Beranda blog Halaman 59

Resmi Diluncurkan Wabup, “Senggigi Sunset Show” Jadi Magnet Wisatawan Asing

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Resmi Diluncurkan Wabup, "Senggigi Sunset Show" Jadi Magnet Wisatawan Asing
RESMI DIBUKA - Senggigi Sunset Show resmi dibuka oleh Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha yang dihadiri tamu lokal hingga mancanegara.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Pariwisata Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) terus bergeliat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata resmi meluncurkan perhelatan seni budaya dan hiburan bertajuk “Senggigi Sunset Show” di Amfiteater Pasar Seni Senggigi, Sabtu malam (19/09/2026). Setelah beberapa bulan sebelumnya Senggigi disuguhkan ajang Pekan Kesenian Senggigi.

Acara pembukaan yang menampilkan atraksi dan tari-tarian ini berlangsung meriah dan dipadati oleh ratusan pengunjung, mulai dari masyarakat lokal, wisatawan nusantara, hingga mancanegara yang menginap di hotel yang ada di kawasan setempat. Senggigi Sunset Show dijadwalkan akan hadir setiap hari Sabtu hingga awal Desember 2026 mendatang.

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, yang hadir langsung dalam acara ini menyampaikan bahwa kemeriahan ajang ini menjadi penanda positif bagi kebangkitan destinasi wisata Senggigi.

“Mudah-mudahan ini menandakan bahwa Lombok Barat semakin berkah. Pariwisata Senggigi terus bangkit, menjadi lebih baik, dan menjadi tempat yang nyaman bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,” ujar Wabup.

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang mendukung gelaran ini. Keramaian kawasan bahkan sudah terasa sejak memasuki wilayah Kecamatan Batulayar.

Wabup berharap Senggigi Sunset Show mampu mendongkrak tingkat hunian hotel sekaligus memperlama durasi menginap para pelancong. Tak hanya sektor pariwisata, kegiatan ini ditargetkan memberi dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan data Pemkab Lombok Barat, sektor pertanian saat ini menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi daerah dengan angka mencapai 21 persen, disusul sektor pariwisata sebesar 12 persen. Melihat potensi tersebut, Wabup menginstruksikan adanya kolaborasi lintas sektor agar hasil pertanian, peternakan, dan kelautan lokal dapat diserap langsung oleh para pelaku usaha di kawasan wisata Senggigi.

Menutup sambutannya, Wabup mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi menjaga keamanan dan kebersihan kawasan Senggigi demi kenyamanan bersama.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Senggigi, Mastur, S.E., menyatakan bahwa kehadiran Senggigi Sunset Show tidak hanya memberikan hiburan berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengangkat potensi wisata serta memajukan perekonomian lokal. Dukungan penuh dari Pemkab Lombok Barat dinilai menjadi kunci utama sukses dan meriahnya acara tersebut.

Pemerintah Desa Senggigi berharap sinergi dan kolaborasi manis bersama Pemkab Lombok Barat ini dapat terus berlanjut pada agenda-agenda mendatang, demi mendorong kemajuan desa serta daya tarik pariwisata di wilayah Lombok Barat secara berkelanjutan.

Gelaran Senggigi Sunset Show tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat dan wisatawan, tetapi juga membuka panggung bagi komunitas seni dan budaya untuk terus berkarya sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya lokal kepada publik.Hal tersebut terlihat pada gelaran Senggigi Sunset Show di Amfiteater Pasar Seni Senggigi. Sejumlah sanggar seni tampil membawakan karya tari di hadapan masyarakat yang menikmati suasana kawasan wisata Senggigi.

Salah satunya Sanggar Anak Padang Mimpi yang menampilkan tiga karya tari, yakni Tari Kembang Desa, Tari Kidung Dalem, dan Tari Angkat Gawe. Fani, salah satu anggota Sanggar Anak Padang Mimpi, menyampaikan bahwa ketiga tarian yang ditampilkan merupakan karya garapan baru, bukan tari tradisional yang sudah ada sebelumnya.“Yang kita tampilkan tadi Tari Kembang Desa, kemudian Tari Kidung Dalem dan Tari Angkat Gawe. Itu merupakan garapan baru,” ujarnya.

Bagi para pelaku seni, keberadaan panggung seperti Senggigi Sunset Show dinilai memberikan ruang yang penting bagi generasi muda untuk terus terlibat dalam dunia seni. (her)

Pengoperasian 27 KDMP di Loteng Tunggu Fasilitas Lengkap

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengoperasian 27 KDMP di Loteng Tunggu Fasilitas Lengkap
KDMP - KDMP Desa Rembitan merupakan satu dari 27 KDMP yang sudah selesai dibangun di Loteng. Masih ada 47 KDMP lagi yang sedang dalam proses pembangunan.(Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) -Sebanyak 27 bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah selesai dibangun. Hanya saja untuk pengoperasian KDMP tersebut belum bisa dilakukan, lantaran masih harus menunggu fasilitas lengkap terlebih dahulu.

Demikian diungkapkan Dandim 1620/Loteng Letkol Arh Mohamad Arifin saat coffe morning bersama awak media di Makodim Loteng, Sabtu (19/9).  KDMP yang sudah selesai dibangun, di antaranya KDMP Desa Rembitan, Desa Bunut Baok, Spakek, Ganti, Lantan serta Kelurahan Praya. Kemudian Desa Bilebante, Pengenjek, Semoyang, Truwai, Batunyala, dan Barebali.

“Untuk KDMP yang sudah jadi kita sedang upayakan agar bisa segera beroperasi. Supaya manfaat dari kehadiran KDMP tersebut bisa segera dirasakan oleh masyarakat di daerah,” sebutnya.

Ia menjelaskan, di Loteng sendiri total ada 74 KDMP yang akan dibangun. Dengan 27 di antaranya sudah 100 persen selesai dikerjakan. Sisanya sebanyak 47 KDMP sedang berproses sampai saat ini.

Memang diakuinya di beberapa lokasi, proses pembangun KDMP-nya ada muncul persoalan. Salah satunya soal belum dibayarnya upah pekerja proyek. Namun ia memastikan persoalan itu bukan karena ada keterlambatan pembayaran proyek oleh pihak Kodim Loteng. Tetapi di konsultan proyeknya.

“Kalau kita sudah menyelesaikan pembayaran sesuai progress dan tahapan pembangunnya,” ujar Arifin.

Bagi KDMP yang bermasalah proses pembangunanya, pihaknya sudah melakukan upaya pembenahan. Misalnya, dengan memperbaiki manajemennya. Termasuk juga turut memfasilitas pekerja dengan pihak mandor dan konsultan proyek KDMP yang bermasalah. Hasilnya, sudah ada komitmen dan kesempatan untuk penyelesaian terhadap persoalan yang terjadi. 

“Di beberapa KDMP, manajemennya ada yang diganti. Ini semua dilakukan dalam rangka mempercepat proses pembangunan KDMP. Kita berharap KDMP bisa segera tuntas agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Disinggung terkait pergantian Dandim Loteng serta dugaan aliran dana ke Dandim Loteng sebelumnya, Arifin kembali menegaskan kalau persoalan itu sudah diklarifikasi, bahwa tidak ada kaitan antara pergantian Dandim Loteng dengan persoalan dalam pembangunan KDMP. Proses pergantian Dandim Loteng normatif saja, bagian dari rotasi di jajaran Kodim Loteng. (kir)

Jelang Pembangunan KDMP, Sekda KLU Tegaskan Tim Verivali Harus Bekerja Profesional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jelang Pembangunan KDMP, Sekda KLU Tegaskan Tim Verivali Harus Bekerja Profesional
PIMPIN RAKOR - Sekda KLU, Sahabudin (tiga dari kiri) saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) kesiapan pembangunan fisik KDMP, pekan lalu.(Suara NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB)-Pemda Lombok Utara telah menyiapkan Tim Verifikasi dan Validasi (Verivali) dalam rangka persiapan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tim tersebut diberi mandat untuk bekerja secara profesional, teliti, secara transparan sehingga seluruh tahap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara, Sahabuddin, S.Sos., M.Si., saat memimpin rapat persiapan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, serta Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), di ruang Vcon Kantor Bupati Lombok Utara, Jumat (18/9/2026) mengungkapkan, rapat persiapan digelar sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Koperasi Desa Merah Putih berjalan dengan baik.

Tujuannya agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat di masing-masing desa.

Ia menegaskan, tahapan verifikasi dan validasi merupakan fondasi penting sebelum dimulainya pekerjaan fisik. Tim harus memastikan kesiapan setiap lokasi, baik dari aspek administrasi, kondisi riil lapangan, maupun kelengkapan pendukung lainnya.

“Tim yang akan turun ke lapangan harus memiliki pemahaman dan persepsi yang sama. Verifikasi dan validasi ini bukan hanya melihat kondisi fisik, tetapi juga memastikan seluruh persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan telah terpenuhi,” ujar Sekda.

Sekda melanjutkan, pentingnya koordinasi dan sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak terkait. Setiap hasil verifikasi, menurutnya, harus didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya.

“Kita ingin seluruh proses ini berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan, oleh karena itu, hasil verifikasi harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan, sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari,” tambahnya.

Sahabudin turut meminta kepada Tim Verifikasi dan Validasi, untuk bekerja secara profesional, objektif, dan teliti.

“Setiap temuan di lapangan diharapkan dicatat dan didokumentasikan dengan baik sebagai bahan evaluasi serta tindak lanjut pemerintah daerah,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berharap pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi katalisator penguatan ekonomi masyarakat desa. (ari)

Daya Tarik “Sport Tourism” dari Kaki Rinjani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Daya Tarik "Sport Tourism" dari Kaki Rinjani
OLAHRAGA LARI - Kegiatan Sembalun Mountain Marathon 2026. Gelaran yang berlangsung pada Sabtu (19/9/2026) ini mampu menyedot perhatian ribuan pencinta olahraga lari.(Suara NTB/ist)

_Udara dingin khas dataran tinggi Sembalun menusuk kulit, tetapi semangat membara justru terasa di setiap sudut kawasan saat Sembalun Mountain Marathon Festival digelar pada pertengahan September 2026. Acara ini bukan sekadar sebagai ajang adu cepat, melainkan sebuah perayaan pariwisata olahraga atau sport tourism yang mendunia. Gelaran tahun ini jadi daya tarik menggaet wisatawan dari 18 negara._

GELARAN yang berlangsung pada Sabtu (19/9/2026) ini sukses menyedot perhatian ribuan pencinta olahraga lari. Bukan hanya dari dalam negeri, langkah kaki para pelari mancanegara dari 18 negara turut meramaikan trek menantang di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Ketua Panitia Sembalun Mountain Marathon Festival 2026, Hamka Abdul Malik, mengungkapkan bahwa antusiasme tahun ini melonjak signifikan. “Jumlah peserta untuk kategori utama saja mencapai 500 orang untuk kategori 42K, kemudian disusul kategori 21K hingga 7K. Luar biasanya, event ini diikuti oleh pelari dari 18 negara. Sebagian besar wisatawan asing ini mendominasi kategori 21K dan 42K,” ujar Hamka di lokasi acara.

Kehadiran pelari internasional mengubah wajah Sembalun Mountain Marathon. Ajang ini tidak lagi hanya berbicara mengenai garis finis, tetapi mulai memperlihatkan wajah baru pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menggabungkan olahraga, alam, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hamka menegaskan, konsep yang dibangun sejak awal memang tidak berhenti pada kompetisi. “Melalui pengalaman olahraga ini, kita ingin memperkenalkan kembali pesona Sembalun sekaligus menggairahkan potensi masyarakat setempat. Kita ingin warga bangga dengan acara ini dan ikut memeriahkan kawasan Sembalun, termasuk memberikan edukasi dan ruang belajar bagi anak-anak,” katanya.

Berlari di ketinggian bukan perkara mudah. Kontur dan kondisi udara pegunungan mengubah olahraga lari yang biasanya dilakukan di jalan datar menjadi pengalaman yang jauh lebih menantang.

Suyud Saputra Bakti, peserta asal Lombok Timur yang turun di kategori 7K, mengaku justru tertarik dengan karakter trek tersebut. “Sangat menarik karena biasanya kalau ke Sembalun kita cuma naik bukit. Kali ini kita menjajal road running di atas ketinggian 1.000 lebih dengan kadar oksigen yang lebih tipis. Otomatis napas terasa lebih terengah-engah, tapi justru itu yang bikin penasaran,” ujarnya.

Menurut Suyud, tantangan fisik tersebut terbayar lunas dengan panorama Sembalun yang tersaji sepanjang lintasan. “Apalagi jalurnya menyusuri sudut-sudut Sembalun yang sangat cantik,” tambahnya.

Bagi Suyud, karakter seperti inilah yang membuat olahraga dan pariwisata dapat bertemu dalam satu event. Peserta tidak hanya datang untuk mengejar catatan waktu, tetapi juga memperoleh pengalaman wisata yang sulit didapatkan melalui kunjungan biasa.

Meningkatnya minat wisatawan terhadap event olahraga dinilai membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Sembalun. Peserta dan pendamping membutuhkan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga berbagai kebutuhan selama berada di destinasi.

Dengan demikian, geliat event berpotensi mengalir ke sektor homestay, UMKM kuliner, jasa transportasi, serta usaha masyarakat lainnya. Suyud berharap pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi NTB tidak berhenti pada dukungan penyelenggaraan, tetapi memperkuat promosi agar event tersebut memiliki jangkauan internasional yang semakin luas.

“Tren pariwisata sekarang sudah bergeser. Sport tourism seperti ini punya daya pikat luar biasa untuk mendatangkan wisatawan dibanding sekadar destinasi pasif,” katanya.

Ia menilai promosi menjadi salah satu kunci agar dampak ekonomi event dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. “Kita berharap pemerintah daerah memberikan support (dukungan) maksimal, terutama dari sisi promosi, agar gaungnya lebih terasa dan dampak finansialnya. Mulai dari homestay hingga UMKM kuliner dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sembalun,” pungkasnya.

Dengan peserta yang datang dari 18 negara dan ratusan pelari yang turun di kategori utama 42K, Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 memperlihatkan bahwa lanskap pegunungan bukan hanya latar belakang pariwisata. Di tangan sport tourism, jalanan Sembalun telah berubah menjadi panggung kompetisi sekaligus pintu masuk wisatawan dunia—dan peluang ekonomi baru bagi warga lokal. (rus)

Lotim Siapkan Fasilitas “Food Court” di Kawasan Taman Rinjani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim Siapkan Fasilitas "Food Court" di Kawasan Taman Rinjani
TAMAN RINJANI – Kawasan Taman Rinjani Selong. Pemerintah Kabupaten Lotim akan menata Taman Rinjani agar menjadi kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.(Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak hanya akan membangun kembali Gedung Wanita di Selong. Area Taman Rinjani yang berada di sekitar gedung tersebut juga akan ditata agar menjadi kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Nantinya, akan ada fasilitas food court di kawasan taman yang jauh lebih bersih dan tertata rapi.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengatakan Gedung Wanita yang telah berusia sekitar 30 tahun selama ini belum pernah mendapat rehabilitasi secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah daerah memutuskan untuk merobohkan bangunan lama dan membangun gedung baru dengan konsep yang lebih representatif.

“Sekali-kali kita robohkan semua, kita ratakan saja. Tahun ini kita akan bangun gedung itu dengan anggaran Rp30 miliar,” ujar, Haerul Warisin alias H. Iron.

Gedung tersebut telah dirancang dengan konsep yang menarik melalui sayembara desain. Pemenang sayembara juga telah ditetapkan dan pembangunan diharapkan dapat segera dimulai.

“Nantinya, Gedung Wanita akan berganti nama menjadi Gedung Serbaguna. Fasilitas tersebut disiapkan untuk menampung berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari wisuda, rapat, pertemuan berskala besar, pernikahan dan resepsi, hingga kegiatan pameran.” terang Bupati.

Tak hanya bangunan, pemerintah daerah juga akan menata kawasan di bagian depan gedung yang selama ini menjadi area Taman Rinjani.

Bupati menegaskan kawasan taman nantinya tidak diperbolehkan menjadi lokasi berjualan seperti kondisi saat ini. Taman akan diarahkan sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berjalan kaki, berolahraga, maupun bersantai.

“Orang boleh jalan-jalan kaki, boleh olahraga, semua boleh, tapi tidak boleh jualan,” tegasnya.

Untuk menata keberadaan pedagang agar tetap mendapat tempat berjualan yang layak, pemerintah daerah berencana membangun food court. Rencana tersebut akan terintegrasi dengan penataan kawasan di sekitar Gedung Serbaguna.

H. Iron menyebut pembangunan food court diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar. Penataan juga akan mencakup kawasan kantor camat yang direncanakan untuk dibongkar dan ditata kembali.

Dengan penataan tersebut, kawasan sekitar Gedung Serbaguna dan Taman Rinjani diharapkan menjadi salah satu ruang publik yang lebih tertata di Selong. Masyarakat nantinya dapat memanfaatkannya untuk berolahraga, berjalan-jalan, menghadiri berbagai kegiatan di Gedung Serbaguna, maupun menikmati kawasan kuliner yang disiapkan pemerintah. (rus)

Tanpa Jaringan Travel, Art Shop Tenun Sukarara Kesulitan Gaet Wisatawan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tanpa Jaringan Travel, Art Shop Tenun Sukarara Kesulitan Gaet Wisatawan
TENUN - Sudirman menunjukkan tenun dan songket karya parempuan rumah tangga di Sukarara.(Suara NTB/bul)

Praya (EKBIS NTB) –Art shop kain tenun di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah menghadapi persoalan dalam mendapatkan pasar wisatawan. Tanpa kerja sama dengan biro perjalanan atau travel, pelaku usaha kecil mengaku cukup sulit mendatangkan wisatawan ke tempat mereka.

Pembina Mina Tenun Sukarara, Sudirman, mengatakan pola perjalanan wisatawan di Lombok membuat keberadaan jaringan travel sangat menentukan. Wisatawan yang menggunakan jasa perjalanan umumnya sudah diarahkan oleh agen atau pemandu ke art shop tertentu yang sudah bekerjasama dengan mereka.

“Agak susah kalau enggak kerja sama sama travel. Karena walaupun kita kenal sama guide, kalau sudah arahannya harus dibawa ke sana, ya harus ke sana,” kata Sudirman, akhir pekan kemarin.

Kondisi ini membuat Mina Tenun Sukarara yang belum memiliki kerja sama dengan travel hanya mengandalkan pembeli lokal. Wisatawan dari luar daerah, termasuk dari Jakarta, disebut masih relatif sedikit yang datang secara khusus datang berbelanja ke art shop ini.

“Kalau tidak kerja sama sama travel, kebanyakan kita tamu lokal. Orang-orang kita di Lombok, baik Lombok Barat, Lombok Timur, Sekotong dan daerah lainnya banyak yang datang ke sini,” ujarnya.

Pasar lokal ini menurutnya membeli kain songket yang digunakan untuk berbagai kebutuhan adat, seperti nyongkolan. Harga yang ditawarkan juga disebut lebih mencerminkan harga produk sebenarnya karena tidak dibebani komponen tambahan. Untuk kain songket, misalnya, harganya berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta.

“Kalau kita di sini tidak terlalu tinggi. Harga aslinya, sesuai dengan harga yang sebenarnya dari penenun,” katanya.

Sudirman mengatakan persoalan akses pasar tidak hanya dialami Mina Tenun. Sejumlah art shop berukuran kecil juga menghadapi kondisi serupa. Sementara art shop yang lebih besar dinilai telah memiliki jaringan dengan travel sehingga lebih mudah mendapatkan kunjungan wisatawan.

Menurut dia, kualitas kain yang dijual tidak menjadi persoalan utama. Mina Tenun justru mengandalkan produk dari penenun lokal dan berupaya mempertahankan produksi berbasis masyarakat setempat.

Kelompok tersebut memiliki sekitar 16–20 anggota, dengan sekitar 10 orang aktif sebagai penenun. Mereka tetap memproduksi kain setiap hari, meskipun sebagian perempuan juga membantu aktivitas pertanian keluarga pada musim tanam.

Selain kain tenun, produk turunan juga dikembangkan untuk memperluas pilihan pasar. Tenun berbahan serat nanas, misalnya, dapat diolah menjadi taplak meja dan hiasan dinding. Sementara bahan plastik dikembangkan menjadi tas, topi dan produk lainnya.

Berharap Pemerintah Buka Akses Pasar

Sudirman berharap kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah, terutama dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi art shop kecil di sentra tenun Sukarara.

Ia berharap ada pola kerja sama dengan travel sehingga wisatawan tidak hanya diarahkan ke art shop yang sudah besar, tetapi juga memiliki kesempatan mengunjungi dan berbelanja di usaha tenun skala kecil.

“Harapan saya mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa ada kerja sama sama travel-travel,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga dapat membantu mendistribusikan arus kunjungan wisatawan agar lebih merata. Dengan demikian, art shop kecil tidak hanya mengandalkan wisatawan yang kebetulan datang, tetapi memiliki kepastian pasar yang lebih baik.

“Supaya art shop-art shop kecil itu bisa lebih terdongkrak kehidupannya, ekonominya lebih mapan lagi. Kita bukan hanya sekadar menunggu tamu yang datang beberapa sekali,” katanya. (bul)

SiLPA Rp431 Miliar, Dewan Minta Gubernur Evaluasi OPD dengan Realisasi Anggaran Rendah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
SiLPA Rp431 Miliar, Dewan Minta Gubernur Evaluasi OPD dengan Realisasi Anggaran Rendah
Hasbullah Muis Konco (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB meminta Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal untuk melakukan evaluasi serius kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kinerja realisasi anggaran belanja rendah.

Dorongan tersebut diberikan lantaran tingginya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) pada dalam APBD perubahan 2026 yang mencapai Rp431 miliar lebih. Pasalnya angka SiLPA tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp 167,68 miliar.

“Besarnya SiLPA ini mengindikasikan masih belum optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program. Sehingga kualitas perencanaan, penganggaran, dan eksekusi APBD perlu terus ditingkatkan agar anggaran lebih efektif mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Anggota Banggar DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco.

Banggar DPRD menilai tingginya sisa anggaran tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk efisiensi semata. Melainkan juga menjadi indikator lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Hasbullah Konco menyebutkan sejumlah OPD dengan kinerja serapan anggaran rendah. Seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan realisasi 64 persen, Dinas DP3AP2KB (79,19 persen), RSUD Provinsi NTB (85,14 persen), Dinas DPMPTSP (85,74 persen), serta Dinas Kesehatan (87,84 persen).

Banggar DPRD NTB, tegas Konco, memberikan rekomendasi strategis kepada Pemprov NTB untuk masalah sisa anggaran. DPRD meminta Pemprov NTB menjadikan kemampuan mengendalikan SiLPA sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi pimpinan OPD.

“Dengan begitu, kepala dinas bertanggung jawab penuh atas ketepatan jadwal dan kualitas penyerapan anggaran. Pengelolaan anggaran harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat NTB,” tegasnya.

Banggar juga meminta Pemprov menyajikan analisis SiLPA secara rinci per OPD dan per sumber dana. Pemprov wajib membedakan secara tegas mana SiLPA yang murni hasil efisiensi dengan SiLPA yang timbul karena program gagal tereksekusi.

Selain persoalan SiLPA, Banggar DPRD NTB juga menyoroti lambatnya penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI yang baru tuntas 24,50 persen dari total temuan Rp 18,14 miliar. “Kami juga meminta penyelesaian tata kelola aset daerah senilai Rp 14,35 triliun secara sistematis,” tegasnya.

Menanggapi sorotan Banggar DPRD NTB tersebut, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menilai tingginya SiLPA tersebut bukan disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang. Sebagian besar penumpukan dana tersebut dipicu oleh dinamika transfer dari pemerintah pusat yang tiba di akhir tahun anggaran.

“Bukan perencanaan yang tidak matang, perencanaannya sudah baik, tapi duitnya turun di ujung-ujung, itu yang susah sehingga tidak bisa kami eksekusi. Kalau kami paksakan eksekusi di akhir tahun, terlalu berisiko. Jadi demi keamanan bersama, lebih baik kami SiLPA-kan,” jelas Iqbal. (ndi)

Kenaikan Insentif Anggota Damkarmat Mataram Kembali Diusulkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kenaikan Insentif Anggota Damkarmat Mataram Kembali Diusulkan
EVAKUASI - Seorang petugas Damkarmat Kota Mataram melakukan evakuasi pemadaman api di sebuah gudang oli yang terbakar di Jalan Koprasi, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan yang dipotret beberapa waktu lalu. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram kembali menyiapkan usulan kenaikan insentif bagi para anggotanya pada APBD murni 2027. Usulan tersebut disiapkan sebagai bentuk perhatian terhadap beban kerja dan risiko yang dihadapi petugas di lapangan.

Kepala Damkarmat Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, mengatakan tambahan penghasilan bagi anggota Damkarmat sebenarnya telah direalisasikan melalui APBD murni 2026. Saat ini, masing-masing anggota mendapatkan insentif sebesar Rp150 ribu per bulan di luar gaji pokok.

“Sudah kita berikan Rp150 ribu per bulan masing-masing anggota. Cuma kita berharap kemarin ada kenaikan untuk tahun depan,” ujarnya pekan kemarin.

Menurutnya, pemberian insentif tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap anggota Damkarmat yang memiliki tugas dengan mobilitas cukup tinggi. Karena itu, pihaknya akan kembali mengusulkan penambahan nominal insentif dalam penyusunan APBD murni 2027.

Rudi mengatakan, besaran kenaikan masih akan dihitung dan disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan daerah. Namun, pihaknya memproyeksikan tambahan insentif sekitar Rp150 ribu per orang per bulan.

Jika usulan tersebut terealisasi, insentif yang diterima masing-masing anggota Damkarmat akan meningkat menjadi sekitar Rp300 ribu per bulan. “Untuk kenaikan berapa? Nanti kita lihat, paling tidak kalau bisa 100 persen sehingga kita berharap tahun depan,” katanya.

Di sisi lain, Rudi menyebutkan gaji pokok anggota Damkarmat yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu saat ini sekitar Rp1,8 juta per bulan. Dengan tambahan insentif Rp150 ribu, penghasilan yang diterima anggota menjadi lebih besar dibandingkan gaji pokok saja.

Rudi menilai peningkatan insentif perlu dipertimbangkan karena tugas anggota Damkarmat saat ini semakin luas. Perubahan nomenklatur dari pemadam kebakaran menjadi pemadam kebakaran dan penyelamatan juga diikuti dengan bertambahnya jenis pekerjaan yang harus ditangani petugas.

Tugas anggota tidak lagi hanya berkutat pada penanganan kebakaran. Petugas juga menjalankan fungsi penyelamatan dan evakuasi dalam berbagai kondisi, termasuk menangani evakuasi hewan yang membutuhkan pertolongan.

Bertambahnya cakupan tugas tersebut membuat mobilitas anggota di lapangan cukup tinggi. Dalam sejumlah kondisi, petugas bahkan harus menangani pekerjaan yang berada di luar tugas utama pemadaman kebakaran.

“Memang beban kerja yang bertambah dan ditambah dengan piket juga,” jelasnya.

Selain kenaikan insentif, Rudi mengungkapkan bahwa terdapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyediaan uang risiko tinggi bagi anggota Damkarmat. Pemberian tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perhatian terhadap petugas yang menjalankan pekerjaan dengan tingkat risiko yang tinggi.

Namun, kata Rudi, dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan tambahan penghasilan tersebut.

Ia mengatakan, kondisi penghasilan anggota Damkarmat Kota Mataram juga perlu dilihat dengan membandingkannya dengan daerah lain, khususnya bagi tenaga PPPK paruh waktu.

“Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, untuk PPPK paruh waktu masih menggaji dengan Rp1 juta. Sementara kita jauh di atas itu. Kita gaji Rp1,8 juta,” ucapnya.

Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram itu menegaskan, pihaknya akan berupaya mengusulkan kenaikan tersebut dengan mempertimbangkan beban kerja, mobilitas, serta risiko yang dihadapi anggota dalam menjalankan tugas penyelamatan dan pemadaman kebakaran. (pan)

Terkendala Cari Pengganti

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Terkendala Cari Pengganti
(Suara NTB/pan) Putri Aydul Sakinah

PENYALURAN bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi Juli–September 2026 di Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, sempat menghadapi kendala. Sejumlah penerima bantuan tidak dapat ditemukan karena telah pindah domisili, sementara sebagian lainnya dilaporkan meninggal dunia.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kelurahan Pagesangan Barat harus mencari penerima pengganti agar bantuan pangan tetap dapat disalurkan. Namun, proses mencari penerima pengganti tidak serta-merta mudah karena harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Penerima pengganti harus berasal dari masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Ketentuan tersebut membuat pihak kelurahan perlu melakukan pencocokan data sekaligus memastikan kondisi calon penerima sesuai dengan keadaan di lapangan.

Lurah Pagesangan Barat, Putri Aydul Sakinah, mengatakan kendala tersebut sempat terjadi saat proses penyaluran bantuan. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh proses penyaluran akhirnya dapat diselesaikan.

“Ada kendala waktu penyaluran, yaitu kesulitan mencari desil untuk pengganti penerima yang tidak ditemukan. Namun, sekarang semuanya sudah selesai,” ujar Putri, Minggu (20/9).

Menurut Putri, penerima bantuan yang tidak ditemukan jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebagian diketahui sudah tidak lagi tinggal di wilayah Pagesangan Barat karena pindah domisili. Selain itu, terdapat pula penerima yang telah meninggal dunia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak kelurahan kemudian melakukan pencarian penerima pengganti. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penerima berdasarkan kelompok desil yang telah ditetapkan.

Putri mengatakan, ketentuan mengenai desil menjadi salah satu hal yang cukup menyulitkan dalam proses penggantian penerima. Sebab, tidak semua warga yang dapat diusulkan sebagai pengganti otomatis memenuhi kriteria yang ditetapkan.

“Tidak ditemukan karena sudah keluar domisili. Cuma, waktu mencari pengganti kami terkendala desil. Namun, alhamdulillah, sekarang sudah tuntas semuanya,” katanya.

Berdasarkan data Bulog, Kelurahan Pagesangan Barat pada periode Juli–September 2026 memperoleh kuota sebanyak 1.205 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan.

Pemerintah kelurahan, lanjutnya, berupaya memastikan bantuan yang disalurkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar bantuan pangan dapat diterima oleh masyarakat yang memang masuk dalam kriteria penerima.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. (pan)

BIZAM Terima Pengajuan 66 Penerbangan Tambahan pada Momentum MotoGP 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BIZAM Terima Pengajuan 66 Penerbangan Tambahan pada Momentum MotoGP 2026


Mataram (Ekbis NTB) – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) terus mematangkan kesiapan operasional dan pelayanan dalam menyambut penyelenggaraan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika, 9–11 Oktober 2026.
Hingga 16 September 2026, BIZAM telah menerima permintaan sebanyak 48 extra flight, 11 charter flight, 4 penerbangan dengan perubahan menjadi pesawat berkapasitas lebih besar (change bigger aircraft), serta 3 positioning flight.


Dengan demikian, terdapat total 66 penerbangan di luar penerbangan reguler yang telah diterima BIZAM untuk mendukung kebutuhan transportasi udara selama periode MotoGP 2026.
Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan bahwa tingginya permintaan terhadap akomodasi dan penerbangan menunjukkan besarnya antusiasme terhadap MotoGP 2026.


“Karena itu, InJourney terus mendorong koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan wisatawan dapat diantisipasi sejak sebelum kedatangan hingga selama berada di NTB,” ujar Maya.
General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Aidhil Philip Julian mengatakan bahwa permintaan penerbangan tambahan dan non-reguler tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan konektivitas udara menuju Lombok seiring dengan pelaksanaan MotoGP 2026.


Peningkatan aktivitas penerbangan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan trafik BIZAM sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara (SLLAU), BIZAM melayani 1,8 juta penumpang atau tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 1,5 juta penumpang. Pada periode yang sama, pergerakan pesawat mencapai 21.348 pergerakan, meningkat 28,6 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 16.596 pergerakan.


Kehadiran MotoGP 2026 diharapkan semakin mendorong pergerakan wisatawan, pelaku industri, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event internasional ini melalui BIZAM.
“Dengan adanya MotoGP 2026, kami melihat potensi peningkatan trafik penerbangan dan penumpang di BIZAM. Untuk itu, kami terus memastikan kesiapan seluruh aspek operasional, baik dari sisi kapasitas layanan, fasilitas, personel, maupun koordinasi dengan seluruh stakeholder, sehingga seluruh rangkaian pergerakan penumpang dan penerbangan dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan nyaman,” tambahnya.

Selain kesiapan dari sisi operasional penerbangan, BIZAM juga tengah melakukan berbagai persiapan di area terminal untuk menyambut kedatangan para penonton, pembalap, kru, serta wisatawan yang akan hadir di Lombok.


Saat ini, proses branding MotoGP bersama Pertamina serta penataan dan dekorasi terminal dengan mengangkat kearifan lokal NTB tengah berlangsung di sejumlah area terminal, mulai dari area kedatangan hingga area keberangkatan.(bul)

1...585960...1,067Halaman 59 dari 1,067