteorologis terdapat di Kecamatan Swela Lombok Timur, kemudian Kecamatan Belo, Palibelo, Sape di Kabupaten Bima.

Saat ini seluruh wilayah NTB masih dalam periode musim kemarau. Sehingga masyarakat NTB dihimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif dan efisien. Masyarakat juga perlu mewaspadai akan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang umumnya terjadi pada periode puncak musim kemarau.(ris)

MotoGP Mandalika Dipastikan Tetap Digelar, ITDC Minta Kelonggaran Pelunasan Hosting Fee ke Dorna

By
ekbisntb.com
-
0
Pekerja tengah membongkar atap tribun Sirkuit Mandalika sebagai bagian dari persiapan jelang balapan MotoGP. Pihak ITDC sendiri memastikan ajang MotoGP Mandalika tetap akan digelar, kendati ada sedikit kendala dalam hal penyelesaian pembayaran hosting fee ke Dorna. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gelaran event MotoGP Mandalika tahun ini sedikit terkendala belum selesainya pembayaran hosting fee penyelenggaraan event balap dunia tersebut ke Dorna Sport selaku pemegang hak balapan. Pun demikian pihak Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) memastikan ajang MotoGP Mandalika tetap akan digelar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Para penggemar dan calon penonton MotoGP yang sudah membeli tiket ataupun akomodasi lainya tidak perlu khawatir.

“Balapan MotoGP Mandalika dipastikan tetap jalan. Tidak ada pembatalan atau apapun,” tegas Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGPTM) 2024 Troy Warokka, kepada wartawan, Sabtu 31 Agustus 2024 kemarin.

Pihaknya berkewajiban untuk memastikan ajang balap dunia tersebut tetap terselenggara sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Karena ini tidak hanya menyangkut kredibilitas ITDC yang telah dua kali sukses menyelenggarakan ajang balap dunia tersebut. Tetapi juga menyangkut nama baik Indonesia di mata internasional. Sehingga upaya maksimal akan dilakukan ITDC untuk memastikan ajang tersebut tetap berjalan pada 27-29 September 2024 mendatang.

Terhadap proses pelunasan hosting fee MotoGP 2024, Troy mengatakan pihaknya sudah mengajukan permintaan kelonggaran waktu pembayaran ke pihak Dorna Sport. Setelah ajang MotoGP Mandalika usai digelar. Komunikasi dan koordinasi dengan Dorna sejauh ini pun berjalan baik.

“Kredibilitas ITDC sudah teruji selama ini. Bahwa kami tidak pernah mangkir dari kewajiban. Kami yakin ini akan jadi pertimbangan dari Dorna. Karena pasti akan dibayar. Tidak mungkin tidak dibayar. Karena sekali lagi nama baik Indonesia dipertaruhkan disini,” tandasnya.

Lebih lanjut Direktur Komersial ITDC ini menjelaskan, terkait kewajiban pembayaran hosting fee MotoGP yang dibebankan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal ini pihaknya hanya menjalankan intruksi pemerintah pusat. Untuk mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota soal penugasan tersebut. Perkara nantinya seperti apa sikap dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, itu bukan jadi kewenangan pihaknya.

“Kami hanya menjalankan amanah Mendagri (Menteri Dalam Negeri) untuk mengingatkan pemerintah provinsi serta pemerintah jajaran dibawahnya soal penugasan penyelesaian hosting fee MotoGP. Tidak lebih dari itu. Kami tidak bisa memaksa pemerintah daerah. Kami hanya mengingatkan, bahwa ada penugasan yang diberikan oleh Mendagri,” terangnya.

Besaran hosting fee MotoGP yang harus dilunasi mencapai Rp 231 miliar lebih. Di mana dari kebutuhan tersebut diharapkan ada kontribusi dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Untuk memastikan ajang MotoGP Mandalika bisa berjalan. Dan, bisa memberikan dampak besar bagi pergerakan ekonomi di NTB serta Indonesia secara lebih luas. “Soal berapa kontribusi masing-masing pemerintah daerah itu teknis. Sesuai urun rembuk,” pungkas Troy. (kir)

Atasi Masalah Sampah di KLU Harus Permanen

By
ekbisntb.com
-
0
Sutikno, pegiat peduli lingkungan bersama Yayasan Trash Hero Lombok Utara. (ekbisntb.com/ist)

YAYASAN Trash Hero Kabupaten Lombok Utara (KLU), menilai pengendalian sampah harus dilakukan secara utuh dan tidak dengan program yang bersifat konvensional. Penumpukan sampah yang ada, khususnya di sektor pariwisata di KLU dikhawatirkan akan menjadi masalah berkepanjangan.

Pendiri Yayasan Trash Hero, Sutikno, kepada Ekbis NTB, Sabtu 31 Agustus 2024 mengatakan, solusi penanganan sampah kembali kepada kesadaran pelaku, baik masyarakat, pelaku wisata maupun pemerintah daerah selaku penyedia kebijakan.

“Solusi permanen dan tidak permanen, kembali kepada pelaku. Dalam artian, ada komunitas di sana (di Gili Trawangan), edukasi dari hotel ke hotel sudah kami lakukan, pendekatan dari hati ke hati agar memilah mana sampah plastik, mana sampah organik,” ungkap Sutikno.

Ia menilai, dari pendekatan yang dilakukan hampir semua hotel menyadari perlunya pemilahan sampah dari sumber. Hanya saja, ketika sampai di TPST, sampah yang sudah dipilah tadi ditumpuk menjadi satu oleh petugas (FMPL).

Penumpukan sampah tadi, tambahnya, memunculkan kontaminasi yang menimbulkan gas metana dan dapat memicu kebakaran.

Di sinilah, sambung dia, membutuhkan solusi. Yaitu, bahwa petugas yang mengambil sampah dari hotel harus diedukasi.

“Yang sudah dipilah, ya jangan dicampur, karena dari sampah organik ini bisa menjadi nilai ekonomi. Berbeda dengan sampah plastik, hanya akan menjadi nilai ekonomi jika dikelola dengan baik.  Di sinilah butuh suatu pembenahan. DLHK harus sering-sering turun ke lapangan memberikan edukasi kepada pelaku pemisahan sampah ini (hotel dan komunitas FMPL). Pemda harus terlibat, tanpa itu, sulit,”

Ia menegaskan, solusi yang ada saat ini bersifat “palsu”. Dimaksudkan bahwa, pemanfaatan limbah sampah plastik menjadi bunga, tidak secara konsisten dapat mengurai persoalan. Sebab, bunga plastik tersebut kembali menjadi sampah.

“Trash Hero mengais sampah baik di pantai atau di pinggir jalan, toh nyatanya, bunga yang dibuat dari plastik ini menjadi sampah kembali. Karena plastik itu tidak bisa hilang, hanya bisa pecah saja,” ucapnya.

Lantas, perlukan Lombik Utara membangun pabrik pengolah sampah? Menjawab itu, Sutikno melihat keberadaan TPST Giki Trawangan sejatinya sudah cukup membantu persoalan. Tetapi, ia tidak melihat pemanfaatan dilakukan secara optimal, bahkan terkesan mangkrak karena tidak didukung sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

Sehingga menurut Sutikno, Pemda harus utuh membuat sebuah kebijakan yang bersifat solutif. Tidak asal program yang sifatnya tidak menunjang pengentasan masalah secara tuntas.

Keberadaan sampah sendiri memiliki dampak langsung bagi keberlangsungan lingkungan maupun pariwisata daerah. Sampah plastik tidak akan hilang dalam jangka pendek, namun menjadi sampah mikro yang bisa terbuang ke laut dan mencemari ekosistem laut. Jika tidak dikembalikan, keberadaannya akan menggangu wisatawan yang berwisata snorkeling.

“Di darat juga sama, akan mengganggu kinerja tanah itu sendiri. Karena sudah terkontaminasi oleh mikro plastik itu,” tandasnya. (ari)

Sampah Tanggung Jawab Bersama

By
ekbisntb.com
-
0
Sahlan M Saleh(ekbisntb.com/bul)

BADAN Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) menilai sampah dimanapun menjadi tanggung jawab bersama, terutama bila dilihat dari sudut pandang pariwisata.

Ketua BPPD Provinsi NTB, Sahlan M. Saleh menegaskan, bicara sampah harus menjadi perhatian bersama semua pihak, bBaik pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi. Sehingga, usulan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menangani sampah di Gili Trawangan secara bersama-sama adalah hal yang benar.

“Gili Trawangan dan gili-gili lainnya adalah wajah pariwisata kita. Seyogyanya memang harus ditangani bersama-sama,” kata Sahlan.

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Provinsi NTB ini menyarankan, pentingnya dilakukan langkah-langkah strategis dan konkrit untuk menangani sampah di gili-gili.

“Sekarang waktunya bukan lagi kita berdebat pada soal-soal teoritis. Tetapi sudah harus pada tatanan pelaksanaan,” tambahnya.

Gili Trawangan atau gili-gili lainnya di NTB yang menjadi pintu masuk wisatawan asing harus ditangani segera sampahnya. Pemerintah harus pro aktif. Apalagi wisatawan mancanegara sangat-sangat sensitif terhadap sampah.

“Karena menunggu masyarakat kita untuk benar-benar sadar mengelola sampahnya, sepertinya belum bisa saat ini. mau membudayakan membuang sampah pada tempatnya masih berat. Di sinilah peran pemerintah untuk hadir menangani sampah dan terus menerus mengedukasi masyarakat,” tandasnya. (bul)

Maksimalkan TPST Terpadu untuk Urai Sampah Gili Trawangan

By
ekbisntb.com
-
0
Jamaluddin Malady (ekbisntb.com/dok)

PERMASALAHAN sampah di tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih belum mendapatkan solusi. Gili Tramena yang merupakan kawasan pariwisata unggulan ini juga banyak dipadati keberadaan hotel, resort, restoran yang menyebabkan masalah sampah juga membutuhkan perhatian.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB, Jamaludin, S.Sos., M.T., mengatakan perlu memanfaatkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di Gili Trawangan secara maksimal.

Aksi masyarakat yang peduli dengan sampah di Gili Trawangan. (ekbisntb.com/Facebook FMPL Gili Trawangan)

Menurutnya, Pemda setempat, masyarakat hingga pelaku pariwisata yang ada di tiga Gili belum mampu memanfaatkan TPST yang telah ada tersebut, sehingga volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, hotel, dan restoran biasanya dibawa ke daratan menggunakan kapal tongkang. Hal ini, menurutnya, akan lebih memberatkan masyarakat, karena perlu ongkos kapal.

“Gili Trawangan masuk prioritas, supaya hotel dan restoran di sana tidak susah, karena tidak ada TPA. Tentu pengelolaan sampahnya kita lakukan, bukan seperti yang dilakukan sekarang yang mana langsung buang atau dibawa kapal tongkang ke daratan KLU,” ujarnya.

Selain itu, karena Gili Tramena menjadi salah satu penentu jumlah kunjungan di NTB, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran di APBD Perubahan khusus untuk penanganan sampah di Gili.

Jamal juga mengungkapkan Pemprov NTB akan membentuk program pemilahan sampah, yang mana sebelum sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), perlu dilakukan pemilahan terlebih dahulu.

Misalnya, membedakan tempat pembuangan untuk sampah organik, anorganik, plastik, dan sebagainya, sehingga dengan melakukan pemilahan ini, pengelolaan sampah akan jauh lebih mudah. “Tahun ini ada program terkait proses pemilahan sampah. Kita akan sosialisasi kepada masyarakat termasuk di Gili untuk tidak membuang sampah langsung ke TPA, tentu ada proses pemilahan, mana organik, mana anorganik,” sambungnya.

Sebelumnya, Pemkab KLU mengatakan volume sampah di kawasan Gili, khususnya Gili Trawangan bisa mencapai belasan ton setiap harinya. Yang mana saat high sesion atau musim liburan, sampah yang dihasilkan bisa mencapai angka 20 ton, yaitu kisaran 18 ton. Dan saat low sesion, atau musim sepi kunjungan wisatawan, Gili Trawangan bisa menghasilkan sampah 15 ton per hari. (era)

Revitalisasi TPST Gili Trawangan

By
ekbisntb.com
-
0
Julmansyah (ekbisntb.com/dok)

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB Julmansyah mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait dengan pengelolaan sampah di Gili Trawangan. Sebab perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan sampah di kawasan wisata internasional tersebut.

Julmansyah menyarankan Pemda KLU bisa membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang standarnya seperti TPST Sandubaya milik Kota Mataram atau bisa juga dengan merevitalisasi TPST yang ada di Gili Trawangan saat ini untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Sebab kabarnya, produksi sampah di sana lebih dari 10 ton per hari.

“Mungkin bisa mengadopsi (TPST Sandubaya-red) atau merevitasisasi TPST Trawangan, namun tetap berkonsultasi dengan teman-teman Kementerian PUPR dan stakeholder,” katanya.

Ia menilai, pengelolaan sampah di Kota Mataram melalui TPST Sandubaya dengan kapasitas sekitar 45 ton sehari bisa menyelesaikan masalah sampah di dalam kota, sehingga semakin berkurang ketergantungan dengan TPAR Kebon Kongok.

Julmansyah mengatakan, Pemprov NTB tetap memberikan atensi untuk masalah Gili Trawangan, terutama soal perubahan fungsi kawasan dari area hutan konservasi ke bukan kawasan hutan. Usulan Pemprov NTB yaitu agar kawasan Gili Trawangan ditetapkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Pj Gubernur NTB Hassanudin segara akan bersurat ke Kementerian LHK. Di mana ada belasan titik yang materi ekspose atau paparan, termasuk di kawasan Gili Trawangan. Diharapkan di tahun 2025 mendatang sudah akan dimulai proses tersebut, sebab prosesnya ada di Kementerian LHK.

“Kalau atensi KPK kan terkait dengan perubahan status kawasan yang masih kawasan konservasi, harus diubah menjadi APL (area penggunaan lain-red). Itu yang menjadi atensi KPK. Itu yang belum rapat dengan KPK terkait dengan atensi sampahnya,” kata Julmansyah kepada wartawan pekan kemarin.(ris)

Dewan Minta Pemprov NTB-KLU Kolaborasi Tangani Sampah Trawangan

By
ekbisntb.com
-
0
Hasbullah Muis (ekbisntb.com/dok)

DPRD Provinsi NTB meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam penanganan sampah di Gili Trawangan. Sebab Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di sana tak optimal melakukan penanganan sampah karena keterbatasan sumberdaya dan peralatan.

Anggota DPRD NTB Hasbullah Muis mengatakan, kolaborasi ini sangat penting dilakukan, mengingat Gili Trawangan adalah kawasan wisata dunia dan menjadi etalase dari destinasi wisata NTB, sehingga seharusnya menjadi atensi bersama.

“Sehingga penanganannya harus betul-betul dilakukan secara baik dan cepat,” kata Hasbullah Muis kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Ia menilai, kemampuan yang dimiliki oleh Dinas LHK KLU memang cukup terbatas untuk mengelola sampah di pulau wisata yang ramai tersebut, sehingga membutuhkan keterlibatan DLHK Provinsi NTB yang memiliki pengalaman dalam mengelola TPST Kebon Kongok Lombok Barat.

“Nah ini tinggal butuh komunikasi, kira-kira solusinya seperti apa dan peran apa yang bisa diambil oleh provinsi. Provinsi harus terlibat dalam penanganan ini karena menyangkut citra dan pariwisata kita di NTB,” katanya.

Dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata, sistem yang diterapkan harus betul-betul dengan konsep hijau atau ramah lingkungan berkelanjutan. Sebab prinsip ini sedang menjadi perhatian dunia. Terlebih sudah banyak contoh baik di Indonesia dan di luar negeri dalam rangka pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan dengan pendekatan ekonomi sirkular.

“Itu bagus, jadi memang ada beberapa solusi di sana dan itu butuh pengkajian kalau menurut saya. Pertama apakah membawa sampah keluar itu adalah pilihan ataukah bisa dioleh kemudian dimanfaatkan kembali,” ujar politisi PAN ini.

Prinsipnya kata Hasbullah Muis, bagaimana Pemda menyelamatkan pariwisata di Gili dengan cara pengelolaan sampah yang baik. Jika sampah tak bisa diolah secara maksimal, maka pilihannya adalah keluar dari Gili. Namun jika bisa dilakukan pengolahan dan dimanfaatkan kembali, maka itulah pilihan yang terbaik.(ris)

1...610611612...803Page 611 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami