Mataram (Ekbis NTB) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong agar kebutuhan armada shuttle bus untuk ajang MotoGP Mandalika 2026 lebih banyak mengoptimalkan perusahaan otobus (PO) lokal. Langkah ini dinilai tidak hanya lebih efisien dari sisi pembiayaan, tetapi juga diyakini mampu memperbesar multiplier effect ekonomi bagi masyarakat NTB.
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menyatakan bahwa para pelaku usaha angkutan daerah sangat siap mendukung penuh kelancaran transportasi selama gelaran internasional tersebut. Berdasarkan pendataan internal, terdapat lebih dari 500 perusahaan otobus dan lebih dari 300 armada bus pariwisata di NTB yang siap dioperasikan.
“Kami mendorong supaya bus lokal bisa dioptimalkan. Selain lebih efisien, uangnya berputar di NTB, driver-nya orang NTB, dan kebutuhan bahan bakarnya juga dibeli di NTB,” ujar pria yang akrab disapa JK di Mataram, Senin (21/9/2026).
Menurut JK, mendatangkan armada dari luar daerah justru memerlukan komponen biaya tambahan yang cukup tinggi. Biaya tersebut mencakup ongkos penyeberangan feri, bahan bakar selama perjalanan darat, hingga uang jalan pengemudi dari Pulau Jawa menuju Lombok.
Organda NTB mencatat, mobilisasi armada dari wilayah seperti Surabaya atau Malang memerlukan biaya logistik yang besar, terutama pada penyeberangan lintas jalur Ketapang–Gilimanuk dan Padang Bai–Lembar. Karena itu, pemanfaatan armada eksisting di NTB menjadi alternatif rasional untuk menekan pembengkakan biaya sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi secara langsung ke daerah.
Meski demikian, JK menegaskan bahwa keterlibatan angkutan lokal tidak berarti memonopoli seluruh pengelolaan transportasi. Yang terpenting bagi Organda adalah terbangunnya ruang kemitraan yang adil dan jelas bagi PO lokal dalam memenuhi kebutuhan shuttle bus.
Ia juga memastikan para pelaku usaha lokal siap memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan bagi angkutan penonton MotoGP. Dengan pola kerja sama yang terukur, armada lokal diyakini mampu menjadi tulang punggung mobilitas yang andal selama perhelatan berlangsung.
“Kami siap mendukung pelaksanaan MotoGP. Yang kami harapkan adalah adanya skema yang jelas dan berkeadilan sehingga pengusaha lokal bisa ikut mengambil bagian,” tegasnya.
Bagi Organda, MotoGP Mandalika bukan sekadar agenda olahraga bergengsi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat ketahanan sektor usaha lokal. Transportasi menjadi salah satu sektor lini depan yang paling cepat merasakan denyut ekonomi dari lonjakan mobilitas wisatawan.
Langkah Lanjutan dan Audiensi
Guna memperjuangkan aspirasi tersebut, DPD Organda NTB dijadwalkan akan menggelar hearing atau audiensi ke Kantor Gubernur NTB pada Kamis, 25 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Organda akan menyampaikan tiga poin utama usulan:
- Transparansi informasi mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kontrak dengan pemenang tender.
- Penerapan skema keterlibatan transportasi lokal yang proporsional.
- Penetapan harga sewa yang wajar dan berpedoman pada ketentuan standar Organda.
Organda berharap hasil pembahasan nantinya dapat dituangkan secara resmi dalam berita acara kesepakatan, sehingga mekanisme pelibatan angkutan lokal memiliki payung hukum dan dasar yang jelas.
“Kami ingin semuanya dibicarakan secara transparan. Harapannya ada kesepakatan yang jelas mengenai pelibatan transportasi lokal, termasuk standar harga dan mekanisme operasionalnya,” pungkas JK. (fan)
