YAYASAN Trash Hero Kabupaten Lombok Utara (KLU), menilai pengendalian sampah harus dilakukan secara utuh dan tidak dengan program yang bersifat konvensional. Penumpukan sampah yang ada, khususnya di sektor pariwisata di KLU dikhawatirkan akan menjadi masalah berkepanjangan.
Pendiri Yayasan Trash Hero, Sutikno, kepada Ekbis NTB, Sabtu 31 Agustus 2024 mengatakan, solusi penanganan sampah kembali kepada kesadaran pelaku, baik masyarakat, pelaku wisata maupun pemerintah daerah selaku penyedia kebijakan.
“Solusi permanen dan tidak permanen, kembali kepada pelaku. Dalam artian, ada komunitas di sana (di Gili Trawangan), edukasi dari hotel ke hotel sudah kami lakukan, pendekatan dari hati ke hati agar memilah mana sampah plastik, mana sampah organik,” ungkap Sutikno.
Ia menilai, dari pendekatan yang dilakukan hampir semua hotel menyadari perlunya pemilahan sampah dari sumber. Hanya saja, ketika sampai di TPST, sampah yang sudah dipilah tadi ditumpuk menjadi satu oleh petugas (FMPL).
Penumpukan sampah tadi, tambahnya, memunculkan kontaminasi yang menimbulkan gas metana dan dapat memicu kebakaran.
Di sinilah, sambung dia, membutuhkan solusi. Yaitu, bahwa petugas yang mengambil sampah dari hotel harus diedukasi.
“Yang sudah dipilah, ya jangan dicampur, karena dari sampah organik ini bisa menjadi nilai ekonomi. Berbeda dengan sampah plastik, hanya akan menjadi nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Di sinilah butuh suatu pembenahan. DLHK harus sering-sering turun ke lapangan memberikan edukasi kepada pelaku pemisahan sampah ini (hotel dan komunitas FMPL). Pemda harus terlibat, tanpa itu, sulit,”
Ia menegaskan, solusi yang ada saat ini bersifat “palsu”. Dimaksudkan bahwa, pemanfaatan limbah sampah plastik menjadi bunga, tidak secara konsisten dapat mengurai persoalan. Sebab, bunga plastik tersebut kembali menjadi sampah.
“Trash Hero mengais sampah baik di pantai atau di pinggir jalan, toh nyatanya, bunga yang dibuat dari plastik ini menjadi sampah kembali. Karena plastik itu tidak bisa hilang, hanya bisa pecah saja,” ucapnya.
Lantas, perlukan Lombik Utara membangun pabrik pengolah sampah? Menjawab itu, Sutikno melihat keberadaan TPST Giki Trawangan sejatinya sudah cukup membantu persoalan. Tetapi, ia tidak melihat pemanfaatan dilakukan secara optimal, bahkan terkesan mangkrak karena tidak didukung sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.
Sehingga menurut Sutikno, Pemda harus utuh membuat sebuah kebijakan yang bersifat solutif. Tidak asal program yang sifatnya tidak menunjang pengentasan masalah secara tuntas.
Keberadaan sampah sendiri memiliki dampak langsung bagi keberlangsungan lingkungan maupun pariwisata daerah. Sampah plastik tidak akan hilang dalam jangka pendek, namun menjadi sampah mikro yang bisa terbuang ke laut dan mencemari ekosistem laut. Jika tidak dikembalikan, keberadaannya akan menggangu wisatawan yang berwisata snorkeling.
“Di darat juga sama, akan mengganggu kinerja tanah itu sendiri. Karena sudah terkontaminasi oleh mikro plastik itu,” tandasnya. (ari)
