Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 542

BNI Perkenalkan Wondr ke Komunitas Lari Hingga Pasar Keuangan Rakyat NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Wondr Fun RUN 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Kantor Cabang Mataram bersama para nasabah serta komunitas lari yang ada di lombok menggelar kegiatan Wondr Fun RUN 2024. Menempuh jarak 5 Km, start di Kantor BNI Cabang Mataram Jl. Langko No. 64 sampai di Lapangan Sangkareang.

Wondr Fun RUN 2024 ini digelar, Minggu, 20 Oktober 2024. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian mengajak komunitas lari yang ada di NTB untuk berolah raga bersama sekaligus memperkenalkan aplikasi terbaru BNI yaitu Wondr by BNI, kepada komunitas lari yang ada di Lombok tersebut.

Sejak diluncurkan pada tanggal 05 Juli 2024 di Jakarta, antusias nasabah untuk aktivasi Wondr by BNI sangat tinggi. Untuk membantu nasabah yang melakukan aktivasi Wondr by BNI, tim BNI Mataram melakukan open table ke beberapa instansi dan komunitas.

Pemimpin Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram Richard Dahlan menyatakan, melalui serangkaian acara ini, BNI ingin memberikan kegembiraan bagi para Komunitas Lari yang ada di Lombok dan menunjukkan komitmen BNI Mataram dalam mensosialisasikan aplikasi Wondr by BNI yang menghadirkan layanan perbankan dan solusi keuangan yang lebih terencana bagi masyarakat.

Secara bersamaan, Wondr by BNI juga diperkenalkan di kegiatan Pasar Keuangan Rakyat NTB pada acara Bulan Inklusi Keuangan di Taman Selong, Lombok Timur. Dihadiri oleh Head Area NTB PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 08, Mustaqiem.

Dengan semakin banyaknya event untuk memperkenalkan Wondr by BNI dimasyarakat maka diharapkan prosentase pengguna Wondr by BNI dimasyarakat NTB meningkat dan semakin banyak nasabah yang merasakan kenyamanan bertransaksi dengan Wondr by BNI.

Dengan melakukan aktivasi Wondr by BNI nasabah akan mendapatkan beberapa promo menarik di beberapa merchant yang saat ini sedang berlangsung dengan melakukan pembayaran dengan Qris atau kartu Kredit BNI.

Promo menarik yang tersedia hingga 31 Desember 2024 dengan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit BNI di beberapa merchant diantaranya Gandrung Sasak, Lombok Exotic, Phoenix Food, Wahana Oleh oleh Lombok, Omah Lombok, Yaoya, Heron, Niaga Sriwijaya, MGM, Ikan Goreng Cianjur.

“Dan masih banyak lagi kejutan kejutan untuk nasabah BNI dengan Promo sampai bulan Maret 2025 diantaranya The Oberoi Beach Resort, Sheraton Senggigi Beach, Golden Palace, Svarga Resort, Villa Ombak, Seven Secrets, Merumatta Senggigi Lombok, Qunci Villas, Taman Unique Hotel, bahkan ada yang sampai bulan agustus 2025, “ jelas Richard.

Richard juga menyampaikan, dengan Wondr by BNI akan memudahkan memonitor transaksi Kartu Kredit , seperti informasi tagihan, sedangkan yang belum memiliki Kartu Kredit BNI tinggal apply online saja dari HP via: bit.ly/BNIW008.

Wondr by BNI, bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangan secara terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur 3 Dimensi Keuangan (Transaksi, Insight, dan Growth) yang mencerminkan konsep masa kini, masa lalu, dan masa depan.

Dengan adanya 3 fitur tersebut, Wondr by BNI memberikan kemudahan pengelolaan keuangan yang komprehensif untuk membantu meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dengan lebih baik dan mencapai tujuan finansial mereka.(bul)

Prabowo Girban Dilantik, REI NTB Berharap Kemudahan MBR Memiliki Rumah Subsidi

By
ekbisntb.com
-
0
H. Heri Susanto (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto, menyambut positif rencana pembentukan Kementerian Perumahan sebagai kementerian tersendiri pada kepemimpinan baru Prabowo-Gibran yang resmi dilantik 20 Oktober 2024.

Menurutnya, langkah ini akan memberikan fokus yang lebih besar pada penyelesaian masalah backlog (kekurangan) perumahan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi atas keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal program perumahan,” ujar Heri, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, kekurangan perumahan dibanding populasi penduduk saat ini cukup berat. Untuk menyelesaikan backlog ini, katanya bisa diintervensi dari dua sisi. Pertama sisi penyelesaian kekurangan, yang kedua sisi penambahan jumlah rumah.

Heri menekankan pentingnya keseimbangan antara penyelesaian dan penambahan unit rumah untuk mengatasi backlog.

“Artinya, kalau berimbang saja antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah, itu tidak cukup, apalagi kekurangan. Harusnya, ketersediaan perumahan tetap surplus,” tegasnya.

Sebagai gambaran kondisi di NTB, data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB tercatat tingkat kekurangan rumah atau backlog masih tinggi, mencapai 204.492 unit rumah. Kekurangan rumah di Kota Mataram sebanyak 27.887 unit. Lombok Barat 27.376 unit. Lombok Tengah 31.074 unit. Lombok Timur 67.005 unit. Lombok Utara 4.991 unit. Sumbawa Barat 6.209 unit. Sumbawa 11.938 unit. Dompu 7.671 unit. Bima 2.746 unit dan Kota Bima 7.595 unit.

Kekurangan rumah ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan rumah baru, harga rumah yang semakin mahal, dan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

Kekurangan rumah ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni rentan terhadap berbagai penyakit, seperti penyakit menular dan penyakit pernapasan. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Lebih lanjut, Heri berharap, dengan adanya Kementerian khusus perumahan, pemerintahan baru ini juga dapat membawa angin segar untuk meringankan persyaratan untuk masyarakat mendapatkan rumah subsidi, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Mungkin harapan kedepan persyaratan perbankan terkait rumah subsidi terutama MBR dan masyarakat yang belum memiliki rumah agar diringankan,” ungkapnya.

Heri menyoroti masalah kolektabilitas kredit MBR yang sering menjadi kendala.
“Kalau sebelumnya, kolektabilitas 2 masih ditoleransi mendapatkan rumah subsidi. Mungkin perlu dinaikkan lagi, kalau kolektabilitas 3dan seterusnya masih bisa ditolerasi juga untuk mendapatkan rumah subsidi,” usulnya.

Menurut Heri, keringanan persyaratan akan sangat membantu MBR yang memiliki riwayat kredit dengan status kolektabilitas rendah, misalnya karena pinjaman kecil. Atau misalnya calon MBR ini statusnya di SLIK kolektabilitas sekian misalnya, karena persoalan pinjaman sejuta atau dua juta, apalagi yang tersisa ratusan ribuan hutang yang belum lunas di lembaga keuangan, tolong ditoleransi. Supaya masyarakat tidak kesulitan mendapatkan MBR,” imbuhnya.
Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan yang fokus, Heri optimistis pembangunan rumah subsidi akan semakin masif.

“Pemerintahan baru dan pemerintahan baru, pembangunan rumah subsidi akan lebih kenceng jika diiringi dengan keringanan persyaratan bagi MBR mendapatkan rumah subsidi,” pungkasnya.(bul)

NTB Jadi Percontohan, OJK Luncurkan EPIKS

By
ekbisntb.com
-
0
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program unggulan EPIKS atau Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah di Provinsi NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program unggulan EPIKS atau Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah di Provinsi NTB sebagai percontohan (pilot project) nasional.

Peresmian dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya acara puncak Festival Keuangan Syariah 2024 yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu, 20 Oktober 2024.

Sophia Wattimena, Ketua Dewan Audit OJK saat peluncuran EPIKS menyampaikan, Indonesia memiliki basis Pesantren yang besar mengingat perannya yang strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan stakeholders di sekitarnya.

Peran strategisnya mencakup aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan data Kemenag 2024 dan BPS 2022-2023 jumlah peserta didik pondok pesantren di Indonesia sebanyak 14.079.526 santri, dengan jumlah unit Pendidikan sebanyak 94.986 pesantren dan jumlah tenaga didik sebanyak 1.247.010 orang. Hal ini menunjukkan signifikansi dukungan pondok pesantren dalam mendorong peningkatan literasi masyarakat, termasuk literasi dan Inklusi keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2023 pada segmen santri/pelajar masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek Inklusi. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah oleh segmen pelajar/mahasiswa sebesar 6,72% dan 8,53%, lebih rendah daripada indeks literasi dan inklusi keuangan syariah komposit tahun 2022 yakni 9,14% dan 12,11%.

Selain itu, indeks literasi keuangan syariah mengalami peningkatan signifikan sedangkan indeks inklusi keuangan syariah relatif stagnan, menciptakan gap yang tinggi antara tingkat literasi dan inklusi (26,23%). Artinya, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan dan mendapatkan akses produk/layanan keuangan syariah.

Untuk itu, pada tahun 2024 OJK menggagas program unggulan EPIKS yang merupakan program berbasis Inklusi keuangan berkolaborasi dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah dalam rangka penyediaan akses keuangan syariah. EPIKS bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan finansial berbagai elemen di pondok pesantren, seperti Santri/Pelajar, Ustadz/Guru, Lembaga Pesantren, UMKM dan masyarakat di sekitarnya.

Sophia menambahkan, pebagai pilot project implementasi program EPIKS, OJK telah menetapkan Pondok Pesantren Raudhatul Azhar di Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ini sebagai Ponpes penyelenggara program EPIKS pertama di Provinsi NTB.

“Kami berharap penyelenggaraan EPIKS di pesantren ini dapat menjadi mercusuar keuangan syariah di NTB, serta menjadi percontohan bagi pesantren-pesantren lainnya dalam mendukung Inklusi keuangan syariah,” tandasnya.

Peluncuran EPIKS dilakukan oleh Sophia Wattimena bersama Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani dan Pj. Bupati Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik

Tabrakan Maut Bus di Sumbawa, Organda NTB Desak Pembinaan Intensif Pengemudi

By
ekbisntb.com
-
0
Korban kecelakaan bus antara bus Dunia Mas dan Surya Kencana, terjadi di sekitar Lape, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 04.00 dini hari, Sabtu 19 Oktober 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kecelakaan maut melibatkan dua bus besar, Dunia Mas dan Surya Kencana, terjadi di sekitar Lape, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 04.00 dini hari, Sabtu 19 Oktober 2024. Satu penumpang dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka.

Menanggapi peristiwa tragis ini, Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum, menyatakan keprihatinannya yang mendalam.

“Ini kecelakaan fatal, dan bukan yang pertama kali terjadi,” tegas Junaidi.

Junaidi berpendapat bahwa faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab kecelakaan ini.

“Faktornya sih kalau lihat jam kerjanya bisa faktor manusianya. Bayangkan orang bekerja disaat waktu orang istirahat normal. Ini jangan sampai jadi korban penumpang,” ujarnya.

JK, panggilan akrabnya, mengaku telah berkoordinasi dengan Wadirlantas Polda NTB dan mendesak agar kejadian ini menjadi perhatian serius. Ia berharap pihak berwenang mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

“Saya sebagai ketua Organda NTB berharap kepada Dishub NTB sebagai otoritasnya untuk bisa melakukan pembinaan, memanggil seluruh pengemudi bus ini sebagai salah satu pembinaan kepada mitra kerja,” ujar Junaidi.

Junaidi menyoroti pentingnya melibatkan langsung para sopir dalam kegiatan pembinaan.

“Dishub, Ditlantas, dan kami Organda bisa dikumpulkan tidak saja pemiliknya, tetapi pengemudinya. Kalau yang selama ini hanya pemiliknya atau perusahaan yang dipanggil untuk pembinaan. Drivernya sekali-kali,” tegasnya.
Junaidi mengungkapkan bahwa ide untuk mengumpulkan para sopir ini telah mendapat dukungan dari Ditlantas Polda NTB.

“Sudah ada lampu hijau dari Wadirlantas Polda NTB yang menginginkan dikumpulkan pengemudi. Selama ini hanya pengurus atau pengusahanya yang dipanggil, sesekali pembinaan, termasuk penindakan diberikan kepada pengemudi,” tambahnya.

Junaidi menekankan pentingnya memberikan penegasan kepada seluruh perusahaan otobus (PO) untuk lebih serius dalam melakukan pembinaan kepada para sopirnya.

Selain itu, Junaidi juga menyoroti masalah bus-bus yang tidak berizin dan tidak memiliki asuransi kepada penumpang.

“Untungnya kedua bus yang tabrakan ini sama-sama punya izin, yang saya bayangkan bagaimana dengan bus-bus yang tidak berizin, tidak ada asuransi kecelakaan, Jasa Raharja dan lainnya. Kami lihat bus pelat luar selama ini banyak tidak berizin tapi beroperasi di NTB. Ini risikonya kepada penumpang kalau terjadi apa-apa,” ungkapnya.(bul)

Sumbawa Siapkan Rencana Induk Pengembangan Wisata Wilayah Barat

By
ekbisntb.com
-
0
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumbawa(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumbawa, tengah menyiapkan master plan alias rencana induk pengembangan kawasan wisata yang dimulai dari wilayah Barat sebagai respon Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Master plan ini sebagai bentuk respon RPJPN Presiden terpilih Prabowo – Gibran yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang,” kata Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Sumbawa, Andi Kusmayadi, Jumat 18 Oktober 2024.

Dikatakan Andi, di RPJPN tersebut telah meletakan tematik terhadap pembangunan Bali Nusa Tenggara (Balinusra). Di mana, dalam tematik tersebut, menjadikan periwisata, ekonomi kreatif di Bali, NTB dan NTT sebagai super prioritas.

“RPJPN ini sifatnya perintah dan pemerintah pusat sudah membagi 7 koridor ekonomi Indonesia, salah satunya Bali Nusra. Sengingga, Bappeda merespon bahwa ini penting jadi momentum,” ujarnya.

Diakuinya di Kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini belum memiliki lokasi yang dijadikan sebagai kawasan super prioritas. Hal itu tentu berbeda dengan provinsi Bali yang memiliki super prioritas Bali Kerthi Pulau Lombok dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami berharap dari master plan bisa merancang dan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) diawali dari wilayah barat meskipun nanti akan berdampak hingga ke Timur,” tambahnya.

Bahkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sudah Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA). Mereka telah melakukan pemetaan kawasan peruntukan pariwisata melalui penilaian skala prioritas.

“Prioritasnya sesuai Riparda dari teman di Pariwisata sudah membuat skoring terhadap lokasi wisata di destinasi wisata. Mana yang menjadi prioritas 1, 2 dan 3 dan wilayah Barat sudah kita mulai dari pantai Gelora, ” tukasnya. (ils)

Pengimbasan Konversi Motor Listrik di SMK Harus Terus Digalakkan

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim (tiga dari kiri) bersama Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris (dua dari kiri) saat pembukaan pelatihan konversi motor listrik di bengkel konversi SMKN 3 Mataram, Senin 14 Oktober 2024 lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – SMKN 3 Mataram mengadakan kegiatan pelatihan konversi motor listrik di bengkel konversi SMKN 3 Mataram yang telah menyandang status bengkel konversi resmi grade B dari Kementerian Perhubungan, pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pengimbasan konversi motor Listrik diharapkan terus digalakkan kepada SMK yang memiliki bidang keahlian yang serupa.

Pelatihan ini resmi dibuka Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, M.Pd., bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim. Kegiatan ini diikuti 60 peserta, yang terbagi dalam tiga sesi dengan masing-masing 20 orang per sesinya. Setiap sesi dilaksanakan selama empat hari dan target peserta berasal dari siswa SMKN 3 Mataram, siswa dari sekolah imbas, para alumni, serta guru dari sekolah imbas.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim yang membuka secara resmi kegiatan pelatihan konversi, menyampaikan apresiasi atas ikhtiar yang terus dilakukan SMKN 3 Mataram. Terlebih juga SMKN 3 Mataram dalam hal Konversi Motor Listrik sudah memiliki dua sekolah imbas yaitu SMKN 1 Jonggat Lombok Tengah dan SMK ST Aloisius Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.

“Harapan ke depan program ini bisa juga lebih masif disosialisasikan di semua SMK yang memiliki core yang sama,” harap Ahmad Muslim.

Sementara itu, Sulman Haris mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan keterampilan praktis kepada para peserta, seiring dengan berkembangnya teknologi kendaraan listrik serta bentuk ikhtiar bengkel konversi SMKN 3 Mataram menuju bengkel konversi grade A di masa mendatang.

Para instruktur yang juga adalah Guru SMKN 3 Mataram memaparkan bahwa materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi overview peraturan kendaraan listrik konversi, yang penting untuk pemahaman legalitas dan regulasi. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mendalam mengenai komponen kendaraan listrik.

Kegiatan praktik mencakup pembuatan wiring kendaraan listrik, proses konversi dari motor konvensional ke motor listrik, serta praktek uji dan dynotest untuk mengukur performa kendaraan yang telah dikonversi.

Kegiatan ini didukung penuh oleh PLN UIP Nusra, yang turut berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang otomotif khususnya kendaraan listrik. Dengan pelatihan ini, SMKN 3 Mataram berkomitmen untuk mendukung pendidikan vokasi yang relevan dan mempersiapkan peserta untuk berkontribusi dalam industri kendaraan listrik yang semakin berkembang. “Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi peserta untuk mengejar karier di bidang otomotif yang berkelanjutan,” pungkas Sulman Haris. (ron)

Lotim Jadi Tuan Rumah Bulan Inklusi Keuangan

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik bersama kepala OJK NTB Rudi Sulistyo meninjau stand pameran pada ajang Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Taman Rinjani Selong, Jumat 18 Oktober 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi tuan rumah kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Kegiatan ini diikuti industri jasa keuangan dari Bali dan Nusa Tenggara. Kegiatan ini digelar selama tiga hari di Taman Rinjani Selong dan secara resmi dibuka, Jumat 18 Oktober 2024.

Penjabat Bupati Lotim, H M. Juaini Taofik menjelaskan taman Rinjani Selong dipilih menjadi lokasi acara, karena mudah diakses oleh banyak pihak. Peserta adalah industri jasa keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Lotim dan daerah lainnya.

Melalui kegiatan ini, IJK dihadirkan dengan harapan bisa langsung didatangi oleh pelaku usaha. Masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman.  “Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan diklasifikasikan keuangan itu makin nyata,” ungkap Pj Bupati.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudi Sulistyo menjelaskan kegiatan BIK merupakan wadah berkumpul antara IJK dan stakeholder. Ada Bank Indonesia, ada Lembaga Penjamin Simpanan.

Kegiatan dikemas dalam bentuk pasar keuangan keuangan rakyat. Dimana masyarakat bisa datang langsung untuk mendapatkan berbagai bentuk layanan keuangan.  “Bisa buat rekening dan layanan lainnya,” demikian ucapnya. (rus)

Target Pajak BPHTB Naik Capai Rp4 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Ahmad Amrin(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menaikan target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2024 mencapai Rp4 miliar. Hal ini berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menyebutkan, sejumlah sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak mengalami peningkatan signifikan. Diantaranya, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mencapai Rp4 miliar dari sebelumnya Rp27 miliar menjadi Rp31 miliar. Selanjutnya, pajak restaurant dari Rp40 miliar menjadi Rp41 miliar. Pajak hotel dari Rp29 miliar menjadi Rp30 miliar. “Paling signifikan kenaikannya BPHTB mencapai Rp4 miliar,” sebutnya.

Sementara, pajak reklame Rp6 miliar dan pajak penerangan jalan umum Rp44 miliar. Amrin mengatakan, optimalisasi pajak hotel dan restaurant tidak dilakukan penungguan atau uji petik. Pasalnya, pengusaha kooperatif menyetor ke kas daerah dan perhitungan penyetoran sesuai logika. “Kalau sekarang masih tercukupi sehingga tidak perlu kita lakukan uji petik,” pungkasnya.

Menurutnya, terapi kejut berupa penempelan dilakukan sebelumnya cukup efektif, termasuk pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam penindakan serta pemberitaan sehingga pengusaha takut omset usahanya berdampak. “Apalagi di naikkan di media cukup efektif. GenZ ini juga gak mau belanja kalau resto atau hotel bermasalah,” pungkasnya.

Amrin mengingatkan, pengusaha tetap menjaga kepatuhan untuk melakukan kewajiban pajak supaya tidak dikenakan sanksi denda maupun penempelan di tempat usaha mereka.

Di satu sisi, realisasi pajak reklame perlu dioptimalkan karena belum melampaui target di triwulan ketiga. Pihaknya telah mengingatkan pengusaha agar membayar titik pajak reklame yang telah terpasang. Langkah konkrit bisa dilakukan berupa memberikan surat peringatan I sampai III hingga penempelan. “Kalau kita hanya sebatas penempelan kalau sudah diberikan peringatan tiga kali,” demikian kata dia. (cem)

200 Hektare Lahan Pertanian di NTB Gagal Panen Akibat Kekeringan

By
ekbisntb.com
-
0
Taufieq Hidayat(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan sekitar 200 hektare lahan pertanian di provinsi itu gagal panen akibat kekeringan.

“Yang gagal panen itu kita hitung ada 1,62 persen atau sekitar 1.400 ton. Kalau di konversi luas lahan yang terdampak itu ada 200 hektare dari total 242 ribu hektare luas area tanam di NTB,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Taufieq Hidayat di Mataram, Jumat.

Ia mengakui meski ada sekitar 200 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat kekeringan,  hal itu belum sampai mengganggu ketersediaan atau stok pangan di NTB.

Sebab, di triwulan ketiga, produksi lahan pertanian yang sudah panen sebanyak 1,262 juta ton gabah kering giling (GKG) dari target produksi yang ditetapkan pemerintah sebanyak 1,4 juta ton lebih.

“Artinya, kalau melihat jumlah panen kita sudah sangat mencukupi ketersediaan pangan. Karena, kebutuhan daerah kita sekitar 962 ribu ton gabah kering giling,” ujarnya.

Taufieq menambahkan walaupun ada gagal panen, hal itu bisa ditutupi dengan tambahan areal tanam seluas 54 ribu hektare dan yang dimanfaatkan ada sekitar 36 ribu hektare.

“Meski gagal panen, kita terbantu dengan adanya program pompanisasi 4.100 unit dari Kementerian Pertanian yang dikirim ke NTB, sehingga kekeringan yang meluas tidak berpengaruh terhadap target produksi padi kita. Karena, dengan adanya pompanisasi, yang tadinya menanam satu kali bisa menjadi dua kali, dari yang dua kali bisa menanam tiga kali,” kata Taufieq Hidayat.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan sebanyak empat daerah di NTB berada para level awas kekeringan meteorologi dampak musim kemarau 2024.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiani mengatakan berdasarkan monitoring, analisis dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologi (iklim) sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut dengan potensi waspada, siaga dan awas.

“Level awas ada empat daerah, yakni di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur,” katanya.

Sementara untuk wilayah level waspada di Kota Bima dan level siaga kekeringan berpotensi di sebagian wilayah Kabupaten Bima.

“Memasuki periode peralihan musim ini, waspada bencana hidrometeorologis,” katanya.

Hasil monitoring indeks IOD dan ENSO pada akhir September 2024, Indeks Dipole Mode menunjukkan angka -0.10 (Netral), dan indeks ENSO bernilai -0.48 (Netral). IOD Netral diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2025.

Sementara itu, ENSO diprediksi berpotensi menuju La Nina mulai Oktober 2024. Aliran massa udara pada pertengahan September 2024 masih didominasi oleh angin timuran.

“Saat ini Madden Julian Oscillation (MJO) terpantau tidak aktif di phase 4 dan 5. MJO diprediksi tetap tidak aktif setidaknya awal Oktober 2024,” katanya.

Saat ini seluruh wilayah NTB masih dalam periode musim kemarau, masyarakat NTB diimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif dan efisien. (ant)

OJK Minta Kekurangan Modal Jamkrida NTB Syariah Segera Dipenuhi

By
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama jamkrida dan OJK (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan pemilik saham untuk menyegerakan pemenuhan kekurangan modal PT. Jamkrida NTB Syariah. Sesuai tenggat waktunya, tahun 2024 ini.

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Syariah harus memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp50 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2017. Jika tidak, kegiatan usaha Jamkrida NTB Syariah terancam disetop pada akhir Desember 2024. Saat ini.

Saat ini Jamkrida NTB Syariah kekurangan ekuitas sebesar Rp11 miliar. Ekuitas ini didalamnya terdiri dari komponen modal inti, cadangan umum, dan cadangan tujuan.

“Kita harapkan proses pemenuhan permodalan Jamkrida dapat segera terselesaikan,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo.

Terhadap proses pemenuhan modal ini, Rudi mempersilakan mengkonfirmasi ke Direksi Jamkrida NTB Syariah.

Sementara itu, Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu. Taufik Mulyajati menyampaikan, terhadap pemenuhan kekurangan modal ini, pihaknya juga intens melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB selaku pemegang saham pengendali.

“Pekan kemarin kita sudah melaukukan appraisal tanah dan bangunan (kantor Jamkrida NTB Syariah saat ini). karena itu yang akan dijadikan inbreng (tambahan penyertaan modal,” katanya, Jumat, 18 Oktober 2024.

Appraisal dilakukan langsung oleh BPKAD Provinsi NTB, hasilnya diyakini secepatnya disampaikan. Setelah dirilis nilai asset ini, selanjutnya PSP (Pemegang Saham Pengendali) akan menindaklajuti ke DPRD NTB untuk permohonan pelepasan asset daerah ke Jamkrida NTB Syariah.

“Kita optimis tahun ini soal modal inti clear. Karena menurut pak Asda (Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani), ini menjadi perioritas Pj. Gubernur NTB (Mayjen. Dr. Hassanudin) untuk diselesaikan secepatnya,” tambah Taufik.

Ditambahkan, jika dilihat dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) asset yang akan dijadikan penyertaan modal ini, kisarannya sebesar Rp15 miliar (tanah dan bangunan). Sangat cukup untuk memenuhi kekurangan modal Jamkrida NTB Syariah.

Karena itu, Direksi dan Komisaris sangat berharap, proses pemenuhan modal inti ini bisa berjalan tanpa hambatan, dan tuntas tahun 2024 ini.(bul)

1...541542543...797Page 542 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami