Beranda blog Halaman 518

Karantina NTB Kawal Ketat Lalu Lintas Benih Lobster

0
Karantina NTB Kawal Ketat Lalu Lintas Benih Lobster(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Karantina Pertanian NTB melalui Satuan Pelayanan Bandara Internasional Lombok memastikan komitmennya dalam menjaga kualitas dan keamanan komoditas perikanan. Pada Sabtu, 5 Juli 2025, petugas karantina memeriksa sebanyak 37.800 ekor Benih Bening Lobster (BBL) yang dikirim menuju Jakarta. Nilai ekonomi dari pengiriman ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, kesehatan BBL, dan prosedur keamanan lainnya. Petugas karantina, Paryanti, menyampaikan bahwa sebelum diberangkatkan, pemilik wajib memenuhi sejumlah persyaratan lalu lintas komoditas hidup.

“Beberapa dokumen penting yang harus dilengkapi antara lain hasil uji negatif virus White Spot Syndrome Virus (WSSV) serta Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang dikeluarkan oleh dinas perikanan kabupaten,” jelasnya.

Selain itu, setiap unit pengiriman juga menjalani pemeriksaan visual menyeluruh untuk memastikan jenis, jumlah, dan ukuran BBL sesuai standar dan dalam kondisi sehat serta bebas dari penyakit.

“Jika seluruh persyaratan terpenuhi, kami akan menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Ikan (KI-2) sebagai bukti layak kirim,” tambah Paryanti.

Langkah ini merupakan bagian dari protokol ketat Karantina NTB dalam menjaga lalu lintas sumber daya hayati laut agar tidak menjadi media penyebaran penyakit.

Sementara itu, Kepala Karantina NTB, Agus Mugiyanto, menekankan bahwa semua lalu lintas komoditas karantina, termasuk benih lobster, wajib dilaporkan dan diperiksa oleh petugas. Ia menyebut pengawasan ini tak hanya penting untuk perlindungan budidaya lokal, tetapi juga berdampak besar terhadap kelestarian sumber daya perikanan nasional.

“Tugas kami bukan sekadar formalitas administratif. Setiap komoditas yang dikirim harus aman, sehat, dan bebas dari hama dan penyakit. Ini bagian dari upaya melindungi sektor perikanan dari kerugian jangka panjang,” tegasnya.

Dengan pengawasan ketat dari Karantina NTB, distribusi benih lobster yang bernilai tinggi dapat terus berjalan tanpa mengorbankan aspek kesehatan lingkungan dan keberlanjutan budidaya.(bul)

Stok Pupuk di Lini II untuk NTB Tersedia Hingga Tiga Bulan

0
Stok pupuk yang tersedia di lini II gudang Pupuk Indonesia di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Masa tanam di tengah musim pancaroba, masyarakat petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) patut tak perlu khawatir akan ketersediaan pupuk. Berdasarkan data terbaru per 9 Juli 2025, stok pupuk subsidi di wilayah NTB masih mencukupi hingga dua sampai tiga bulan ke depan.

Yayan Ardiansyah, Staf Pergudangan Region 3B yang membawahi Bali dan Nusa Tenggara. Ia memastikan bahwa distribusi dan cadangan pupuk yang tersimpan di Lini II telah dikalkulasi dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan pola tanam.

“Alhamdulillah, stok pupuk saat ini sangat mencukupi. Dengan melihat tren alokasi dan penjualan terbaru, persediaan kita sanggup meng-cover kebutuhan petani untuk dua hingga tiga bulan ke depan,” kata Yayan.

Adapun rincian stok pupuk yang tersedia di Lini II NTB per 9 Juli 2025 antara lain, Urea: 13.237,15 ton. Phonska: 8.371,47 ton. NPK Kakao: 21 ton. Petroganik: 1.084,92 ton.

Seluruh jenis pupuk subsidi—baik pupuk kimia seperti Urea dan Phonska maupun pupuk organik seperti Petroganik—telah terintegrasi dengan sistem distribusi dan didukung stok yang kuat hingga ke tingkat kios.

“Di tingkat kios juga sudah tersedia stok. Baik distributor maupun kios telah menyimpan stok cadangan sesuai regulasi. Selain itu, gudang utama juga tetap siaga untuk melakukan backup jika terjadi lonjakan permintaan,” jelas Yayan.

Meski saat ini permintaan pupuk belum mencapai puncaknya, tren konsumsi menunjukkan peningkatan. Yayan memprediksi lonjakan permintaan akan terjadi ketika curah hujan mulai stabil dan masa tanam tiba.

“Trennya memang mulai naik, tapi belum di puncaknya. Biasanya puncak permintaan itu akan terjadi ketika hujan mulai rutin dan petani masuk masa tanam serentak,” tambahnya.

Pihaknya pun mengimbau para petani untuk tidak panik dan membeli pupuk sesuai kebutuhan dan alokasi. Pemerintah bersama distributor akan terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan merata.

Dengan stok yang aman dan dukungan distribusi yang stabil, NTB dipastikan siap menghadapi musim tanam meskipun berada di tengah musim kemarau basah.(bul)

Pupuk Indonesia Teken Dua MoU Strategis untuk Jamin Bahan Baku dan Percepat Transisi Energi di Industri

0
Pupuk Indonesia Teken Dua MoU Strategis untuk Jamin Bahan Baku dan Percepat Transisi Energi di Industri(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) –  PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani dua Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait rencana strategis penyediaan gas bumi dan pemanfaatan karbon dioksida (CO2) dengan dua anak usaha PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk. Penandatangan kedua Nota Kesepahaman ini menjadi langkah penting dalam menjamin ketersediaan bahan baku pupuk, sekaligus mempercepat transisi energi demi keberlanjutan industri pupuk nasional dalam mendukung ketahanan pangan.

“Melalui dua MoU strategis tersebut, Pupuk Indonesia tidak hanya memperkuat ketersediaan bahan baku namun juga menjadi enabler transisi energi bersih untuk mewujudkan swasembada pangan dan industri pupuk yang lebih tangguh, efisien dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi saat acara penandatangan kedua MoU di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.

MoU pertama dilakukan oleh Pupuk Indonesia dengan EMP Gebang Limited, selaku Operator pada Wilayah Kerja Gebang. Melalui penandatanganan ini, Pupuk Indonesia dan EMP Gebang Limited akan melakukan kajian, evaluasi dan pertukaran informasi tentang peluang kerja sama pemanfaatan pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja Gebang di Sumatera Utara. Dalam MoU tersebut, Pupuk Indonesia mengkaji kemungkinan pemanfaatan gas milik EMP Gebang dengan estimasi jumlah penyerahan harian sekitar 100 BBTUD.

Rahmad mengatakan Wilayah Kerja Gebang merupakan salah satu potensi pasokan gas domestik jangka panjang yang sangat relevan dan selaras untuk pengembangan atau revitalisasi pabrik pupuk di Sumatera Bagian Utara. Pasokan gas dari Wilayah Kerja Gerbang diharapkan dapat mendukung operasional dan rencana revitalisasi pabrik di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

“Melalui nota kesepahaman ini, kami akan mendapat dukungan suplai gas dari salah satu blok milik EMP. Sehingga insya Allah dengan tambahan tersebut, kita bisa banyak melakukan di PIM, termasuk juga bisa merevitalisasi,” kata Rahmad.

Rahmad menekankan bahwa ketersediaan gas sebagai bahan baku utama merupakan faktor krusial dalam memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Dia menambahkan rencana revitalisasi pabrik milik PIM juga sangat bergantung pada kepastian suplai gas untuk menjaga keberlanjutan operasional, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus mendorong efisiensi.

“Untuk bisa melakukan revitalisasi pabrik, kita membutuhkan dukungan suplai gas jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, MoU kedua dilakukan oleh Pupuk Indonesia dengan PT Pema Global Energi (PGE), terkait pemanfaatan emisi karbon dioksida (CO2). Lewat Nota Kesepahaman ini, Pupuk Indonesia bersama Pema Global Energi akan menjajaki peluang kerja sama pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Wilayah Kerja PGE, terutama di Lapangan Gas Arun, Lhokseumawe, Aceh untuk produksi blue ammonia.

Rahmad mengatakan pemilihan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun sebagai lokasi pengembangan CCS dan CCUS lantaran wilayah tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dengan potensi tersebut, dirinya berharap Aceh menjadi pusat perdagangan clean ammonia dunia.

Terlebih saat ini, Pupuk Indonesia juga tengah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Jepang untuk mengembangkan hybrid green ammonia di Aceh. Rahmad mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam tahap negosiasi agar fasilitas ammonia bunkering yang semula direncanakan berada di Singapura dapat dipindahkan ke Aceh.

“Sehingga tidak hanya memproduksi clean ammonia, tetapi kita juga bisa menjadikan Aceh menjadi pusat perdagangan dunia. Kami mohon doa dan dukungannya,” kata dia.
Lebih jauh, Rahmad mengatakan penandatangan dua nota kesepahaman ini merupakan wujud nyata dukungan Pupuk Indonesia terhadap visi Asta Cita pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan membangun ekonomi hijau, sekaligus mengejar target Nol Emisi (NZE) 2060. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah operasional Pupuk Indonesia.

“Kami percaya, inisiatif ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan dan industri untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, namun juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global energi bersih,” tutup Rahmad.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama & CEO EMP, Syailendra S. Bakrie menyambut positif dimulainya penjajakan kerja sama pemanfaatan emisi CO2 dan penyediaan gas bumi dengan Pupuk Indonesia. Dia berharap melalui pengembangan fasilitas CCS dan CCUS dengan Pupuk Indonesia dapat mendukung rencana pemerintah mencapai target NZE 2060.

”Dengan pengembangan fasilitas CCS dan CCUS di Wilayah Kerja PGE ini, kami berharap untuk dapat mendukung rencana pemerintah mencapai target Net Zero Emission di tahun 2060. Pada kuartal pertama tahun ini, Wilayah Kerja PGE telah memproduksi sekitar 45 juta kaki kubik gas per hari dan 1.033 barel minyak per hari. Blok tersebut juga mengoperasikan cadangan terbukti & terukur sebesar 159 miliar kaki kubik gas dan 10,8 juta barel minyak,” kata Syailendra.

Wakil Direktur Utama & CFO EMP, Edoardus Ardianto mengatakan EMP Gebang Limited berkomitmen mendukung kebutuhan bahan baku industri pupuk dengan memastikan pasokan gas bagi Pupuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa perusahaan akan mendorong percepatan produksi untuk menjawab kebutuhan gas yang krusial bagi Pupuk Indonesia.

”Dari diskusi sebelumnya kami mengerti bahwa Pupuk Indonesia membutuhkan sekitar 100 juta kaki kubik gas per harinya untuk pengoperasian pabrik-pabrik. Gebang diharapkan dapat memulai produksi gasnya sekitar 40 juta kaki kubik per hari di tahun 2027. Produksi gas tersebut diharapkan akan meningkat menjadi 100 juta kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Pupuk Indonesia merupakan salah satu target market dari gas yang diproduksikan oleh Gebang di masa mendatang,” tandasnya.(r)

Selama Masa Tanggap Bencana,Disos NTB Tetap Salurkan 8.000 Makanan Siap Saji

0
Beberapa warga RT 4, Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik yang terdampak banjir masih mengungsi di musala setempat. (ekbisntb.com/sib)

Lombok (ekbisntb.com) –Dinas Sosial (Disos) NTB berkomitmen menyalurkan sebanyak 8000 paket makanan siap saji kepada warga Mataram yang terdampak banjir pada Minggu, (6/7/2025). Paket makanan siap saji tersebut akan tetap disalurkan selama masa tanggap bencana.

Demikian disampaikan, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos NTB, Sulaeman Jamsuri, usai menghadiri acara Bincang Kamisan, Kamis,(10/7).

Ia mengatakan, Dinsos NTB sejak Senin,(7/7) sudah turun memberi bantuan ke masyarakat yang terdampak banjir. Sulaeman menyebut, setiap harinya Dinsos NTB menyalurkan sebanyak 8.000 paket makanan. Ribuan paket tersebut disalurkan selama dua kali sehari yakni, siang dan malam.

“(Penyaluran) Itu terus lanjut hingga dengan kira-kira nanti diskusinya dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) NTB cukup kita buka dapur umum ini sebelum tanggal 13 Juli itu berarti masyarakat sudah mandiri. Kita ganti dengan pemberian distribusi beras saja,” ujarnya.

Namun, menurutnya, jumlah tersebut masih kurang bila dibandingkan jumlah korban banjir yang terdampak. Diketahui, jumlah warga yang terdampak akibat banjir di Kota Mataram mencapai 34 ribu jiwa. “Tapi kita pastikan bahwa itu pun sedikit. Makanya kita mau tambah. Kan yang terdampak ini kan di Kekalik aja itu 4.000-an,” terangnya.

Oleh karena itu, Disos NTB berencana menambah jumlah pasokan sebanyak 5.000 per sekali makan. Artinya, jika pendistribusiannya dua kali sehari, maka total yang akan disalurkan sebanyak 10.000 paket makanan siap saji. “Kalau kurang nanti kita tambah lagi 5.000-an,” tuturnya.

Selain makanan siap saji, Disos NTB juga menyalurkan bantuan logistik bencana, seperti kasur, selimut, kid wear, matras, dan kebutuhan pokok lainnya. “Ada paket dapur, kan dapurnya tidak ada. Kita berikan peralatan dapurnya,” tandasnya. (sib).

Banjir Bawa Rezeki Lebih ke Usaha Laundry dan Bengkel Kecil

0
 Santi yang sedang mencuci, dengan tumpukan baju kotor di sekelilingnya(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) -Banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025 lalu, meninggalkan dampak yang beragam. Di tengah kerugian yang dialami warga akibat genangan air, sejumlah pelaku usaha kecil justru kebanjiran pekerjaan. Fenomena ini dirasakan para pemilik usaha laundry dan bengkel motor di wilayah Sekarbela.

Salah seorang yang merasakannya adalah Santi, pemilik laundry rumahan di lingkungan Karang Pule, Sekarbela. Sejak banjir mulai surut, pesanan mencuci pakaian datang bertubi-tubi, terutama dari warga yang bajunya basah dan kotor karena terendam air.

“Dari hari Senin itu langsung rame, baju-baju lumpur, seragam sekolah, sampe selimut juga numpuk. Udah kayak musim hujan dulu, malah lebih padat,” ujarnya saat ditemui pada Kamis, 10 Juli 2025.

Untungnya, lokasi usaha Santi berada di area yang tidak terdampak langsung oleh banjir. Karena itu, warga sekitar Sekarbela banyak yang datang mencuci pakaian ke tempatnya. Ia menyebut, dalam dua hari terakhir, jumlah pakaian yang masuk meningkat drastis.

“Biasanya sehari paling 20 kiloan, sekarang bisa 40 kilo lebih. Mesin nyala terus sampe malam,” katanya.

Meski berada di tengah kondisi darurat, Santi merasa bersyukur usahanya tetap bisa beroperasi dan justru mendapat pemasukan lebih dari biasanya. Ia menyebut momen ini sebagai berkah tersembunyi.

“Kasihan juga liat warga yang bajunya kotor semua, tapi alhamdulillah usaha jadi jalan,” ucapnya.

Hal serupa juga dialami Qodri, pemilik bengkel kecil di pinggir jalan wilayah Sekarbela. Sejak Senin, motornya tak pernah sepi. Banyak warga yang membawa sepeda motor mereka untuk diperbaiki karena rusak setelah terendam air.

“Dari Senin sore udah pada nganter motor. Rata-rata mogok gara-gara air masuk karbu atau aki-nya korslet,” katanya sambil membongkar mesin motor matic milik salah satu pelanggannya.

Bengkelnya sendiri, menurut Qodri, juga ikut terendam air. Genangan sempat masuk ke area kerja, tapi sebagian besar peralatan dan suku cadang yang disimpannya tetap selamat.

“Untungnya barang-barang kebanyakan digantung, jadi ndak hanyut. Cuma kunci-kunci di dalam kotak aja yang basah, tapi airnya ndak deras jadi masih aman,” jelasnya.

Setelah membersihkan bengkelnya pada Senin pagi, ia langsung membuka kembali layanan perbaikan. Sementara itu, urusan rumah yang juga sempat kebanjiran, lebih banyak diurus oleh istri dan keluarganya.

“Fokus kerja di bengkel aja, soalnya langsung rame. Istri yang ngurusin rumah,” tambahnya.

Qodri menyebut, motor yang ia tangani kebanyakan milik warga sekitar. Beberapa hanya rusak ringan, namun ada pula yang perlu ganti suku cadang karena kerusakan cukup parah.

“Ya lumayan, biasanya sehari cuma satu-dua motor. Ini dua hari bisa sampai sepuluh. Tangan sampe pegel, tapi ya alhamdulillah lah,” ucapnya.

Meski mendapat limpahan pekerjaan, baik Santi maupun Qodri menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengambil keuntungan dari musibah. Harga jasa tetap mereka patok seperti biasa.

“Ndak tega juga sih mau naikin harga, mereka juga lagi repot. Kita bantu-bantu aja semampunya,” tutup Santi.

Bagi para pelaku usaha mikro di Sekarbela, banjir memang bukan hal yang diharapkan. Namun, di balik kepanikan dan kerugian yang ditimbulkan, ada rezeki tak terduga yang ikut mengalir bersama air. (hir)

 

 

Data Tak Valid Diduga Pemicu Kemiskinan Meningkat di Lobar

0
Warga tak mampu di Lobar masih bermasalah dari sisi data sehingga hal ini dibenahi Pemkab.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ebisntb.com) –Kalangan DPRD menyoroti data sasaran bantuan di Lombok Barat (Lobar), menyusul adanya temuan penerima tidak tepat atau salah sasaran. Warga yang layak tidak masuk penerima bantuan, sedangkan yang tak berhak menerima bantuan justru diberikan. Data yang tidak Valid ini diduga memicu masih tingginya angka kemiskinan.

Kalangan Komisi IV DPRD Lombok Barat melakukan rapat dengan OPD terkait membahas rancangan APBD perubahan tahun 2025. Beberapa persoalan menjadi sorotan, di antaranya data, PBI JKN, sektor pendidikan, program bantuan penanganan kemiskinan.

Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali menyampaikan pada pembahasan dengan OPD, beberapa hal yang menjadi fokusnya. Di antaranya, terkait data kemiskinan mengacu BPS. Ia mempertanyakan dasar masuk kategori miskin, desil 1, 2, dan 3. Sementara pihaknya menemukan banyak masyarakat tidak layak menerima bantuan. “Ini kan banyak seharusnya mendapatkan bantuan itu, tapi tiba-tiba di cek itu, dia (penerima) sudah di desil 4 (mampu), sudah sejahtera,” jelasnya kemarin.

Pihaknya meminta data yang tumpang tindih ini dibenahi. Ia pun mempertanyakan dasar Pemkab memberikan program jika data masih terjadi tumpang tindih. Jangan-jangan, kata dia, jumlah kemiskinan tidak turun di Lobar, bahkan naik akibat masalah data ini. Sebab ratusan miliar digelontorkan Pemkab untuk penanganan kemiskinan, tapi daya ungkitnya kecil.

Untuk itu, pihaknya nanti bersama OPD berkoordinasi dengan BPS terkait temuan-temuan di lapangan. “Ada juga laporan itu-itu saja laporannya (data), beberapa kali perbaikan tapi tetap saja datanya. Makanya itu kami mau tahu di mana masalahnya,”imbuhnya.

Karena itu, perlu dilakukan komparasi atau perpaduan data antar Pemkab dengan BPS. Ia juga mendorong Pemkab memberikan insentif bagi guru ngaji, parisada, dan marbot masjid.

Sebab menurutnya, keberadaan mereka ini ikhlas membina, mengajarkan generasi di tengah masyarakat. Artinya mereka berkontribusi bagi masyarakat maupun daerah dalam pembangunan SDM, namun mereka tidak diperhatikan berupa pemberian insentif.

Selain itu, di sektor kesehatan, ada dianggarkan insentif bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah terjauh. Pihak Dikes memastikan insentif itu telah dialokasikan pada APBD perubahan ini. Pihaknya juga mendorong fasilitas kesehatan di daerah-daerah dimaksimalkan.

Kemudian Dikbud diminta untuk menyediakan layanan internet di sekolah-sekolah untuk memudahkan warga sekolah, terutama murid mengakses internet. Fasilitas ini harus dipikirkan. “Sekolah ini perlu dikoneksikan dengan Internet, sebab jangan sampai anak-anak dan guru ada yang gaptek,” imbuhnya.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar, M Munib menerangkan, beberapa persoalan yang dibahas bersama OPD, di antaranya menyangkut data penonaktifan puluhan ribu 39 ribu warga Lobar dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

Saat ini sedang dalam proses pendataan verifikasi dan validasi data warga yang dinonaktifkan tersebut. Di mana semua data ini terpusat melalui DTSN, program ini dinilai bagus. “Dari dulu kami sampaikan soal data yang jadi persoalan perlu dibenahi,” tegasnya.

Kemudian Dikbud dievaluasi terkait proses PPDB yang berlangsung sebelumnya. OPD ini hanya dianggarkan Rp200 juta pada APBD perubahan ini, sehingga dana itu akan diarahkan untuk penataan kantor.

Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menerangkan, pihaknya sedang membenahi data dalam penanganan kemiskinan. “Kami selesaikan data dulu, kalau datanya selesai semua, harus mengacu pada data itu, jadi tepat sasaran,” imbuhnya.

Termasuk pihaknya memverifikasi warga yang dinonaktifkan dari PBI JKN. Pihaknya akan mengusulkan tambahan bagi yang berhak atau layak untuk diaktivasi. Hal ini harus dilakukan sebab jika hampir 45 ribu warga yang dinonaktifkan itu ditanggung pembiayaan dari APBD melalui UHC, maka akan sangat membebani, karena membutuhkan anggaran besar mencapai belasan miliar. (her)

Sumbawa Dorong Penanganan Tiga Ruas Jalan Dilakukan Secara MYC

0
Lalu Suharmaji Kertawijaya(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)-Pemkab Sumbawa, mendorong agar penanganan tiga ruas jalan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dilakukan secara Multi Years Contract (MYC) atau tahun jamak mengingat waktu pengerjaannya yang singkat.

“Kami mendorong agar bisa dilakukan secara MYC karena waktu pengerjaannya sangat singkat. Apalagi kontraknya sekitar bulan Agustus sehingga tidak bisa terkejar di bulan Desember apalagi kondisi medan yang cukup parah,” kata Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada wartawan, Kamis (10/7).

Dia pun meyakinkan, alasan pemerintah mendorong agar ruas jalan ini bisa ditangani secara tahun jamak. Salah satunya tofografi ke tiga ruas jalan tersebut sangat sulit untuk ditangani dalam waktu yang sangat singkat yakni sekitar 4 bulan.

“Kalau kita melihat dari segi waktu dan topografi tidak mungkin bisa terkejar, makanya kami berharap dalam penanganan terhadap tiga ruas jalan tersebut dilakukan secara tahun jamak,” sebutnya.

Suharmaji melanjutkan, untuk penanganan terhadap ruas jalan itu sebenarnya sudah masuk dalam Inpres nomor 11 tahun 2025 di bulan Juni lalu. Dalam Inpres tersebut disebutkan anggaran untuk penanganan terhadap ruas jalan itu mencapai Rp312 miliar.

“Dari data yang sudah masuk dan terima, alokasi ruas Batudulang- Tepal Rp78 Miliar, Tepal – Baturotok Rp205 miliar, dan Lenangguar – Teladan Rp29 Miliar total hampir 312 miliar yang sudah bisa kita dapatkan,” ucapnya.

Diakuinya memang untuk penanganan terhadap empat ruas jalan tersebut sudah diusulkan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 – 2024 dan sudah ada alokasi anggaranya di tahun 2024. Tetapi karena adanya inpres nomor 1 tahun 2025 itu hilang termasuk DAK, dan muncul kembali dengan Inpres 11 tahun 2025 bulan Juni.

“Saat ini kita sedang melakukan pengusulan lewat Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SITIA) untuk penanganan terhadap jalan melalui IJD,” ujarnya.

Tahap selanjutnya yakni vefikasi terakhir yang akan dilakukan tanggal 12 – 17 Juli di Balai Jalan terkait kesiapan Readiness Criteria (RC) atau datang dukung. Dirinya tentu sangat bersyukur RC tersebut dari tahun 2024 sudah masuk semua dan tidak ada persoalan lagi.

“Tugas kita (pemerintah), tinggal melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghibahkan lahannya seperti yang kita laksanakan di Batudulang – Tepal dan Lenangguar – Teladan tahun 2022 – 2023. Ini harapan kita kepada masyarakat,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Pastikan Data Dukung PSN Udang Sudah Siap

0
S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)-Pemkab Sumbawa, memastikan data dukung untuk menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) pengembangan  klaster pangan akuatik komoditas unggulan udang sudah siap dan telah ditetapkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Kalau untuk data dukung PSN udang sudah siap tinggal kita menunggu persetujuan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Apalagi pengembangan udang ini sudah masuk dalam RPJMN 2025-2029 alinea IV,” Kata Kepala Bappeda Litbang Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Kamis (10/7).

Dia melanjutkan, berdasarkan hasil informasi terakhir pemerintah pusat mendorong agar udang Sumbawa bisa masuk dalam skema non PSN. Mengingat untuk skema PSN membutuhkan waktu yang cukup panjang, dimana setiap tahunnya luas lahan harus sekitar 20 hektar.

“Jadi, modal investasi skema non PSN ini hampir sama dengan program shrimp estate tetap menggunakan skema pinjaman luar negeri. Investasi besar mulai dari Rp5-7 triliun salah satu contoh di Jawa Barat,” ujarnya.

Tentu terkait dengan skema non PSN Pemkab Sumbawa mengaku masih belum mengambil sikap. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah akan segera melakukan kordinasi dengan KKP terkait dengan kepastian PSN udang ini.

“Skema ini apakah PSN atau non PSN perlu dilakukan kordinasi lebih lanjut antara pimpinan daerah dengan menteri KKP skema apa yang diambil nanti meski pembiayaan keduanya tetap sama pinjaman luar negeri,” ujarnya.

Kendati demikian, Pemkab Sumbawa tetap berharap agar udang ini masuk dalam PSN dengan melihat potensi produksi. Bahkan produksi udang Sumbawa menjadi yang tertinggi di Indonesia di tahun 2022-2023 dan memberikan kontribusi pada PDB Nasional dan neraca ekspor.

“Kerangka acuan kerja, desain, dan strategi pelaksanaan hilirisasi udang Sumbawa sebelumnya sudah kita paparkan dan kami berharap bisa segera diputuskan skema apa yang akan digunakan,” sebutnya.

Ia menambahkan, pemerintah mendorong agar program hilirisasi dalam pengembangan pangan akuatik udang Sumbawa menjadi PSN berangkat dari sejumlah permasalahan. Pertama Sumbawa sebagai daerah penghasil udang tertinggi di Indonesia namun belum memberikan nilai tambah bagi perekonomian wilayah.

Kedua yakini capaian sebagai yang tertinggi tersebut dicapai tanpa intervensi Pemerintah, sedangkan daerah lain mendapatkan intervensi dari APBN. Selanjutnya yakni infrastruktur di Kabupaten Sumbawa belum menunjang peningkatan produktifitas dan efisiensi.

“Jadi untuk potensi pengembangan klaster pangan akuatik masih besar, dari 10.375 hektare potensi lahan, baru 3. 142 hektare yang berproduksi sementara produktifitas tambak tradisional masih rendah sehingga perlu ditingkatkan menjadi semi intensif, ” tukasnya. (ils)

Demokrat Lotim Soroti Deposito Anggaran Kas Daerah di Bank

0
Amrul Jihadi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) -Partai Demokrat Lombok Timur (Lotim) mengkritik keras praktik penyimpanan dana anggaran kas daerah dalam bentuk deposito di perbankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim. Kritik ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW Partai Demokrat Lotim yang juga Ketua Komisi III DPRD Lotim, Amrul Jihadi, dalam Rapat Paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lotim, Kamis (10/7).

Amrul Jihadi menegaskan pengelolaan tata kelola kas daerah memerlukan perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat, karena berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. “Catatan kami, ada beberapa indikasi rekayasa anggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif,” tegas Amrul dalam sidang tersebut, seperti dikutip dari pernyataannya.

Meski mengakui bahwa praktik deposito anggaran kas daerah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Amrul menekankan legalitas tersebut harus disertai sejumlah catatan penting.

Menurutnya, deposito hanya boleh dilakukan jika tidak melemahkan likuiditas keuangan daerah. Kedua tidak menghambat penyerapan anggaran untuk program pembangunan. Ketiga, tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Ke empat, memenuhi prinsip keadilan, kepatutan, dan tidak merugikan pihak lain.

Amrul menyoroti dampak nyata dari kebijakan ini, terutama terkait keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga, seperti rekanan atau pemasok. “Banyak yang terlambat dibayar. Di satu sisi Lotim (Pemkab) menyimpan uang di bank, tapi di sisi lain mencekik pihak lain. Ini jelas merugikan karena uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar kewajiban justru mengendap di bank,” ujarnya.

Aspirasi Partai Demokrat Lotim, ujarnya, jelas, yakni  kebijakan deposito anggaran kas daerah perlu dikaji ulang secara mendalam. Tujuannya, memastikan pengelolaan keuangan daerah yang optimal, sehingga tidak ada lagi pihak, terutama masyarakat, yang dirugikan akibat uang daerah yang tidak terserap tepat waktu atau dialihkan ke instrumen deposito tanpa pertimbangan matang terhadap dampaknya.

Sorotan Demokrat ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkab Lotim dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, demi kesejahteraan masyarakat Lotim.

Wakil Bupati Lotim, H. Muhamad Edwin Hadiwijaya saat dikonfirmasi mengatakan itu masukan yang bagus. Diakui, ketika ingin mendepositokan anggaran kas daerah maka harus dilihat dan dipastikan kondisi kas daerah. Jangan sampai mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Tidak diinginkan juga karena alasan deposito lalu terlambat dalam merealisasikan penghasilan tetap di desa atau anggaran kebutuhan belanja daerah lainnya. “Tentu kita harus introspeksi dulu soal itu,” ucapnya.

Pemkab Lotim mengakui akan ada deposito anggaran lain ke perbankan. Mengenai jumlahnya belum dihitung karena melihat kondisi keuangan tersebut. (rus)

Realisasi PAD Rendah Jadi Sorotan Utama dalam LKPJ Bupati Lotim 2024

0
Rapat  Paripurna di gedung DPRD Lotim, Kamis (10/7). (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) -Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Tahun Anggaran 2024 menjadi fokus utama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (10/7).

Meski secara keseluruhan pendapatan mencapai 95,69% dari target, rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi catatan kritis.

Wakil Bupati Lotim H. Edwin Hadiwijaya saat dikonfirmasi media usai rapat paripurna mengakui masih rendahnya capaian PAD 2024 lalu.

Realisasi Pendapatan (95,69% dari Target Rp 3,465 triliun. PAD hanya terealisasi Rp 412,685 miliar (68,11%) dari target Rp 605,868 miliar..Pendapatan transfer mencapai Rp 2,798,443 triliun (99,18%) dari target Rp 2,821,661 triliun. Lain-lain Pendapatan Sah melampaui target dengan realisasi Rp 104,914 miliar (277,73%) dari target Rp 37,775 miliar dan total pendapatan Rp 3,316,043 triliun.

Kedua, Realisasi Belanja (94,32% dari target Rp 3,401 triliun, belanja operasi Rp 2,438,588 triliun (94,40%) dari target Rp 2,583,124 triliun. Belanja Modal Rp 315,499 miliar (86,88%) dari target Rp 363,133 miliar.

Belanja Tak Terduga Rp 5,957 miliar (85,11%) dari target Rp 7 miliar. Transfer ke desa dan bantuan keuangan, terealisasi penuh Rp 448,048 miliar (100%). Total belanja Rp 3,208,094 triliun. Selanjutnya, Penerimaan Pembiayaan Rp 32,314 miliar (343,24%) dari target Rp 9,414 miliar. Pengeluaran pembiayaan Rp 85,448 miliar (116,39%) dari target Rp 73,413 miliar.

Berdasarkan realisasi di atas, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 58,130 miliar pada akhir tahun anggaran 2024.

Dalam pengantar rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024, pemerintah daerah menyampaikan gambaran umum pelaksanaan anggaran. Poin rendahnya realisasi PAD (68,11%) dan Belanja Modal (86,88%) menjadi catatan penting yang disorot dalam data yang disampaikan. Pemerintah daerah berharap rancangan Perda Pertanggungjawaban ini segera dibahas dan ditindaklanjuti oleh DPRD untuk disahkan. (rus)