Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap penunggak pajak. Tindakan tegas ini menyusul peringatan yang tidak diindahkan. Sudah seharusnya peringatan yang telah diberikan berkali-kali diikuti dengan tindakan nyata.
“Kita tidak perlu lagi mengancam, tetapi harus langsung menindaklanjuti. Semua pihak, baik yang rajin maupun tidak membayar pajak, harus menerima konsekuensi dari kewajiban pajak mereka,” ujarnya kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram kemarin.
Misban juga menyoroti bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat merugikan investasi dan menciptakan masalah bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai sanksi pajak perlu dilakukan secara luas, agar semua wajib pajak memahami konsekuensi yang mungkin mereka hadapi.
“Setelah tiga kali peringatan, tindakan harus diambil. Tidak lagi ada ruang untuk kelalaian,” tegas politisi Hanura ini. Misban menambahkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak sangat penting, sehingga jika ada masalah, dapat diselesaikan secara baik-baik. Itikad baik bukan hanya membayar pajak tapi jua mengkomunikasikan kenapa sampai terjadi tunggakan.
Pernyataan itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan menegakkan aturan pajak secara adil dan konsisten. Seperti diketahui, Badan Keuangan Daerah telah mengirimkan surat peringatan kepada salah satu pengusaha di Kota Mataram, agar segera membayar pajak bumi dan bangunan. Teguran itu tidak digubris dengan alasan belum ada respon dari kantor pusat di Jakarta. Tempat usaha akan disegel atau dipasangkan spanduk sebagai penunggak pajak sebagai bentuk efek jera. (fit)
Abdul Hadi menunjukkan serbat jahe pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat mengikuti pameran yang difasilitasi BP2MI di Jakarta(ekbisntb.com/ist)
Abdul Hadi adalah kisah sukses salah satu mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meski tak bawa cuan besar pulang dari Korea beberapa tahun silam. Kini ia tengah menikmati suksesnya menjadi wirausaha serbat jahe. Abdul Hadi tinggal di Longserang Barat Selatan Desa Langko, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Bersama istrinya yang juga mantan PMI Korea. Serta satu anak, dan anggota keluarga lainnya. Di tempat tinggalnya ini, dimanmfaatkan sebagai rumah produksi serbat jahe, dan aneka produk lain yang menggunakan campuran jahe.
SERBAT jahe LBS Mandiri produksinya kita sudah cukup dikenal. Pesanannya tidak saja di dalam daerah, pun luar daerah, hingga luar negeri. Dari produksi serbat jahe ini, Abdul Hadi sudah mampu memberdayakan banyak orang di wilayahnya.
Abdul Hadi berlatar belakang keluarga kurang mampu yang tinggal di Longserang, dusun terpencil yang dulunya tidak dikenal siapapun. Sekolahnya di Mataram dilaluinya dulu dengan berjalan kaki. Menempuh jarak sekitar 17 Km setiap hari.
Karena ketidakmampuan secara ekonomi, Hadi remaja tak dapat menyelesaikan sekolah setingkat SMA. Saat itu, usia Abdul Hadi 17 tahun. tak bisa menyelesaikan pendidikan, ia sudah berfikir bekerja di luar negeri, rencananya ke Malaysia.
“Tapi saat mau mendaftar ke Malaysia. Saya lihat orang kumpul-kumpul mau daftar ke Korea. Akhirnya saya jadi mendaftar ke Korea di perusahaan ini. ndak jadi ke Malaysia,” katanya.
Dari sejak mendaftar, tak membutuhkan waktu lama. Sekitar sebulanan, Abdul Hadi sudah berangkat bekerja ke negeri ginseng. Setelah mendapat pembekalan pendidikan di markas komando TNI di Gebang, Mataram.
“Hanya sebulan nunggu, langsung berangkat ke Korea. Saya bayar ongkosnya saat itu Rp1,5 juta. Sisanya Rp1,5 juta dilunasi dengan potong gaji di Korea,” tambahnya.
Di Korea, Abdul Hadi bekerja di salah satu perusahaan pembuat komponen elektronik untuk brand Samsung, LG, dan brand perusahaan elektronik lainnya.
Abdul hadi, salah satu dari mitra BP2MI saat mengikuti kegiatan pameran di Jakarta(ekbisntb.com/ist)
Gajinya sekitar 600 sampai 700 won, atau sekitar Rp30an juta jika dihitung nilai rupiah sekarang. Sayangnya, dengan gaji besar, dengan manajemen pengelolaan keuangan yang tidak baik. Hasilnya selama di Korea menguap begitu saja. Nyaris tanpa hasil.
Abdul Hadi kemudian memilih pulang kampung. Hadi pulang kampung tanpa modal, hanya etos kerja, dan disiplin hidup yang tinggi, sebagaimana budaya hidup orang-orang Korea.
“Saya boleh dibilang tidak berhasil dari Korea. Saya pulang tidak bawa banyak uang. Makanya sampai di Indonesia, saya kembali jadi kuli, jadi satpam, bahkan sempat jadi sopir. Tapi saya punya modal, bagaimana hidup disiplin, etos kerja, kebiasaan gaya hidup di Korea menjadi karakter di diri saya, keluarga, sampai saat ini. karena orang-orang Korea itu sukses karena disiplinnya, dan totalitas, kalau kerja ya kerja,” katanya.
Hidup dengan menerapkan pola hidup disiplin, bekerja, beribadah, dan mindset berfikir sukses menuntun Abdul Hadi beserta istrinya kemudian memulai ikhtiar beriwirausaha. Saat itu, tercetus ide memulai usaha, sekitar tahun 2014.
“Awalnya saya mau usaha ijuk, melihat potensi banyaknya pohon aren di sini. Tapi kemudian berfikir juga menanam jahe merah. Saat itu, saya minta adik saya untuk dikirimkan bibit jahe merah di Kalimantan,” cerinya.
Mulailah ia mengembangkan tanaman jahe merah di lahan sewaan seluas 50 are. Nasib baik memilih jalannya sendiri. Jahe merah yang ditanam tumbuh cukup bagus. ia memperkirakan bisa memaneh jahe hingga 2 ton.
Sayangnya, hasil panennya tidak serta merta disambut pasar. Jahe merah tak laku. Padahal, khasiat jahe merah juga luar biasa. Di pasaran, ternyata masyarakat lebih mencari jahe biasa.
“Kami bingung, kita mau apakan jahe merah yang banyak ini. dijual ndak laku. Akhirnya, saya bersama istri berinisiatif membuat gula jahe. Karena di sini penghasil gula aren,” katanya.
Berjalannya waktu, gula jahe yang dibuat dalam bentuk bubuk untuk minuman Kesehatan dipasarkan dari tempat ke tempat. Dari kantor ke kantor. Dan promosi secara gratis.
“Setiap hari saya keluar bawa seransel gula jahe. Saya jalan ke Mandalika, jalan ke Lombok Timur. Saya tawarkan ke orang-orang. Saya promosikan ke teman – teman,” katanya.
Itulah cikal bakalnya, dari gula jahe, ia sempurnakan menjadi serbat jahe brand LBS. Nasib baik semakin mendekati. Usahanya berpromosi ibarat gayung bersambut. Produk serbat jahenya mulai dilirik, rekan, kolega, dan pemerintah daerah.
Abdul Hadi kemudian diikutkan pelatihan dan pameran. Puncak baik produksi serbat jahenya adalah saat covid-19 masuk Indonesia tahun. Saat itu, Presiden Jokowi mengumumkan untuk meminum empon-empon, salah satunya minuman jahe.
“Ditambah lagi program JPS Gemilang, Pemprov NTB mendorong beli produk UMKM lokal. Kami sampai kewalahan menerima pesanan,” ujarnya.
Dari saat itulah, nama serbat jahe LBS melejit. Pasarnya dari ritel modern, hotel, hingga ke luar negeri, ke New Zealand. Serbat jahe ini adalah minuman tradisional yang komposisi bahannya bakunya terdiri dari gula aren, jahe, sereh, kayu manis, cengkeh, cabe jawa, dan garam.
Berkembangnya usaha Abdul Hadi ini turut menjadi berkah bagi masyarakat sekitar. Ada puluhan petani aren yang menyuplai bahan baku setiap hari. Baik berupa gula merah bungkulan, maupun gula aren cair yang kemudian diolah menjadi serbat jahe. Atau produk lain seperti gula aren semut, kopi jahe gula aren.
“Alhamdulillah, sekarang brand serbat jahe LBS sudah kuat. Produknya sudah ada di Alfamart, Hotel, NTB Mall, dan sudah diekspor, meskipun belum terlalu besar. cukup membantu kelompok masyarakat di sini,” katanya.
Sejak tahun 2022, Abdul Hadi bergabung dalam Perkumpulan Wirausaha Pekerja Migran Indonesia (Perwira) yang merupakan binaan BP3MI NTB dan menjadi salah satu pengurusnya. BP2MI melalui BP3MI NTB juga telah memfasilitasi pameran produknya di Trade Expo Indonesia 2024 di Jakarta. Abdul Hadi kini diberdayakan menjadi mentor bagi mantan-mantan PMI dan keluarga PMI untuk menularkan suksesnya.
“Ada 25 mantan PMI yang sedang kita berdayakan juga. Ada 32 petani aren. Kita dorong untuk memanfaatkan potensi sekitar dikembangkan menjadi peluang usaha. Beberapa diantaranya sudah punya hasil produk, misalnya ada yang sudah membuat kripik kolang kaling. Proses ini sedang berjalan. Kita sama sama menggalakkan sukses berjamaah. Dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Provinsi NTB, Bank Indonesia dan BP3MI NTB,” demikian Abdul Hadi.
Sementara itu, Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna mengatakan bahwa peran BP3MI NTB bersifat mendukung agar produk Purna PMI dan Keluarga PMI dapat membantu peningkatan perekonomian keluarga PMI hingga menggerakan perekonomian daerah serta mampu bersaing di pasar global. Lebih lanjut disampaikan bahwa upaya yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan Undang Undang No.18 tahun 2017 (pasal 35) khususnya dalam melakukan pelindungan ekonomi bagi PMI Purna dan keluarganya.
Ya memang kami berbagi tugas dan selalu koordinasi dg BP3MI terkait pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif PMI, PMI Purna dan keluarganya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengatakan, banyak PMI purna yang pulang dari luar negeri, tergerak untuk berwirausaha dengan modal ilmu dan materi yang sudah didapatkan.
Salah satunya, produsen serbat jahe di Longserang. Tahun 2022 lalu, Disnakertrans NTB memberikan pelatihan bimbingan konseling untuk management produktivitas wirausaha untuk kelompok usaha serbat di Lombok Barat.
“Sedangkan bantuan modal pengembangan wira usaha untuk kelompok serbat dari PMI Purna dari BP3MI melalui program Perwira PMI Wilayah NTB. Sebulan yang lalu, saya sempat diskusi bersama BP3MI NTB dan NTB Mall, bahwa produk-produk dari PMI Purna diberikan tempat khusus di NTB Mall untuk dipamerkan/dijual spt serbat, kopi, kerajinan perak dan lainnya. Kita harapkan PMI-PMI purna yang lainnya juga bisa meniru kisah-kisah sukses seperti pak Abdul Hadi,” tandasnya.
Plh. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Heri Agustiadi, S.Sos., M.M, menyampaikan, Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan turut mendukung PMI purna yang berwirausaha untuk membantu pemasaran produknya. Salah satunya Serbat Jahe Lombok Barat.
Dinas Perdagangan membantu promosi produk UMKM lokal melalui NTB Mall, atau kegiatan pameran lainnya.
“Serbat Jahe memang kita bina bersama. Kami dari sisi pemasaran. Karena, kita berharap dengan majunya UMKM, rantai ekonomi akan bergerak. Lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, produksi jahe petani terserap. Nilai tambahnya akan ngefek kemana-mana,” demikian Heri. (bul)
Sejumlah PKL di sepanjang Jalan Udayana Kota Mataram, beraktivitas di atas trotoar saat kegiatan car free day yang digelar setiap hari Minggu mulai pukul 06.00-09.00 Wita(ekbisntb.com/ant)
Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, segera memfasilitasi pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar depan Bandara Selaparang Rembiga untuk direlokasi ke dalam areal bekas bandara.
“Kalau sudah ada regulasi relokasi pedang ke areal bekas Badara Selaparang, para pedagang di kawasan tersebut akan kami pindah ke dalam agar lebih tertata,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram Irwan Rahadi di Mataram, Senin.
Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya rencana Dinas Pariwisata Kota Mataram yang akan mengarahkan pedagang kaki lima (PKL) di depan bekas Bandara Selaparang, masuk areal bekas bandara bersama pelaku UMKM lainnya.
Terhadap hal rencana itu, Irwan memberikan dukungan positif bahkan pihaknya siap mendukung dan memfasilitasi para PKL agar mau pindah ke dalam areal bekas Bandara.
Pasalnya, keberadaan PKL yang menggunakan trotoar sudah menyalahi aturan karena mengambil hak pejalan kaki, selain itu mereka juga sering kali meninggalkan lapak dan ditutup menggunakan alat seadanya sehingga terkesan kumuh dan mengganggu estetika kota.
Kondisi itu diperparah lagi dengan timbulnya kemacetan arus lalu lintas karena banyaknya pembeli yang parkir menggunakan badan jalan, sehingga titik itu menjadi padat.
“Padahal kawasan tersebut merupakan salah satu titik ikon sekaligus wajah Kota Mataram dari pintu masuk bagian utara,” katanya.
Untuk memberikan efek jera, katanya, pihaknya sudah berulang lagi memberikan teguran dan peringatan, bahkan lapak jualan mereka sudah pernah diangkut saat penertiban gabungan dengan tim yustisi namun beberapa hari kemudian mereka muncul lagi.
Pemerintah Kota Mataram pada prinsipnya tidak melarang masyarakat mencari nafkah, asalkan pedagang bisa kooperatif dengan menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan lapak setelah berjualan.
“Silakan berjualan tapi jangan keindahan kota ini. Kalau bisa pakai lapak yang bisa dibongkar pasang agar mudah di bawa pulang,” katanya.
Irwan menambahkan, jumlah pedagang kaki lima yang ada di kawasan itu di atas lima pedagang. Tapi, kalau Dispar mau mengakomodasi mereka masuk areal bekas bandara, maka trotoar depan bekas bandara bisa steril dari PKL.
“Karena itu, kami sangat mendukung konsep yang ditawarkan Dinas Pariwisata,” katanya. (ant)
Pemusnahan rupiah tidak asli sebanyak sebanyak 8.307 lembar. temuan sejak tahun 2005 hingga 2023.(ekbisntb.com/bul)
Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB memusnahkan sebanyak 8.307 lembar uang rupiah tidak asli. temuan sejak tahun 2005 hingga 2023. Pemusnahan dilakukan, Selasa, 29 Oktober 2024 dengan cara dibakar.
Sebagai mata uang, keberadaan Rupiah bukannya tanpa ancaman. Upaya pemalsuan Rupiah oleh pihak-pihak tertentu masih saja terjadi dan berdampak pada perekonomian serta upaya merendahkan martabat Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.
Oleh karenanya upaya pemberantasan Rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) yang terdiri atas unsur Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tetap harus ditingkatkan dan terjaga dengan baik.
Secara nasional, hingga Agustus 2024 rasio temuan Rupiah palsu sebesar 2 PPM (Piece Per Million) atau dua lembar dari setiap satu juta lembar uang yang beredar, turun dibanding tahun lalu sebesar lima PPM. Meski relatif kecil, namun upaya menangkal tindak pidana pemalsuan Rupiah tetap menjadi perhatian penuh.
Di Provinsi NTB, temuan Rupiah tidak asli dari tahun 2005-2023 tercatat sebanyak 8.307 lembar. Sementara di tahun 2024 tepatnya hingga September 2024, temuan Rupiah tidak asli mencapai 2.537 lembar. 73 % (1.842 lembar) diantaranya merupakan barang bukti hasil pengungkapan uang palsu oleh pihak kepolisian. Sedangkan 27% (682 lembar) merupakan hasil permintaan klarifikasi dari perbankan dan hanya 13 lembar yang ditemukan dari kegiatan layanan masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menyampaikan bahwa kondisi ini menunjukkan beberapa hal, yakni (i) awareness masyarakat yang semakin baik dalam melakukan pengecekan dan memperlakukan Rupiah (ii) pengelolaan operasional ¬cash handling yang semakin govern oleh perbankan sebagai lembaga keuangan yang terdepan dalam melayani kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dan (iii) Koordinasi dan kolaborasi yang intensif dalam upaya memberantas tindak pemalsuan Rupiah oleh aparat penegak hukum.
”Salah satu bentuk koordinasi yang telah dilakukan BI NTB, yakni dengan melaksanakan pemusnahan Rupiah tidak asli sebagai langkah strategis dalam upaya penanganan Rupiah tidak asli. Terlebih lagi sebagaimana catatan pihak Polda NTB terdapat 8.307 lembar fisik Rupiah tidak asli yang ditatausahakan dan berpotensi bertambah sehingga aspek pengelolaan dan penyimpanan oleh pihak Polda NTB memiliki tantangan dan faktor risiko tersendiri. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas kontribusi dan kerja keras yang dilakukan. Momentum ini juga menjadi satu bentuk ikhtiar bersama dalam menyambut Hari Oeang Republik Indonesia ke-78 yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober,” ujar Berry.
Lebih lanjut, terdapat 3 upaya menjaga Rupiah dari tindak pemalsuan, yakni secara preemptif – melalui peningkatan security features pada fisik uang Rupiah, preventif – melalui upaya edukasi Cinta Bangga dan Paham Rupiah kepada masyarakat secara masif dan Represif – melalui upaya penegakan hukum yang maksimal untuk memberikan efek jera.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Reskrimsus POLDA NTB AKBP. Wendi Arianto, SIK. menyampaikan bahwa sebanyak 8.307 lembar uang Rupiah yang tidak asli tersebut merupakan hasil temuan dari proses pengolahan uang dan klarifikasi masyarakat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2005 hingga 2023 (18 tahun) dan bukan merupakan barang bukti kasus tindak pidana.
”Rupiah tidak asli tersebut, terdiri dari pecahan Rp 100 ribu sampai pecahan Rp 2 ribu . Pemusnahan uang Rupiah tidak asli ini dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Mataram kelas I A, nomor: 2513/KPN.PN.W25-U1/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemusnahan uang Rupiah tidak asli. Kegiatan ini juga merupakan wujud pelaksanaan amanat pengelolaan uang Rupiah yang dimandatkan kepada Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan POLDA NTB, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang,” ujar Wendi Arianto.
Dalam acara Pemusnahan Fisik Rupiah Tidak Asli yang diselenggarakan langsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB ini, turut hadir Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan/ Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardhani, S.Si., MA., MT., Agen Madya BIN Daerah NTB, Abdurrahman, S.Ag, Kasi Bidang Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi NTB, Dr I Nyoman Wasita Triantara, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi NTB, Rodjai, S. Irawan, S.H., M.M., Polresta Mataram, Kombes Pol. DR. Ariefaldi Warganegara, SH., SIK., MM., CPHR., CBA., CHRM., Perwakilan Kajari Mataram, Iwan Winarso SH., Mhum, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Bapak Mahendrasmara Purnamajati SH, M.H.(bul)
Jakarta (ekbisntb.com) – Beberapa langkah sederhana ternyata dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan, hal ini dapat dilakukan pemilik mobil di tengah tingginya harga bahan bakar minyak (BBM).
Pemilik mobil disarankan untuk melakukan perawatan rutin, menjaga tekanan ban yang optimal, menghindari akselerasi mendadak, dan banyak cara lainnya yang berpengaruh pada konsumsi BBM kendaraan, seperti yang dibagikan Toyota pada laman resminya yang diakses Selasa.
Tekanan ban
Isi lah tekanan ban kendaraan ke tingkat (Pound per Square Inch- PSI) yang tepat, umumnya, tingkat PSI yang direkomendasikan pabrikan mobil tertera di sejumlah pilar mobil, beberapa mobil modern memunculkan informasi rekomendasi PSI di kluster MID maupun di layar head unit.
Toyota menyebut, ban yang dipompa dengan tepat berpotensi meningkatkan efisiensi bahan bakar sebesar 3,3 persen, sehingga hanya memakan lebih sedikit bahan bakar untuk menempuh jarak yang sama daripada ban yang kurang angin.
Catat penghematan bahan bakar
Jika melihat perubahan mendadak dalam penghematan bahan bakar mobil, ini bisa berarti mobil perlu segera diservis.
Jaga kebersihan filter udara mesin
Filter ini mudah diganti dan dapat mempengaruhi jarak tempuh bahan bakar. Pergi ke bengkel mobil atau pusat servis resmi untuk melakukan servis sesegera mungkin jika lampu “check engine” menyala.
Meskipun tampaknya kendaraan berjalan dengan baik, ini bisa berarti ada masalah dengan mesin kendaraan.
Bawa hanya barang yang diperlukan
Untuk setiap pengurangan 45 kilogram kargo yang diangkut dalam mobil, penghematan bahan bakar berpotensi berkurang 1 persen. Efek dari beban ekstra akan lebih dramatis jika kendaraan berukuran lebih kecil.
Kadar BBM
Isi bahan bakar dengan kadar bahan bakar yang direkomendasikan dalam buku panduan pemilik mobil. Ikuti jadwal perawatan yang direkomendasikan oleh produsen mobil seperti yang tertera pada buku panduan pemilik mobil.
Lakukan penggantian oli secara teratur sesuai interval yang disarankan. Selalu gunakan jenis oli yang direkomendasikan oleh produsen serta jenis cairan lainnya.
Kontrol akselerasi
Saat keluar dari tempat pemberhentian, berakselerasilah secara perlahan. Hindari akselerasi mendadak yang “kasar”, hal ini dapat mengurangi penghematan bahan bakar.
Gaya pengereman
Bersikaplah proaktif saat mengemudi, ketahui lah dan lebih peka terhadap tempat-tempat yang mengharuskan untuk mengerem, saat mendekati lampu merah atau tanda berhenti misalnya.
Melepaskan kaki dari pedal gas lebih awal sebelum mengerem lebih baik dari pada mengerem secara mendadak. Perpindahan gas ke rem yang begitu cepat, bahkan jeda kecil dalam akselerasi yang terbuang sangat berpengaruh pada konsumsi bahan bakar.
Pelan-pelan
Jika melaju dengan kecepatan tinggi atau kecepatan tidak konstan, mobil akan mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak.
Waktu memanaskan mobil
Hindari menghabiskan waktu terlalu lama untuk memanaskan mobil, ini adalah pemborosan bahan bakar. Jangan juga mengemudi terlalu cepat, perhatikan suhu cairan pendingin mobil atau pengukur suhu sekitar, dan mulai lah mengemudi ketika mesin berada pada suhu operasi normal.
Suhu luar ruang
Pada musim panas, hindari mengemudi pada waktu-waktu terpanas dalam sehari. Dengan mengemudi saat suhu udara lebih dingin, pengemudi dapat menghemat bahan bakar, sebab, udara yang lebih dingin lebih padat dan dapat membantu jarak tempuh bahan bakar.
AC mobil
Meskipun mungkin terlihat berlawanan dengan intuisi, gunakanlah AC atau pendingin. AC mobil modern sangat efisien dan mampu mengurangi hambatan pada mesin dibandingkan mengemudi dengan jendela terbuka pada kecepatan yang lebih tinggi. (ant)
Jakarta (ekbisntb.com) – Google memperluas jangkauan fitur “AI Overviews” atau ringkasan pencarian berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) ke lebih dari 100 negara.
Perluasan akses tersebut akan berlangsung pekan ini dimulai dari Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Cile, Filipina, hingga negara lainnya.
“Mulai pekan ini, ringkasan AI akan dirilis ke lebih dari 100 negara dan teritori di berbagai di berbagai dunia. Dengan perluasan terbaru ini, ringkasan AI akan memiliki pengguna global hingga 1 juta pengguna setiap bulannya,” kata VP Search Quality Srinivasan (Cheenu) Venkatachary dalam unggahan blog Google, dikutip Selasa.
Di setiap negara, dengan pembaruan terkini ringkasan AI dalam pencarian Google akan muncul dalam bahasa apa pun yang didukung, termasuk Inggris, Hindi, Indonesia, Jepang, Portugis, dan Spanyol.
Hal itu berarti jika pengguna sebenarnya menggunakan bahasa Spanyol, dan tengah berasa di AS, maka ketika melakukan pencarian pengguna tetap akan dapat melakukan pencarian dalam bahasa Spanyol dan melihat ringkasan AI dalam bahasa yang sama.
Awal bulan ini, sebenarnya Google meluncurkan ringkasan AI untuk iklan di versi ponsel tetapi hanya di AS. Untuk semua lokasi lainnya, Google mengatakan “iklan akan terus muncul di slot khusus di seluruh halaman” dan bukan langsung di dalam AI Overviews.
Layanan AI Overviews dikenalkan pada Mei 2024 mulai dari AS dan secara perlahan diperluas ke negara lain seperti Inggris, India, Jepang, Indonesia, Meksiko, dan Brazil pada bulan Agustus.
Perusahaan tersebut juga mulai menampilkan halaman web yang dikutip dalam AI Overviews secara lebih menonjol setelah pengujian selama sebulan. (ant)
Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa mengalami kenaikan sebesar Rp8.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.535.000.
Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Selasa 29 Oktober 2024 turut naik ke angka Rp1.386.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
-Harga emas 0,5 gram: Rp817.500
– Harga emas 1 gram: Rp1.535.000
– Harga emas 2 gram: Rp3.010.000
– Harga emas 3 gram: Rp4.490.000
– Harga emas 5 gram: Rp7.450.000
– Harga emas 10 gram: Rp14.845.000
– Harga emas 25 gram: Rp36.987.000
– Harga emas 50 gram: Rp73.895.000
– Harga emas 100 gram: Rp147.712.000
– Harga emas 250 gram: Rp369.015.000
– Harga emas 500 gram: Rp737.820.000
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.475.600.000
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.
Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)
Audit pemantauan karbon yang dinamai Continuous Emission Monitoring System (CEMS).(ekbisntb.com/ant)
Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong transformasi industri hijau melalui pemantauan emisi berkelanjutan dengan menerapkan sistem audit pemantauan karbon yang dinamai Continuous Emission Monitoring System (CEMS).
Kepala Badan Standardisasi dan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa mengatakan audit CEMS ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi layanan dalam memenuhi kebutuhan industri sesuai regulasi PermenLHK No 13 Tahun 2021, terutama dalam pelaksanaan kontrol emisi karbon pada industri.
Selanjutnya, kegiatan pemantauan emisi tersebut juga sebagai tindak lanjut dari visi Presiden Prabowo untuk membangun industri berorientasikan lingkungan.
“Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah nyata melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara BSKJI dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mencapai target Net Zero Emission pada sektor industri sebagai tujuan jangka panjangnya,” katanya.
Lebih lanjut Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang Sidik Herman mengatakan, sistem audit yang dikembangkan pihaknya tersebut diterapkan untuk 10 sektor industri wajib.
Adapun sektor yang masuk dalam daftar CEMS, yakni sektor peleburan besi dan baja, pulp dan kertas, rayon, karbon hitam, migas, pertambangan, pengolahan sampah secara termal, semen, pembangkit listrik tenaga termal, pupuk, dan amonium nitrat.
Ia mengatakan, pemantauan emisi ini dilakukan Kemenperin mengacu pada United States Environmental Protection Agency (Usepa) Performance Specification 11 (PS-11) sebagai standar bagi sistem pemantauan emisi berkelanjutan untuk partikulat pada sumber emisi tidak bergerak.
“Dengan penilaian kesesuaian melalui CEMS ini, kami berharap kualitas pengendalian emisi di berbagai sektor industri dapat semakin ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjadi bagian dari kontribusi BBSPJPPI dalam menjaga lingkungan. Tentu saja, ini memerlukan peran aktif dan kerja sama dari berbagai pihak,” ujar dia. (ant)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ant)
Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi peringatan keras kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) agar tidak tergoda dengan komisi yang ditawarkan oleh pengusaha maupun vendor.
Amran menyampaikan, komitmen ini merupakan upaya untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan kementerian. Ia menekankan, tidak segan-segan untuk memasukkan nama pengusaha ke daftar hitam.
“Presiden kita sekarang, menginginkan pengendalian pemberantasan korupsi real. Bukan basa basi, bagi yang melakukan internal, aku beresin. Bagi bapak (pengusaha) yang di luar menggoda Kementerian Pertanian, fair saya, aku blacklist bapak, nggak boleh ikut di sini, sampai afiliasinya aku blacklist,” kata Amran di Jakarta, Selasa.
Langkah tegas ini juga dibuktikan dengan penandatanganan komitmen pakta integritas Kementerian Pertanian bagi pejabat eselon.
Dengan upaya ini, lanjut Amran, diharapkan Kementan dapat mencapai target swasembada pangan secara terhormat. Oleh karenanya, profesionalisme harus ditegakkan.
“Kami mimpikan nanti ke depan Kementan mencapai swasembada pangan secara terhormat. Kami tidak ingin ada pengusaha yang kena musibah, begitu pula dengan pegawai kementerian kena musibah, jadi kami ingin betul-betul menerapkan profesionalisme di Kementan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Sebelumnya, Amran kembali mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di lingkungan Kementan karena didapati menerima suap atau fee proyek sebesar Rp700 juta.
Menteri Amran ditemui di Jakarta, Senin 28 Oktober 2024 mengatakan, tindak lanjut pencopotan tersebut dilakukan karena dirinya menerima laporan terkait adanya tindakan korupsi atau suap di institusi yang dipimpinnya.
“Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya nilai suapnya Rp700an juta, yang diakui Rp500 juta,” ujarnya.
Selanjutnya, disampaikan Mentan pelaku tersebut tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan guna mengetahui adanya indikasi peran dari pihak lain.
Menurut Mentan, tindakan tegas tersebut dirinya lakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan tiga pesan khusus kepada dirinya, yakni pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3–4 tahun. (ant)
Kepala Dinas Nakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H(ekbisntb.com/bul)
Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersiap membahas UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2025.
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengatakan, saat ini tengah menunggu edaran dari pusat. Jika mengacu pada peraturan pemerintah, penetapan UPM paling lambat tanggal 21 November.
“Kemarin ada Bimtek, dari Kementerian datang. Saya minta supaya segera dikeluarkan surat edaran. Agar kita segera mempersiapkan juga. Kaitan itu, kita masih menunggu apakah masih menggunakan formula yang lama, atau ada tambahan,” katanya di Mataram, Selasa, 29 Oktober 2024.
Dalam pembahasan UMP 2025 nanti, tentu, menurut Gede Aryadi, terlebih dahulu harus mendengar masukan-masukan. Dari unsur buruh, untur pemberi kerja, dan kembali kepada kondisi ril saat ini.
Pemerintah menetapkan formula baru untuk menghitung UMP, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Rumus dasarnya adalah UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)
UM(t+1): Upah Minimum yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya. UM(t): Upah Minimum pada tahun berjalan. Nilai Penyesuaian UM(t+1): Nilai penyesuaian yang didapatkan dari perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Cara Menghitung Nilai Penyesuaian UMP yaitu, Nilai Penyesuaian UM(t+1) = (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x α)) x UM(t).
Inflasi: Tingkat inflasi yang terjadi dalam periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. α (alfa): Indeks tertentu yang nilainya berada dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30. Indeks ini digunakan untuk memberikan bobot terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan UMP.
“Rumusnya sudah jelas, melihat kemampuan daya beli masyarakat, kondisi ekonomi, perkembangan perusahaan, inflasi, jumlah pengangguran, provitas tenaga kerja. Itu yang menjadi komponen penentuan UMP. Tapi kita tunggu saja edaran pusat, bagaimana pedomannya, apakah ada instrumen lain yang akan dimasukkan untuk penetapan UMP,” tambahnya.
Kendati begitu, Gede Aryadi menegaskan lagi, terkait pengupahan, pemerintah mendorong penerapan Struktur Skala Upah (SuSu). UMP ini berlaku hanya untuk pekerja baru (rekrutmen baru). Pengupahan berbasis produktivitas sangat penting sebagai solusi untuk menciptakan keadilan bagi pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan.
Pengupahan yang selama ini fokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sering kali tidak adil bagi pekerja berpengalaman yang memiliki kompetensi dan etos kerja tinggi.
“Selama ini masih banyak perusahaan yang menjadikan UMP dan UMK sebagai standar gaji/upah. Padahal, UMP-UMK hanya berlaku untuk pekerja baru,” jelasnya.
Berdasarkan data WLKP Online, jumlah perusahaan di NTB sebanyak 27.983, dan yang sudah menerapkan SuSu hanya 375 perusahaan. Harapannya, makin banyak perusahaan yang menerapkan SuSu sehingga bisa mensejahterakan pekerja dengan upah yang layak, berkeadilan, dan berkelanjutan karena akan berdampak pada hubungan industrial yang harmonis.(bul)
