Sunday, April 5, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 549

Dari Sembeq Kantor DPD HPI, Profesionalisme Anggota Harus Dikedepankan

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua DPD HPI Provinsi NTB H. L. Fatwir Uzali menyerah SK pengurus DPD HPI Provinsi NTB, Jumat, 11 Oktober 2024 malam. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB menggelar acara Sembeq Kantor, Jumat, 11 Oktober 2024 malam. Kegiatan yang digelar di Jalan Puring Kota Mataram ini juga merupakan Sekretariat Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB diisi dengan pemberian Surat Keputusan (SK) pada pengurus HPI Provinsi NTB.

Hadir juga pada acara ini Ketua DPD HPI Provinsi NTB Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, SPd., MPd., mantan Ketua HPI Dr. Ainuddin, SH., M.H., Wakil Ketua BPPD Provinsi NTB Dewantoro Umbu Djoka, anggota BPPD NTB H. Abdul Syukur, Kepala Sekretariat BPPD NTB M. Nur Haedin, dan perwakilan organisasi pariwisata lainnya.

Ketua DPD HPI NTB H. Lalu Fatwir Uzali menyampaikan kegiatan ini digelar dalam rangka menjaga silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan di lingkungan kerja, sehingga semakin mempererat hubungan antara seluruh anggota HPI. Tidak hanya itu, pada kesempatan ini dibahas beberapa hal penting terkait program kerja yang akan dilaksanakan oleh anggota HPI di masa mendatang.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram ini mengakui jika HPI bersama asosiasi pariwisata yang lain dan hadir di Sembeq Kantor HPI ini menentukan pariwisata NTB di masa mendatang. “Kita yang menentukan pariwisata di Nusa tenggara Barat. Di ruangan ini tidak ada yang lain. Mau belok kiri, belok kanan,” ungkapnya.

Sebagai Ketua DPD HPI, Lalu Fatwir mengingatkan anggota HPI yang merupakan anggota profesi untuk tetap profesional. Menurutnya, dalam profesional itu ada komitmen dan tanggung jawab.

“Dengan melaksanakan komitmen dan tanggung jawab ini, insya Allah kita bisa melaksanakan tugas kepemanduan dengan segala dinamika yang ada di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, untuk semakin meningkatkan profesionalisme anggota dalam waktu dekat akan digelar seminar yang menghadirkan narasumber berkompeten.

Pihaknya juga menjalin bersama elemen pemerintah siap membenahi fasilitas umum, salah satunya ranting penghalang mobil bus di jalur’ pusuk dan menghambat penglihatan sopir dari kaca spion. Begitu juga dengan masalah sampah siap membantu pemerintah dalam mengatasi sampah, sehingga objek wisata yang dikunjungi dan dilalui tidak merusak image di mata wisatawan.

Mengenai anggota HPI di NTB, diakuinya cukup banyak. Yang terdata yang sudah membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) dan juga Id card sebanyak 700 orang. “Organisasi ini beranggotakan sekitar 700 orang, tapi real count-nya ribuan. Kemarin ada yang urus KTA hingga id card. Yang lainnya mungkin belum atau tidak lagi menjadi guide,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua BPPD Provinsi NTB Dewantoro Umbu Djoka memberikan apresiasi atas kegiatan yang digelar DPD HPI NTB. Menurutnya, HPI bersama organisasi pariwisata lainnya bahu membahu membangun pariwisata NTB, sehingga program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Ketua DPD ASITA Provinsi NTB ini juga mempersilakan anggota HPI datang ke kantor bersama di Jalan Puring Kota Mataram. Menurutnya, kantor BPPD NTB selalu terbuka bagi seluruh anggota asosiasi pariwisata yang memiliki keseriusan dalam membangun pariwisata NTB di masa mendatang. “Siapapun gubernur sudahlah, itu urusan politik. Yang penting bagaimana kita membangun pariwisata ini lebih baik di masa mendatang “ harapnya. (ham)

NTB Ingin Ada Penambahan Kuota Penerima Bansos untuk Warga Miskin di DTKS

By
ekbisntb.com
-
0
H.Ahsanul Khalik (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB Dr. H Ahsanul Khalik menginginkan kuota penerima bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditambah. Sebab masih banyak warga miskin yang sudah ada di DTKS, tetapi belum mendapatkan bansos yang menjadi kebutuhan warga.

Ia mengatakan, sampai saat ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin masih menggunakan DTKS. Syarat penerima bansos sudah memiliki beberapa ketentuan, misalnya tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

“Kalau selama ini bansos Sembako, kelompok miskin yang datanya oleh Kemensos (Kementerian Sosial- red) diambil dari DTKS dengan kriteria dan syarat kelayakan penerima manfaat usulan DTKS. Namun akan sangat bagus sebaiknya kuota penerima yang kategori miskin di DTKS ditambah kuota penerimanya ,” terang H Ahsanul Khalik atau Dr. Aka kepada wartawan, Jumat 11 Oktober 2024.

Syarat lainnya kata Dr. Aka yaitu mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SMP. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu atau kayu atau tembok dengan kondisi tidak baik atau berkualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang atau berlumut atau tembok tidak diplester.

Kemudian kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu atau semen atau keramik dengan kondisi tidak baik atau berkualitas rendah. Berikutnya, atap terbuat dari ijuk atau rumbia atau genteng atau seng atau asbes dengan kondisi berkualitas rendah.

Keluarga penerima bansos dari Kemensos juga mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang, hingga. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana, serta syarat lainnya.

Selain menginginkan kuota penerima bansos untuk warga miskin di DTKS ditambah, untuk tahun depan, pihaknya juga menyarankan agar Kemensos dalam menyalurkan bansos mengacu pada data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data ini merupakan hasil pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan,” terangnya.

Di samping itu, Khalik juga merespons rencana Kemensos yang akan memberikan bansos, kepada kelas menengah yang turun kriteria ke rentan miskin. “Akan sangat bagus kalau memang benar akan diberikan kepada kelompok menengah sebagaimana penjelasan Pak Menteri itu, maka akan sangat bagus juga ditambah kuota penerimanya,” kata dia.

Jika itu diterapkan maka data penerima harus melalui proses verifikasi dan validasi yang akurat. “Ini agar bansos yang diberikan bisa tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh penerima,” tandasnya.(ris)

TPST Sandubaya Ubah Limbah Plastik di Mataram Jadi Bata Beton

By
ekbisntb.com
-
0
Pekerja membuat bata beton atau paving block dengan bahan baku sampah plastik di TPST Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang berada di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, mengubah limbah plastik menjadi bata beton atau paving block yang kuat dan ringan.

Direktur TPST Sandubaya, Kamarudin, mengatakan fasilitas itu diresmikan pada Mei 2024 dan mampu memproduksi sekitar 400 bata beton setiap hari.

“Untuk sementara waktu belum diperjualbelikan karena pembuatannya masih terbatas,” ujarnya saat ditemui di Mataram, Kamis.

Kamarudin menuturkan pihaknya belum memiliki mesin yang mampu menghasilkan produk dalam skala besar.

Peralatan mumpuni untuk mengubah sampah plastik yang diproduksi masyarakat perkotaan sangat dibutuhkan oleh TPST Sandubaya.

“Tahun depan paving block bisa diperjualbelikan kepada masyarakat umum,” katanya.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa produk bata beton saat ini masih diprioritaskan untuk menata beberapa bagian lahan TPST Sandubaya dan juga disalurkan ke kantor-kantor pemerintahan di Kota Mataram.

Pilihan untuk mengolah bata beton dari limbah plastik, kata Kamarudin, dilakukan karena limbah plastik tidak bisa terurai. Bahkan, sejumlah studi mengungkapkan limbah sampah plastik butuh 50 hingga 100 tahun agar dapat terurai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menjadikan bata beton sebagai solusi untuk mengatasi timbulan sampah plastik di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara tersebut.

“Pembuatan paving block menggunakan semua jenis limbah plastik yang dikerjakan oleh tenaga mesin. Harga paving block berkisar Rp50 ribu per meter atau Rp1.000 per keping,” pungkas Kamarudin.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, volume sampah pada enam kecamatan di Kota Mataram mencapai 240 ton per hari dengan komposisi 60 persen sampah organik; 30 persen sampah plastik; dan sisanya berupa limbah kayu, diaper, maupun kaca.

TPST Sandubaya merupakan fasilitas pengolahan sampah untuk dua kecamatan, yakni Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Cakranegara dengan volume produksi sampah mencapai 46 ton setiap hari. (ant)

Sentra Industri Porang Lombok Timur Dikelola Pihak Ketiga

By
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama PJ Sekda Lombok Timur Hasni (Tengah) bersama kepala OPD usai penandatanganan kerjasama pengelolaan sentra industri porang(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. Sanindo Pangan Rinjani terkait pengoperasian barang milik daerah berupa tanah atau bangunan sentra industri porang di daerah setempat.

Penjabat Sekda Lombok Timur Hasni di Lombok Timur, Jumat, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan aset daerah guna mendukung pengembangan industri porang di wilayah Lombok Timur.

“Ini salah satu upaya untuk mendukung pengembangan tanaman porang di Lombok Timur,” kata saat acara penandatanganan kerja sama pengelolaan sentra industri porang di kantor bupati setempat.

Ia mengatakan sentra industri porang yang akan dioperasikan oleh PT Sanindo Pangan Rinjani diharapkan dapat menjadi pusat pengolahan dan distribusi porang yang tidak hanya meningkatkan produktivitas petani.

“Tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah, terutama dalam sektor pertanian dan industri olahan.

“Industri porang orang ini diharapkan PAD Lombok Timur dapat meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Sanindo Pangan Rinjani Dian Rahardian berharap keberadaan industri porang ini dapat membawa berkah khususnya bagi masyarakat dan pemda Lombok Timur.

“Semoga ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Perjanjian kerja sama ini mencakup pengelolaan dan pengoperasian sentra industri, yang meliputi fasilitas produksi, pengolahan, hingga distribusi porang.

“Sentra ini diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan industri lokal, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Lombok Timur,” katanya.

Acara penandatanganan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Lombok Timur dan dihadiri juga oleh  Akademisi Universitas Mataram (Unram) H. Suarji, Asisten 1 dan 2 Setda Lombok Timur dan Kepala OPD terkait.  (ant)

TPST Sandubaya Berdayakan 90 Persen Pekerja Lokal

By
ekbisntb.com
-
0
Beberapa pekerja memilah sampah organik dan anorganik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat telah mempekerjakan 105 orang atau 90 persennya merupakan warga sekitar sejak diresmikan pada Mei 2024.

“Kami di sini mempekerjakan 90 persen warga sekitar, sisanya dari Kota Mataram,” ujar Direktur TPST Sandubaya, Kamarudin, saat ditemui di Mataram, Kamis.

Dari 105 pekerja, terbagi menjadi pemilah sampah berjumlah 54 orang, pembuat bata beton atau paving blok 10 orang, serta budidaya maggot 41 orang.

Kamarudin mengungkapkan para pekerja TPST telah menjalani pelatihan selama dua bulan mulai dari pelatihan memilah sampah, budidaya maggot hingga pembuatan bata beton.

“Sudah kami latih selama dua bulan. Mereka telah dilatih dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah. Bank Sampah sudah berpengalaman kurang lebih dua tahun dalam mengolah sampai organik dan anorganik,” imbuhnya.

Meski usianya masih muda, TPST Sandubaya telah berhasil menyulap sampah organik maupun anorganik menjadi produk unggulan mulai dari pupuk yang berasal dari sampah organik dan kotoran maggot.

Pupuk organik telah dipasarkan hingga ke Lombok Timur. Sedangkan, produk maggot telah dikirim hingga ke Jakarta.

Adapun sampah anorganik diolah menjadi bata beton. Sementara ini produk bata beton tersebut belum dapat dipasarkan karena jumlah produksi yang terbatas.

Selama beroperasi, penyerapan tenaga kerja lokal dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat sekitar.

“Kami buka lapangan pekerjaan karena TPST dibangun di daerah mereka. Untuk perubahan ekonomi secara signifikan belum terlihat karena ini masih baru,” pungkas Kamarudin. (ant)

Dua Pekan Pasca MotoGP 2024, Hosting Fee Belum Dilunasi

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria saat menjelaskan tentang hosting fee, Jum’at, 11 Oktober 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024 senilai Rp231 miliar belum lunas dibayar oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) kepada pemegang hak komersial eksklusif MotoGP, Dorna Sport.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria mengatakan pembayaran hosting fee oleh ITDC kepada Dorna masih dalam tahap diskusi. “Hosting fee kita masih diskusi, yang sekarang belum dibayar semuanya,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini baik ITDC, Pemerintah Pusat, bersama dengan Dorna sedang mencari solusi terbaik agar permasalahan Hosting Fee ini cepat terselesaikan.

“Kita liat aja bagaimana solusi, win-win antara ITDC yang berdiskusi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” lanjutnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait besaran jumlah yang telah dibayar ITDC kepada Dorna, Priandhi mengatakan pihaknya tidak terlalu mengetahui hal tersebut. Yang penting baginya adalah perhelatan MotoGP tahun ini tetap digelar dan sukses hingga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

“Saya engga hafal, karena itu ranahnya ITDC. Cuma yang saya tahu itu termin dengan Dorna. Saya hanya jalankan balapnya saja,” ujarnya.

Lanjut Priandhi, Dorna telah menentukan batas waktu kepada ITDC untuk melakukan pelunasan pembayaran hosting fee senilai Rp231 miliar tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui kapan waktu tersebut karena pihaknya tidak turut mendiskusikan terkait pembayaran ini.

“Dorna udah nentukan kesepakatan dengan ITDC berapa lama mereka kasih waktu untuk mulai mencicil pembayarn tersebut. Tapi menurut saya ini engga perlu dijadikan masalah besar. Dorna juga engga ngejar, balap juga udah selesai,” tuturnya.

Sementara itu, untuk besaran hosting fee MotoGP Mandalika tahun berikutnya yang rencananya akan diselenggarakan bulan Oktober 2025, ia mengatakan ITDC juga sedang dalam tahap diskusi dengan Dorna.

“Hosting fee tetap kita diskusikan. Statement dari Dorna, hosting fee ini diselesaikan pembayarannya. Kita harus strukturisasi dengan Indonesia, jadi ada term dan kondisinya. Nah, ini kan kita dengan MotoGP tahun depan waktunya masih panjang, ini juga bukan ranah kami,” jelasnya.

Pun terkait pelaksanaan MotoGP Mandalika sampai dengan tiga tahun kedepan. Priandhi mengatakan pemerintah telah memiliki Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) atau dana tetap untuk pelaksanaan olahraga di Indonesia. (era)

Pemprov NTB Minta KKP Kaji Ulang Izin PT TCN

By
ekbisntb.com
-
0
Kadispar NTB, Jamaludin Malady (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Permasalahan air bersih di Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air) belum juga tuntas. Terbaru, izin pengeboran air bersih oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena didapati merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di kawasan tersebut.

Karena pencabutan izin ini, PT TCN tidak bisa lagi menyalurkan air bersih. Jika permasalahan ini tidak secepatnya mendapatkan solusi, maka masyarakat beserta pelaku usaha yang ada di lokasi tersebut akan terdampak krisis air bersih seperti yang terjadi pada bulan Juni lalu.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T., mengatakan Pemerintah Pusat perlu meninjau kembali pencabutan izin operasional PT TCN ini. Menurutnya, sebelum melihat ekosistem, pemerintah harus mengedepankan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Yang mana air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

“Dari Kementerian KKP mau merevisi atau apa surat itu, karena demi kepentingan orang banyak. Mungkin beberapa spot terumbu karang rusak, tapi kan tidak semua,” ujarnya, Jum’at, 11 Oktober 2024.

Sebagai Kadis Pariwisata, Jamal mengatakan pemerintah pusat sebagai pemangku kebijakan perlu melihat kebijakan mana yang kiranya dampaknya tidak terlalu merugikan masyarakat dan negara. Sehingga menurutnya, dengan pemberian izin PT TCN untuk tetap melakukan penyulingan di Gili Trawangan dinilai lebih baik untuk saat ini, dibandingkan dengan terjadinya krisis air di kawasan Gili tersebut.

“Kita fikirkan mana dampak ekonomi yang lebih besar. Lebih besar keuntungan dari mudharat. Bayangkan jika tidak ada air dan segala macam, pariwisata kita pasti anjlok, pendapatan pengusaha disana juga pasti berkurang, masyarakat yang ada disana juga kan tidak dapat kebutuhan dasar,” jelasnya.

Jamal melanjutkan, selagi pengeboran yang dilakukan oleh PT TCN ini tidak membunuh masyarakat yang ada di lokasi tersebut, maka tidak masalah untuk dilanjutkan pengeboran sampai pemerintah mendapatkan solusi jangka panjang yang lebih aman untuk pendistribusian air ke Gili Trawangan dan Meno.

“Penting juga menjaga lingkungan, tetapi ketika ada hal seperti ini, yang lebih urgent yang dikedepankan. Itu(pengeboran, red) tidak membuat orang mati, tidak membuat nyawa orang melayang. Tapi kalau tidak ada air? Itu kan kebutuhan dasar,” katanya.

Meski demikian, Jamal menekankan kepada Pemda KLU untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi Gili Tramena menjadi salah satu sumber PAD terbesar kabupaten tersebut. (era)

NTB Dapat 4.000 Kuota Gratis Bekerja ke Malaysia

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Halikurrahman(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak tujuh perusahaan mendapatkan 4.000 kuota pengiriman tenaga kerja ke Malaysia secara gratis.

Tujuh perusahaan yang mendapatkan kuota dari Felda Plantation, diantaranya, PT. Cipta Rezeki. PT. Wira Karitas. PT. Primadaya. PT Zisra. PT. Ggs. PT. Agesa. PT. Famor Sapta Darma.

Manajer Divisi Malaysia PT. GGS, Lalu Halikurahman, SE di Mataram, Jumat, 11 Oktober 2024 mengatakan, perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan kuota tenaga kerja ini tengah meakukan rekrutmen calon Pekerja Migrant Indonesia (PMI) di lapangan.

“Targetnya paling lambat Januari 2025 sudah masuk semua, sesuai kuota kepada tujuh PT ini,” jelas Halik.

Malaysia sudah membuka diri menerima pekerja luar negeri. Setelah lebih dari setahun menyetop sementara pekerja luar masuk ke negara ini. Pemerintah Malaysia melakukan penutupan ini, salah satunya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem perekrutan dan penempatan pekerja migran yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga terkait dengan upaya pemerintah Malaysia dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di negaranya.

Halik menambahkan, calon PMI yang akan diberangkatkan tidak dipungut biaya sepeserpun, atau gratis. Hal ini merupakan salah satu kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dalam kesepakatan tersebut, PMI tidak perlu menanggung biaya apa pun yang terkait dengan penempatannya di Malaysia. Semua biaya yang terkait dengan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia ditanggung oleh Pemberi Kerja.

“Beban biaya dari medical ceck up , visa, dan lain-lainnya, ditanggung oleh majikan. Tidak ada biaya yang dikeluarkan calom PMI. Asal memenuhi syarat untuk berangkat, terima bersih bekerja di sana,” tambahnya.

Kendati demikian, lanjut Halik, kesempatan bekerja secara gratis ke Malaysia ini rupanya kerap kali dianggap tidak benar oleh masyarakat. dalam persepsinya, berangkat dengan berbiaya saja prosesnya lama dan panjang. Apalagi yang diberangkatkan secara gratis.

“Banyak masyarakat yang tidak percaya kalau berangkat bekerja sekarang itu gratis, tidak ada biaya. Ini yang harus kita edukasi terus masyarakatnya. Karena ini program pemerintah dengan pemerintah. Jadi tidak usah khawatir,” demikian Halik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH menegaskan, pemberangkatan PMI ke Malaysia ini gratis alias tidak dipungut biaya seperserpun. Semua pembiayaan mulai dari medical check up hingga pembuatan paspor dan asuransi para PMI telah dibayarkan oleh majikan di Malaysia.

“Jadi semua gratis tidak dipungut biaya, ini salah satu kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia,” ujar Mantan Kadis Kominfotik NTB ini.
Aryadi akan mengawasi bila ada perusahaan yang masih menarik biaya PMI yang berangkat ke Malaysia.

“Kami akan tetap mengawasi dan memantau bila masih ada perusahaan yang menarik biaya, ada sanksi nanti karena semua biaya sudah ditanggung pihak dari Malaysia,” pungkasnya.(bul)

Peluang Bisnis, 108 Ton Bebek Beku Masuk NTB untuk Kebutuhan Rumah Makan

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Riadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Peluang beternak bebek di NTB terbuka lebar. Untuk memenuhi kebutuhan rumah makan saja, pengusaha sudah mendatangkan puluhan ton bebek beku dari luar.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi menyampaikan, pada tahun 2023 lalu, ia merekomendasikan sebanyak 108,8 ton bebek beku. Pada tahun 2024 ini, baru sebanyak 58,3 ton sudah dikeluarkan rekomendasi.

“Karena di dalam daerah belum bisa penuhi permintaan pasar lokal. Pengusaha kuliner kita masih mendatangkan dari Pulau Jawa, terutama dari Madura,” katanya, Jumat, 11 Oktober 2024.

Bebek yang dibudidayakan untuk rumah makan biasanya adalah bebek Peking dan bebek Gunsi 888.

Bebek Peking merupakan salah satu jenis bebek yang paling populer untuk dikonsumsi. Bebek ini memiliki daging yang lembut dan lezat, sehingga bisa dipadukan dengan berbagai jenis masakan. Bebek Peking juga dikenal sebagai bebek isi karena diternakkan dengan cara digemukkan.

Sementara Bebek Gunsi 888 adalah bebek pedaging hibrida hasil persilangan bebek Peking (pejantan) dengan bebek Khaki Campbell (betina). Jenis bebek ini telah dikembangkan sejak 2012 dan mulai dipasarkan pada 2013. Saat ini, bebek Gunsi 888 mulai banyak diminati para peternak karena pertumbuhannya yang terbilang cepat.

Riadi mengatakan, ternak bebek di NTB belum banyak yang mengembangkannya. Jikapun ada, masih diternakkan secara alami. Tidak diternakan dalam kendang seperti menernakkan ayam broiler. Salah satu penyebab minimnya ternak bebek ini karena kebutuhan pakannya yang sangat tinggi.

“Kalau gunakan pakan pabrikan sudah pasti tidak memungkinkan secara hitung-hitungan bisnis. Makanya belum ada perusahaan besar yang mengembangkan ternak bebek seperti ayam broiler. Makannya yang banyak sekali,” katanya.

Ternak bebek pedaging bisa menjadi bisnis yang menguntungkan karena permintaan daging bebek di pasaran tergolong tinggi dan harganya cenderung stabil. Ternak bebek pedaging juga bisa dilakukan oleh pemula, asalkan memahami rahasianya dan melakukan perawatan intensif. Peluang bisnis bebek untuk kebutuhan rumah makan cukup menjanjikan, karena daging bebek merupakan santapan favorit masyarakat Indonesia.

“Lihat saja di rumah-rumah makan di tempat kita. Biasanya menyediakan menu bebek goreng dan bakar. Peminatnya tinggi. Karena itu, kita liat dulu skema yang pas untuk mendorong pengembangan bebek di NTB. Saat ini baru di Lenek yang mulai kembangkan,” tambahnya.

Riadi menambahkan, pakan yang cocok untuk ternak bebek dapat berupa ampas tahu dan ampas tempe sebagai limbah makanan yang mudah ditemukan. Dedak yang diproduksi di penggilingan padi, dengan kandungan protein sekitar 12% dan lemak sekitar 13%.

Sorgum, kandungan proteinnya sekitar 8–16% dan merupakan bahan pakan yang mempunyai kandungan energi terbesar dibandingkan padi atau jagung. Bekatul dengan kandungan protein, Ca dan P hampir mirip dengan dedak padi, namun memiliki serta kasar yang jauh lebih rendah . Daun papaya juga mengandung energi, protein, lemak, kalsium, vitamin, dan karbohidrat.

Selain itu, untuk meningkatkan bobot bebek pedaging, bisa juga memberikan vitamin yang bisa dicampur dengan air. Vitamin akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang belum didapatkan dari pakan bebek. Pakan yang diberikan harus mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral dan air.(bul)

Ajang Balap Mobil Prestisius Kembali Digelar di Sirkuit Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah sukses menyelenggarakan Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) putaran pertama pada 31 Agustus–1 September 2024, ajang balap yang memadukan berbagai jenis adrenalin di Pertamina Mandalika International Circuit kembali memasuki putaran kedua.

MFoS putaran kedua ini akan berlangsung pada 11–13 Oktober 2024 dan menampilkan Kejuaraan Nasional yang mencakup berbagai balapan menarik. Diantaranya adalah Porsche Sprint Challenge Indonesia, One Make Race BMW M2, Time-Attack untuk mobil JDM dan mobil Eropa, balapan Radical, serta mobil Toyota Agya. Selain itu, Drift Show yang seru juga akan digelar di tikungan 16.

Direktur Utama PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria mengatakan, sebagai identitas baru, MFoS mampu meningkatkan minat para pembalap profesional hingga komunitas otomotif.

Pada putaran pertama, MFoS berhasil menarik perhatian 6.702 penonton, dan diharapkan antusiasme penonton pada putaran kedua akan lebih besar. Para pengunjung juga akan mendapatkan kesempatan istimewa untuk melihat mobil-mobil sport dari dekat dengan mengikuti sesi pitwalk.

Tidak kalah seru, kelas Mandiri Livin Agya Time Attack juga akan memeriahkan putaran kedua ini, dimana para pembalap akan adu kecepatan menggunakan mobil Toyota Agya, mobil yang biasa digunakan dalam program Arrive and Drive hasil modifikasi Toyota Gazoo Racing Indonesia (THRI) bekerjasama dengan KRIDA TOYOTA Mataram di Pertamina Mandalika International Circuit. Kompetisi ini menjadi salah satu daya tarik utama yang diharapkan semakin meningkatkan antusiasme penonton dan partisipasi komunitas dalam ajang MFoS.

Semua aksi para pembalap terutama di tikungan 16 menjelang finish dapat disaksikan secara langsung, dan gratis dari Grandstand K. Penonton juga berkesempatan mengikuti sesi pitwalk untuk melihat langsung suasana di dalam garasi, berinteraksi dengan para pembalap, serta mengenal lebih dekat kru balap yang bekerja di balik layar.

Bagi penonton yang beruntung akan mendapatkan berbagai giveaway berupa helm, oli, dan baju pada hari minggu. Penonton juga dapat menikmati pengalaman lain secara gratis, seperti bertemu langsung dengan para pembalap dan menikmati berbagai stand yang menampilkan produk-produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran booth UMKM ini menambah daya tarik acara, sekaligus memberikan kontribusi positif dalam mempromosikan produk lokal.

Dengan berbagai aktivitas yang ditawarkan, Mandiri MFoS tidak hanya menjadi ajang motorsport, tetapi juga gelaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Tidak hanya itu, bagi 5 pengunjung yang terpilih dapat merasakan keseruan taxi drift bersama drifter nasional untuk melakukan drifting dengan kecepatan tinggi di tingkungan T-16. Tikungan ini menjadi impian para drifter, karena Pertamina Mandalika International Circuit adalah satu-satunya lintasan di Indonesia yang memungkinkan drifting dengan kecepatan tinggi melakukan drifting dengan aman. Hadir dan rasakan sensasi luar biasa menjadi penumpang taxi drift,” tutup Andhi.(bul)

1...548549550...795Page 549 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami