Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 519

Selain Ganggu Pelayanan, PAD Dua Rumah Sakit Lobar Terancam Tak Tercapai Dampak Piutang Klaim BPJS

0
RSUD Tripat Lobar merupakan salah satu sakit rujukan di Lobar. Namun, pembiayaan di rumah sakit milik Pemkab Lobar ini masih mengandalkan BPJS Kesehatan. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Tunggakan klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar di dua rumah sakit di Lombok Barat (Lobar), masing-masing RSUD Tripat dan RSAM Narmada menyebabkan pelayanan terganggu. Selain itu, imbasnya pencapaian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dua rumah sakit terancam tak mencapai target.

Direktur Utama RSUD Tripat dr.H. Suriyadi, Sp.An., mengatakan hingga saat ini capaian PAD RSUD Tripat sudah masuk pada angka 86 persen dari target Rp 126 miliar, di mana target PAD ini naik pada APBD perubahan dari yang sebelumnya target PAD Rp 115 miliar, ” Target kami naik pada APBD perubahan dari Rp 115 miliar menjadi Rp 126 miliar,” paparnya.

Kalau dari hitungan target Rp 115 miliar capaian sudah mencapai 90 persen lebih, namun karena ada kenaikan target menjadi Rp 126 miliar, realisasi PAD hingga Oktober sebesar 86 persen dari target Rp126 miliar. “Kalau dari target Rp 115 miliar realisasi kami sudah 90 persen, tapi kalau dari target Rp 126 miliar realisasi mencapai 84 persen,” jelasnya.

Dikatakan, sisa yang 16 persen diperkirakan akan bisa tercapai jika pihak BPJS Kesehatan membayar klaim pelayanan yang sudah diajukan, namun masih tertunda pembayarannya oleh BPJS kesehatan, di mana nilai klaim yang belum dibayar mencapai belasan miliar.”Total yang dipending (tunda) belum dibayar Rp14,1 miliar, kalau ini dibayar sebesar Rp 10 miliar, ditambah sisa dua bulan, realisasi bisa capai 100 persen bahkan lebih,” katanya.

Saat ini, kata Ddia, capaian yang sudah masuk sebesar Rp 107 miliar, kalau dari target sebelum APBD perubahan realisasi PAD sudah lebih dari target, namun karena ada kenaikan sehingga dari realisasi Rp 107 miliar atau Rp 84 persen, sehingga jika terbayar 10 miliar maka capaian PAD bisa masuk 117 miliar selanjutnya masih ada sisa 2 bulan ini diperkirakan masuk Rp 10 miliar maka, PAD yang masih bisa lebih dari Rp 126 miliar dengan capaian Rp 127 miliar lebih.” Mudahan bisa dibayar, kami masih was-was ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSAM Narmada, dr. Erick Gunawan juga mengungkapkan akibat banyak klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar berpengaruh terhadap capaian PAD tahun 2024, hingga saat capaian PAD di rumah sakit baru sekitar Rp 70 persen,” Realisasi PAD kita terhambat saat ini baru capaian 70 persen,” tegasnya.

Jika semua klaim dibayarkan oleh BPJS kesehatan, maka realisasi PAD  dari rumah sakit  bisa mencapai 100 persen. “Jika dibayarkan, realisasi bisa 100 persen,”ujarnya.

Data Pemda Lobar per awal Oktober 2024, realisasi PAD Lobar mencapai 81,62 persen atau sekitar Rp 331 miliar dari target Rp 406 miliar lebih. Terdapat beberapa OPD yang realisasinya rendah, seperti Dinas Perhubungan sekitar 27, 43 persen, Dinas PUTR 42,40 persen, Dinas Perindag 50,19 persen, Dinas Pertanian 52,38 persen, DKP 64,8 persen. Sementara yang realisasinya tinggi ada di Bapenda di 80,2 persen, dan Dinas Lingkungan Hidup 81,53 persen.(her)

The Changcuters Akan Menjadi Penutup Panggung Memoria di Mataram

0
The Changcuters Akan Menjadi Penutup Panggung Memoria di Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Memoria sebuah event yang menggabungkan musik, seni rupa, olahraga, dan komunitas, akan hadir ditanggal 17-19 Desember 2024, di Eks Bandara Selaparang, setelah periode penjualan tiket Presale 1 ditanggal 29 – 10 oktober 2024 mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, warga Nusa Tenggara Barat Bersiap untuk war tiket lagi di periode penjualan presale 2 tanggal 12 sampai 17 november 2024.

“Seperti biasa nih, sebelum Presale 2 dimulai, kami spill line up fase ketiga nih, The Changcuters bakalan menutup panggung Memoria! Ditanggal 19 des 2024. Buat kamu yang udah nanyain siapa yang nemenin Mahalini di Day 3, nah hari ini kami jawab tuntas. Segera amankan tiket kamu di periode diskon terakhir,  karena setelah tanggal 17 Nov, semua harga tiket dijual tanpa diskon, atau makin dekat hari H, makin mahal harganya” Jelas Direktur PT Muda Kreasi Sejahtera, Aji Perdana.

“Di periode Presale 2 tiket seharga mulai dari Rp125.000,- untuk tiket harian regular dan Rp175.000,- untuk tiket harian VIP, serta Rp200.000,- untuk 2 day pass (Hari kedua dan ketiga) tiket regular, dan Rp300.000,- untuk 2 day pass (Hari kedua dan ketiga) tiket VIP, akan kami buka penjualan ditanggal 12 november 2024, pukul 10.00 WITA. secara online melalui website www.memoria.co.id dan juga bisa mengunjungi langsung untuk pembelian tiketnya di outlet Bento Kopi, Karang Pule, Mataram mulai pukul 16.00 WITA, dan juga partner ticketing kami Dewa Tiket Konser NTB dan juga NFD.” tambah Aji.

Tidak hanya tentang musik, Memoria juga akan menghadirkan berbagai kompetisi olahraga, e-sport, band & dance competition. Serta berbagai aktivitas seni rupa di area event. Registrasi tim dan peserta kompetisi juga dapat diakses mulai tanggal 18 oktober 2024, di website memoria.

Informasi lebih lanjut tentang event Memoria, stay update di akun Instagram @IGnyaMemoriaaa dan website www.memoria.co.id mulai tanggal 18 oktober 2024.(bul)

Erick Thohir Perintahkan Delapan BUMN Sukseskan Program Makan Siang Gratis

0
Menteri BUMN Erick Thohir bersama BUMN klaster pangan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengeluarkan maklumat kepada delapan BUMN untuk mendukung program makan siang gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam program unggulannya.

Delapan BUMN tersebut diantaranya, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, Perusahaan Gas Negara (PGN), ID Survey, dan Pupuk Indonesia.

Sebagaimana disiarkan dalam laman IG Kementerian BUMN, dijelaskan, tiba bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu BRI, BNI, dan Mandiri diminta menyiapkan skema pinjaman bagi suplplier Satuan Pelayanan Gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi.

Telkomsel menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti aplikasi Peduli Lindungi pada saat Pandemi COVID-19 untuk meningkatkan aksebilitas, efisiensi, dan transparansi.

PLN diminta harus menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi Satuan Pelayanan Gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber enegri Satuan Pelayanan Gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi.

ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk Satuan Pelayanan Gizi. Sementara Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur khususnya untuk offtaker, guna memperluas jangkauan dan efektivitas program.

Dan Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian Satuan Pelananan Gizi.

“Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang tinggi menuju Indonesia Emas 2045,” demikian ditegaskan.(bul)

Ismed Maulana Terpilih jadi Ketua Umum HIPMI NTB

0
Ismed maulana bersama sejumlah pengurus Hipmi NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ismed Fathurrahman Maulana terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi NTB pada Musyawarah Daerah (Musda) ke XV yang diselenggarakan Jumat, 8 November 2024 di Mataram.

Musda berlangsung alot. Sejak siang, hingga malam hari. Sebanyak 24 suara dari 30 pemilik suara menjatuhkan pilihan kepada Ismed. Musda ini berlangsung sukses dan kondusif. Dihadiri langsung oleh pengurus HIPMI NTB dan kabupaten/kota, serta pengurus HIPMI Pusat. Dibukan langsung oleh Sekda NTB, Drs. H. Lalu. Gita Ariadi, M.Si.

Diketahui, pada pemilihan calon Ketua BPD HIPMI NTB Tahun 2024 ini, terjaring dua kandidat Ketua Umum Himpi NTB. Ismed Maulana dan Azizah Awaliah Hadi.

Ketua terpilih, Ismed Fathurrahman Maulana diketahui lahir di Ampenan, 15 Oktober 1990. Jabatan hingga saat ini, Direktur PT. Maulana Raya Lombok. Komisaris Utama PT. Lio Jaya Mineral. Ketua HIMPI Lombok Barat. Wakil Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB. Dewan Penyantun KONI Lobar. Wakil Ketua Umum GP Ansor NTB. Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) NTB.

Panitia Pengarah (Steering Committee) Musda HIPMI, Budi Wawan menyampaikan, seluruh proses dan tahapan sudah selesai dilaksanakan. Hingga terpilihnya Ismed sebagai Ketua BPD HIMPI NTB untuk periode kepengurusn tiga tahun mendatang.

“Semua proses berjalan lancar. Dan kondusif,” katanya.

Selanjutnya, yang terpilih akan membentuk pengurus dan pelantikan sesuai waktu yang ditentukan oleh pengurus terpilih.

Sebelumnya, pada pembukaan Musda XV HIPMI NTB, Sekda Provinsi NTB, Drs. H. Lalu. Gita Ariadi mengajak pada pengusaha muda HIPMI untuk bekerjasama memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki NTB.

“Pemuda memiliki energi dan ide-ide segar yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mari kita dukung, berkolaborasi dengan para pelaku usaha dan pemerintah dalam menciptakan peluang bisnis dan investasi yang menguntungkan,” ujarnya.

Lalu Gita menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan regulasi, meningkatkan pelayanan perizinan, dan memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

“Kita juga akan terus mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri dan pelabuhan. Dengan begitu, kita dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di NTB,” tegasnya.

Lalu Gita menambahkan, NTB saat ini terus berkembang dengan potensi besarnya. Beberapa diantaranya disebut ruang-ruang berinvestasi adalah KEK Mandalika yang didalamnya terdapat Sirkuit MotoGP bisa menjadi magnet investasi dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Selaiin itu, ada juga kawasan industry yang sudah ditetapkan pemerintah di komplek pertambangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu kawasan industry pengolahan hasil pertambangan (smelter) yang terus berproses untuk segera dioperasikan.

Ada juga pusat ekonomi yang sudah diwacanakan sejak lama, yaitu Bandar Kayangan atau Global Hub di Kabupaten Lombok Utara.

“Semua kawasan-kawasan investasi itu bisa dimanfaatkan sebagai potensi oleh pengusaha-pengusaha muda. Ikutlah menjadi pemain, atau dengan kekuatan jaringannya, datangkan investor ke daerah ini. pemerintah daerah siap mendukung dalam hal kebijakan,” tandasnya.(bul)

Lombok Epicentrum Mall dan FOSIKAL – Jalin Kerja Sama Bidang Ekonomi, Seni, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan

0
Foto bersama usai penandatanganan kerjasama oleh General Manager Lombok Epicentrum Mall Salim Abdad dan Ketua FOSIKAL Agus Heri Subagyo di Office LEM, Jumat 8 November 2024.(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Lombok Epicentrum Mall (LEM) dan Forum Silaturahmi Kepala Lingkungan se-Kecamatan Mataram (FOSIKAL) menjalin kerja sama dalam sejumlah bidang, seperti bidang ekonomi, seni, budaya dan sosial kemasyarakatan.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh General Manager Lombok Epicentrum Mall Salim Abdad dan Ketua FOSIKAL Agus Heri Subagyo di Office LEM, Jumat 8 November 2024. Kegiatan itu disaksikan oleh sejumlah pihak terkait, seperti perwakilan TNI/Polri, pihak Kecamatan Mataram dan lainnya.

GM LEM Salim Abdad mengatakan, pihaknya tetap memberikan dukungan untuk lingkungan-lingkungan di Kecamatan Mataram dalam berbagai bidang kegiatan, bahkan sebelum FOSIKAL ini terbentuk. Misalnya pemanfaatan lahan untuk kegiatan masyarakat, hingga penyaluran dana sosial atau CSR yang dilakukan secara periodik.

“Kita Insya Allah mendukung keberadaan kepala lingkungan dan FOSIKAL ini. FOSIKAL juga bersiap apapun kegiatan di Epicentrum akan selalu kita dukung juga,” kata Salim Abdad kepada Suara NTB usai menandatangani kerja sama antara kedua belah pihak.

Salim Abdad menyebut tahun 2025 mendatang merupakan tahun optimisme pergerakan ekonomi yang semakin baik. Sehingga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mataram bisa bekerja sama dengan dunia usaha di daerah ini.

“Misalnya Agustus (2025) akan dilakukan kegiatan Mataram Vaganza. Jadi salah satu kegiatannya manggung dan kegiatan eventnya di Epicentrum. Kegiatan Bazarnya bisa dilakukan di area parkir atau pun di Sriwijaya,” katanya.

Ketua FOSIKAL Agus Heri Subagyo mengatakan, Forum ini sudah dikukuhkan secara resmi oleh Wali Kota Mataram tanggal 29 September 2024 lalu. Forum inilah kemudian yang menjadi wadah penyatuan pikiran antara 55 kepala lingkungan di Kecamatan Mataram. Mereka bisa bersinergi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.

“Kami dengan Epicentrum sendiri sudah sepakat kegiatan-kegiatan di bawah koordinasi Forum ini untuk kepentingan kemaslahan masyarakat. Karena kami yakin 55 lingkungan yang ada di Kecamatan Mataram ini memiliki potensi,” katanya.

Menurut Agus, konsep FOSIKAL ini adalah mendorong pengembangan minat, bakat, hobi dan potensi. Di 55 lingkungan itu, minat, bakat, hobi dan potensi masyarakat itu sudah ada. Tinggal dilakukan pembinaan dan diinventarisasi, sehingga kedepannya akan dilakukan pendampingan.

“Karena dari segi ekonomi, yang paling tahan banting itu adalah ekonomi mikro. Namun dampak gonjang-ganjing dari ekonomi makro, ekonomi mikro juga akan kena. Salah satunya adalah ketahanan pangan yang berbasis keluarga. Itu sudah kami bentuk, itu nanti ada komunitasnya, namanya P2L atau Pekarangan Pangan Lestari Berbasis Keluarga,” ujarnya.

Lurah Punia, Lalu Suyudiningrat yang mewakili Camat Mataram mengatakan, hadirnya FOSIKAL salah satunya untuk mensingkronkan kegiatan pihak kecamatan dengan yang ada di masyarakat. FOSIKAL ini menjadi mitra pemerintah, karena para kepala lingkungan inilah yang paham apa kebutuhan masyarakat.“Sehingga kita harapkan sinkron kalender kami secara event terutama dengan potensi-potensi yang ada di kewilayahan. Jadi kalender event itu diterbitkan setelah melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan, dimana nanti kecamatan, FOSIKAL dan pihak luar akan kolaborasi dalam menciptakan event dan penggerak ekonomi kreatif di masyarakat,” ujarnya.(ris)

Persiapan Ite Begawe Fest, Disperin NTB Berikan Arahan kepada 30 IKM

0
Bimbingan dan arahan Disperin NTB kepada 30 IKM, Jum’at, 8 November 2024 di Mataram.(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi NTB, Hj Nuryanti, SE., ME., berikan arahan kepada 30 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang akan tampil pada acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada tanggal 6-8 Desember 2024 nanti.

30 IKM tersebut merupakan hasil kurasi dari ribuan IKM yang ada di NTB. Yang mana mereka diberikan arahan dan bimbingan serta didorong untuk memperluas jangkauan industri mereka secara nasional bahkan global.

“Kita baru briefing menyiapkan 30 IKM yang akan tampil pada gelar Bangga Buatan Indonesia tanggal 6-8 Desember. Itu puncak dari rangkaian pembinaan yang sudah berjalan selama setahun,” ujar  Nuryanti.

Ia membeberkan, dari 1.047 IKM di NTB, hanya 30 yang terpilih. Diharapkan para IKM next level yang sudah terpilih tersebut dapat dijadikan contoh oleh IKM-IKM lain sehingga bisa memicu perkembangan industri di NTB.

“Dari 1.047 terpilih 30 yang akan kita tampilkan produknya dan siap kita dorong secara global pada saat BBI,” lanjutnya.

30 IKM tersebut berasal dari enam sektor industri prioritas di NTB, kecuali industri permesinan dan otomotif. Di antaranya yaitu industri hulu agro, industri olahan pangan, Industri kreatif, industri elektronika dan energi terbarukan, industri turunan hasil tambang (smelter).

Untuk dapat mengikuti event BBI ini, Nuryanti membeberkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh IKM di antaranya adalah memiliki website dan digital marketing sehingga penjualan dan omset IKM ini dapat diketahui dengan jelas.

“IKM yang terbina memang seluruh 6 sektor prioritas yang di canangkan oleh NTB ada disini, kecuali permesinan karena salah satu kelemahan IKM ini belum memiliki website, jadi ada seleksi yg sangat ketat,” jelasnya.

Meski tidak termasuk dalam 30 IKM yang akan tampil pada BBI nanti, namun industri permesinan tergabung dalam 1.047 IKM NTB. Sehingga kedepan dengan adanya event Ite Begawe Fest yang termasuk dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI) Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) dan Produk Dalam Negeri bisa memacu keinginan industri permesinan untuk turut unjuk gigi dalam event ini.

“Dari 1.047 IKM, permesinan juga masuk, tapi ketika di seleksi jadi 30, permesinan kayaknya tidak ada terwakili tapi dari 100 itu ada, tapi tetap kita kasih ruang nanti,” ucapnya.

Pada acara BBI nanti tidak hanya pertunjukan industri pada IKM, tetapi juga dilaksanakan Business Matching yang mana para pembisnis akan hadir untuk melihat dan membeli produk para IKM. Nantinya, setiap IKM akan dibuatkan e-katalog agar pembeli dari luar daerah bisa melakukan pembelian produk NTB.

Diundang juga Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perindustrian, pembeli, dan beberapa Pemda dari berbagai daerah agar business matching ini dapat terlaksana sehingga promosi produk IKM yang menjadi tujuan event ini dapat terjalin.

Event Ite Begawe Fest tidak hanya tentang BBI, tetapi juga BBWI. Sehingga Disperin NTB akan menyiapkan shuttle bus di beberapa titik yang ada di Pulau Lombok untuk membawa para tamu, peserta event Ite Begawe Fest melakukan touring menikmati keindahan pulau ini. (era)

Dinas PUPR Normalisasi Muara Kali Unus Loang Baloq

0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, melakukan normalisasi di muara Kali Unus di Loang Baloq, Kota Mataram. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, melakukan normalisasi muara Kali Unus Loang Baloq sebagai langkah antisipasi fenomena La Nina.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Jumat 8 November 2024, mengatakan kegiatan normalisasi di muara Kali Unus Loang Baloq menggunakan satu unit alat berat untuk percepatan. ‘’Kegiatan normalisasi kami targetkan rampung dalam waktu 3-4 hari ke depan,’’ katanya.

Menurutnya, normalisasi muara Kali Unus Loang Baloq mendesak, karena kondisi muara sudah sempit dan hampir tertutup oleh pasir yang terbawa arus gelombang pantai.

Jika muara tersebut tidak segera dinormalisasi, ketika terjadi puncak hujan bisa berpotensi meluapnya air sungai ke permukaan badan jalan hingga ke pemukiman warga. ‘’Karena itu, kegiatan normalisasi muara sungai ini kami lakukan percepatan,’’ katanya.

Sementara untuk muara sungai lainnya, seperti Sungai Jangkuk, sejauh ini masih relatif aman, sebab kondisi muara masih lebar dan lebih tinggi dibandingkan pesisir pantai.

Lale mengatakan sekitar 320 petugas harian lepas di Dinas PUPR Kota Mataram sedang melakukan kegiatan normalisasi di saluran dan sungai tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram.

Normalisasi saluran dimaksudkan agar saluran dapat berfungsi maksimal saat masuk musim hujan. Dengan normalisasi sungai dilakukan untuk mengangkat sedimen serta sampah yang dapat menghalangi aliran air menuju hilir.

‘’Normalisasi untuk mengatasi permasalahan sampah yang menyumbat saluran. Langkah itu kami ambil sebagai upaya proaktif dalam mengurangi risiko genangan air dan banjir di awal musim hujan,’’ katanya. (ant)

Jadi Atensi BPK, Bapenda Lobar Surati Pelindo Soal Pajak Parkir Pelabuhan Lembar

0
Lahan lokasi Pelabuhan Gili Mas Lembar belum dibayar sepenuhnya oleh pihak Pelindo. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Bapenda Lobar, H. Muhammad Adnan mengatakan bahwa kaitan dengan potensi parkir di pelabuhan dikelola oleh Pelindo Lembar, BPK menyarankan agar Pemkab berkoordinasi dengan pelabuhan Pelindo dan ASDP untuk bisa menarik pajak parkir tersebut.

“BPK sarankan kita berkoordinasi dan komunikasi dengan Pelindo dan ASDP, karena di sana ada potensi pajak parkir,”jelasnya, kemarin. Pihaknya pun sudah mengundang BPK terkait peluang potensi parkir tersebut. Pemkab juga diminta bersurat ke ASDP dan Pelindo. “Dan kami sudah bersurat ke Pelindo sebagai pengelola pelabuhan tersebut soal pajak parkir itu,’’ kata Adnan.

Pihak pelabuhan pun telah meneruskan surat itu ke Pelindo pusat. Surat dari Bapenda ini menjadi dasar pihak pelabuhan yang ada di Lembar akan melaporkan ke Pusat soal ini. “Kita sudah Surati, dan sudah teruskan ke Pelindo pusat. Mudahan ada peluang (potensi PAD parkir),” ujarnya.

Dua pelabuhan besar di Lembar Lombok Barat yakni Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry belum memberikan kontribusi berupa pajak parkir ke daerah. Padhal dalam Perda Pemkab Lobar, bahwa Pemda bisa menarik pajak dari usaha parkir di wilayah Lobar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun disorot oleh DPRD, lantaran dinilai tak jeli melihat potensi ini.

Wakil Ketua DPRD Lobar H Abubakar Abdullah mengatakan, potensi parkir di dua pelabuhan itu belum ditarik pajaknya oleh pemkab. “Ini tugas kita mengambil hak kita, karena pajak itu diatur undang-undang,”kata Politisi PKS ini. Terkait aturan main parkir itu sendiri, tertuang dalam Perda. Dimana siapapun yang menjalankan usaha entah itu basah Usaha maka harus menyetor pajak ke Pemda. “Karena Mereka menjalankan usaha,”ujarnya.

Seharusnya Pemda ini segera melakukan langkah menarik pajak tersebut. Sebab kalau melihat di daerah lain, pajaknya disetor ke daerah. Disinilah kepandaian dari pemda mencari celah. Karena hal ini diatur dalam Perda. Seperti halnya ritel modern Pemda menerima pajak parkir atau semacamnya.”Ada aturan nya itu,”imbuhnya. Memang ada perdebatan terkait adanya UU Ciptaker dan UU HKPD, parkir itu mau ditiadakan. Namun ia berkeyakinan, keberadaan pelabuhan itu tidak berkontribusi ke daerah. “Masak kita dapat sampahnha dari pelabuhan ini,”sambungnya.

Pemkab Lobar sendiri disarankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menarik potensi  pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir di dua pelabuhan, yakni pelabuhan ASDP dan Pelindo. Menyusul adanya aktivitas parkir di dua pelabuhan tersebut sehingga perlu berikan kontribusi ke Pemkab setempat (her)

Pjs Walikota Mataram Tantang DPRD Selesaikan Pembahasan APBD pada 22 November

0
Tri Budi Prayitno dan Abdul Malik(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pjs Walikota Mataram, Drs. Tri Budi Prayitno, M.Si., menantang DPRD Kota Mataram untuk merampungkan pembahasan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2025 paling lambat pada tanggal 22 November 2024. ‘’Masa tugas saya akan berakhir tanggal 23 November, melalui kesempatan ini saya mengajak teman-teman dewan untuk bisa menyelesaikan pembahasan APBD pada tanggal 22 November,’’ ujarnya dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

Pada RAPBD 2025, target pendapatan daerah Kota Mataram diperkirakan mencapai Rp 1,814 triliun, lebih tinggi Rp 176,37 miliar dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam struktur pendapatan daerah, PAD berkontribusi 31,29%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 27,97%.

Belanja daerah dalam RAPBD 2025 direncanakan mencapai Rp 1,881 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja operasional yang diperkirakan sebesar Rp 1,565 triliun, meningkat 9,76% dibandingkan tahun lalu. Dalam alokasi belanja operasional, belanja pegawai akan mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar 15,72% menjadi Rp 768,371 miliar.

DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan anggaran dalam kerangka KUAPI-PIS yang merupakan gambaran makro dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam diskusi yang berlangsung, disebutkan bahwa setelah dokumen anggaran disampaikan, pembahasan akan dilanjutkan melalui komisi-komisi, termasuk komisi gabungan.

Untuk menutupi defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp 66,9 miliar, pemerintah daerah menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 66,9 miliar, yang berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan bagi hasil keuntungan dari PT AMNT.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, meskipun ada tantangan dalam hal waktu, Dewan optimis bahwa proses ini dapat dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. “Kami sudah menyiapkan jadwal, dan mudah-mudahan proses ini bisa lebih cepat,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap bahwa proses pembahasan dan kesepakatan mengenai angka dalam APBD  dapat segera selesai sesuai dengan jadwal yang telah disusun. (fit)

Ratusan Bungkus Rokok dan Tembakau Iris Tanpa Cukai Disita Petugas

0
Ilustrasi rokok dan tembakau(ekbisntb.com/tribunnews.com)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Tim gabuangan penegakan ketentuan cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) mengamankan sedikitnya sekitar 320 bungkus rokok dan tembakau iris diduga ilegal terjaring dari sejumlah kios di Kecamatan Lape dan Labangka.

“Ratusan bungkus rokok tersebut kami sita karena peruntukan pita cukai yang menyalahi aturan dan barang bukti tersebut sudah kami serahkan ke petugas bea dan Cukai Sumbawa,” kata Kasat Pol PP Sumbawa, Abdul Haris, kepada wartawan, Jumat 8 November 2024.

Haris melanjutkan, ratusan bungkus rokok yang disita tersebut merupakan hasil kegiatan operasi yang dilaksanakan tanggal 6- 7 November untuk menekan maraknya penyalahgunaan pita cukai yang sangat merugikan negara.

“Tim Satgas DBHCHT tetap bermomitmen dalam pemberantasan rokok dan tembakau kemasan Ilegal melalui operasi gabungan supaya kebocoran anggaran dari cukai rokok tersebut bisa terus ditekan, ” ucapnya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak menjual rokok atau tembakau kemasan yang menyalahi ketentuan cukai. Karena jika ditemukan saat operasi gabungan dilakukan akan berdampak pada konsekwensi hukum.

“Kami berkomitmen untuk menekan peredaran rokok dan tembakau kemasan ilegal sehingga penerimaan Negara dari Cukai rokok dan tembakau bisa terus meningkat,” tambahnya.

Berdasarkan data yang diterima Suara NTB, barang bukti yang disita terdiri dari 100 bungkus rokok merek Connexct isi 20 batang, 53 bungkus Rokok merek Lato isi 20 batang. Selain itu ada 35 bungkus rokok merek Manchester isi 20 batang tanpa pita cukai, 17 bungkus rokok merek tiga daun isi 12 batang tanpa Pita Cukai.

“Jadi, rokok- tersebut ada yang tidak memiliki pita cukai dan ada juga cukai yang salah peruntukkan,” timpalnya.

Selain itu ada juga, 9 bungkus rokok merek Seven isi 12 batang pita cukai salah peruntukan, 7 bungkus rokok merek Plus isi 20 batang, 7 bungkus rokok merek LX Bold Isi 20 batang. Ada juga 6 bungkus rokok merek Omni isi 20 batang pita cukai salah peruntukkan.

“Kami juga menyita 66 bungkus tembakau Iris merek Kasturi Al Ikhsan kemasan 15 gram  pita cukai salah personalisasi, 11 Bungkus tembakau iris Merek Perahu layar kemasan 10 gram tanpa pita cukai, tutupnya. (ils)