Beranda blog Halaman 57

Evaluasi Regulasi Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Evaluasi Regulasi Pajak
Siti Fitriani Bakhreisyi.(Suara NTB/dok)

FENOMENA beralihnya fungsi hotel melati menjadi rumah kos modern di Kota Mataram menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Mataram. Kondisi tersebut dinilai tidak terlepas dari minimnya tingkat kunjungan tamu ke hotel melati, sehingga pengusaha mencari alternatif usaha dengan pendapatan yang lebih pasti.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi, mengatakan, perubahan usaha tersebut perlu disikapi melalui evaluasi regulasi, terutama terkait pengenaan pajak dan penataan rumah kos.

Menurutnya, rumah kos modern kini semakin menjamur di sejumlah wilayah Kota Mataram. Selain memiliki potensi pasar yang lebih luas, usaha tersebut dinilai memberikan kepastian pendapatan bagi pengelolanya dibandingkan hotel melati yang tingkat kunjungannya menurun.

“Minimnya pengunjung pada hotel-hotel melati menjadi perhatian khusus kita. Kenapa mereka sampai beralih ke kos-kosan modern, karena peminatnya lebih banyak dan pendapatannya lebih pasti,” ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (21/9).

Pipit, sapaan akrabnya, menilai, perkembangan rumah kos modern perlu diimbangi dengan penguatan regulasi pemerintah daerah. Terlebih, keberadaan rumah kos juga berkaitan dengan aspek ketertiban dan keamanan lingkungan.

Ia menyinggung sejumlah kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Mataram sebagai salah satu alasan pentingnya pengawasan terhadap usaha rumah kos.

Di sisi lain, peralihan hotel melati menjadi kos modern berpotensi memengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak perhotelan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengkaji kontribusi usaha kos terhadap pendapatan daerah.

“Memang dari pajak perhotelan kita akan turun. Namun, kita juga harus memikirkan solusi bagi pengusaha yang mengalihkan usahanya menjadi kos-kosan modern. Bagaimana kos-kosan ini tetap punya dampak dan kontribusi bagi Kota Mataram,” kata Politisi Nasdem ini.

Pipit juga mendorong evaluasi terhadap ketentuan pajak rumah kos, terutama aturan yang selama ini mengaitkan pengenaan pajak dengan jumlah kamar. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali menyusul dugaan adanya pengusaha yang membagi jumlah kamar menjadi beberapa bagian untuk menghindari kewajiban pajak.

Komisi II, lanjutnya, perlu turun langsung melihat perkembangan kos-kosan modern, termasuk memastikan kesesuaian jumlah kamar dan kondisi usaha di lapangan.

Selain penataan regulasi, Pipit menilai Pemkot Mataram perlu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan kegiatan berskala nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan okupansi hotel melati.

“Event-event berskala nasional perlu dijaring agar tamu datang dan menginap di Kota Mataram, sehingga hotel-hotel melati juga bisa diberdayakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengusaha hotel melati juga perlu menyesuaikan pelayanan dan standar harga dengan kebutuhan tamu. Dengan demikian, keberlangsungan usaha penginapan dapat terjaga, sementara kontribusi terhadap PAD tetap diperhatikan. (fit)


Sulap Parit Jadi Kolam Ikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sulap Parit Jadi Kolam Ikan
Arief Satriawan (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kecamatan Sekarbela menyebut pembangunan kolam ikan di saluran parit Lingkungan Citra Warga, Kelurahan Jempong Baru, merupakan hasil swadaya masyarakat setempat. Kolam tersebut dibangun sebagai upaya mencegah pembuangan sampah ke saluran air sekaligus mempercantik lingkungan.

Camat Sekarbela, Arief Satriawan, mengatakan masyarakat Lingkungan Citra Warga berinisiatif mengubah saluran parit menjadi kolam ikan nila dan ikan hias dengan konsep menyerupai kolam di luar negeri.

Gagasan tersebut berawal dari kekhawatiran warga terhadap kondisi saluran yang sebelumnya kerap dipenuhi sampah. Kondisi itu membuat masyarakat harus berulang kali melakukan pembersihan.

“Ini merupakan swadaya masyarakat. Kekhawatiran warga muncul karena banyaknya sampah di area tersebut sehingga kemudian dibuat menjadi kolam ikan,” ujar Arief, Senin (21/9).

Menurut Arief, proses pembangunan kolam dilakukan tanpa menghilangkan fungsi utama saluran sebagai jalur aliran air. Model kolam dirancang sedemikian rupa agar tidak menghambat aliran air pada saluran tersebut.

Untuk memastikan kelayakan air bagi budidaya ikan, pihak kecamatan juga berkonsultasi dengan Dinas Pertanian terkait kualitas air parit, termasuk tingkat pH sebelum bibit ikan ditebar.

“Setelah dicek kualitas pH airnya, ternyata bisa digunakan untuk budidaya ikan nila,” jelasnya.

Pada tahap awal, warga menebar sekitar 300 bibit ikan nila. Melihat perkembangan kolam yang dinilai baik, pemerintah kecamatan bersama kelurahan kemudian menambah jumlah bibit ikan.

Arief mengatakan keberadaan kolam ikan berbasis saluran air tersebut cukup efektif. Selain membuat lingkungan terlihat lebih bersih dan tertata, kolam itu diharapkan menjadi ruang rekreasi sederhana bagi anak-anak di sekitar lingkungan.

Ke depan, apabila menunjukkan dampak positif dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan, kolam tersebut diproyeksikan menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, keberadaannya diharapkan tidak hanya memperindah kawasan, tetapi juga dapat membuka peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Selain sebagai ruang rekreasi, ikan yang dibudidayakan juga dapat dimanfaatkan warga ketika memasuki masa panen.

“Bisa dipancing, kemudian dibagikan kepada warga untuk dimakan bersama,” katanya.

Kolam ikan yang memanfaatkan saluran parit tersebut memiliki panjang sekitar 18 meter dan lebar 1,5 meter. Arief menyebut kolam tersebut menjadi yang pertama sekaligus satu-satunya yang dibangun dengan konsep serupa di Kota Mataram.

Karena itu, ia berharap konsep pemanfaatan saluran drainase sebagai kolam ikan tersebut dapat diterapkan di lingkungan dan kelurahan lain di Kecamatan Sekarbela. Menurutnya, inovasi tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menciptakan kawasan permukiman yang lebih bersih, tertata, dan menarik. (pan)

Berbatasan dengan Kota Mataram, Akses Jalan di Desa Wisata Kuranji Dalang Butuh Perhatian

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Berbatasan dengan Kota Mataram, Akses Jalan di Desa Wisata Kuranji Dalang Butuh Perhatian
KONDISI JALAN - Kondisi jalan di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Lobar yang membutuhkan perhatian.(Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Berada di perbatasan antara Lombok Barat dengan Kota Mataram, membuat desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat merasa sedikit kurang diperhatikan pemerintah daerah. Pasalnya, kondisi akses jalan di desa itu sedikit kontras dengan jalan-jalan di daerah tetangga.

Untuk itu, Pemdes berharap jalan di desa wisata itu diperhatikan untuk menunjang potensi pariwisata, perikanan, dan kelautan. Kepala Desa Kuranji Dalang, M. Sidik mengatakan, tiga dusun di desanya berbatasan dengan Kota Mataram. “Dusun Mapak Barat, Mapak Dasan, dan Dusun Mapak Reong. Jalannya berbentuk jalan setapak,” sebutnya, Minggu (20/9/2026).

Akses jalan yang kondisinya rusak berbatasan dengan Kota Mataram sepanjang 1,2 kilometer yang prioritas untuk ditangani. “Sangat jelek sekali kondisi jalan yang 1,2 kilometer ini,” imbuhnya.

Akibat kondisi jalan yang kontras dengan jalan di Kota Mataram membuat ia selaku Pemdes merasa malu wilayahnya bersanding dengan Kota Mataram. “Di kota itu mulus, tapi kita rusak,” ujarnya.

Kondisi kerusakan jalan ini sudah hampir 15 tahun silam, tertapi belum ditangani. Akibat kondisi jalan ini, potensi di desa itu pun terhambat.

Di desanya memiliki pesona pariwisata yang luar biasa. Desa ini menyuguhkan ragam destinasi menarik yang tersebar di tiga dusun utamanya, mulai dari wisata religi, edukasi pelestarian lingkungan, hingga keindahan bahari pesisir pantai. “Tapi sayang potensi besar terkendala kondisi infrastruktur jalan utama sepanjang 1,2 kilometer yang rusak parah,” kata dia.

Jalur vital yang menjadi akses tunggal menuju tiga kawasan wisata tersebut mulai dari bagian selatan di Dusun Kuranji Dalang yang menyajikan destinasi wisata religi. Kemudian melintasi Dusun Kuranji Bangsal tempat pusat kegiatan penangkaran penyu, hingga berujung di Dusun Mapak Barat yang memiliki objek wisata bahari populer bernama Pantai Senja 2.

Kerusakan akses utama ini dikeluhkan karena dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta mobilitas wisatawan dan warga setempat.

Ia menyampaikan bahwa pihak desa sejatinya telah berulang kali menyuarakan persoalan ini melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrencam) maupun lewat surat resmi ke dinas teknis terkait. Meski selalu tercantum dalam skala prioritas pembangunan, realisasi perbaikan fisik di lapangan hingga kini masih nihil.

Ia menambahkan bahwa jalan sepanjang 1.200 meter tersebut sejatinya sempat masuk dalam rencana pelebaran hingga 8 meter oleh tim apraisal. Namun, proses pembebasan lahan dan pengerjaan konstruksinya terhenti tanpa kejelasan.

“Sudah dari dulu kami suarakan! Bahkan di beberapa kali Musrencam selalu tertuang dan masuk prioritas, tapi tidak kunjung dibangun sampai sekarang. Dulu pernah turun tim apraisal untuk rencana pelebaran jalan jadi 8 meter, tapi sampai saat ini belum ada yang terealisasi,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat dan pemerintah desa, Anggota DPRD Kabupaten Lobar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri-Labuapi, Dr. Syamsuriansyah, telah turun langsung meninjau kondisi kerusakan jalan tersebut. Setelah melihat secara visual dan berdiskusi dengan jajaran pemerintah desa, ia berkomitmen memperjuangkan perbaikan jalan ini agar terakomodasi dalam APBD Murni tahun anggaran mendatang.

Syamsuriansyah menilai, penanganan akses sepanjang 1,2 kilometer ini sangat realistis dan mendesak untuk dituntaskan. Menurutnya, wilayah Kecamatan Labuapi memiliki posisi sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Mataram, sehingga kesetaraan pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian utama Pemkab Lobar.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyelarasan antara pembangunan infrastruktur daerah dengan program pemerintah pusat yang telah hadir di kawasan pesisir tersebut, seperti keberadaan proyek Kapal Motor Penumpang (KMP). Menurutnya, potensi ekonomi lokal dan pariwisata Kuranji Dalang tidak akan optimal jika jalan utamanya dibiarkan terbengkalai.

“Ini adalah daerah potensi wisata yang Lobar harus peduli. Kebijakan pembangunan daerah harus sejalan dan menyelaraskan program mandatory dari pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat merasa tidak bangga menjadi bagian dari Lobar hanya karena ketimpangan pembangunan infrastruktur,” ujarnya. (her)

Serangan PMK Makin Mengkhawatirkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Serangan PMK Makin Mengkhawatirkan
TERNAK - Ternak di Dusun Penanggak, Desa Tirtanadi yang sempat terkena PMK tetapi berhasil diobati.(Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di Desa Tirtanadi, Lombok Timur semakin mengkhawatirkan peternak. Dalam beberapa bulan terakhir, penyakit tersebut kembali bermunculan dan menyebabkan sejumlah sapi sakit, mati, hingga terpaksa disembelih karena kondisinya tidak memungkinkan untuk diselamatkan.

Kondisi tersebut membuat peternak mengalami kerugian besar. Salah seorang peternak di Desa Tirtanadi, Amaq Wati, mengaku terpaksa menyembelih sapinya setelah terserang PMK. Sapi yang dibelinya seharga Rp16,5 juta tersebut tidak lagi dapat diselamatkan. Beruntung, sapi itu masih dapat disembelih dan dagingnya dijual sekitar Rp3 juta. “Jelas merugi belasan juta,” ujar Amaq Wati.

Menurutnya, kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Dusun Mungguk, Desa Tirtanadi. Salah seorang warga dilaporkan tidak sempat menyelamatkan sapinya hingga akhirnya mati. Sementara peternak lainnya masih dapat menjual sapi yang terserang penyakit dengan harga sekitar Rp5 juta.

Peternak lainnya, Amaq Yah, mengatakan serangan PMK kembali menjadi persoalan serius bagi peternak. Ia bahkan menyebut penyakit tersebut sebagai “Corona pada sapi” karena dampaknya yang membuat peternak khawatir.

Menurut Amaq Yah, penanganan PMK tidak cukup hanya mengandalkan vaksinasi. Peternak, kata dia, juga harus melakukan penanganan sendiri ketika gejala penyakit mulai muncul pada sapi.

Ia menyebut sejumlah gejala yang kerap terlihat, di antaranya hidung sapi berlendir, sapi mengalami ingusan dan bersin. Penanganan kemudian dilakukan dengan memberikan obat atau menyemprot bagian hidung sapi sesuai cara yang biasa dilakukan peternak. “Banyak yang terpaksa menyembelih. Beli Rp16,5 juta, tapi dijual Rp3 juta,” ujarnya.

Ia juga mengatakan sapi yang sudah terserang PMK dapat mengalami kondisi cukup parah hingga sulit bergerak dan tidak mampu makan selama beberapa hari. Peternak kemudian harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan suntikan atau pengobatan.

Amaq Yah mengaku sebagian peternak memilih melakukan pengobatan sendiri karena memiliki pengalaman kurang baik dengan vaksinasi. Ia menyebut pernah ada sapi yang setelah divaksin justru mengalami kondisi lemah hingga tidak bisa bangun, sehingga peternak kemudian meminta bantuan untuk mendapatkan suntikan atau pengobatan lain.

Kondisi tersebut membuat peternak membutuhkan penanganan yang lebih efektif dan mudah dijangkau, terutama ketika serangan penyakit kembali muncul.

Selain persoalan biaya pengobatan, kemunculan PMK juga membuat peternak menghadapi risiko kehilangan nilai ekonomi ternaknya. Sapi yang sebelumnya bernilai belasan juta rupiah bisa hanya terjual beberapa juta rupiah ketika terserang penyakit dan harus segera disembelih.

Peternak berharap penanganan PMK dapat dilakukan secara lebih intensif sehingga penyebaran penyakit tidak semakin meluas dan kerugian peternak dapat ditekan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur, drh. Hultatang mengakui masih adanya serangan virus PMK di Lotim. Ia pun menghimbau masyarakat peternak untuk melakukan vaksinasi.

Banyaknya serangan PMK karena mobilitas ternak tidak bisa dipantau. Banyak ternak dari luar daerah. Di samping itu, ada yang sudah vaksin dan ada yang belum. Harapannya guna mengurangi risiko kerugian peternak, disarankan untuk melakukan suntik vaksin agar sistem imunitas pada ternak lebih kuat menahan serangan virus. (rus)

Lotim Siapkan Rp14 Miliar dari APBD untuk Perbaikan Sekolah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim Siapkan Rp14 Miliar dari APBD untuk Perbaikan Sekolah
H. M. Nurul Wathoni.(Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk mendukung perbaikan sejumlah sekolah yang belum mendapatkan penanganan melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, H. M. Nurul Wathoni, saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026) mengatakan, anggaran tersebut berasal dari APBD, termasuk dukungan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.

Menurutnya, anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk sekolah yang sebelumnya telah diusulkan mendapat penanganan, tetapi belum masuk dalam program revitalisasi. Salah satu contohnya adalah sekolah di Jeringo yang belum mendapatkan alokasi pada tahap pertama.

“Yang rusak kemarin tidak dapat, sudah diajukan di revitalisasi, tapi tidak bisa. Akhirnya seperti di Jeringo, kami usulkan lagi dan masuk di (APBD) perubahan,” jelasnya.

Melalui anggaran perubahan tersebut, pemerintah daerah kemudian mengalokasikan dana untuk sejumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan. Besaran anggaran yang diterima setiap sekolah berbeda, tergantung kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Ada sekolah yang mendapat sekitar Rp100 juta dan ada pula yang memperoleh sekitar Rp80 juta.

Nurul menyebutkan, terdapat lebih dari 30 sekolah yang akan mendapat penanganan melalui skema tersebut. Jumlah itu berada di luar sekolah yang memperoleh program revitalisasi. “Lebih dari tiga puluhan, berarti di luar dari total yang dapat revitalisasi dua ratusan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan DPRD agar sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dapat diperjuangkan melalui pokir. Sejumlah usulan telah mendapatkan dukungan, termasuk sekolah di Jeringo dan beberapa sekolah dasar (SD) lainnya.

Di sisi lain, Nurul Wathoni optimis program revitalisasi sekolah yang terus berjalan dapat secara bertahap mengurangi jumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat. Ia berharap dukungan anggaran revitalisasi dapat terus berlanjut setiap tahun hingga target perbaikan sekolah tercapai.

“Kalau setiap tahun kita dapat Rp200 miliar, selesai sudah sekolah ini. Tinggal yang rusak ringan saja,” katanya.

Nurul juga menyoroti pentingnya penanganan kerusakan sekolah sejak dini. Menurutnya, sebagian kerusakan yang awalnya ringan justru menjadi lebih berat karena tidak segera diperbaiki.

Ia mencontohkan kerusakan ringan pada bagian lantai sekolah yang dibiarkan dalam waktu lama hingga kondisinya semakin parah. Padahal, menurutnya, perbaikan ringan masih dapat dilakukan menggunakan anggaran operasional sekolah (BOS) sesuai ketentuan.

“Kadang sekolah ini tidak diperbaiki dari awal. Di BOS itu ada rehab ringan yang boleh. Misalnya lantainya turun, dibiarkan. Padahal itu sebenarnya tinggal diperbaiki,” demikian paparnya. (rus)

Organda NTB Dorong Optimalisasi Bus Lokal untuk Shuttle MotoGP 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum

Mataram (Ekbis NTB) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong agar kebutuhan armada shuttle bus untuk ajang MotoGP Mandalika 2026 lebih banyak mengoptimalkan perusahaan otobus (PO) lokal. Langkah ini dinilai tidak hanya lebih efisien dari sisi pembiayaan, tetapi juga diyakini mampu memperbesar multiplier effect ekonomi bagi masyarakat NTB.

Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menyatakan bahwa para pelaku usaha angkutan daerah sangat siap mendukung penuh kelancaran transportasi selama gelaran internasional tersebut. Berdasarkan pendataan internal, terdapat lebih dari 500 perusahaan otobus dan lebih dari 300 armada bus pariwisata di NTB yang siap dioperasikan.

“Kami mendorong supaya bus lokal bisa dioptimalkan. Selain lebih efisien, uangnya berputar di NTB, driver-nya orang NTB, dan kebutuhan bahan bakarnya juga dibeli di NTB,” ujar pria yang akrab disapa JK di Mataram, Senin (21/9/2026).

Menurut JK, mendatangkan armada dari luar daerah justru memerlukan komponen biaya tambahan yang cukup tinggi. Biaya tersebut mencakup ongkos penyeberangan feri, bahan bakar selama perjalanan darat, hingga uang jalan pengemudi dari Pulau Jawa menuju Lombok.

Organda NTB mencatat, mobilisasi armada dari wilayah seperti Surabaya atau Malang memerlukan biaya logistik yang besar, terutama pada penyeberangan lintas jalur Ketapang–Gilimanuk dan Padang Bai–Lembar. Karena itu, pemanfaatan armada eksisting di NTB menjadi alternatif rasional untuk menekan pembengkakan biaya sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi secara langsung ke daerah.

Meski demikian, JK menegaskan bahwa keterlibatan angkutan lokal tidak berarti memonopoli seluruh pengelolaan transportasi. Yang terpenting bagi Organda adalah terbangunnya ruang kemitraan yang adil dan jelas bagi PO lokal dalam memenuhi kebutuhan shuttle bus.

Ia juga memastikan para pelaku usaha lokal siap memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan bagi angkutan penonton MotoGP. Dengan pola kerja sama yang terukur, armada lokal diyakini mampu menjadi tulang punggung mobilitas yang andal selama perhelatan berlangsung.

“Kami siap mendukung pelaksanaan MotoGP. Yang kami harapkan adalah adanya skema yang jelas dan berkeadilan sehingga pengusaha lokal bisa ikut mengambil bagian,” tegasnya.

Bagi Organda, MotoGP Mandalika bukan sekadar agenda olahraga bergengsi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat ketahanan sektor usaha lokal. Transportasi menjadi salah satu sektor lini depan yang paling cepat merasakan denyut ekonomi dari lonjakan mobilitas wisatawan.

Langkah Lanjutan dan Audiensi

Guna memperjuangkan aspirasi tersebut, DPD Organda NTB dijadwalkan akan menggelar hearing atau audiensi ke Kantor Gubernur NTB pada Kamis, 25 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Organda akan menyampaikan tiga poin utama usulan:

  1. Transparansi informasi mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kontrak dengan pemenang tender.
  2. Penerapan skema keterlibatan transportasi lokal yang proporsional.
  3. Penetapan harga sewa yang wajar dan berpedoman pada ketentuan standar Organda.

Organda berharap hasil pembahasan nantinya dapat dituangkan secara resmi dalam berita acara kesepakatan, sehingga mekanisme pelibatan angkutan lokal memiliki payung hukum dan dasar yang jelas.

“Kami ingin semuanya dibicarakan secara transparan. Harapannya ada kesepakatan yang jelas mengenai pelibatan transportasi lokal, termasuk standar harga dan mekanisme operasionalnya,” pungkas JK. (fan)

Hadapi Musim Kemarau, Honda Ingatkan Konsumen Perketat Perawatan Motor

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Memasuki musim kemarau dengan kondisi jalan yang berdebu dan suhu udara yang tinggi, sepeda motor membutuhkan perhatian ekstra. PT Astra Motor NTB selaku diler utama Honda mengingatkan para konsumen untuk rutin melakukan perawatan berkala demi menjaga performa, keamanan, dan kenyamanan berkendara di jalan.

Technical Service Manager Astra Motor NTB, Rangga Noviar, menjelaskan bahwa musim kemarau membawa tantangan tersendiri bagi kendaraan, terutama dari faktor debu dan suhu panas ekstrem.

“Musim kemarau memiliki kondisi yang berbeda dengan musim hujan. Karena itu, konsumen perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sepeda motornya agar performa tetap terjaga serta aman dan nyaman digunakan,” ujar Rangga, Senin.

Titik Kritis Perawatan Saat Kemarau

Ada tiga komponen utama yang mendapat sorotan khusus dalam menghadapi cuaca panas dan berdebu ini:

  • Saringan Udara: Kondisi jalan yang kering dan berdebu membuat saringan udara bekerja lebih berat. Kotoran yang menumpuk dapat menyumbat aliran udara ke ruang bakar. Honda menyarankan pemeriksaan rutin dan penggantian menggunakan Honda Genuine Part.
  • Sistem Pendingin (Radiator): Suhu udara yang panas memicu mesin bekerja ekstra keras. Bagi motor berpendingin cairan, pemeriksaan kondisi dan volume radiator coolant secara berkala wajib dilakukan agar suhu mesin tetap optimal.
  • Oli Mesin: Kualitas dan kapasitas oli sangat krusial untuk melumasi sekaligus mendinginkan komponen mesin di tengah cuaca panas. Penggantian rutin menggunakan AHM Oil sesuai spesifikasi sangat dianjurkan.

Kemudahan Layanan di Jaringan AHASS

Untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen, Astra Motor NTB menyediakan berbagai pilihan paket servis di jaringan resmi Astra Honda Authorized Service Station (AHASS):

  1. Paket Service Lengkap: Mencakup penggantian oli mesin, jasa servis, serta pemeriksaan menyeluruh pada 12 item kendaraan.
  2. Paket Service Ringan: Opsi praktis yang mencakup jasa servis, pengecekan kondisi motor, serta pemeriksaan 8 item.
  3. Paket Ganti Oli Plus: Fokus pada penggantian oli mesin ditambah pemeriksaan 5 item keselamatan krusial (sistem rem, ban, lampu, klakson, dan spion).

“Kami mengimbau agar konsumen tidak menunggu sampai motor bermasalah. Pemeriksaan rutin di AHASS membantu memastikan kendaraan selalu siap diandalkan untuk aktivitas harian,” imbuh Rangga.

Melalui dukungan mekanik berpengalaman, peralatan modern, dan suku cadang 100 persen asli, Honda mengajak masyarakat untuk konsisten merawat kendaraan. Langkah preventif ini dinilai efektif memperpanjang usia pakai motor sekaligus meminimalisir risiko mogok di tengah perjalanan selama musim kemarau. (r/fan)

September Makin HEPI! Astra Motor NTB Tebar Promo Spesial Motor Honda

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadirkan program Honda Ekstra Promo Istimewa (HEPI) sepanjang September 2026. Program ini menawarkan berbagai keuntungan finansial dan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membawa pulang sepeda motor Honda impian mereka.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix, menjelaskan bahwa program Honda HEPI September dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam menyesuaikan pilihan kendaraan dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran.

“September HEPI, waktunya bawa pulang motor impian. Cek price list September dan temukan pilihan motor Honda yang pas dengan kebutuhan dan budget Anda,” ujar Felix, Senin (21/9).

Rincian Promo dan Potongan Angsuran

Dalam program spesial ini, Astra Motor NTB memberikan penawaran khusus untuk sejumlah model skutik populer:

  • Honda PCX: Konsumen mendapatkan potongan angsuran sebesar Rp200.000 per bulan, cocok bagi pencari skutik premium dengan fitur kenyamanan tingkat tinggi.
  • Honda Vario & Honda BeAT: Masing-masing mendapatkan potongan angsuran Rp100.000 per bulan ditambah bonus gratis satu kali angsuran.
  • Honda BeAT (Skema Khusus): Tersedia penawaran DP mulai Rp900 ribuan dengan angsuran ringan di kisaran Rp900 ribuan.
  • Honda Vario 125 Street: Hadir dengan special promo DP mulai Rp900 ribuan, khusus untuk wilayah Pulau Lombok.

Bonus Aksesori dan Layanan Servis

Selain keringanan pembiayaan, pembeli selama periode September 2026 juga berhak mendapatkan sejumlah nilai tambah (value added), di antaranya:

  • Jaket eksklusif “Cari Aman” beserta perangkat keselamatan (safety tools).
  • Diskon jasa servis lengkap sebesar 15 persen.
  • Paket servis berkala lengkap dengan penggantian oli untuk menjaga performa mesin tetap prima pasca-pembelian.

Pantau Informasi Melalui Motorku X

Bagi masyarakat NTB yang ingin melihat rincian harga dan varian unit secara langsung, Astra Motor NTB mengimbau agar memanfaatkan platform digital. Seluruh daftar harga (price list) dan simulasi kredit dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi Motorku X.

“Yuk, buruan cari tahu promonya dan pilih motor Honda favoritmu. Cek price list September di aplikasi Motorku X dan temukan penawaran terbaik yang sesuai dengan kebutuhan serta budget Anda,” pungkas Felix. (r/fan)

55 Motif Kain Tenun Kre Alang Sumbawa Bersertifikat HAKI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
55 Motif Kain Tenun Kre Alang Sumbawa Bersertifikat HAKI
HAKI - Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot saat menerima sertifikat HAKI atas 55 motif Kain Tenun Kre Alang yang menjadi warisan budaya Sumbawa dari Kementerian Hukum RI pekan kemarin.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Sejumlah 55 motif Tenun Kre Alang Kabupaten Sumbawa, akhirnya memiliki sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum (Kemenkum) RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penegasan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya. “HAKI ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus memastikan kekayaan intelektual daerah terdokumentasi dan terlindungi resmi,” kata Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir.H.Syarafuddin Jarot pekan kemarin.

Sertifikat HAKI menurut Bupati, tidak hanya menjadi dokumen administratif semata,melainkan sebagai pengingat atas kekayaan budaya Sumbawa yang harus terus dijaga dan diwariskan. Pendokumentasian 55 motif Tenun Kre Alang ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menggali berbagai kekayaan intelektual yang selama ini belum terdokumentasi.

Kedepan setiap motif Kre Alang akan dilengkapi dengan literasi singkat mengenai sejarah dan makna yang terkandung,sehingga motif tidak hanya memiliki nilai estetika,tetapi memiliki nilai pengetahuan dan budaya untuk memperkuat identitas sekaligus menambah nilai produk.

“Literasi terhadap motif tersebut sangat penting dan itu akan menjadi tantangan kita saat ini,sehingga kedepan generasi yang akan datang bisa memahami dan merawat warisan budaya tersebut,” ujarnya.

Pelestarian Kre Alang lanjut Jarot, tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan penenun. Pemanfaatan motif juga perlu diperluas agar Kre Alang tidak hanya hadir pada perayaan adat maupun kegiatan seremonial,tetapi dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Kami telah mengeluarkan surat imbauan kepada ASN dan instansi pemerintah agar menggunakan pakaian bermotif Kre Alang sekali dalam sepekan. Langkah ini diharapkan bisa memperluas penggunaan sekaligus menciptakan pasar bagi produk tenun lokal,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendukung perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pendataan hingga 55 motif tenun Sumbawa dan penerbitan sertifikat HAKI merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.

Ia juga mendorong agar seluruh pihak bisa terus menggali dan menginventarisasi kekayaan budaya Sumbawa. Menurutnya, masih banyak potensi budaya dan kesenian daerah yang dapat didaftarkan sebagai KIK,guna memperkuat perlindungan sekaligus mendukung pelestarian.

“Kami berharap KIK yang belum terdokumentasikan bisa di data dan diusulkan untuk penerbitan HAKI,sehingga warisan tersebut tidak diklaim sepihak,” harapnya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa sertifikasi HAKI ini  merupakan langkah awal dalam menjaga keberlanjutan adat dan kebudayaan Sumbawa. Saat ini penenun Kre Alang masih didominasi generasi berusia di atas lima puluh tahun dengan jumlah yang relatif terbatas.

“Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama untuk mendorong regenerasi penenun sekaligus memperkenalkan Kre Alang kepada generasi muda,” katanya. (ils)

Festival Hiu Paus, Momentum Pemerintah Perkuat Ekonomi Biru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Festival Hiu Paus, Momentum Pemerintah Perkuat Ekonomi Biru 
FESTIVAL HIU PAUS - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas bersama Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohammad Ansori memukul gong sebagai tanda dimulainya Festival Hiu Paus pekan kemarin.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Pemkab Sumbawa berkomitmen untuk terus memperkuat promosi potensi bahari Teluk Saleh. Momentum Festival Hiu Paus menjadi salah satu cara pemerintah dan masyarakat untuk terus merawat ekosistem hewan yang dilindungi tersebut.

“Keberadaan hiu paus di Teluk Saleh bukan sekadar fenomena alam, tetapi aset penting bagi pengembangan ekonomi biru dan pariwisata Sumbawa. Dari beberapa daerah yang memiliki hiu paus, populasi hiu paus di Sumbawa menjadi yang terbesar,” kata Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Sabtu (19/9) malam di Desa Labuhan Jambu.

Ia melanjutkan, ekonomi biru yang saat ini tengah digagas pemerintah harus menghubungkan kelestarian sumber daya laut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,sehingga ekosistem hiu paus harus dijaga agar tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

“Labuhan Jambu memiliki posisi strategis karena berada di kawasan Teluk Saleh yang menjadi salah satu destinasi unggulan wisata bahari. Sehingga ekosistem yang ada harus tetap terjaga,” ucapnya.

Keberadaan Hiu Paus bisa menjadi peluang bagi pembangunan daerah, mulai dari ekonomi biru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pengembangan komoditas garam dan investasi strategis lainnya. Pengembangan ekonomi biru juga akan menjadi peluang dalam menyongsong Blok Elang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang direncanakan memasuki tahap konstruksi pertengahan 2027.

Pemerintah pusat saat ini lanjut Jarot, memberikan perhatian serius terhadap usulan KEK Samota. Sebab, kawasan ini dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, perikanan dan agro-maritim.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menilai Samota berpeluang menjadi magnet investasi baru di Indonesia Timur dan itu akan menjadi komitmen pemerintah dalam merealisasikannya,” jelasnya.

Momentum Festival Hiu Paus juga sejalan dengan semakin terbukanya Sumbawa bagi wisatawan mancanegara melalui Sail Indonesia 2026. Bahkan Sumbawa menjadi salah satu titik persinggahan dan para wisatawan nantinya diarahkan menikmati sejumlah destinasi, termasuk atraksi hiu paus di Labuhan Jambu dan budaya Barapan Kebo.

“Peluang-peluang tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja, investasi, pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, dan mensejahterakan terutama mereka yang berada di wilayah pesisir,” ucapnya.

Ketua Yayasan Hiu Paus Musykil Hartsah mengatakan, rangkaian festival juga diisi jalan sehat, Bangkarera Race, transplantasi karang dan penanaman mangrove. Kegiatan tersebut memperkuat festival sebagai ruang edukasi dan kampanye konservasi, tidak sekadar hiburan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Agtas, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati. (ils)

1...565758...1,067Halaman 57 dari 1,067