Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 521

Erick Thohir Perintahkan Delapan BUMN Sukseskan Program Makan Bergizi

0
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo.

Ia menyebut mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Erick di Jakarta, Jumat.

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

Erick menyebut, hal pertama yang harus dilakukan oleh BRI, BNI dan Bank Mandiri adalah menyiapkan skema pinjaman bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Selanjutnya, Ketiga, PLN perlu menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

“Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” katanya.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi.

Lebih lanjut, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan badan gizi nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk off taker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

“Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024,” ucap Erick. (ant)

Tiga Maskapai di Kupang Batalkan Penerbangan Akibat Erupsi

0
Aktifitas di bandara kupang(ekbisntb.com/ant)

Kupang (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara El Tari Kupang melaporkan bahwa tiga maskapai membatalkan penerbangannya dari Kupang ke sejumlah Bandara di NTT akibat erupsi gunung Lewotobi Laki-Laki.

“Hari ini ada maskapai yang batal terbang, ada tiga rute,” kata PGS. Legal, Compliance & Stakeholder Relation Department Head I Gusti Ngurah Yudi Saputra kepada ANTARA di Kupang, Jumat.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan dampak erupsi gunung Lewotobi laki-laki bagi penerbangan di NTT yang saat ini masih terus terjadi.

Yudi mengatakan bahwa sejumlah maskapai penerbangan yang membatalkan penerbangan itu antara lain Susi Air, Wings Air dan terakhir maskapai penerbangan Nam Air.

Ia merincikan untuk pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan SI266 seharusnya terbang pada pukul 07.30 WITA dengan tujuan Rote dan nomor penerbangan SI250 jadwal penerbangan 09.15 WITA tujuan Sabu, namun terpaksa dibatalkan.

Kemudian untuk pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW1831 dengan jadwal penerbangan jam 07.00 WITA tujuan Ende dan nomor penerbangan IW1957 jadwal jam 11.25 WITA tujuan Ende.

Terakhir adalah pesawat Nam Air dengan nomor penerbangan IN631 dengan jadwal penerbangan 10:45 WITA tujuan Tambolaka. Kabupaten Sumba Barat.

Dampak dari tidak adanya penerbangan yang menuju ke sejumlah rute tersebut juga berdampak pada penerbangan kedatangan ke bandara El Tari Kupang.

Lewotobi Laki-laki hingga siang ini masih terus erupsi. Terakhir pada pukul 14.35 WITA erupsi dengan ketinggian 8.000 meter di. puncak gunung tersebut.

“Jarak luncur awan panas tidak teramati. Tinggi kolom abu mencapai 8000 meter di atas puncak,” kata Petugas Pengamat Gunung Lewotobi Laki-laki Boby Lamanepa, Jumat. (ant)

Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Bus Jelang Natal-Tahun Baru

0
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan meningkatkan pengawasan bus melalui pemeriksaan kelaikan jalan atau rampcheck jelang angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025, pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan liburan akhir tahun yang berkeselamatan.

“Salah satunya melalui pengawasan dan pemeriksaan kelaikan jalan armada bus yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” kata Risyapudin di sela melakukan rampcheck bus bersama jajaran Eselon II di Pool PO Sinar Jaya Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 10.000 bus bakal dilakukan pemeriksaan kelaikan jalan hingga 30 November 2024. Pemeriksaan difokuskan di lokasi pool-pool bus.

“Kendaraan yang dikatakan laik jalan yaitu memiliki izin resmi dan kartu pengawasan, memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan juga administrasi,” ujar Risyapudin dalam keterangan di Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan rampcheck angkutan umum dilakukan sejak 6 November hingga 20 Desember 2024. Setelah Pool Bus, inspeksi keselamatan juga akan difokuskan di terminal, rest area dan tempat – tempat wisata.

“Ditjen Perhubungan Darat memiliki program door to door service untuk pelaksanaan rampcheck di daerah-daerah seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna percepatan dan pemenuhan target inspeksi keselamatan angkutan umum,” katanya.

Menurut dia, kegiatan itu merupakan awal dimulainya suatu operasi pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh.

Rampcheck dilaksanakan untuk mendeteksi dini potensi kerusakan pada armada bus sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memastikan perjalanan penumpang tetap aman dan lancar.

Ia mengimbau masyarakat untuk turut serta berperan dalam menciptakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan terlebih dulu mengecek kelaikan jalan dari armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi atau Web Mitra Darat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Amirulloh mengungkapkan bahwa pihaknya telah dilakukan rampcheck terhadap 1.152 bus dengan rincian 949 bus laik operasi dan 203 bus tidak laik operasi.

Dari jumlah tersebut, di antaranya telah diperiksa sebanyak 789 bus antar kota antar provinsi (AKAP), 292 bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP), 69 bus pariwisata dan dua bus lainnya.

Sebagai upaya mewujudkan keselamatan, pihaknya juga mengharapkan adanya pemeriksaan pada pengemudi.

“Diharapkan semua Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di wilayah masing-masing bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun Jasa Raharja untuk menyiapkan posko kesehatan di terminal – terminal,” kata Amirulloh. (ant)

Pimwil Bulog NTB : Stok Beras Aman Sampai Januari 2025

0
Sri Muniati(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com)

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati menyampaikan serapan beras yang sudah dilakukan di Provinsi NTB saat ini sebanyak 54.000 ton setara beras. Serapan yang dilakukan oleh Perum Bulog NTB dari para petani selama periode Januari hingga awal November 2024 ini.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok untuk menjaga pilar ketersediaan pangan dalam hal pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sampai dengan tanggal 07 November 2024 Perum BULOG Kanwil NTB telah melakukan Penyerapan Gabah Beras Petani melaui skema PSO (Public Service Obligation) sebesar 54,8 ribu ton setara beras atau sudah mencapai 84% dari target nasional sebesar 65 ribu ton setara beras,” kata Sri di kantornya, Jumat, 8 November 2024.

Didampingi Manager Bisnis, Kurnia Rahmawati dan Manager Pengadaan, Faturochma Dyan Istifana, Sri Muniati juga menyampaikan, selain melalui skema PSO, sebagai bentuk upaya optimalisasi penyerapan, Perum BULOG Kanwil NTB juga telah melakukan penyerapan gabah beras petani melaui skema Komersial dengan capaian sebesar 9,4 ribu ton setara beras atau 88% dari target nasional sebesar 10,7 ribu ton setara beras.

“Dengan demikian, total penyerapan Gabah Beras Petani yang telah dilakukan oleh Perum BULOG Kanwil NTB sampai dengan saat ini sebesar 64,2 ribu ton atau sebesar 85% dari total target 75,7 ribu ton setara beras,” tambahnya.

Dalam rangka serapan beras dan gabah, Perum Bulog NTB terus mengajak siapapun menjadi mitra Bulog. Syaratnya hanya menyertakan foto copy KTP, NPWP, NIB, Akta Pendirian (untuk perusahaan). Jika memiliki penggilingan, harus memiliki lantai jemur atau dryer.

“Untuk lebih jelas dan lengkapnya bagi masyarakat yang berminat dapat langsung menghubungi kantor Perum Bulog terdekat, baik di Kanwil Bulog, Kantor Cab maupun Gudang Bulog di kabupaten/kota,” jelasnya.

itambahkannya, dalam hal pelaksanaan Penugasan Pemerintah untuk menyalurkan Program Bantuan Pangan (Bapang), sampai dengan Bulan Oktober 2024 Perum BULOG Kanwil NTB telah menyalurkan Bapang ke PBP (Penerima Bantuan Pangan) sebanyak 51 ribu ton, dan masih akan menyalurkan sebanyak 6,4 ribu ton di Bulan Desember 2024.

Selain digunakan untuk penyaluran Program Bantuan Pangan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di Gudang BULOG Kanwil NTB juga dipergunakan untuk kegiatan stabilisasi harga beras di pasaran melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Total penjualan beras SPHP Perum BULOG Kanwil NTB sampai dengan 7 November 2024 adalah sebesar 16,2 ribu ton dengan outlet penjualan yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB,” kata Sri.

Jumlah stok beras cadangan pangan pemerintah setara beras saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran dari penugasan-penugasan pemerintah khususnya bantuan pangan dan beras SPHP hingga awal tahun depan (Januari).

“Sehingga kami himbau masyarakat tidak perlu kuatir, dan tentunya agar tetap berbelanja secara bijak seperti biasa, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” tandasnya.(bul)

BPH Migas Ajak Mahasiswa Aktif Cegah Penyalahgunaan BBM Subsidi

0
Ilustrasi pengisian BBM(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengajak generasi muda khususnya mahasiswa agar berperan aktif mencegah penyalahgunaan penyaluran jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu atau solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau Pertalite.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi yang tepat sasaran merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk mahasiswa.

“Mari kita aktif mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi dan BBM kompensasi, agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya,” kata Iwan dalam acara BPH Migas Goes To Campus di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 7 November 2024.

Dia menyampaikan bahwa subsidi BBM menggunakan uang negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Untuk mempermudah masyarakat berpartisipasi mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi kompensasi, BPH Migas telah menyediakan kanal Helpdesk di nomor WhatsApp 081230000136.

Apabila mahasiswa mengetahui ada yang mencurigakan, terutama di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), diharapkan segera dilaporkan ke helpdesk BPH Migas tersebut.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Penyalahgunaan BBM subsidi dan BBM kompensasi sangat merugikan karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan, akhirnya tidak bisa menikmatinya.

“Misalnya, BBM subsidi yang seharusnya untuk petani atau nelayan, disalahgunakan dengan cara dijual ke industri dengan harga mahal. Jadi, jangan ragu untuk membantu Pemerintah mewujudkan BBM subsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran,” paparnya.

Iwan juga meminta agar mahasiswa menyampaikan ide atau usulan program untuk mendukung BBM subsidi tepat sasaran. Ide-ide membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan program BBM subsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.

Di samping itu, dukungan Pemerintah untuk masyarakat agar dapat menikmati BBM subsidi dan BBM kompensasi dengan harga terjangkau, juga diwujudkan melalui Program BBM Satu Harga.

“Dari Sabang sampai Merauke, harga BBM subsidi dan BBM kompensasi sama. Harga BBM di Sangir Talaud, Pulau Rote atau di daerah Papua Pegunungan, sama dengan harga BBM di Pulau Jawa. Semua ini salah satu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak dalam sesi diskusi.

Menurutnya, Program BBM Satu Harga yang dilaksanakan sejak 2017 hingga saat ini telah terbangun 566 penyalur BBM Satu Harga, yaitu Sumatera 88 penyalur, Kalimantan 119 penyalur, Maluku dan Papua 195 penyalur, Sulawesi 60 penyalur, Nusa Tenggara 99 penyalur, Jawa dan Madura 3 penyalur, serta Bali 2 penyalur.

Lebih lanjut Alfon memaparkan, dalam upaya pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi, BPH Migas telah melakukan pelbagai langkah.

Terkait pengendalian penyaluran BBM tersebut, upaya yang dilakukan antara lain pengaturan Konsumen Pengguna sesuai lampiran Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, penyaluran volume JBT Solar sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

“Selain itu, penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan BBM kompensasi untuk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro dan layanan umum sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP),” paparnya.

Sementara untuk pengawasan penyaluran BBM dilakukan melalui pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas, bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum serta kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Alfon juga menyampaikan larangan dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan Surat Rekomendasi. Bagi pelanggarnya, dikenai sanksi berupa pencabutan Surat Rekomendasi atau pidana atau denda sesuai aturan yang berlaku.

Sementara, Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Mia Khrisna Anggraini menekankan bahwa energi merupakan bagian penting bagi negeri ini, termasuk juga untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045.

Generasi muda sebagai tulang punggung negara di masa depan, perlu memahami secara baik mengenai ketahanan energi nasional dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas.

“Upaya yang dilakukan BPH Migas memberikan edukasi mengenai kegiatan hilir migas seperti BPH Migas Goes To Campus ini sangat penting dan perlu diapresiasi. Kita bergandengan tangan melakukan hal ini, lebih kuat, sehingga pendidikan energi bagi anak muda tetap masif,” katanya.

Apresiasi serupa juga disampaikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Harry Budi Sidharta.

Menurut dia, kesempatan bagi PT PGN menjelaskan proses bisnis gas melalui pipa akan meningkatkan animo mahasiswa untuk terlibat dalam pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.

Harry menjelaskan, gas bumi merupakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, serta efisien bagi pemenuhan kebutuhan penggunanya. Utilisasi gas bumi di Indonesia saat ini bersumber dari dalam negeri. Saat ini, gas juga menjadi energi transisi untuk mencapai Net Zero Emission.

Pemerintah dengan dana APBN dan PT PGN telah membangun 820.000 sambungan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. “Pembangunan jargas selain bertujuan memberikan energi yang lebih bersih, juga menekan laju impor LPG,” katanya.

Rektor Universitas Negeri Semarang S. Martono menyambut gembira pelaksanaan BPH Migas Goes To Campus. Kegiatan semacam ini menjadi pijakan bagi perguruan tinggi untuk mendekatkan kebutuhan di dunia kerja dengan ilmu yang diperoleh di kampus.

“Kegiatan ini sangat positif karena dapat menjadi bekal bagi mahasiswa kami memasuki dunia kerja. Yang terpenting adalah menyatukan antara apa yang ada di masyarakat sebagai kebutuhan kerja dengan ilmu yang diberikan di kampus. Upaya ini perlu kita dukung sebagai pembelajaran dan penguatan mengenai energi di Indonesia,” kata Martono.

BPH Migas Goes To Campus di UNNES ini diikuti sekitar 200 mahasiswa dan menjadi penutup kegiatan BPH Migas Goes To Campus tahun 2024. Pada tahun ini, acara serupa telah dilaksanakan di PEM Akamigas Cepu, Universitas Pertiba di Bangka Belitung, serta di Universitas Gadjah Mada. (ant)

Pemprov NTB Ajak Hipmi Kolaborasi Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah

0
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mengajak para pengusaha muda yang terorganisir di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi NTB untuk berkolaborasi mengembangkan potensi daerah.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu. Gita Ariadi.,M.Si saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI NTB ke XV di Mataram, Jumat, 8 November 2024.

“Sesuai dengan semangat inovasi dan kolaborasi, hasil musda ini jangan sampai memicu konflik berkepanjangan. Kita harus fokus pada masa depan dan bekerja sama untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki, terutama di sektor – sektor potensial,” ujar Lalu Gita.

Sekda juga menyoroti pentingnya peran pengusaha pemuda dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus.

“Pemuda memiliki energi dan ide-ide segar yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mari kita dukung, berkolaborasi dengan para pelaku usaha dan pemerintah dalam menciptakan peluang bisnis dan investasi yang menguntungkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Lalu Gita menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan regulasi, meningkatkan pelayanan perizinan, dan memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

“Kita juga akan terus mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri dan pelabuhan. Dengan begitu, kita dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di NTB,” tegasnya.

Lalu Gita menambahkan, NTB saat ini terus berkembang dengan potensi besarnya. Beberapa diantaranya disebut ruang-ruang berinvestasi adalah KEK Mandalika yang didalamnya terdapat Sirkuit MotoGP bisa menjadi magnet investasi dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Selaiin itu, ada juga kawasan industry yang sudah ditetapkan pemerintah di komplek pertambangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu kawasan industry pengolahan hasil pertambangan (smelter) yang terus berproses untuk segera dioperasikan.

Ada juga pusat ekonomi yang sudah diwacanakan sejak lama, yaitu Bandar Kayangan atau Global Hub di Kabupaten Lombok Utara.

“Semua kawasan-kawasan investasi itu bisa dimanfaatkan sebagai potensi oleh pengusaha-pengusaha muda. Ikutlah menjadi pemain, atau dengan kekuatan jaringannya, datangkan investor ke daerah ini. pemerintah daerah siap mendukung dalam hal kebijakan,” tambahnya.

Ia menekankan kembali, keberadaan HIPMI ini sebagai wadah berkumpulnya para pengusaha diharapkan menjadi mitra strategis yang dapat mendukung pengembangan industry, ekonomi, pariwisata yang muaranya adalah kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah ini khususnya.

Untuk diketahui, pada Musda ke XV HIPMI ini, dua calon kuat Ketua HIPMI NTB, yaitu, Ismed Maulana, dan Azizah Awaliah.

Dalam kesempatan yang sama, SC Musda HIPMI ke XV, Budi Wawan menyambut positif ajakan Pemprov NTB untuk berkolaborasi. HIPMI NTB menurutnya berkomitmen untuk aktif berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi NTB dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.

“Siapapun yang terpilih menjadi Ketua BPD HIPMI NTB nanti, tentunya siap membawa gerbong besar ini untuk bekerja sama dengan pemerintah dan para pelaku usaha untuk mewujudkan NTB yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya.(bul)

Program Makan Bergizi Gratis, Momentum Peningkatan Produksi Usaha Pangan Lokal

0
Abdul Rauf (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang akan dilakasanakan oleh pemerintah mulai tahun 2025 menjadi momentum yang tepat untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan produksi pelaku usaha pangan lokal. Sebab tidak semua bahan pangan yang dibutuhkan di program ini bisa terpenuhi di dalam daerah, misalnya susu, telur ayam atau bahan bumbu tertentu seperti bawang putih.

Anggota Komisi II DPRD NTB H. Abdul Rauf mengatakan, khusus untuk telur mestinya bisa dioptimalkan oleh pengusaha lokal. Sebab selama ini, telur yang dikonsumsi oleh masyarakat NTB banyak didatangkan dari Bali karena stok dalam daerah masih terbatas.

“Kita sadari telur banyak disuplai oleh Bali yang terdekat ya. Sehingga dengan adanya peluang ini, harusnya pemerintah daerah juga berpikir untuk mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk tumbuh. Karena potensi ekonomi kita di sektor perteluran ini bisa eksis karena ada pasar yang pasti,” kata H. Abdul Rauf kepada Ekbis NTB, Kamis 7 November 2024.

Untuk produk susu kata Rauf, NTB memang tak mampu untuk memenuhi kebutuhan lokal karena masih sangat bergantung dengan produk dari luar daerah. Sebab di NTB tak ada ekosistem sapi perah yang mendukung suplai konsumsi susu bagi masyarakat.

Sedangkan untuk buah, pihaknya menyarankan agar penyedia layanan program makan bergizi gratis ini menggunakan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di petani, baik buah musiman atau non musim.

“Berharap nanti memperhatikan ketersediaan dan menyerap produk lokal untuk kebutuhan. Program ini harus dijawab dengan adanya pengusaha-pengusaha yang bisa menyiapkan kebutuhan pokok, seperti telur ini,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan pasar untuk pelaku usaha pangan lokal melalui program makan bergizi gratis ini. Jika pasar mereka sudah pasti, maka UMKM akan bergerak dengan sendirinya. Jika mereka ada kendala dengan aspek permodalan, maka akses pembiayaan di perbankan untuk mereka diharapkan bisa difasilitasi.

“Nanti kami komunikasikan dengan pemda, jika ada komitmen seperti itu saya pikir para pengusaha akan mengambil peluang ini. Yang penting ada kepastian mengambil. Jangan dibiarkan tarung bebas,” katanya. (ris)

Diskop UKM NTB Tunggu Juklak Juknis PP Penghapusan Utang UMKM

0
Ahmad Masyhuri(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan pihaknya kini menunggu bagaimana petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis terkait dengan pemutihan piutang macet UMKM.

 “Tindak lanjut dari PP belum ada, jadi kalau kami di pemerintah itu setelah ada PP nanti ada turunannya. Bentuknya bisa jadi Juklas, Juknis untuk pelaksanaan dari apa  yang menjadi kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Kamis, 7 November 2024.

Ia mengatakan, pihaknya sedang menunggu komentar atau arahan lebih lenjut dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Pasalnya, merekalah yang mengetahui detail dan bagaimana turunan PP ini ke daerah.

Saat ditanya apakah nantinya penghapusan utang ini akan memberikan dampak kepada UMKM, Ahmad mengaku pihaknya belum bisa menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, untuk menentukan efek dari PP ini, perlu adanya pedoman terkait bagaimana skema penghapusan utang UMKM di daerah.

“Kalau untuk penghapusan utang UKM ini belum kita dapat komentar lebih lanjut dari Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk dampaknya juga saya belum tahu karena saya belum membaca bagaimana pedoman dari PP tersebut,” katanya.

Perlu diketahui, terdapat lebih dari 324 ribu UMKM yang ada di Provinsi NTB. 90 persen dari total jumlah UMKM tersebut merupakan usaha mikro. Yang mana mereka hanya berusaha kecil-kecilan dengan modal seadanya. Sehingga, berdasarkan hal ini, jumlah utang UMKM NTB dikatakan tidak begitu banyak mengingat para pelaku UMKM merupakan usaha mikro.

“UKM banyak melakukan peminjaman di perbankan, lembaga keuangan, tetapi kalau semuanya tidak, sebagain kecil aja karena kebetulan di NTB 90 persen lebih pelaku usaha mikro yang modalnya kecil-kecil, engga banyak (modal, red) bisa ditanggulangi sendiri,” jelas Ahmad.

Kendati demikian, ada juga beberapa UMKM yang melakukan piutang baik di perbankan, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya. Namun, Pihak Diskop UMKM mengaku mereka tidak mengetahui berapa jumlahnya karena pelaku UKM tidak melakukan pinjaman melalui mereka.

“Kalau namanya utang UKM ya belum ada ceritanya ada program 0 utang. Cuma berapa besarnya saya belum memegang datanya. Jadi kita identifikasi, kita tanya dulu karena ini kan belum ada pedoman,” pungkasnya. (era)

Hingga November, 42.791 Wisatawan Asing Diangkut 23 Kapal Pesiar Singgah di Lombok

0
Tamu kapal pesiar singgah di Pelabuhan Gilimas Lembar, Rabu 6 November 2024 lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Hingga saat ini, jumlah kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat (Lobar) sebanyak 23 kapal. Puluhan kapal ini membawa penumpang yang notebene wisatawan mancanegara mencapai 47.791 orang.

Jumlah ini diperkirakan, bertambah, karena masih ada beberapa kapal yang dijadwalkan akan singgah di Pelabuhan Gilimas. “Sudah 23 kapal (kapal pesiar) yang singgah,” sebut Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Barat, Irman Sumantri.

Disebutkan, total kunjungan wisatawan dari kapal pesiar tersebut, sementara ini hingga per 6 November sebanyak 42.791 orang. “Ini akan bertambah ,karena ada beberapa kali dijadwalkan singgah,” ujarnya.

Seperti kedatangan kapal  MV Silver Nova yang singgah di Pelabuhan Gili Mas, Rabu 6 November 2024. Kapal Pesiar MV Siler Nova sandar untuk pertama kalinya di Terminal Gili Mas Lombok. Kapal dengan GT 55051 Ton dan LOA 243.6 m ini sandar di Gili Mas pada Pukul 06.00 Wita dari Pelabuhan Benoa Bali dan melanjutkan perjalanannya ke Pelabuhan Komodo pada pukul 23.00 Wita.

Branch Manager Pelindo Lembar Kunto Wibisono, mengatakan jika PT Pelindo Lembar secara konsisten mengajak kolaborasi pelaku seni seperti gendang beleq dari kesenian Lembar untuk mengenalkan kebudayaan lokal kepada internasional serta melibatkan para pelaku UMKM sekitar yang menjajakan produk- produk hasil kerajinan penduduk lokal Lombok kepada para wisatawan.

Hal ini selain memiliki dampak positif bagi para pelaku usaha juga agar para wisatawan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Hal ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, pelabuhan, hingga pelaku usaha pariwisata dalam melakukan persiapan yang matang untuk menyambut kedatangan kapal pesiar MV Silver Nova.

Fasilitas pelabuhan, keamanan, dan berbagai layanan pendukung lainnya telah ditingkatkan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan. “Kerja sama ini menjadi kunci keberhasilan dalam menarik minat wisatawan mancanegara dalam mengembangkan sektor pariwisata di Lombok,”katanya.

Kapal dengan bendera Bahamas ini membawa sebanyak 650 wisatawan dan 400 kru kapal. Wisatawan. Sebanyak 408 paket wisata dengan 14 bus siap mengantar para wisatawan menuju tempat wisata seperti Narmada, Pasar Seni Sesela, Kerajinan Gerabah Banyumulek, Senggigi maupun pusat perbelanjaan LEM.(her)

Anggaran Penanganan Bencana Angin Puting Beliung Belum Cair

0
Bantuan bencana angin puting  beliung didroping di Kantor Desa Kuripan awal pekan ini. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggaran untuk penanganan bencana angin puting yang melanda sejumlah wilayah di Lombok Barat (Lobar) belum juga cair. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengajukan anggaran tersebut beberapa hari lalu, namun masih proses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar.

Hal ini menyebabkan BPBD belum menyalurkan bantuan logistik maupun material ke korban bencana. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar H Sabidin mengatakan anggaran penanganan  untuk semua korban terdampak bencana angin puting beliung masih dalam proses usulan.

Sebelumnya BPBD telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana 30 buah terpal, namun diakui itu belum cukup.

Pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk pengadaan bantuan tersebut ke BPKAD, namun belum cair. Pihaknya mengusulkan anggaran untuk semua kebutuhan bantuan, seperti logistik, spandek, terpal, selimut, makanan siap saji. Selain itu, diusulkan untuk pengadaan material yakni spandek dan kayu usuk serta material lainnya. Total anggaran yang diajukan mencapai ratusan juta rupiah.

Usulan anggaran ini masih berproses di BPKAD. Pihaknya berharap agar usulan ini segera disetujui untuk pembelian material dan logistik bagi korban bencana tersebut.

Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengatakan bantuan logistik kepada korban bencana berasal dari perusahaan dan lembaga lainnya. Sedangkan dari Pemkab masih kurang. Sebelumnya sudah didistribusikan 45 lembar terpal dan selimut serta air minum, tapi itu masih kurang.

Diterangkan, sesuai usulan surat yang diajukan ke Pemkab dalam hal ini Pj Bupati Lobar ditembuskan ke beberapa OPD terkait, pihaknya mengusulkan terpal besar sebanyak 100 buah, 50 buah terpal kecil, selimut 200 buah, mie instan 50 kotak, beras 5 ton, telur 100 trai, spandek ukuran 5 meter sebanyak 1000 lembar, dan 1000 lajur kayu.  Pihaknya berharap agar bantuan yang diperlukan warga tersebut segera didrop. “Dengan makanan siap saji juga kami butuh,”imbuhnya. (her)