Beranda blog Halaman 58

Warga Keluhkan Perubahan Desil

0
Warga Keluhkan Perubahan Desil
Rusdhan.(Suara NTB/dok)

Kota Bima (EKBIS NTB) –Dinas Sosial Kota Bima mengaku setiap hari menerima keluhan warga terkait perubahan desil kesejahteraan dalam data penerima bantuan sosial. Keluhan itu muncul karena perubahan tingkat kesejahteraan dinilai tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Rusdhan, S.E., mengatakan keluhan tersebut kerap diarahkan kepada Dinsos,karena masyarakat menganggap instansinya sebagai pihak yang menentukan penerima bantuan. Padahal, Dinsos tidak memiliki kewenangan menetapkan desil.

“Kita hampir setiap hari terima komplain. Banyak protes kenapa desil mereka naik padahal tidak sesuai dengan keadaan di lapangan,” kata Rusdhan saat diwawancarai Suara NTB pekan kemarin.

Menurut Rusdhan, persoalan itu terlihat dari sejumlah temuan pendamping sosial di lapangan. Salah satunya warga yang pada triwulan pertama berada di desil 5 dan menerima bantuan PKH daerah. Pendamping kelurahan kemudian mengusulkan agar warga tersebut, masuk desil 2 karena kondisi kesejahteraannya dinilai lebih sesuai dengan kategori tersebut.

Namun, hasil pemutakhiran justru menempatkan warga tersebut pada desil delapan. Rusdhan menyebut warga itu diketahui berusia sekitar 80 tahun dan akhirnya tidak lagi memperoleh bantuan.

“Ada salah satu warga masuk desil 5 pada triwulan pertama dapat bantuan. Terus oleh pendamping kelurahan dicoba untuk usul desil 2. Karena memang tingkat kesejahteraan sesuai dengan kondisi riil. Dibantu untuk masuk desil 2, tahu-tahu naik malah desil 8,” ujarnya.

Kondisi itu kemudian dipertanyakan Dinsos dalam rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Rusdhan menyebut penentuan desil menggunakan 41 indikator, tetapi pihaknya belum memperoleh penjelasan secara spesifik mengenai indikator yang menyebabkan perubahan tingkat kesejahteraan dalam kasus tertentu.

Ia mencontohkan salah satu penjelasan berkaitan dengan perubahan meteran listrik. Menurut Rusdhan, ada warga yang beberapa kali mengganti meteran karena kerusakan, tetapi perubahan tersebut kemudian dikaitkan dengan penilaian tingkat kesejahteraan. “Kami mempertanyakan apakah alasan penggantian meteran turut diperhitungkan dalam pemutakhiran data,” katanya.

Untuk mengurangi kesalahpahaman, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme desil dan data bantuan sosial. Edukasi akan dilakukan melalui pertemuan warga, termasuk forum informal seperti mbolo kampo. (hir)

CFD Woha sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

0
CFD Woha sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
CAR FREE DAY - Suasana pelaksanaan Car Free Day  di jalur Dore-Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kegiatan tersebut ramai dimanfaatkan warga untuk berolahraga sekaligus menjadi lokasi UMKM berjualan.(Suara NTB/ist)

Bima (EKBIS NTB) –Pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sebagai ruang penggerak ekonomi lokal masyarakat. Kegiatan ini melibatkan sekitar 250 pelaku usaha mikro,kecil dan menengah.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar menilai kegiatan hari bebas tanpa kendaraan atau car free day merupakan inisiatif positif yang tumbuh dari bawah dan berpotensi terus dikembangkan.

Menurutnya, CFD Woha tidak hanya menghadirkan aktivitas olah raga, tetapi mulai memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berjalan dengan dukungan lintas sektor.

“Ya, kegiatan harus terus berjalan karena sudah terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dan aktivitas yang lain seperti olah raga,” ujarnya.

Dukungan tersebut sejalan dengan gagasan pengembangan CFD yang sebelumnya diwacanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bima. Pada Mei lalu, Dispar menyampaikan rencana menjadikan CFD di kawasan Kalaki sebagai ruang yang dapat mengakomodasi UMKM dan hiburan.

Namun, CFD Woha tumbuh dari inisiatif pemerintah kecamatan. Camat Woha, Irfan HMN mengatakan gagasan tersebut muncul setelah melihat potensi jalur Dore-Talabiu untuk dikembangkan sebagai ruang aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejauh ini, pihaknya mendata sekitar 250 UMKM berjualan di lokasi CFD. Artinya, kegiatan itu mulai mendapat respons positif dari pelaku usaha lokal.

“Alhamdulillah, memang terbukti hari ini UMKM itu sampai 250 di minggu ketiga yang kami data,” kata Irfan saat dikonfirmasi pada Sabtu (19/9).

Menurut dia, CFD bukan sekadar kegiatan olah raga mingguan, tetapi diharapkan menjadi bagian dari pengembangan kawasan Dore-Talabiu yang dapat diarahkan menjadi kawasan agrowisata.

Potensi tersebut, menurut dia, sudah tersedia di sepanjang jalur tersebut. Di antaranya budidaya semangka, buah naga dan berbagai jenis sayuran serta ikan air tawar seperti nila dan lele.

Masyarakat yang datang ke kawasan CFD diharapkan tidak hanya berolahraga,tetapi juga dapat membeli hasil pertanian dan perikanan secara langsung. Dengan demikian, aktivitas akhir pekan itu dapat memberi manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat sekitar.

“Orang bisa menuju ke situ bukan hanya dapat olahraga, bukan hanya bersilaturahmi, tapi juga bisa membawa pulang buah-buahan yang segar, sayur-sayuran, begitu juga ikan-ikan air tawar,” ujarnya.

Irfan menyebut CFD juga diarahkan menjadi ruang silaturahmi masyarakat dari Woha dan kecamatan sekitarnya. Pertemuan rutin setiap pekan diharapkan dapat memperkuat hubungan antarkelompok masyarakat dan pemuda.

Pihaknya masih terus dievaluasi terutama terkait pengaturan lalu lintas. Kecamatan berkoordinasi dengan sejumlah OPD teknis, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI-Polri dan Satlantas Polres Bima untuk mengamankan pengalihan arus selama kegiatan berlangsung. (hir)

2.000 Warga KSB Ajukan Perubahan Desil

0
2.000 Warga KSB Ajukan Perubahan Desil
Andy Suwandy.(Suara NTB/bug)

Taliwang (EKBIS NTB) -Pengajuan perubahan desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus meningkat. Dinas Sosial (Dinsos) KSB mencatat lebih dari 2.000 pengajuan perubahan desil masuk sepanjang September 2026.

Sekretaris Dinsos KSB, Andy Suwandy, mengatakan pengajuan perubahan desil disampaikan warga hampir setiap hari. Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa maupun kanal daring yang disediakan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data yang kami peroleh setiap bulan hampir ratusan yang mengajukan. Di bulan September ini sudah tembus 2 ribu lebih pengajuan,” ungkap Andy.

Menurutnya, warga mengajukan perubahan karena menilai desil yang tercatat belum menggambarkan kondisi sosial ekonomi mereka saat ini. Warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perubahan kapan saja melalui mekanisme yang telah disediakan.

Dinsos KSB maupun Kementerian Sosial (Kemensos) tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data desil secara langsung. Kedua instansi tersebut berstatus sebagai pengguna data, sementara proses pemutakhiran dilakukan melalui mekanisme pendataan yang telah ditetapkan.

Selain perubahan desil, Dinsos KSB juga mencatat peningkatan pengajuan sanggah dari warga yang datanya terdeteksi terkait pinjaman online (Pinjol) dan judi online (Judol). Pengajuan sanggah tersebut muncul setelah Kemensos menerapkan pemblokiran bantuan sosial terhadap keluarga yang terdeteksi memiliki transaksi Pinjol maupun Judol.

“Setiap bulan sejak Kemensos memberlakukan pemblokiran bantuan bagi warga yang terdeteksi Pinjol dan Judol, hampir setiap hari ada yang mengajukan sanggah melalui aplikasi yang tersedia,” ujarnya.

Andy menuturkan, pengajuan sanggah tersebut tidak serta-merta menunjukkan warga penerima bantuan terlibat langsung sebagai pelaku Pinjol atau Judol. Sistem pemblokiran bansos yang diterapkan Kemensos dapat aktif apabila ditemukan transaksi terkait Pinjol atau Judol pada salah satu anggota keluarga.

Karena itu, warga yang merasa data atau status bantuan sosialnya tidak sesuai dapat menggunakan mekanisme sanggah untuk menyampaikan keberatan. Dinsos KSB selanjutnya menggunakan data dan mekanisme yang tersedia sesuai kewenangannya.(bug)

Program Desa Berdaya, Mayoritas Desa Memilih Sektor Peternakan

0
Program Desa Berdaya, Mayoritas Desa Memilih Sektor Peternakan 
Hendra Irawan. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, menyebutkan dari 40 desa yang mendapat program desa berdaya tematik tahun 2027, rata-rata mengusulkan bergerak di sektor peternakan dan pertanian.

“Proposalnya sudah kami sampaikan ke Dinas PMD Dukcapil Provinsi. Setelah awal tahun kemungkinan proposal itu baru akan dilakukan verifikasi untuk pelaksanaan lebih lanjut,” kata Kabid Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Hendra Irawan, kepada Suara NTB pekan kemarin.

Setelah dilakukan verifikasi lanjutnya, akan dilakukan pencairan untuk anggarannya sesuai dengan tema pengajuan di proposal. Diakui, masyarakat paling dominan mengusulkan sektor peternakan seperti di Desa Jaya Makmur dan Labuhan Sangoro. Sementara, sektor pengolahan sampah diajukan di Kelurahan Brang Biji.

Dikatakan Hendar, program desa berdaya tahun 2027 mengalami perubahan. Artinya,desa berdaya transformatif juga akan diberikan anggaran untuk pelaksanaan program desa berdaya tematik,sehingga desa-desa tersebut akan mendapatkan anggaran sekitar Rp500 juta per desa.

“Tahun 2027 ada 4 desa yang mendapatkan program desa berdaya tematik dan transformatif yakni Sebotok, Karang Dima, Desa Jorok di Kecamatan Utan, dan Desa Pukat. Desa-desa tersebut menjadi atensi karena angka kemiskinannya cukup tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan penyaluran bantuan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa untuk kegiatan produktif. Misalnya, di bidang ketahanan pangan, wisata dan lingkungan termasuk pengembangan untuk potensi lain.

“Kami berharap program ini bisa berjalan maksimal dan pelaksanaannya tepat sasaran, supaya desa sasaran bisa lebih mandiri dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemerintah akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan dana stimulus tersebut. Hal itu dilakukan menghindari penyalahgunaan anggaran. (ils)

Pembangunan Pusat Kuliner Dipastikan Tuntas

0
Pembangunan Pusat Kuliner Dipastikan Tuntas
PUSAT KULINER - Bangunan rumah dinas di jalan Gajahmada Dompu akan dijadikan lokasi pusat kuliner Kota Dompu.

Dompu (EKBIS NTB)-Pembangunan Food Court atau pusat jajanan di Kota Dompu hingga kini belum dikerjakan. Dua paket pekerjaan tersebut masih proses tender di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Dompu. Dinas Koperasi UKM Kabupaten optimis pembangunan tersebut tuntas pada tahun 2026.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Wahyono, S.Sos., mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Bagian PBJ Setda Dompu terkait proses tender. Saat ini, proses tersebut masih memasuki masa sanggah hingga Senin (21/9) hari ini. “Senin (hari ini,red) proses sanggah selesai. Kemudian lanjut proses berkontrak,” kata Wahyono saat dikonfirmasi Suara NTB pekan kemarin.

Menurutnya, setelah proses tender dan kontrak rampung, pekerjaan diharapkan segera dimulai sehingga pembangunan tetap dapat direalisasikan tahun ini.

Wahyono mengatakan keberadaan food court Kota Dompu diharapkan membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan sekaligus memasarkan produk mereka.

Konsep food court tersebut tidak sekadar menjadi tempat kuliner, tetapi juga diarahkan sebagai pusat jajanan khas Dompu dan pemasaran produk unggulan daerah. Dengan demikian, masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Dompu dapat lebih mudah menemukan dan membeli oleh-oleh khas daerah sebagai cendera mata. “Harapannya paket pekerjaan ini bisa dilaksanakan tahun 2026 ini,” ujarnya.

Dijelaskan,pembangunan food court terdiri atas dua paket. Paket pertama berada di bangunan eks SDN 19 Dompu di Jalan Bhayangkara dengan pagu anggaran Rp2,1 miliar. Sementara paket kedua berlokasi di eks rumah dinas di Jalan Gajahmada dengan pagu anggaran Rp1,3 miliar.

Untuk lokasi di Jalan Gajahmada, Wahyono memastikan persoalan peralihan pengguna aset dari Bagian Umum Setda Dompu kepada Dinas Koperasi UKM telah diselesaikan.

Pihaknya telah menyurati penghuni agar mengosongkan bangunan tersebut untuk kebutuhan pekerjaan bangunan. “Setelah proses berkontrak, otomatis akan mulai pembangunan,” katanya. (ula)

MRS Putaran Keempat Digelar, MGPA Uji Coba Kesiapan Perangkat Elektronik

0
MRS Putaran Keempat Digelar, MGPA Uji Coba Kesiapan Perangkat Elektronik 
MELAJU - Sejumlah pembalap melaju di lintasan Sirkuit Internasional Mandalika di ajang MRS 2026 putaran keempat akhir pekan kemarin. Ajang tersebut dimanfaatkan oleh MGPA untuk menguji kesiapan berbagai perangkat elektronik yang ada di sirkuit.(Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) -Ajang Pertamina Mandalika Racing Series (MRS) 2026 putaran keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin, dimanfaatkan oleh Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) untuk mengecek sekaligus menguji kesiapan seluruh perangkat elektronik yang ada di Sirkuit Internasional Mandalika. Terutama perangkat elektronik yang ada di lintasan sebagai bagian dari persiapan menghadapi gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.

Direktur Operasional MGPA Donny Mahardjono, kepada awak media di sela-sela ajang MRS di Sirkuit Internasional Mandalika, Minggu (20/9/2026) mengatakan, pihaknya memang sengaja tetap menggelar ajang balap mendekati gelaran MotoGP Mandalika. Hal itu memang akan sedikit memotong waktu untuk persiapan jelang MotoGP.

Tapi manfaatnya cukup besar bagi persiapaan Sirkuit Internasional Mandalika itu sendiri. Karena dengan adanya ajang balap sebelum MotoGP, pihaknya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi kesiapan fasilitas yang ada. Terutama perangkat eletronik pendukung balapan, mulai dari sistem CCTV, digital flage, time system hingga start system.

“Justru momentum seperti ini yang kita butuhkan. Jadi semua perangkat elektronik khususnya yang berkaitan untuk balap bisa kita uji coba. Hasilnya, sejauh ini semua perangkat berfungsi dengan baik,” sebutnya.

Manfaat lainnya dengan adanya ajang balapan itu juga bisa memberikan keuntungan dari sisi grip lintasan. Di mana grip lintasan bisa terjaga kondisinya. Karena prinsipnya, semakin sering lintasan digunakan untuk balapan, semakin baik untuk grip lintasnya.

Dengan melihat hasil pengecekan dan uji coba selama ajang MRS, pihaknya memastikan lintasan Sirkuit Internasional Mandalika sudah sangat siap untuk menggelar ajang MotoGP.

“Setelah ajang MRS, tidak ada lagi ajang balapan. Kita masih punya waktu dua minggu lebih untuk menyelesaikan semua persoapan yang dibutuhkan untuk menggelar ajang MotoGP,” tegas Donny.

Kemudian dari aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM), dengan adanya ajang balap juga bisa menjadi kesempatan bagi marshal untuk terus melatih dan meningkatkan komptensinya. Sehingga ketika dibutuhkan untuk bertugas di MotoGP Mandalika, marshal-marshal yang ada sudah sangat siap.

Terlebih diajang MRS putaran keempat diwarnai sejumlah insiden pembalap terjatuh atau crash. Momen-momen seperti itu penting untuk mengasah kesiapan dan kesigapan marshal yang ada. (kir)

Target Rp60 Miliar, Realisasi Baru Rp7 Miliar Retribusi Gili Trawangan

0
Target Rp60 Miliar, Realisasi Baru Rp7 Miliar Retribusi Gili Trawangan
WISATAWAN - Aktivitas wisatawan di Gili Trawangan, Lombok Utara. Pemprov NTB menargetkan Rp60 miliar pada aset yang dimiliki, namun yang terealisasi baru Rp7 miliar. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Gili Trawangan mencapai Rp60 miliar di tahun 2026. Awalnya, Pemprov menargetkan hingga Rp100 miliar lebih pendapatan dari kawasan ini, namun diturunkan menjadi Rp60 miliar karena realisasi rendah, hingga September 2026, tercatat kawasan pariwisata prioritas di NTB ini baru menyumbang sekitar Rp7 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerag (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan 71 persen aset milik Pemprov NTB ditangani khusus oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Dalam hal ini, aset di Gili Trawangan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf).

“Di kami itu ada beberapa persen yang kami kelola. Nah sisanya kan di OPD. Hampir 71 persen aset itu ada di pengguna. Contohnya aset di Lombok Tengah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujarnya, Jumat (18/9).

Meski BKAD tidak mengelola seluruh aset di Trawangan, Nursalim memperkirakan salah satu penyebab lambannya realisasi PAD di kawasan ini akibat sengketa aset yang masih belum menemukan solusi hingga saat ini. Untuk itu, perlu pembenahan dari Pemprov NTB untuk menertibkan 65 hektare lahan di Trawangan tersebut.

“Makanya kan ada penanganan khusus di Trawangan. Kalau soal konflik itu saya tidak tahu persis. Tapi kan udah ada satgasnya,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, M. Zuhudy membenarkan realisasi pendapatan daerah dari retribusi Gili Trawangan masih jauh dari target. Ia mengakui, Pemprov NTB memang awalnya menargetkan sekitar Rp100 miliar lebih pendapatan dari kawasan ini. Namun kini diturunkan menjadi sekitar Rp60 miliar.

“Sementara realisasinya baru Rp7 miliar sekian. Kami turunkan. Untuk target itu kami turunkan sekitar Rp60-an miliar,” katanya.

Menurutnya, salah satu alasan retribusi lelet di Trawangan akibat masih adanya sengketa lahan antara Pemprov NTB dengan masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Di samping itu, adanya krisis air bersih juga menjadi salah satu pemicu realisasi pendapatan belum maksimal.

“Betul, karena masih ada kasus lama. Ada lahan-lahan yang belum clear. Ada masyarakat yang belum mau berkontrak juga dengan Pemda. Kemudian ada juga status lahan yang masih konservasi. Sehingga belum bisa kita optimalkan,” ungkapnya.

Meski begitu, saat ini Pemprov NTB telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang diketuai oleh Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman untuk menyelesaikan segala persoalan di Trawangan. Adanya satgas ini, sambungnya memunculkan harapan baru bagi Bapenda agar realisasi retribusi di Trawangan bisa meningkat mencapai target.

“Tapi kami harapkan dengan turunnya Satgas ini dapat mempercepat proses, clearing dari lahan-lahan yang ada di Trawangan,” harapnya.

Dengan rendahnya retribusi di Trawangan dan beberapa sektor pariwisata lainnya, hal ini menjadikan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjadi Organisasi perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi pendapatan terendah. “Gili Trawangan itu sekarang masuk di Dispar, targetnya Dispar. Ya begitu lah kondisinya,” pungkasnya. (era)

Kaki Rinjani Menggeliat, ‘’Sport Tourism’’ NTB Mendunia

0
Kaki Rinjani Menggeliat, ‘’Sport Tourism’’ NTB Mendunia
LEPAS - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melepas peserta SMMF 2026 di Sembalun, Minggu (20/9). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) –Sekitar 700 pelari dari 18 negara menjadikan kawasan Sembalun dan kaki Rinjani sebagai arena olahraga sekaligus pengalaman wisata dalam Sembalun Mountain Marathon Festival (SMMF) 2026, Minggu (20/9/2026).

Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, SMMF memperlihatkan bagaimana sport tourism mulai tumbuh menjadi bagian penting dari strategi Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa destinasi ke panggung dunia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal yang membuka SMMF mengatakan, event olahraga berbasis wisata seperti SMMF memiliki arti strategis bagi NTB karena mempertemukan olahraga, keindahan alam dan pengalaman budaya dalam satu rangkaian perjalanan wisata.

Menurut Gubernur Miq Iqbal, SMMF perlu terus dikembangkan secara bertahap hingga memiliki identitas dan brand yang kuat. Pertumbuhan event diharapkan tidak hanya ditandai dengan semakin banyaknya peserta, tetapi juga dengan semakin profesionalnya penyelenggaraan dan semakin luasnya manfaat yang dirasakan masyarakat.

Arah tersebut sejalan dengan upaya Pemprov NTB mengembangkan sport tourism sebagai bagian dari agenda pariwisata daerah. Tidak hanya marathon dan lari lintas alam, pemerintah juga mendorong berbagai jenis olahraga wisata, seperti tenis dan selancar, serta membuka peluang pengembangan event di berbagai kawasan.

Mandalika menjadi salah satu kawasan yang terus dikembangkan, sementara Tambora mulai dijajaki sebagai lokasi potensial untuk event sport tourism berikutnya. Dengan pendekatan tersebut, potensi olahraga dan pariwisata diharapkan tumbuh di berbagai wilayah NTB, dari selatan hingga utara, timur hingga barat.

SMMF menunjukkan bahwa pasar sport tourism mulai bergerak dari kaki Rinjani. Tahun ini, peserta dari 18 negara mengikuti tiga kategori utama, yakni Full Marathon 42 kilometer, Half Marathon 21 kilometer dan Fun Run 7 kilometer, tegas Miq Iqbal.

Lintasan lomba membawa peserta menikmati lanskap khas Sembalun, mulai dari jalur perbukitan dan trail hingga panorama Gunung Rinjani. Bukit Pergasingan dan Bukit Nanggi menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan, menjadikan aktivitas olahraga sekaligus pintu masuk untuk mengenal karakter alam dan budaya kawasan.

Dampaknya juga tidak berhenti pada lintasan lomba. Kehadiran peserta dan pendamping membuka ruang bagi bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari kuliner, kopi Sembalun hingga berbagai produk lokal.

Salah seorang peserta asal Belanda, Nike, mengaku mendapatkan pengalaman berbeda dalam SMMF. Perpaduan bukit, jalur trail, panorama alam dan budaya lokal, menurutnya, membuat pengalaman berlari di Sembalun lebih dari sekadar kompetisi olahraga.

Bagi NTB, pola inilah yang ingin terus diperkuat: event mendatangkan orang, destinasi memberikan pengalaman, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi.

Gubernur Miq Iqbal mencontohkan perkembangan Rinjani 100 yang bermula dari skala kecil dan kemudian tumbuh menjadi event internasional. SMMF diharapkan dapat berkembang melalui proses serupa—pelan, konsisten dan semakin profesional.

“Pelan tapi pasti, event-event seperti ini akan berkembang, semakin dikenal, dan menjadi kebanggaan baru bagi masyarakat NTB,” ujar Gubernur Miq Iqbal.

Namun, semakin berkembangnya sport tourism di kaki Rinjani juga membawa tanggung jawab untuk menjaga modal utama yang membuat kawasan ini menarik. Alam Sembalun, lanskap Rinjani dan kekayaan budaya masyarakat bukan sekadar latar penyelenggaraan event, melainkan aset yang menentukan keberlanjutan pariwisata itu sendiri.

Karena itu, pengembangan sport tourism diarahkan bukan semata mengejar jumlah peserta dan skala kegiatan. Pertumbuhan harus berjalan bersama profesionalisme penyelenggaraan, perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta kepedulian terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.

SMMF menjadi salah satu gambaran bagaimana pariwisata NTB untuk mendunia dibangun dari daerah: membawa dunia datang ke kaki Rinjani, memperkenalkan alam dan budaya NTB, sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat yang menjadi bagian dari destinasi. Dari sini, sport tourism tidak hanya menjadi event, tetapi dapat tumbuh menjadi ekosistem pariwisata yang menghubungkan dunia, destinasi dan kesejahteraan masyarakat. (r/ham)

MotoGP 2026, BIZAM Terima Pengajuan 66 Penerbangan Tambahan

0
MotoGP 2026, BIZAM Terima Pengajuan 66 Penerbangan Tambahan
PARKIR - Pesawat yang parkir di BIZAM. Pada momen MotoGP 2026, ada 66 penerbangan tambahan di BIZAM. (Suara NTB/ist)

 

Mataram (EKBIS NTB) –PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) terus mematangkan kesiapan operasional dan pelayanan dalam menyambut penyelenggaraan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika, 9–11 Oktober 2026.

Hingga 16 September 2026, BIZAM telah menerima permintaan sebanyak 48 extra flight, 11 charter flight, 4 penerbangan dengan perubahan menjadi pesawat berkapasitas lebih besar (change bigger aircraft), serta 3 positioning flight.

Dengan demikian, terdapat total 66 penerbangan di luar penerbangan reguler yang telah diterima BIZAM untuk mendukung kebutuhan transportasi udara selama periode MotoGP 2026.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan bahwa tingginya permintaan terhadap akomodasi dan penerbangan menunjukkan besarnya antusiasme terhadap MotoGP 2026.

“Karena itu, InJourney terus mendorong koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan wisatawan dapat diantisipasi sejak sebelum kedatangan hingga selama berada di NTB,” ujar Maya.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Aidhil Philip Julian mengatakan bahwa permintaan penerbangan tambahan dan non-reguler tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan konektivitas udara menuju Lombok seiring dengan pelaksanaan MotoGP 2026.

Peningkatan aktivitas penerbangan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan trafik BIZAM sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara (SLLAU), BIZAM melayani 1,8 juta penumpang atau tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 1,5 juta penumpang. Pada periode yang sama, pergerakan pesawat mencapai 21.348 pergerakan, meningkat 28,6 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 16.596 pergerakan.

Kehadiran MotoGP 2026 diharapkan semakin mendorong pergerakan wisatawan, pelaku industri, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event internasional ini melalui BIZAM.

“Dengan adanya MotoGP 2026, kami melihat potensi peningkatan trafik penerbangan dan penumpang di BIZAM. Untuk itu, kami terus memastikan kesiapan seluruh aspek operasional, baik dari sisi kapasitas layanan, fasilitas, personel, maupun koordinasi dengan seluruh stakeholder, sehingga seluruh rangkaian pergerakan penumpang dan penerbangan dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan nyaman,” tambahnya.

Selain kesiapan dari sisi operasional penerbangan, BIZAM juga tengah melakukan berbagai persiapan di area terminal untuk menyambut kedatangan para penonton, pembalap, kru, serta wisatawan yang akan hadir di Lombok.

Saat ini, proses branding MotoGP bersama Pertamina serta penataan dan dekorasi terminal dengan mengangkat kearifan lokal NTB tengah berlangsung di sejumlah area terminal, mulai dari area kedatangan hingga area keberangkatan. (bul)

Selidiki WNA Bekerja secara Ilegal

0
Selidiki WNA Bekerja secara Ilegal
Irnadi Kusuma (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelidiki keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) yang diduga bekerja secara ilegal tanpa visa kerja di sejumlah sektor di NTB. Yang terbanyak ditemukan yaitu di sektor pertambangan dan sektor pariwisata.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, mengatakan baru-baru ini pihaknya mencoba menelusuri beberapa kepemilikan vila di Lombok Tengah diduga dimiliki secara ilegal oleh WNA.

“Masih kita coba selidiki, ada beberapa vila standar yang pekerjanya itu orang asing semua. Itu yang perlu kami cek lebih jauh,” ujarnya pekan kemarin.

Jumlah WNA yang diduga bekerja secara ilegal, sambungnya tidak mencapai belasan maupun puluhan orang. Meski begitu, Pemprov NTB tetap memastikan temuan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan dan pengawasan bersama dengan tim Pengawasan Orang Asing (PORA).

“InsyaAllah nanti ini akan jadi perhatian kami. Dengan Tim PORA tetap kami lakukan kerja sama untuk membahas atau melakukan monitoring terkait itu,” lanjutnya.

Alasan Pemprov NTB melakukan penelusuran dugaan orang asing bekerja ilegal tersebut guna memastikan penggunaan tenaga kerja lokal tidak tergeser. Irnadi tidak memungkiri, beberapa tenaga kerja asing memiliki keahlian teknis yang tidak dimiliki tenaga lokal, khususnya di sektor pertambangan. Kendati begitu, untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal, ia berharap kesempatan tersebut diberikan kepada masyarakat setempat.

“Jangan sampai tenaga kerja sektor yang sebetulnya bisa lokal tapi dikerjakan oleh orang asing,” ucapnya. “Kita menghargai mereka dengan keilmuannya, tapi pada sisi tertentu, di sektor-sektor tertentu yang memang berat dilakukan oleh SDM kita,” sambungnya.

Menyinggung soal informasi adanya WNA asal China yang bekerja pada bagian teknis di salah satu pertambangan di Sumbawa, yaitu tambang Lantung, Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB itu mengaku belum mengetahui adanya informasi tersebut. Malah, informasi yang diterima tim justru mengarah ke wilayah lain, yaitu Lombok Tengah berkaitan dengan WNA yang bekerja di sejumlah villa di kawasan itu. “Itu harus kita cek langsung,” katanya. (era)