Beranda blog Halaman 56

KDKMP di Bima Belum Beroperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
KDKMP di Bima Belum Beroperasi
KDKMP - Salah satu bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, yang telah rampung dibangun namun belum  beroperasi hingga saat ini.(Suara NTB/hir)

Bima (EKBIS NTB) –Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bima, belum satupun beroperasi. Padahal, 36 bangunan koperasi telah rampung  100 persen.

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, Muhammad Tohir, S. E., mengatakan seluruh KDKMP yang bangunannya telah rampung masih menunggu tahapan lanjutan sebelum menjalankan kegiatan operasional.

“Iya belum ada yang beroperasi,” kata Tohir saat dikonfirmasi Suara NTB pada Senin (21/9).

Menurut Tohir, operasional KDKMP masih menunggu kelengkapan serta sarana prasarana dari PT Agrinas Pangan. Kelengkapan tersebut menjadi bagian yang masih harus dipenuhi sebelum koperasi dapat mulai melayani masyarakat.

“Untuk kelanjutan operasional masih menunggu dropping kelengkapan, dan sarpras KDMP oleh Agrinas,” ujarnya.

Di sisi lain, proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap KDKMP juga masih menjadi bagian dari tahapan persiapan. Berdasarkan rilis PT Agrinas, sebanyak 26 KDKMP sebelumnya masuk dalam proses verval.

Tohir mengatakan proses verval terhadap 26 KDKMP tersebut, kini telah selesai. Pemerintah daerah selanjutnya masih melengkapi dokumen berita acara hasil verval sebelum diunggah melalui sistem Simkopdes.

“Dan verval sudah selesai untuk 26 KDMP, dengan terus melengkapi dokumen untuk berita acara hasil verval,” katanya.

Tercatat 38 dari 81 KDKMP telah rampung. Artinya, penyelesaian gedung belum secara langsung diikuti dengan dimulainya aktivitas usaha koperasi. (hir)

9.283 Pekerja Rentan Terima Iuran Kepesertaan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
9.283 Pekerja Rentan Terima Iuran Kepesertaan
H. A. Rahman (Suara NTB/dok)

Kota Bima (EKBIS NTB) –Pemerintah Kota Bima membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 9.283 warga di 2026. Sebanyak 3.250 di antaranya merupakan petani tembakau dan pekerja rentan yang iurannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Selain penerima dari DBHCHT, peserta lainnya terdiri atas PPPK Paruh Waktu, perangkat RT/RW, kader posyandu, imam dan marbot, serta pekerja rentan lainnya.

Wali Kota Bima H. A. Rahman mengatakan, pemerintah menggunakan anggaran DBHCHT 2026 untuk membantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan pekerja rentan.

“Ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah ingin hadir bukan hanya ketika masyarakat sudah mengalami musibah tetapi pemerintah harus hadir sebelum musibah itu terjadi yaitu dengan memberikan perlindungan,” ucapnya pada Senin (21/9).

Dari total 9.283 warga yang mendapat bantuan iuran, sebanyak 3.250 orang masuk dalam skema pembiayaan melalui anggaran DBHCHT. Sementara, peserta lainnya dibayarkan melalui dana alokasi umum dalam APBD Kota Bima 2026.

Kelompok penerima tersebut mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain untuk risiko kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan kepesertaan. Rahman meminta masyarakat memahami manfaat kepesertaan yang diterima, termasuk tata cara penggunaannya ketika menghadapi risiko yang ditanggung program BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya ingin menyampaikan satu hal, jangan sampai kartu ini hanya disimpan di dompet. Harus tahu apa manfaatnya. Harus tahu kapan manfaat itu dapat digunakan. Harus tahu bagaimana prosedurnya,” tuturnya.

Ia mengatakan perluasan perlindungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, badan usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat juga diminta ikut membangun perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Program bantuan iuran tersebut juga menyasar pekerja dengan karakteristik pekerjaan yang berbeda. Selain petani tembakau dan pekerja rentan, Pemkot Bima memasukkan sejumlah kelompok penerima lain melalui pembiayaan APBD.

“Karena melindungi pekerja bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (hir)

Kekeringan Meluas, Lima Desa di KSB Minta Distribusi Air Bersih

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kekeringan Meluas, Lima Desa di KSB Minta Distribusi Air Bersih
Abdullah.(Suara NTB/bug)

Taliwang (EKBIS NTB) -Dampak kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB mencatat lima desa telah mengajukan permintaan penyaluran air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD KSB, Abdullah, mengatakan permintaan bantuan air bersih terbaru datang dari tiga desa di Kecamatan Seteluk, yakni Desa Meraran, Lamusung dan Kelanir. Sementara di Kecamatan Poto Tano, permohonan berasal dari Desa Kiantar dan Desa Mantar.

Menurutnya, permintaan tersebut mulai dilayani BPBD dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Distribusi air bersih dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah yang terdampak kekeringan.

“Permintaan air bersih sudah mulai kami layani. Kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak dan lintas OPD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Abdullah, Senin (21/9).

Ia menjelaskan, distribusi air bersih dilakukan secara terukur. BPBD tidak menyalurkan bantuan setiap hari pada satu wilayah yang sama, melainkan mengatur jadwal distribusi agar pelayanan dapat menjangkau wilayah lain yang juga membutuhkan.

Meski demikian, Abdullah memastikan air yang disalurkan tetap diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok masyarakat. Pola distribusi tersebut diterapkan mengingat jumlah wilayah yang mengajukan bantuan berpotensi bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau.

BPBD juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air bantuan secara hemat dan sesuai kebutuhan. Warga diminta turut menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia di lingkungan masing-masing,agar tetap dapat dimanfaatkan selama musim kemarau.

Abdullah menegaskan, langkah penghematan dan pemeliharaan sumber air menjadi penting karena musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih.

“Warga kami minta tetap bijak dalam memanfaatkan air. Sumber-sumber air yang ada juga perlu dipelihara supaya tidak terdampak kekeringan,”  ujar mantan Camat Poto Tano ini.

BPBD KSB sendiri akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan menindaklanjuti permohonan dari desa yang membutuhkan. Abdullah menyatakan, meski status penanganan bencana kekeringan yang diberlakukan masih status siaga, namun pihaknya akan selalu siap melakukan droping air bersih setiap ada permintaan warga.(bug)

Shuttle MotoGP, Organda Dorong Penggunaan Bus Lokal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Shuttle MotoGP, Organda Dorong Penggunaan Bus Lokal 
Junaidi Kasum (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB mendorong agar kebutuhan shuttle bus untuk MotoGP Mandalika 2026 lebih banyak mengoptimalkan armada milik perusahaan otobus (PO) lokal. Selain dinilai lebih efisien, penggunaan bus lokal juga diyakini dapat memperbesar dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP bagi masyarakat NTB.

Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum di Mataram, Senin, 21 September 2026 mengatakan, pelaku usaha angkutan daerah memiliki kesiapan untuk mendukung kebutuhan transportasi selama gelaran MotoGP. Berdasarkan pendataan Organda, terdapat lebih dari 500 perusahaan otobus dan lebih dari 300 armada bus pariwisata yang siap digunakan.

“Kami mendorong supaya bus lokal bisa dioptimalkan. Selain lebih efisien, uangnya berputar di NTB, drivernya orang NTB, dan kebutuhan bahan bakarnya juga dibeli di NTB,” kata JK, panggilan akrabnya.

Menurutnya, penggunaan armada dari luar daerah membutuhkan biaya tambahan, terutama untuk mobilisasi bus menuju Lombok. Biaya tersebut antara lain mencakup penyeberangan, bahan bakar selama perjalanan dari Jawa ke Lombok, serta uang jalan pengemudi.

Organda telah melakukan perhitungan terhadap kebutuhan mobilisasi apabila armada didatangkan dari wilayah Jawa, seperti Surabaya atau Malang. Komponen biaya penyeberangan melalui jalur Ketapang-Gilimanuk dan Padangbai-Lembar menjadi salah satu pengeluaran yang cukup besar.

Belum lagi biaya bahan bakar untuk perjalanan menuju Lombok serta kebutuhan pengemudi selama mobilisasi. Karena itu, Junaidi menilai pemanfaatan armada yang sudah tersedia di NTB dapat menjadi alternatif untuk menekan biaya mobilisasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah.
“Kalau memakai bus lokal, uangnya berputar di NTB. Kalau mengambil dari Jawa, ada biaya tambahan untuk membawa bus ke sini, termasuk biaya penyeberangan. Padahal armada lokal kita tersedia,” ujarnya.

JK menambahkan, keterlibatan angkutan lokal tidak harus dimaknai sebagai pengelolaan seluruh kebutuhan transportasi oleh operator daerah. Yang lebih penting, kata dia, terdapat ruang kemitraan yang jelas bagi PO lokal dalam memenuhi kebutuhan armada shuttle.

Menurutnya, pelaku usaha lokal juga siap memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan untuk angkutan penonton MotoGP. Dengan pola kerja sama yang terukur, armada lokal dapat menjadi bagian dari sistem transportasi yang mendukung kelancaran pergerakan penonton selama event berlangsung.

“Kami siap mendukung pelaksanaan MotoGP. Yang kami harapkan adalah ada skema yang jelas dan adil sehingga pengusaha lokal bisa ikut mengambil bagian,” katanya.

Ia menilai MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi agenda olahraga internasional, tetapi juga momentum untuk memperkuat sektor usaha lokal. Transportasi menjadi salah satu sektor yang secara langsung dapat merasakan dampak ekonomi dari meningkatnya mobilitas wisatawan dan penonton.

Untuk membahas keterlibatan transportasi lokal, Organda NTB akan melakukan hearing ke Kantor Gubernur NTB, Kamis, 25 September 2026, untuk menyampaikan sejumlah usulan, antara lain transparansi informasi mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kontrak dengan pemenang tender, skema keterlibatan transportasi lokal yang proporsional, serta penetapan harga sewa yang wajar sesuai ketentuan yang menjadi acuan Organda. (bul)

Sekardiyu Jadi Tema Pameran saat Ajang MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sekardiyu Jadi Tema Pameran saat Ajang MotoGP Mandalika 2026
SEKARDIYU – Ilustrasi Sekardiyu menjadi tema Pameran saat Ajang MotoGP Mandalika 2026 yang ditampilkan Museum Negeri NTB di Sirkuit Mandalika. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (EKBIS NTB) -Deru mesin MotoGP 2026 nantinya tidak hanya membawa perhatian dunia ke Sirkuit Mandalika. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membawa cerita lain tentang NTB melalui sebuah pameran budaya.

Cerita tersebut akan dihadirkan melalui pameran Speed, Energy, and Connection yang digelar bersamaan dengan ajang MotoGP Mandalika 2026 pada Oktober mendatang.

Museum NTB kini mulai mematangkan persiapan, mulai dari penyusunan materi hingga penataan ruang pamer di kawasan Sirkuit Mandalika.

“Saat ini kami telah menyusun materi pameran dan sudah mengukur layout untuk menampilkan koleksi pada pameran nanti,” ujar Kasi Layanan dan Edukasi Museum NTB, Raden Heru, saat meninjau layout ruang pamer di Sirkuit Mandalika, Jumat (18/9/2026).

Menurut Heru, tata ruang menjadi bagian penting karena koleksi tidak hanya ditempatkan sebagai benda yang dilihat pengunjung, tetapi harus saling terhubung untuk membentuk sebuah cerita.

“Kami ingin setiap benda memiliki hubungan dengan benda lainnya sehingga pengunjung bisa mengikuti cerita yang dibangun dalam pameran,” katanya.

Persiapan tahun ini juga memiliki perbedaan dibandingkan penyelenggaraan pameran pada tahun sebelumnya. Lokasi pameran masih menggunakan tempat yang sama, tetapi tahun ini Museum NTB tidak berbagi ruang dengan peserta lain.

Ketua Pameran, Gunarti, mengatakan kondisi tersebut memberi keleluasaan bagi tim untuk menata ruang sesuai dengan tema yang telah dirancang.

“Untuk tempat masih seperti tahun lalu. Namun, tahun ini tidak ada peserta lain seperti tahun sebelumnya sehingga penataan ruang bisa lebih fokus pada tema pameran,” ujarnya.

Memasuki tahap persiapan teknis, tim mulai melakukan pengukuran ruang sekaligus menyiapkan berbagai materi pendukung, termasuk brosur atau leaflet. Sementara penataan ruang pamer dijadwalkan dimulai pada 8 Oktober.

“Saat ini kami sudah melakukan pengukuran untuk memastikan kebutuhan ruang dan penempatan koleksi,” ujar Gunarti.

Sebanyak 10 koleksi Museum NTB akan ditampilkan dalam pameran tersebut. Koleksi itu antara lain Wayang Jayengrana, Wayang Sekardiyu, Naskah Lontar Jayengrana, Kain Songket Lombok (motif kuda), Kain Kemalik (motif Jayengrana dan Munigarim), Lukisan Nyongkolan, foto arakan Jaran Kamput, dua pasang Jaran Kamput, serta Cale atau Kacip Pinang motif kuda.

Pamong Budaya Madya Museum NTB, Gusti Ayu, mengatakan koleksi-koleksi tersebut akan disusun dalam tiga subtema yang merujuk pada judul pameran, yakni Speed, Energy, and Connection.

Ketiga tema tersebut digunakan untuk membangun cerita mengenai Sekardiyu sebagai karya budaya yang berkaitan dengan gerak, kekuatan, kepahlawanan, serta hubungan manusia dengan tradisi.

“Sekardiyu dipilih sebagai objek utama karena memiliki keterkaitan dengan gagasan yang ingin dibangun melalui pameran,” ujarnya.

Dalam konsep tersebut, tema speed diangkat untuk menggambarkan gerak, perjalanan, dan dinamika. Energy merepresentasikan kekuatan, semangat, dan daya hidup. Sementara connection memperlihatkan hubungan Sekardiyu dengan manusia dan lingkungannya.

“Jadi setiap tema memiliki koleksi yang akan ditampilkan. Misalnya, pada tema speed kami akan menyajikan Naskah Kuno Jayengrana dan koleksi Sekardiyu putih,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Museum NTB, Ahmad Nuralam, mengatakan tema Speed, Energy, and Connection sengaja dibangun untuk mempertemukan dua konteks yang berbeda dalam satu ruang pamer.

MotoGP hadir dengan kecepatan, energi, dan dinamika teknologi di lintasan. Sementara Sekardiyu membawa cerita tentang gerak, kekuatan, perjalanan, dan hubungan manusia dengan tradisi.

“Ketika kita berbicara tentang Speed, Energy, and Connection, MotoGP hadir dengan kecepatan dan energi di lintasan, sementara Sekardiyu membawa gagasan tentang gerak, kekuatan, dan hubungan manusia dengan tradisi,” ujarnya.

Menurut Nuralam, pertemuan kedua konteks tersebut menjadi bagian dari upaya Museum NTB mengajak pengunjung MotoGP melihat bagaimana masyarakat NTB menerjemahkan gerak, kekuatan, energi, dan keterhubungan dalam kehidupan budaya. (r)

Pemprov NTB Cari Konsultan Internasional untuk Kaji Pembentukan NTB Capital

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Cari Konsultan Internasional untuk Kaji Pembentukan NTB Capital
Izzudin Mahili (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencari konsultan internasional untuk mengkaji pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, NTB Capital. Konsultan internasional ini menjadi salah satu persyaratan yang diwajibkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum membentuk BUMD Holding yang akan menangani bidang investasi di NTB itu.

Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda NTB, Izzudin Mahili, mengatakan ada beberapa nama konsultan yang mendaftar sebagai bagian dari pembentukan NTB Capital. Dari beberapa orang itu, akan dipilih satu orang untuk membuat kajian, naskah akademik, bisnis plan, dan sebagainya.

“NTB Capital sekarang dalam pemilihan konsultan. Ada beberapa konsultan yang memang sudah menyampaikan ya. NTB Capital itu BUMD yang serius dibentuk oleh Pak Gubernur untuk manajemen aset dan investasi, jadi menggunakan internasional konsultan,” ujarnya, Senin, 21 September 2026.

Pemilihan konsultan dalam pembentukan NTB Capital juga disebut mengacu pada regulasi terkait pembentukan BUMD berdasarkan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 54 Tahun 2017. Pemprov NTB, sambung Izzudin juga telah memperoleh masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai proses pembentukan badan usaha tersebut.

Proses penjaringan konsultan, lanjutnya, saat ini masih berlangsung. Konsultan terpilih nantinya diperkirakan akan bekerja selama sekitar 2,5 bulan. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan kajian awal dapat segera dikerjakan sehingga menjadi bahan sebelum pembahasan perda yang direncanakan pada 2027.

NTB Capital dirancang untuk menjadi instrumen pengelolaan investasi dan aset daerah yang lebih profesional. Selama ini, pengelolaan investasi melalui mekanisme birokrasi dinilai memiliki sejumlah kendala, termasuk persoalan yang dapat menghambat realisasi investasi. Menurutnya, keberadaan NTB Capital diharapkan dapat mengambil peran dalam mengelola investasi sekaligus meningkatkan nilai aset milik daerah.

“Karena ini kan sesuatu yang baru untuk Indonesia, bukan untuk NTB saja. Malah Pak Gubernur dapat apresiasi dari Kemendagri. Diminta cepat, karena ini model untuk Indonesia,” katanya.

Selain mengelola investasi, NTB Capital nantinya diharapkan membantu menangani berbagai persoalan yang dihadapi investor, termasuk persoalan perizinan dan aspek sosial. Sementara sektor-sektor prioritas tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan itu juga menyebut pembentukan NTB Capital tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran perangkat daerah. Sebaliknya, BUMD tersebut diharapkan menjadi instrumen yang membantu memperlancar masuk dan berkembangnya investasi di daerah. “Enggak, malah memudahkan DPMPTSP,” ucapnya.

Dengan konsep tersebut, NTB Capital nantinya akan diarahkan sebagai holding pengelola investasi dan aset daerah. Dengan fokus pada isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, pariwisata, dan lainnya. (era)

Jumlah Kontraktor di NTB Menurun Tajam

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jumlah Kontraktor di NTB Menurun Tajam
Eddy Sophiaan.(Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Jumlah pelaku usaha jasa konstruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB mengalami penurunan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Sekretaris Gapensi NTB Eddy Sophiaan menyebut, jumlah anggota yang sebelumnya mencapai sekitar 2.800 perusahaan, kini tersisa sekitar 587 perusahaan.

Penurunan ini, menurut Eddy, menggambarkan tekanan yang dihadapi pelaku usaha jasa konstruksi di NTB. Mulai dari perubahan regulasi, terbatasnya paket pekerjaan, ketatnya persaingan hingga persoalan nilai proyek yang dinilai tidak selalu sejalan dengan kondisi harga di lapangan.

“Anggota kita dulu sampai 2.800, tiga sampai empat tahun yang lalu. Sekarang drop menjadi 587,” kata Eddy, Senin, 21 September 2026.

Ia mengatakan, perubahan regulasi turut membuat sebagian pelaku usaha enggan memperpanjang atau mengurus kelengkapan administrasi seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun Sertifikat Badan Usaha (SBU). Di sisi lain, peluang pekerjaan yang tersedia dinilai tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha konstruksi yang ada.

Kondisi ini mendorong sebagian pengusaha konstruksi mengalihkan usahanya ke sektor lain. Di antaranya kuliner, transportasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pekerjaan yang berkaitan dengan koperasi.

“Banyak teman-teman jasa konstruksi ini beralih kegiatan. Ada yang ke kuliner, transportasi, MBG, termasuk mengerjakan beberapa pekerjaan koperasi,” ujarnya.

Eddy menilai berkurangnya aktivitas konstruksi juga tidak terlepas dari menyusutnya paket pekerjaan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Untuk proyek pemerintah pusat, ia mengeluhkan adanya paket pekerjaan yang ditentukan dari luar daerah sehingga kontraktor lokal harus bersaing dengan perusahaan dari luar NTB. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada sejumlah pekerjaan dengan nilai yang relatif kecil.

“Pengusaha kecil yang ada di sini tidak bisa menjadi orang yang memenangkan paket itu. Kadang datang dari luar, mengambil pekerjaan kecil di sini,” katanya.

Menurut Eddy, keberadaan kontraktor lokal penting karena mereka lebih memahami kondisi lapangan, termasuk karakteristik tenaga kerja dan harga material di daerah.

Persoalan biaya juga menjadi salah satu tantangan. Eddy mencontohkan, harga yang digunakan dalam penawaran pekerjaan tidak selalu sama dengan biaya yang harus dikeluarkan di lapangan.

“Di lapangan harga tukang bisa berbeda. Di situ saja sudah berat, belum lagi fluktuasi harga barang,” ujarnya.

Menurutnya, ketidaksesuaian antara nilai pekerjaan dan biaya riil tersebut membuat sebagian pengusaha memilih tidak mengikuti tender daripada mengambil pekerjaan yang berisiko menimbulkan kerugian.

Meski kondisi saat ini cukup berat, Eddy melihat adanya peluang perbaikan melalui perubahan segmentasi usaha kecil dalam pengadaan pekerjaan pemerintah.

Ia menyebut, ke depan usaha kecil akan dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan nilai pekerjaan, yakni K1 untuk pekerjaan hingga Rp2,5 miliar, K2 untuk Rp2,5 miliar sampai Rp7,5 miliar, dan K3 untuk Rp7,5 miliar sampai Rp15 miliar. (bul)

DAMRI Siapkan 118 Bus untuk Angkutan Penonton MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DAMRI Siapkan 118 Bus untuk Angkutan Penonton MotoGP Mandalika 2026
Zuryani.(Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Perum DAMRI Cabang Mataram menyiapkan 118 unit bus untuk mendukung layanan angkutan penonton MotoGP Mandalika 2026. Armada tersebut akan digunakan untuk layanan shuttle di dalam kawasan Mandalika.

General Manager Perum DAMRI Mataram, Zuryani, mengatakan persiapan operasional telah dilakukan sejak jauh hari mengingat MotoGP Mandalika merupakan ajang internasional yang juga menjadi bagian dari agenda nasional.

“Kami nyatakan cukup siap. Mulai dari kesiapan unit sampai kesiapan tim, semuanya kami persiapkan agar operasional angkutan MotoGP 2026 berjalan sesuai yang diharapkan,” kata Zuryani di ruang kerjanya, Senin, 21 September 2026.

Dari 118 unit yang disiapkan, sebanyak 114 merupakan bus medium dan empat unit bus high deck.

Selain armada DAMRI, pengoperasian angkutan penonton ini juga akan melibatkan PO lokal. Untuk memberikan ruang bagi perusahaan transportasi lokal tetap terlibat dalam layanan MotoGP.

Zuryani mengatakan, berdasarkan pendataan sementara, ketersediaan bus medium dari PO lokal di NTB sekitar 50 unit. Sementara DAMRI memiliki sekitar 21 unit yang dapat disiapkan dari armada lokal, dengan kemungkinan tambahan unit dari cabang DAMRI di daerah lain.

“Kita prioritaskan unit PO lokal karena kami mengingat PO lokal tidak bisa mencukupi kebutuhan. Armada yang kurang nantinya didukung dari luar,” ujarnya.

Pelibatan operator lokal, lanjut Zuryani, tetap akan memperhatikan standar pelayanan yang ditetapkan dalam operasional MotoGP. Aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang menjadi perhatian utama.

DAMRI sendiri telah ditetapkan sebagai pelaksana layanan angkutan MotoGP setelah mengikuti proses tender.

“Kami ingin memegang kepercayaan dari penyelenggara dan pemerintah daerah. Karena itu, layanan yang diberikan harus sesuai standar, terutama keselamatan,” katanya.

Selain shuttle di dalam kawasan, tersedia pula layanan shuttle dari luar kawasan yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Perhubungan. Layanan tersebut akan menghubungkan sejumlah titik keberangkatan, termasuk dari wilayah Kota Mataram.

Ia menyebut seluruh layanan shuttle dalam rangka kegiatan MotoGP tersebut bersifat gratis bagi penonton.

“Kami sedang proses mencari PO lokal,” tambahnya.

DAMRI juga tengah mempertimbangkan mekanisme koordinasi melalui satu pihak yang mengakomodasi sejumlah PO lokal, yaitu Organda NTB. Zuryani menegaskan, keterlibatan PO lokal tetap menjadi bagian penting dalam persiapan angkutan penonton MotoGP Mandalika 2026. (bul)

Kota Mataram Hanya Dapat Satu Slot UMKM di MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kota Mataram Hanya Dapat Satu Slot UMKM di MotoGP Mandalika 2026
Jemmy Nelwan (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Peluang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Mataram untuk berpartisipasi langsung dalam perhelatan MotoGP Mandalika 2026 kembali terbatas. Tahun ini, Pemerintah Kota Mataram hanya mendapatkan satu slot UMKM untuk berjualan dalam ajang balap motor internasional yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, pada 9–11 Oktober 2026.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram Jimmy Nelwan mengatakan, kuota tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait pelibatan UMKM daerah dalam ajang MotoGP Mandalika.

Dari hasil koordinasi tersebut, Kota Mataram hanya mendapatkan kesempatan bagi satu pelaku UMKM untuk ambil bagian secara langsung di area yang disediakan dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026.

“Setiap tahun kita tetap ada jatah UMKM. Tapi kami diberikan cuma jatah satu,” ujar Jimmy, Senin (21/9).

Menurut Jimmy, keterbatasan kuota tersebut kemungkinan berkaitan dengan keterbatasan tempat atau lapak yang disediakan oleh panitia penyelenggara.

Slot yang tersedia harus dibagi untuk UMKM dari sejumlah daerah di Pulau Lombok. Selain Kota Mataram, pelaku UMKM dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat juga mendapat kesempatan untuk terlibat dalam ajang internasional tersebut.

Kondisi itu membuat ruang bagi pelaku UMKM Kota Mataram untuk ikut berjualan langsung di lokasi penyelenggaraan MotoGP menjadi sangat terbatas. Padahal, ajang MotoGP Mandalika menjadi salah satu momentum yang dinilai dapat membuka akses pasar lebih luas bagi produk-produk UMKM lokal.

Keterbatasan kuota tersebut juga bukan kali pertama dialami Kota Mataram. Pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025, Kota Mataram juga hanya memperoleh satu slot UMKM.

Sementara itu, minat pelaku UMKM untuk mendapatkan kesempatan berjualan dalam ajang tersebut cukup besar. MotoGP Mandalika tidak hanya menghadirkan penonton dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke NTB selama rangkaian penyelenggaraan berlangsung.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mencari alternatif agar pelaku UMKM Kota Mataram tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari gelaran MotoGP, meskipun tidak seluruhnya dapat berjualan langsung di dalam kawasan sirkuit.

Salah satu langkah yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram adalah membuka bazar UMKM di wilayah Kota Mataram. Bazar tersebut diharapkan menjadi lokasi alternatif bagi tamu dan penonton MotoGP yang memilih menginap atau menghabiskan waktu di Kota Mataram sebelum maupun setelah menyaksikan balapan di Mandalika.

Jimmy mengatakan, rencana tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Wali Kota Mataram dan Sekretaris Daerah Kota Mataram. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah kawasan Sangkareang, yang sebelumnya juga pernah digunakan untuk kegiatan serupa.

“Saya akan koordinasi dengan Pak Wali Kota dan Pak Sekda untuk buka bazar di Sangkareang seperti tahun lalu, sehingga tamu bisa berbelanja ke Mataram,” kata Jimmy.

Dengan demikian, meskipun keterlibatan secara langsung di lokasi MotoGP masih dibatasi oleh kuota, pelaku UMKM Kota Mataram tetap memiliki ruang untuk memanfaatkan momentum meningkatnya kunjungan wisatawan dan penonton selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. (pan)

Disdag Mataram Temukan Juru Pungut “Nakal” Hambat Realisasi PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disdag Mataram Temukan Juru Pungut “Nakal” Hambat Realisasi PAD
H. Irwan Harimansyah (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram mengungkapkan adanya dugaan permainan oknum juru pungut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar belum maksimal.

Untuk meningkatkan kinerja sekaligus mengejar target PAD, Disdag Kota Mataram melakukan rotasi terhadap juru pungut di 19 pasar yang ada di Kota Mataram sejak awal 2026.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah, mengatakan rotasi dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan dan kinerja juru pungut di lapangan. Menurutnya, selama ini realisasi PAD dari retribusi pasar belum pernah mencapai target secara maksimal.

“Memang kenaikan realisasi PAD tidak pernah signifikan. Yang terus kita usahakan adalah bagaimana realisasi dari target kita bisa naik,” ujarnya, Senin (21/9).

Selain rotasi, para juru pungut juga diberikan pembinaan. Irwan menilai, juru pungut yang terlalu lama bertugas di satu lokasi berpotensi merasa nyaman sehingga pengawasan menjadi kurang maksimal.

Dengan adanya rotasi, kata dia, kinerja masing-masing juru pungut dapat lebih mudah dipantau, termasuk untuk mengetahui jika terdapat oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses pemungutan retribusi. “Sudah dirotasi semua sejak awal tahun, tetapi masih ada yang nakal,” ungkapnya.

Irwan juga meminta 19 kepala pasar melakukan rotasi juru pungut secara berkala. Bahkan, ia menganjurkan agar rotasi dilakukan setiap bulan untuk memaksimalkan pengawasan dan kinerja di lapangan. “Saya anjurkan kepada kepala pasar, kalau bisa dan harus dilakukan rolling-nya satu bulan sekali,” tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram itu menegaskan, pembinaan dan rotasi akan terus dilakukan. Namun, jika masih ditemukan praktik kecurangan dalam pemungutan retribusi setelah diberikan pembinaan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan.

Irwan mengungkapkan, target PAD Kota Mataram dari sektor retribusi pasar dan sewa pada 2026 ditetapkan sebesar Rp8,2 miliar. Hingga September 2026, realisasinya baru mencapai sekitar 50 persen. Target tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang ditetapkan sebesar Rp7,5 miliar.

Karena itu, Disdag Kota Mataram akan berupaya mengoptimalkan realisasi PAD tersebut. Irwan menargetkan realisasi minimal mencapai 80 persen atau setara sekitar Rp7 miliar hingga akhir 2026. (pan)

1...555657...1,067Halaman 56 dari 1,067