Beranda blog Halaman 548

Gas Melon Masih Langka, Warga Berebut Saat Stok Datang

0
Sejumlah warga yang berebut gas elpiji 3 Kg di salah satu pangkalan di Kekalik Jaya, pada Rabu, 18 Mei 2025 (ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (gas melon) masih dirasakan masyarakat Kota Mataram hingga pekan ini, khususnya di wilayah Kekalik. Berdasarkan pantauan Ekbis NTB pada Rabu 18 Juni 2025, sejumlah warga terlihat berebut gas melon saat pasokan baru tiba di salah satu pangkalan elpiji di kawasan Kekalik Jaya.

Salah seorang warga, Sumiati, mengaku sudah menunggu sejak pagi demi mendapatkan satu tabung gas. “Kalau tidak cepat, bisa tidak kebagian. Sudah dua hari saya keliling cari gas,” ungkapnya.

Sementara itu, di tingkat pengecer, tabung-tabung kosong tampak tersusun di depan kios dan warung. Salah seorang pedagang di wilayah Kekalik, Masni, mengaku belum mendapat jatah dari pangkalan karena seluruh stok habis diserbu warga.

“Biasanya kita stok sampai 10 tabung, sekarang tidak ada. Kalaupun dapat cuma 2 atau 3. Pangkalan kan lebih mendahulukan warga daripada pengecer,” katanya.

Kelangkaan juga dirasakan pelaku usaha kecil. Salah seorang pedagang ayam geprek di Kekalik Jaya, Asni, menyebut sejak pekan lalu ia kesulitan mendapatkan gas untuk keperluan usahanya. “Biasa saya beli 20 ribu, mulai susah dicari sejak minggu kemarin, dan harganya jadi mahal, 25 ribu. Malah ada tetangga saya yang dapat di harga 27 ribu,” ungkapnya.

Harga gas elpiji di tingkat pengecer kini bervariasi dan melampaui harga eceran tertinggi (HET). Di sejumlah kos-kosan sekitar Kekalik, elpiji 3 kilogram dijual seharga Rp25.000 hingga Rp27.000 per tabung. “Kami butuh buat masak, jadi mau tidak mau beli walau mahal,” ujar Rahman, seorang mahasiswa yang tinggal di salah satu kos di Kekalik Jaya.

Kondisi ini membuat warga khawatir kelangkaan akan berlangsung lebih lama. Mereka meminta perhatian dari pemerintah untuk memastikan pasokan tetap lancar dan harga stabil. “Kami ini masyarakat kecil. Kalau gas langka dan mahal begini, kami yang susah,” keluh Asni.

Warga juga berharap ada pengawasan langsung dari pemerintah terhadap harga di lapangan. “Kalau bisa ada operasi pasar atau pengawasan langsung dari dinas, supaya penjual tidak seenaknya naikin harga,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, Lalu Martawang, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pangkalan LPG di Kota Mataram. Ia memastikan bahwa tim dari Disdag telah bergerak di lapangan untuk memantau kondisi distribusi.

Sebagai langkah antisipatif, Martawang menyebut Pemkot Mataram telah menandatangani rekomendasi untuk penambahan satu pangkalan baru, yang diharapkan bisa memperkuat pasokan dan menekan lonjakan harga.

Sementara itu, Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Disdag Kota Mataram, Sri Wahyunida, menyampaikan bahwa hingga awal pekan ini sekitar 80.000 tabung elpiji 3 kilogram telah disiapkan untuk kebutuhan warga.

Salah satu agen elpiji bahkan dilaporkan telah menyalurkan hingga 600 tabung dalam satu hari. Penyaluran tersebut dilakukan menggunakan satu truk bermuatan sekitar 560 tabung, yang langsung didistribusikan ke sejumlah pangkalan di wilayah terdampak. Distribusi ini disebut sudah mulai berjalan secara bertahap untuk mengurangi tekanan permintaan di lapangan. (hir)

Sikap tegas Bupati Lotim, Ingin Tertibkan Kawasan Surfing Ekas dan Wujudkan Keamanan Investasi

0
H. Haerul Warisin (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengakui mengambil sikap tegas terhadap masalah yang terjadi di kawasan Surfing Ekas, Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim). Tindakannya mengusir boatmen asal Lombok Tengah karena ingin menyelesaikan konflik berkepanjangan di kawasan Surfing Ekas dan mencoba mewujudkan keamanan investasi bagi para pelaku bisnis wisata di Lotim.

Kepada wartawan, Rabu 18 Juni 2025  kemarin, Bupati Lotim menanggapi kekisruhan yang terjadi di media sosial. Dia mengaku telah melihatnya langsung dari berbagai jejaring media sosial. Menurutnya, tanggapan warga terhadap apa yang telah dilakukan pasti ada plus minusnya. “Itu merupakan hal biasa,” ucapnya.

Tindakan pengusiran yang dilakukan bersama aparat Pol PP Selasa lalu itu bukan tanpa alasan jelas. Sebelum dia melakukan tindakan tegas pada boatmen, diawali dengan pertemuan dengan pelaku wisata dan pemilik hotel yang ada di wilayah Lotim selatan tersebut.

Konflik di spot surfing seperti di Pantai Surga Desa Ekas Buana dan kawasan  surfing lainnya sudah lama terjadi. Konflik yang berkepanjangan tersebut berdampak negatif terhadap tingkat okupansi hotel di wilayah selatan. Para pelaku wisata, utama pengelola hotel yang ditarik pajaknya oleh pemerintah daerah Kabupaten Lotim ini mengeluh.

“Saya sudah bertemu dengan pelaku wisata dan diketahui masalah tersebut sudah cukup lama dan belum ada solusinya,” jelasnya. Tamu yang menginap biasanya seminggu, berkurang jadi dua hari saja. Wisatawan asing banyak yang kabur karena tidak nyaman.

Wisatawan sebenarnya memilih berlibur ke Lotim Selatan karena ingin surfing. Lantaran tidak menemukan apa yang dicari karena dominasi  tamu asal Loteng membuat wisatawan kabur. Kondisi itu jelas membuat sumber PAD bagi Lotim dari pajak hotel dan restoran dari selatan ikut hilang.

Selaku kepala daerah yang bertanggung memberikan jaminan keamanan di wilayahnya, Bupati mengambil sikap tegas. Disadari, investor bidang wisata ini membangun penginapan dengan modal besar. Butuh waktu lama untuk bisa balik modal.

Dikhawatirkan, investor justru tidak mau lagi menanamkan modal karena pemerintah tak memberikan jaminan keamanan. “Semua investor tidak akan percaya ke Kabupaten Lombok Timur lagi, kalau ini yang terjadi. Tentu kemajuan dari sektor pariwisata yang telah kita dengung-dengungkan ini tidak pernah terwujud,’’ ucapnya.

Maka pihaknya berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Karena menurut Iron sapaan akrab Bupati Lotim, tidak merugikan siapa pun. “Jadi, kita tidak ada melarang, tapi hanya ingin adanya ketertiban.’’

Bupati mengaku tidak ingin melakukan pembiaran atas konflik antar pemain bisnis wisata yang cenderung merugikan Lotim. Pemerintah katanya  sudah capek-capek datangkan investor agar mau berinvestasi. Tugas pemerintah kemudian tetap harus jaga iklim investasi.

Dirinya berharap pengusaha pariwisata Lotim, menjaga wilayahnya masing-masing. Para tamu agar dilayani dengan baik. Buat para tamu nyaman. “Jika mereka sudah nyaman mereka akan meyakini Lotim tempat yang baik untuk berwisata. Baik olah raga, surfing dan lainnya, sehingga mereka akan betah di sini,” ujarnya.

Para pelaku wisata di Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), menyambut positif langkah tegas Bupati H. Haerul Warisin yang turun langsung meninjau lokasi surfing atau dikenal Ombak Teluk Ekas.

Turunnya orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini setelah menerima keluhan panjang dari pelaku wisata di Ekas, soal dominasi pemandu wisata (surf guide) dari Loteng.

Sebelum mendatangi Teluk Ekas menggunakan perahu, Bupati Lotim terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pelaku wisata Blue Tourism Zone Lotim yang dihadiri semua pelaku wisata di Ekas, unsur kepolisian, Polairud dan sejumlah tamu mancanegara.

Jaya Kusuma, salah satu pelaku usaha pariwisata di Ekas, mengapresiasi respons cepat Bupati Haerul Warisin yang turun langsung ke Teluk Ekas Lotim dan menegur surf guide Loteng yang membawa tamu ke lokasi.

 “Alhamdulillah, Bupati Lotim datang ke spot konflik dan memberi peringatan keras. Jika tidak ditangani dengan cepat, ini bisa merusak kenyamanan wisatawan mancanegara,” tambah Jaya.

Kebijakan ini diambil setelah mendengar keluhan surf guide dan tamu yang menginap di Lotim tidak dapat berselancar karena lokasi didominasi tamu dari Loteng. “Tamu kita sendiri tidak kebagian ombak, hanya jadi penonton. Malah dikuasai orang luar. Ini tentu tidak adil,” tegas Warisin.

Kebijakan ini diharapkan mengembalikan hak pelaku usaha lokal sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. “Ekas harus memberi manfaat bagi masyarakat Lotim,” pungkas Warisin.

Dengan langkah tegas ini, Pemkab Lotim berkomitmen menciptakan iklim wisata yang adil dan nyaman, khususnya di destinasi unggulan seperti Ekas.

Staf Khusus Bidang Pariwisata, Akhmad Roji menambahkan, konflik di spot surfing sudah lama terjadi. Konflik terjadi antara para boatmen dari Loteng dengan pelaku wisata di wilayah selatan Lotim. Bupati hadir untuk menyelesaikan konflik tersebut setelah menerima pengaduan dari para pelaku wisata.

Boatmen dari wilayah Loteng ini membawa tamu ratusan orang. Hal ini membuat tidak ada tempat bagi tamu tamu asal Lotim yang ingin melakukan surfing. Disinyalir, para pemain dari Loteng ini pasang tarif cukup mahal dengan kisaran Rp 500-1 juta per orang. Sementara dari Lotim hanya menjual Rp 100 ribu.

Bupati tidak  bermaksud melarang wisatawan dari daerah manapun melakukan surfing. Hanya saja, diminta jangan sampai mendominasi yang menimbulkan konflik antar pelaku usaha pariwisata. Bahkan beberapa kali pelaku wisata asal selatan ini dipukul orang dari Loteng hingga berujung proses hukum. (rus)

Kembangkan Potensi Lokal Entaskan Kemiskinan di NTB

0
Dialog Meretas Jalan Entaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB di Mataram, Rabu, 18 Juni 2025. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disampaikan melalui Konferensi Pers bertajuk “Meretas Jalan Entaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB” yang digelar Command Centre UPTD Pusat Layanan Digital Komplek kantor Gubernur, Rabu pagi, 18 Juni 2025.

Dalam paparannya, mantan Wakil Gubernur periode 2008-2013 Ir. H. Badrul Munir, M.M menegaskan pentingnya konsistensi dalam pembangunan berbasis potensi lokal dan pemetaan wilayah miskin secara detail.

“NTB memiliki banyak sumber daya. Kuncinya adalah integrasi program dan kemauan politik yang kuat,” ujarnya.

Menurutnya, perlu aksi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini. Seperti halnya yang dilakukan pada pimpinan NTB periode 2008-2013, kemiskinan di NTG turun mencapai 6,56 persen.

“Capaian paling tinggi selama 20 tahun terakhir. Implementasinya dari dua pendekatan dan empat klaster. Dua pendekatan tersebut adalah Pendekatan Kawasan yaitu kabupaten, kota, dan desa; serta Pendekatan Komoditi (Pijar: Sapi Jagung dan Rumput Laut),” katanya.

Sementara itu, Prof. Dr. H. Mansur Afifi menggarisbawahi bahwa penyelesaian kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya transformasi struktural dan kebijakan fiskal yang berpihak pada kelompok paling bawah. Pengentasan Kemiskinan mesti melihat penanganan dari sejarahnya. Pengentasan kemiskinan, kini dilakukan dengan pola peningkatan pendapatan masyarakatnya. Selain pengurangan beban masyarakat serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

“Kemiskinan ekstrem itu soal keadilan. Negara dan daerah harus hadir dalam bentuk anggaran, program afirmatif, dan monitoring yang ketat,” ujarnya.

Dari sisi teknokratik, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Bappeda NTB dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem ini dengan mengacu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem.

Ada 3 (tiga) strategi dalam penanganan kemiskinan, yaitu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Menurunkan beban pengeluaran dan Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta menyinergikan kebijakan lintas sektor, termasuk pendataan terpadu, penguatan basis UMKM, ketahanan pangan, dan pengentasan kawasan kumuh.

Lebih lanjut Iskandar juga menyampaikan bahwa data kemiskinan ekstrem sudah dipetakan secara by name by adress dan akan menjadi basis intervensi konkret dan tepat sasaran.

“Untuk kemiskinan ekstrem 2,04 dengan jumlah 119.000 orang ini sudah di petakan di tiap-tiap kabupaten dan sudah ada by name by addres. Tertinggi di Kab. Utara, by name by addres ini sudah ada di Bappeda. Ini menjadi basis intervensi konkret dan tepat sasaran,” tegas Iskandar. (era)

Tangani Masalah Gizi di NTB, Pemprov Jalin Kerja Sama UNICEF

0
TP PKK NTB, Sintha Agathia bersama perwakilan UNICEF. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta Agathia, menerima kunjungan perwakilan dari UNICEF (United Nations Children’s Fund) dalam rangka Monitoring dan Konsolidasi Program Gizi Dukungan UNICEF di Provinsi NTB Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Senin 16 Juni 2025.

Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program gizi yang telah berlangsung, serta perencanaan dan penguatan kerja sama untuk tahun 2025. Ketua TP-PKK NTB, Sinta Agathia, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di NTB.

“Kami menyadari bahwa perbaikan gizi, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, adalah kunci untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh. Kolaborasi dengan UNICEF sangat strategis untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Ibu Sinta.

Sementara itu, UNICEF melalui Nutrition Officer-nya, Hai Ragawala menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung upaya peningkatan status gizi anak dan ibu di daerah.

“Rencananya kita akan lakukan melalui pelaksana persatuan ahli gizi Indonesia di NTB. Jadi kita lebih kepada penguatan deteksi dini dan rujukan balita wasting yaitu gizi kurang dan gizi buruk melalui peningkatan kapasitas, kemudian juga peningkatan kapasitas bukan saja ke tenaga kesehatan tetapi juga kepada kader dan juga memobilisasi masyarakat.

UNICEF berharap dengan silaturahmi bisa mendapatkan dukungan dari PKK NTB dalam memperkuat dampak dari program dalam mengurangi masalah gizi di NTB terutama untuk gizi kurang dan gizi buruk yang sangat tinggi. (era)

Pemprov NTB Gandeng BRIN Kembangkan Pakan Lokal

0
Gubernur NTB bersama BRIN(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. d Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan Direktur Desiminasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset Nasional (BRIN) bersama rombongan bertempat di Ruang Kerjanya, Mataram 19 Juni 2025.

Dalam pertemuan ini, Iqbal berharap bahwa riset kedepannya lebih fokus pada solusi atas permasalahan riil yang dihadapi masyarakat sehingga bisa diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan di NTB.

“Fokus riset kedepannya itu harus bisa menyediakan solusi atas permasalahan riil masyarakat yang dihadapi sehingga bisa diintergrasikan dalam perencanaan pembangunan di NTB,” jelasnnya.

Salah satunya adalah persoalan pakan ternak sebagai salah satu isu klasik yang belum terselesaikan. Ia berharap BRIDA dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset pengembangan pakan lokal, guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah maupun impor.

“Contohnya seperti pakan, sampai hari ini belum pernah selesai. Kalau bisa, semua komponen bisa kita dapatkan dari dalam daerah, agar tak lagi bergantung dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Desiminasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Sri Nuryanti mengatakan kedatangannya bersama rombongan dalam rangka tindak lanjut atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dilakukan Brida NTB dengan berbagai pihak terutama pemanfaatan riset dan inovasi daerah.

Konsep BRIDA sekarang itu multistaikholder colaboration, misalnya bila ada BRIDA belum memilki peneliti, pekerjaan riset dan inovasinya bisa melakukan kerjasama dengan pihak kampus.

“NTB termasuk cukup luar biasa dan vioner terbentuknya BRIDA yang kedua setelah Bali,” jelasnnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan agar bagaimana BRIDA kedepan lebih maksimal dalam tugas dam fungsinya sebagai penyedia rekomendasi kebijakan berbasis riset. (era)

Rp87 M dari PT AMNT Masuk Kas NTB, Sisa 50 Persen Dibayar Juli

0
Area Tambang AMMAN Mineral(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 sebesar 50 persen atau setara Rp87 miliar kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, Rabu, 18 Juni 2025.

“Alhamdulillah sudah masuk Rp87 miliar sekian, itu 50 persen. Sisanya insyaAllah masuk bulan Juli,” ujarnya.

Disampaikan, sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2025, pembayaran DBH tahun 2024 dari PT Amman akan dilakukan pertengahan tahun 2025. Namun, PT Amman lanjut Nursalim sempat meminta kemunduran waktu transfer, sehingga muncul pertanyaan dari Pemprov sampai batas waktu mana Amman akan menunda pembayaran.

“Batas penundaan itu yang kita agak bingung, takutnya menunda itu tahun 2026, nah itu kita perlu pertegas sehingga Bappeda sudah mengundang rapat dan ada tindak lanjutnya,” sambungnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi ini menjelaskan, transfer PT Amman telah sesuai dengan waktu yang iminta oleh Pemprov NTB. Adapun alasan penundaan kemungkinan terkait kondisi internal keuangan PT AMNT.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa alokasi pendapatan tahun 2024 dari PT Amman sejumlah Rp174 miliar kepada Pemprov NTB tersebut penting karena sudah terstruktur dalam belanja daerah. Bila tidak terealisasi tepat waktu, maka bisa mengganggu kinerja dan program pembangunan di NTB.

“Kami selaku bendahara daerah kami harus memantau setiap pendapatan yang masuk sesuai dengan targetnya harus kita pastikan masuk karena pembiayaan juga harus kita penuhi,” terangnya.

Terkait kemungkinan bertambahnya nilai transfer akibat fluktuasi kurs dolar, ia membenarkan potensi tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah tidak berharap nilai dolar terlalu tinggi karena dapat menekan daya beli masyarakat.

“Betul, tapi harapannya kalau dolar terlalu tinggi kan daya beli masyarakat, kita tidak ingin berharap dolar naik supaya pembayaran AMNT bertambah, stabil lah,” pungkasnya.

Rincian pendapatan provinsi dan kabupaten/kota dari hasil Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT sebesar 1,5 persen kepada Pemprov NTB senilai 10,7 juta Dolar AS atau Rp174 miliar. 2,5 persen diberikan kepada KSB sebagai daerah penghasil atau sejumlah 17,9 juta Dolar AS atau Rp291 miliar, dan 2 persen kepada kabupaten/kota sejumlah 14,3 juta Dolar AS atau Rp232 miliar yang dibagi sembilan, sehingga masing-masing kabupaten/kota menapatkan 1,5 juta Dolar As atau Rp25 miliar.

Diketahui, untuk DBH tahun 2023, PT AMNT telah menyetorkan DBH senilai Rp114,9 miliar kepada Pemprov NTB pada pertengahan November tahun 2024 lalu.

Sementara, untuk 10 kabupaten/kota ditransfer pada awal Desember 2024, dengan transfer tertinggi untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil sejumlah 12,3 juta Dolar AS atau Rp191 miliar, dan 9,8 juta Dolar AS yang dibagi untuk sembilan kabupaten/kota di NTB. Sehingga jika dibagi rata, masing-masing daerah selain KSB mendapatkan 1,08 juta Dolar AS atau sekitar Rp17 miliar.(era)

Harga Emas Antam Kini Turun Rp7.000 Menjadi Rp1,943 Juta/Gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu 18 Juni 2025 turun Rp7.000 menjadi Rp1.943.000 dari semula Rp1.950.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.787.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.021.500.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.943.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.826.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.714.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.490.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.925.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.187.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp94.295.000

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp188.512.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp471.015.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp941.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.883.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Rupiah Diprediksi Masih Melemah Karena Efek Perang Iran-Israel

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menganggap efek dari perang Iran dengan Israel masih menjadi faktor pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah.

“Kita lihat pagi ini indeks dolar AS (Amerika Serikat) bergerak lebih tinggi dibandingkan kemarin, 98,77 versus 98,20. Ini efek dari konflik perang Iran Israel yang belum berhenti dan AS yang mulai mengintervensi membantu Israel,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Di sisi lain, pasar juga menantikan hasil rapat moneter Federal Reserve (The Fed) yang kemungkinan lebih dovish atau mendukung pelonggaran ke depan. Alasan ini didasari kondisi bahwa ekonomi AS mengalami tekanan, sehingga para pelaku pasar berekspektasi demikian.

“Kalau ini terjadi, dolar malah bisa tertekan,” ujar dia.

Menimbang faktor tersebut, dolar AS berpotensi takkan bergerak terlalu kuat hari ini terhadap rupiah karena ada sentimen The Fed yang bisa menahan penguatan dolar AS.

“Potensi pelemahan rupiah ke arah Rp16.300, dengan support di kisaran Rp16.250,” kata Aris.

Untuk sentimen domestik, dia memprediksi keputusan suku bunga acuan (BI Rate) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) terkait suku bunga acuan (BI-Rate) yang dijadwalkan hari ini akan tetap.

“Apalagi sekarang ada perang baru, (sehingga kecil kemungkinan suku bunga dipangkas),” ungkapnya.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu pagi di Jakarta melemah sebesar 13 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.303 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.290 per dolar AS. (ant)

Kemenhub Pastikan Keselamatan Penerbangan Haji dari Ancaman Bom

0
Ilustrasi pesawat(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perhubungan memastikan keselamatan dan keamanan 442 penumpang Pesawat Saudia Airlines SV 5276 yang merupakan jamaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 12 Debarkasi Jakarta – Bekasi dari ancaman bom.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, Asri Santosa, dalam laporannya menjelaskan bahwa setelah Pesawat Saudia Airlines mendarat di Bandar Udara Kualanamu, dilakukan penanganan (emergency treatment).

“Pemeriksaan selesai pada pukul 18.47 WIB dan tidak ditemukan bom atau indikasi bahan peledak lainnya. Seluruh penumpang dan kru saat ini telah diinapkan di penginapan terdekat,” kata Asri dalam keterangan di Jakarta, Selasa malam.

Direncanakan pesawat tersebut akan diterbangkan kembali besok pagi 18 Juni 2025 ke Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Pilot Pesawat Saudia Airlines SV 5276 rute Jeddah – Jakarta memutuskan untuk mengalihkan rute penerbangan (divert) ke Bandar Udara Kualanamu di Medan setelah mendapat ancaman bom melalui surat elektronik (e-mail).

Keputusan itu diambil setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih awal.

Setelah Pesawat Saudia Airlines mendarat di Bandar Udara Kualanamu, dilakukan penanganan (emergency treatment) berupa pemeriksaan terhadap seluruh penumpang dan kru pesawat.

Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kabin pesawat dan cargo compartement (barang penumpang di bagasi).

Asri menambahkan pemeriksaan dilakukan secara gabungan oleh Tim Gegana Polri, Tim Penjinak Bom dari Polda, TNI AD, TNI AU dan Petugas Keamanan bandar udara (Aviation Security) serta Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) bandar udara.

Operasional penerbangan dari dan ke Kualanamu tidak terganggu. Bandar Udara Kualanamu tetap beroperasi dan penanganan dilakukan di area isolasi sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pergerakan tinggal landas dan mendarat pesawat terbang lainnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan ancaman bom tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada segenap pihak yang terlibat baik operator penerbangan, Komite Keamanan Bandar Udara Kualanamu, Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait lainnya yang melakukan langkah cepat sehingga kondisi menjadi aman terkendali dan kondusif,” kata Lukman.

Dia menuturkan langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.

Lalu, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.

Sebelumnya diberitakan pesawat penumpang Saudia Airlines SV-576 mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa 17 Juni 2025 siang. Seluruh penumpang dievakuasi dari pesawat ke ruang tunggu internasional. (ant)

Pengusaha Optimis, Okupansi Hotel di Lombok Utara Mendekati Seratus Persen

0
Wisatawan di Gili Trawangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memproyeksi tingkat hunian kamar hotel naik diangka 90 persen. Optimisme ini realistis, mengingat akan masuknya puncak musim ramai wisatawan.

Meksipun di tengah bayang-bayang efisiensi anggaran yang dirasakan dampaknya di beerbagai daerah, seperti di Kota Mataram. Namun sektor pariwisata Lombok Utara menunjukkan optimisme. Apalagi, daerah ini tetap memiliki magnet tiga gili, Trawangan, Meno dan Air, bagi wisatawan, khususnya turis mancanegara.

“Untuk Lombok Utara masih bagus dengan akan datangnya musim high season. Okupansi target 90% bulan Agustus akan bisa tercapai,” ujar Sekretaris PHRI KLU, Vicky Hanoi pekan ini.

Lombok Utara sendiri pasar utama didominasi oleh wisatawan mancanegara yang melanjutkan perjalanan dari Bali.

Vicky menambahkan, saat ini, tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di Lombok Utara masih berada di angka 70-80%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada sedikit penurunan.

“Ada sedikit penurunan 5-10% pada musim ramai. MICE ini lebih terasa yang pasarnya korporat dan pemerintahan, kalau kita di Lombok Utara itu segmen leisure (wisatawan individu atau keluarga),” ungkapnya.

Sementara itu, Lombok Utara tak mengandalkan segmen Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Lebih lanjut, wilayah mainland Lombok Utara, yang memiliki fasilitas untuk MICE, menurutnya mungkin merasakan dampak lebih besar dari efisiensi ini. Namun, secara keseluruhan, bahwa kondisi pariwisata untuk segmen leisure di Lombok Utara masih aman dan stabil.

Untuk menjaga momentum dan terus menarik lebih banyak tamu, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, promosi pariwisata tetap menjadi agenda utama.

“Promosi masih tetap berjalan, kita terus bersinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat sekitar,” tandasnya.(bul)