Beranda blog Halaman 517

Jelang Tahun Ajaran Baru, Pedagang Seragam dan Buku di Cakranegara Mengeluh Sepi

0
Seragam sekolah yang tertata rapi di lapak milik Fatmah. Jelang tahun ajaran baru, Pasar Cakranegara belum menunjukkan tanda keramaian seperti tahun-tahun sebelumnya.(ekbisntb.com/hir)

Mataram (ekbisntb.com) -Tiga hari jelang tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli 2025, suasana di Pasar Cakranegara belum menunjukkan tanda-tanda keramaian seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah pedagang seragam dan perlengkapan sekolah mulai mengeluhkan sepinya pembeli yang biasanya mulai memadati lapak sejak jauh hari.

Salah satu pedagang seragam sekolah, Fatmah, yang sudah belasan tahun berjualan di pasar tersebut, mengaku omzetnya tahun ini menurun drastis. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa-masa sibuk yang biasa terjadi menjelang masuk sekolah.

“Biasanya kalau udah dua minggu sebelum masuk sekolah, rame sekali ini tempat. Kadang saya sampai nggak sempat makan, berdiri terus layani pembeli. Sekarang? Duduk-duduk saja kita, nunggu pembeli lewat. Kadang ada yang cuma tanya harga, terus pergi,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (11/7).

Fatmah mengatakan, dirinya sudah menyiapkan stok seragam sekolah dengan berbagai ukuran sejak sebulan lalu, berharap pembeli akan datang seperti biasanya. Namun harapan itu belum terwujud. Menurutnya, perubahan perilaku belanja masyarakat bisa jadi jadi salah satu penyebab.

“Sekarang ini kan zamannya HP. Tinggal klik-klik saja, datang ke rumah. Jadinya orang malas ke pasar. Saingan kita bukan cuma di pasar sebelah, tapi juga di Shopee, Tokopedia, yang kayak gitu-gitu,” keluhnya.

Ia juga menyebut, jumlah pedagang seragam yang bertambah di pasar Cakranegara turut memengaruhi pendapatan. Dulu hanya segelintir orang yang menjajakan seragam, kini hampir setiap sudut lapak menjual barang serupa.

“Dulu cuma beberapa yang jual seragam. Sekarang banyak sekali. Rebutan pembeli lah kita,” tambahnya.

Kondisi serupa dirasakan Rina, pedagang buku tulis dan alat tulis yang menempati jalur tengah pasar. Ia mengenang, di tahun-tahun sebelumnya, dua minggu sebelum sekolah dimulai, lapaknya sudah mulai ramai diserbu pembeli.

“Kalau dulu, kami sampai panggil anak-anak bantu layani. Orang tua belanja buku, beli pensil, penghapus, penggaris. Sekarang? Ya Allah, kayak bukan musim masuk sekolah. Sepi sekali. Kadang sehari cuma laku tiga empat lusin buku,” ucapnya sambil membenahi tumpukan buku yang belum tersentuh pembeli.

Meski kondisi pasar masih lesu, baik Fatmah maupun Rina tetap memelihara harapan. Mereka berharap dua hari terakhir menjelang hari pertama sekolah bisa membawa angin segar bagi para pedagang.

“Mudah-mudahan masih ada yang datang belanja. Kami ini kan hidup dari sini. Walaupun cuma sehari dua, asal bisa nutup modal,” harap Fatmah.

Sebagai bentuk siasat, beberapa pedagang bahkan sengaja tidak menaikkan harga agar barang tetap laku. “Yang penting muter uangnya. Untung tipis tidak apa-apa, asal dagangan jalan,” ujar Rina.

Pasar Cakranegara selama ini dikenal sebagai salah satu pusat belanja perlengkapan sekolah di Mataram. Namun dengan berubahnya kebiasaan belanja masyarakat ke platform daring, para pedagang tradisional mulai dituntut untuk beradaptasi. Harapan pada lonjakan pembeli tetap ada, tapi mereka juga menyadari bahwa pola jual-beli tak lagi seperti dulu. (hir)

Volume Sampah Pascabanjir di Mataram Tembus 350 Ton per Hari

0
Sampah pascabanjir di Kebon Duren yang menunggu diangkut, Pada Selasa, 8 Juli 2025.(ekbisntb.como/hir)

Lombok (ekbisntb.com) -Volume sampah di Kota Mataram melonjak tajam setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah pada Minggu, 6 Juli 2025. Banjir dengan ketinggian hingga dua meter tersebut meninggalkan dampak signifikan, termasuk dalam hal penanganan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat, selama lima hari pascabanjir, jumlah sampah yang diangkut setiap harinya mencapai 300 hingga 350 ton, naik drastis dari kondisi normal yang berkisar di angka 200 ton per hari.

Kepala DLH Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, mengungkapkan bahwa peningkatan volume ini mayoritas berasal dari material berat yang terbawa arus banjir. Sampah yang terkumpul tidak hanya berasal dari limbah rumah tangga, tetapi juga dari sisa bangunan, potongan kayu, hingga puing-puing rumah warga yang rusak.

“Itu bukan sampah rumah tangga biasa. Memang sampah banjir, sisa bangunan, tiang-tiang kayu, macem-macemlah, material-material berat begitu. Semua kita buang ke TPA Kebon Kongok,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Jumat (11/7).

Denny menyebutkan, salah satu titik yang menyumbang volume sampah terbesar berada di wilayah Karang Kemong. Di kawasan ini, jumlah sampah yang diangkut mencapai 80 hingga 100 ton per hari. Volume tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, meskipun area lain juga turut menyumbang beban pengangkutan.

“Kalau liat di Karang Kemong aja itu bisa 80 sampai 100 ton. Di tempat lain memang tidak terlalu banyak (tapi tetap saja menambah beban pengangkutan),” ujarnya.

Meski beban meningkat signifikan, DLH tetap mengupayakan pengangkutan dilakukan secara maksimal. Pihaknya mengerahkan armada gabungan yang terdiri dari tim DLH dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Selain itu, alat berat juga diterjunkan untuk mempercepat proses pembersihan, terutama untuk mengangkut puing-puing besar yang tidak bisa ditangani secara manual.

“Kita kerja sama dengan PU. Alat berat juga diturunkan buat bantu bersihkan puing-puing yang berat,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran proses pembersihan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Lalu Mohammad Faozal, memberikan kebijakan khusus berupa pembebasan retribusi kompensasi jasa pelayanan (KJP) dan kompensasi dampak negatif (KDN) pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok. Kebijakan ini berlaku selama masa tanggap darurat, yakni selama 10 hari terhitung sejak Senin lalu.

Kebijakan pembebasan retribusi ini dinilai sangat membantu, mengingat volume dan ritase sampah yang luar biasa pascabanjir. Tanpa keringanan tersebut, beban biaya operasional yang harus ditanggung Pemkot bisa menjadi sangat besar.

DLH menargetkan, dalam beberapa hari ke depan, proses pengangkutan dan pembersihan sisa sampah pascabanjir dapat dituntaskan secara menyeluruh. Fokus saat ini adalah mengurangi potensi gangguan lingkungan dan kesehatan yang bisa ditimbulkan jika sampah dibiarkan terlalu lama menumpuk di lingkungan permukiman. (hir)

 

 

 

Gantungkan Hidup dari Tambang, Penambang Sekotong Berharap Dilegalkan Pemerintah

0
Lokasi tambang Sekotong yang diharapkan bisa dilegalkan pemerintah(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penambang emas yang ada di kawasan Sekotong Lombok Barat (Lobar) berharap agar aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut dilegalkan oleh pemerintah. Pasalnya, tambang tersebut menjadi mata pencaharian bagi warga untuk menggantungkan hidupnya.

Warga Desa Persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong, Habib Islami, mengaku banyak warga yang menggantungkan hidup dari lahan tambang di Sekotong. Habib tidak bisa membayangkan apabila tambang emas ini ditutup, karena  akan banyak warga yang akan kehilangan mata pencaharian. Sebab kalau mengandalkan sektor pertanian, kondisinya sulit karena cuaca tidak menentu.

“Pertanian susah sekarang, musim enggak nentu,” ungkapnya, Jumat 11 Juli 2025.

Dirinya  hanya lulusan SD, sehingga ia pun memilih tambang, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Asalkan anak dan istrinya bisa makan dan sekolah.  Karana itu, ia pun sangat berharap pemerintah bisa memahami persoalan para penambang emas di Sekotong. “Pemerintah harus hadir untuk kami. Jangan malah memidanakan kami,” harapnya.

Penambang lain, Eros mengatakan sejak adanya aktivitas penambangan di Sekotong pada tahun 2008 silam. Tindak kriminal, khususnya di wilayah Sekotong berkurang, karena sudah ada kawasan tambang sebagai ladang mata pencaharian baru. “Jadi, di sini kami menjadikannya sebagai pengharapan hidup. Ada alasan ekonomi yang membuat kami berani menambang,” kata Eros.

Di lokasi tambang emas yang dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat ini terpusat di tiga lokasi yang berada di kawasan perbukitan Sekotong, yakni di Landek Bare, Batu Montor, dan Lenong. Untuk menuju lokasi, butuh waktu sekitar satu jam dari jalan beraspal, jauhnya sekitar 8 kilometer. Jalur menuju lokasi juga cukup terjal dan berlumpur. Hanya kendaraan khusus yang mampu melalui satu-satunya akses menuju lokasi tambang emas tersebut.

Terlihat di lokasi tambang, warga mendirikan tenda sebagai tempat peristirahatan sementara yang berada dekat dengan lubang tambang. Metode penambangan ada dalam bentuk “ngelubang” atau membuat lubang hingga kedalaman seratus meter lebih dan “ngeloyong” atau mencari bongkahan emas dari bebatuan yang ada di permukaan.

Mereka menambang dengan peralatan tradisional, seperti perkakas palu besar dan karung. Bahkan, mereka rela menginap di lokasi tambang hingga satu bulan hanya untuk mendapat bongkahan emas.

Penambang pun harus mendapatkan hasil lebih dari modal yang dikeluarkan. Untuk bisa membeli makan, sewa angkutan.

Sebelumnya, Pemkab Lobar berencana melegalkan kegiatan pertambangan di Sekotong. Langkah ini diambil menyusul tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut meski memiliki potensi tambang emas.

Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, mengatakan rencana legalisasi tambang rakyat ini merupakan hasil kunjungan bersama Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik Sudaryati Deyang, ke lokasi pertambangan di Sekotong.

Namun, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria menegaskan bahwa tambang emas di Sekotong tidak bisa dilegalkan karena area tambang masuk dalam kawasan hutan.

Sementara itu, Amri Nuryadin, selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, akan menempuh jalur hukum jika Pemkab Lobar benar-benar melegalkan tambang emas di Sekotong. Alih-alih akan menekan angka kemiskinan, justru upaya melegalkan tambang ini menunjukkan kelemahan Pemkab Lobar dalam mengelola sumber daya alam (SDA).

“Saya pikir pemerintah malas berpikir dia untuk mencari jalan keluar yang berkelanjutan untuk proses kesejahteraan bagi rakyat,” tambahnya.  (her)

Pengosongan Lahan Digelar Pekan Depan, Forkopimda Loteng Siap Kawal ITDC

0
Kawasan Pantai A’an yang akan segera dibangun investor. Pemkab Loteng dan jajaran Forkopimda mendukung pihak ITDC yang akan melakukan pengosongan di kawasan yang akan dibangun ini. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana penataan kawasan Pantai Tanjung A’an Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) segera dimulai. Sebagai langkah awal Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) akan melakukan pengosongan lahan yang direncanakan digelar Selasa pekan depan. Pengosongan lahan dilakukan untuk memastikan kawasan Pantai Tanjung A’an bebas dari lapak-lapak dan bangunan yang tidak semestinya ada.

Langkah pengosongan lahan oleh ITDC tersebut pun sudah mendapat dukungan dari Pemkab Loteng dan jajaran Forum Koordnasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Loteng. Personel kepolisian serta TNI juga telah disiapkan untuk mengawal proses pengosongan lahan. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dibantu personel Sat Pol PP Loteng dan unsur pengamanan lainnya.

Ihwal rencana pengosongan lahan kawasan Pantai Tanjung A’an tersebut sudah disampaikan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.IP.M.AP., saat olahraga bersama yang diikuti pegawai lingkup Pemkab Loteng, personel Polres Loteng, Kodim 1620/Loteng, Kejari Loteng, hingga pegawai ITDC, bertempat di Pantai Batu Kotak Tanjung A’an, Jumat 11 Juli 2025.

Pada kesempatan itu, Bupati Loteng menegaskan kalau pengosongan lahan merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Pantai Tanjung A’an. “Dan, itu semua bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk kepentingan masyarakat dan daerah ini,” terang Pathul.

Kawasan Pantai Tanjung A’an sendiri merupakan bagian dari kawasan The Mandalika yang dikelola oleh ITDC sebagai perpanjangtangan pemerintah pusat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung rencana penataan kawasan Pantai Tanjung A’an. Terlebih maksud dan tujuannya baik, agar kawasan Pantai Tanjung A’an semakin tertata rapi. Yang pastinya akan membuat orang semakin ramai untuk datang dan berwisata di kawasan Pantai Tanjung A’an.

Terlebih di lahan yang dikelola ITDC disebelah selatan kawasan Pantai Tanjung A’an juga akan ada pembangunan fasilitas pariwisata berupa resort oleh investor, sehingga akan membuat kawasan Tanjung A’an semakin ramai dikunjungi wisatawan. Pada akhirnya akan mendatangkan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

“Daerah bisa memperoleh pendapatan dari pajak. Sementara masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi dari banyaknya wisatawan yang datang,” ujarnya.

Bagi warga pemilik warung atau lapak yang terkena dampak pengosongan lahan, Pathul menegaskan tidak perlu khawatir. ITDC juga telah merancangan pembangunan fasilitas dasar berupa jalan akses masuk kawasan Pantai Tanjung A’an. Dilengkapai fasilitas tempat warga untuk berjualan yang lebih representatif. Itu semua sebagai bagian dari rencana penataan kawasan Pantai Tanjung A’an.

“Semua ini bagian dari program pemerintah pusat yang harus kita dukung bersama. Baik para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat umum. Demi kemaslahatan bersama dan kemajuan pariwisata di daerah ini,” tambah Pathul.

Di tempat yang sama Dandim 1620/Loteng Letkol Arm Karimmuddin Rangkuti mengatakan kesiapannya pihaknya untuk mengawal pengosongan lahan kawasan Pantai Tanjung A’an. Karena itu merupakan program pemerintah. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi TNI bersama Polri untuk mendukung dan mensukseskannya. “TNI dan Polri wajib mendukung program pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini,” tandasnya. (kir)

DLH Ditarget PAD Rp 1,9 Miliar, Sebagian Besar dari Hasil Sampah

0
Kepala DLH Lotim, H. Supardi(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) –  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditarget memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,9 miliar. Capaian signifikan itu paling besar diperoleh dari pendapatan retribusi sampah.

“Hingga pertengahan tahun 2025 sudah lebih dari Rp 1 miliar,” ungkap Kepala DLH Lotim, H. Supardi, menjawab Ekbis NTB pada Jumat 11 Juli 2025.

Diyakinkan, dari capaian retribusi yang diperikeh pertengahan tahun ini target PAD pasti akan melampaui. “Sekarang ini kan sudah lebih dari 50 persen dari target yang ditetapkan,” jelas Supardi.

Ia menekankan pencapaian lebih dari Rp 1 miliar ini merupakan prestasi yang patut disyukuri, mengingat potensi retribusi sebelumnya relatif kecil.

Supardi mengungkapkan peningkatan pendapatan ini tidak hanya bersumber dari retribusi sampah konvensional. DLH Lotim berhasil menggerakkan semua potensi pendapatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan.

“Pendapatan tidak hanya dari sampah. Kami juga mendapatkan kontribusi dari pemanfaatan hasil penebangan, seperti kayu bakar dan limbah kayu yang dimanfaatkan masyarakat. Hasil usaha pengolahan sampah, termasuk produksi pupuk organik, juga turut menjadi sumber retribusi,” paparnya.

Salah satu faktor pendorong capaian ini adalah penertiban sistem retribusi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ijobalit. Supardi menyatakan bahwa kini semua pihak yang membuang sampah di TPA Ijobalit dikenakan retribusi, sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda).

“Dulu, pendapatan retribusi di TPA Ijobalit maksimal hanya berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 1,2 miliar per tahun. Sekarang, di pertengahan tahun saja hampir mencapai target penuh tahun sebelumnya,” ujar Supardi.

DLH Lotim menerapkan dua mekanisme pembayaran retribusi di TPA Ijobalit: Bagi pelaku usaha atau pihak yang mengangkut sampahnya sendiri ke TPA Ijobalit, dikenakan tarif sebesar Rp 25 per kilogram sampah yang dibuang.

Untuk sampah yang diangkut oleh armada resmi DLH Lotim, masyarakat membayar retribusi secara bulanan. Selain itu, ketentuan khusus berlaku bagi sampah yang diangkut masuk ke TPA oleh pihak di luar armada DLH (seperti pihak ketiga atau pelaku usaha). Jumlah retribusi bagi mereka ditetapkan berdasarkan berat timbangan sampah yang diangkut masuk ke TPA.

“Intinya, masuk dan buang sampah di TPA Ijobalit sekarang berbayar. Ini diatur jelas dalam Perda dan kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab,” tegas Supardi.

Dengan capaian lebih dari 50% target di pertengahan tahun dan semua potensi terus digerakkan, DLH Lotim optimis target retribusi sampah tahun 2025 akan terlampaui secara signifikan. (rus)

JAPNAS NTB dan PT JGU Kolaborasi Kembangkan Beras Fortifikasi untuk Cegah Stunting

0
JAPNAS NTB menjalin kerja sama dengan PT JGU, badan usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk mengembangkan beras fortifikasi sebagai upaya pencegahan stunting di NTB.(ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) –Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) NTB menjalin kerja sama dengan PT Jatim Grha Utama (JGU), badan usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk mengembangkan beras fortifikasi sebagai upaya pencegahan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangkaian Misi Dagang antara Pemerintah Provinsi NTB dan Jawa Timur di Hotel Lombok Raya, Rabu, 9 Juli 2025. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

NTB tercatat mengalami penurunan prevalensi stunting tercepat secara nasional, namun angkanya masih cukup tinggi di 24,6 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 21,5 persen. Selain itu, kasus anemia pada remaja putri dan ibu hamil masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

“Memperbaiki kualitas gizi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pengusaha juga harus terlibat. JAPNAS NTB hadir untuk memastikan anak-anak NTB tumbuh sehat dan cerdas,” ujar Ketua JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana.

Pengembangan beras fortifikasi ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya prioritas penguatan fortifikasi pangan dan pengembangan pangan lokal.

Produksi akan dilakukan di sentra-sentra beras lokal NTB guna menekan biaya distribusi dan menjaga keterjangkauan harga. Beras fortifikasi tersebut akan diproduksi sesuai standar SNI 9314:2024, dengan penambahan 1 persen kernel fortifikan yang mengandung zat besi, asam folat (vitamin B9), vitamin B12, dan zinc.

Kandungan mikronutrien ini berperan penting dalam mencegah anemia, mendukung tumbuh kembang anak, menjaga kesehatan saraf, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Produk ini ditujukan untuk konsumsi semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.

Direktur Utama PT JGU, Mirza Muttaqien, menegaskan komitmennya untuk menjaga keterjangkauan harga produk. “Beras fortifikasi bukan barang mewah, ini kebutuhan dasar. Kami pastikan harganya tetap wajar, termasuk bagi keluarga berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Selain untuk konsumsi rumah tangga, beras fortifikasi juga akan disalurkan melalui program bantuan sosial dan intervensi pangan, seperti Makanan Bergizi untuk Generasi Emas (MBG), serta tersedia di pasar umum.

Keberhasilan negara lain seperti India, Bangladesh, Filipina, dan Kosta Rika dalam menurunkan angka anemia melalui kebijakan fortifikasi menunjukkan potensi besar inisiatif serupa di Indonesia.

Kolaborasi JAPNAS NTB dan PT JGU ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan gizi masyarakat dan menjadikan NTB sebagai pelopor produksi beras fortifikasi di wilayah timur Indonesia. Upaya ini mendukung cita-cita mewujudkan generasi NTB yang sehat, produktif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (bul)

Astra Group Mataram Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir di Selagalas dan Dasan Cermen

0
Lurah Dasan Cermen, Srisulistiowati mendampingi warga menerima bantuan dari Astra Group Mataram(ekbisntb.com/ist)

    Lombok(ekbisntb.com)-Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana, Astra Group Mataram melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak banjir di daerah Selagalas dan Dasan Cermen, Kota Mataram. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif bersama Kampung Berseri Astra (KBA) Selagalas dan KBA Dasan Cermen.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, serta perwakilan dari Astra Group Mataram dan pengurus KBA. Astra Group Mataram merupakan bagian dari PT Astra International Tbk yang aktif mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di wilayah NTB.

    Dr. Srisulistiowati, Lurah Dasan Cermen, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Astra Group Mataram dan KBA dalam membantu warganya yang terdampak banjir.

    “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Astra dan tim KBA yang telah hadir dan membantu warga kami di tengah masa sulit ini. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, baik secara materi maupun moral,” ujar Srisulistiowati.

    Hal senada disampaikan oleh Yusrin, Lurah Selagalas, yang berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut di masa mendatang.

    “Semoga kerja sama ini tidak hanya berhenti di sini. Kita semua punya tanggung jawab sosial untuk saling mendukung, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini,” ungkapnya.

    Bantuan sembako yang disalurkan mencakup bahan pokok seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan harian lainnya yang dibagikan langsung kepada masyarakat di dua wilayah terdampak. Program ini diharapkan dapat meringankan beban warga dan mempercepat proses pemulihan pasca-banjir.

    Ditambahkan oleh Ivan Pratama selaku Ketua Astra Group Mataram, kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam merespon kondisi darurat dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

    “Semoga bantuan ini dapat meringankan dan membantu Masyarakat ya terdampak banjir yang melanda wilayah Kota Mataram beberapa waktu lalu. Kami juga berharap kegiatan ini bisa menjadi bukti nyata semangat gotong royong antara dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat,” tutup Ivan. (bul)

     

     

     

    Investor Hilang, Proyek Kereta Gantung Rinjani Batal

    0
    Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/era)

    Lombok (ekbisntb.com) –Gubernur Nusa Tenggara Barat *NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengaku proyek kereta gantung Rinjani dibatalkan. Sebab, hingga saat ini proyek tersebut macet, tidak ada progres. Bahkan, investor asal China sebagai sumber dana pembangunan proyek senilai Rp6,5 triliun tersebut menghilang.

    “Kereta gantung udah mati, tidak pernah dengar udah berapa tahun lalu,” ujarnya saat dikonfirmasi usai Salat Jumat, Jumat, 11 Juli 2025.

    Menyinggung soal kedatangan investor asal China, PT Indonesia Lombok Resort (ILR) yang berkunjung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB awal Juni lalu, Iqbal mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Tidak tahu saya,” ucapnya pendek.

    Begitupun dengan rencana pembangunan glamping dan seaplane di kawasan Rinjani, Mantan Dubes RI untuk Turki ini mengaku tidak mengetahui adanya rencana pembangunan kedua proyek tersebut.

    Dijelaskannya, jika berkaitan dengan Gunung Rinjani konservasi alamnya harus di depan. Apapun keputusan yang mau dibuat kalau di Rinjani itu urusan pelestarian alam harus dikedepankan.

    Untuk kejelasan proyek ini, Iqbal mengatakan akan berdiskusi dahulu. Setelah itu pihaknya bisa menentukan arah kebijakan pembangunan glamping dan pengadaan sea plane.

    “Kok tiba-tiba ada yang membanguan glamping dan seaplane di sana, itu kan ada kewenangan Kementerian Kehutanan. Nanti kita klarifikasi dulu duduk persoalannya seperti apa,” lanjutnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP NTB, Hj. Eva Dewiyani mengatakan proyek pembangunan kereta gantung masih berjalan. Saat ini masih dalam proses perizinan di pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Sampai sekarang belum keluar izin dari pusat. Mereka sempat ke kantor DPMPTSP awal bulan (Juni, red),” ujarnya beberapa waktu lalu.

    Asisten III Setda NTB ini membeberkan, pengerjaan proyek senilai Rp6,5 triliun masih terkendala izin di pemerintah pusat berkaitan dengan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Masih ada beberapa catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang harus disesuaikan dalam dokumen AMDAL PT ILR,” katanya.

    Begitupun dengan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJWLA) yang masih dalam proses migrasi atau proses menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kementerian yang sama. (era)

    Bank NTB Syariah dan LAZ DASI Bangun “Jannah” Jembatan Amanah di Lombok Barat

    0
    Jembatan Amanah di Lombok Barat(ekbisntb.com/bul)

    Lombok (ekbisntb.com) – Jembatan Amanah di Dusun Batu Layar Utara, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, resmi dioperasikan pada Jumat 11 Juli 2025, menandai kolaborasi strategis antara Bank NTB Syariah dan Lembaga Amil Zakat DASI NTB (LAZ DASI) dalam penanganan bencana.

    Peresmian jembatan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang menyebut infrastruktur ini sebagai bukti nyata sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan lembaga sosial dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.

    “Pemerintah hadir untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur yang rusak akibat bencana,” ujar Wagub dalam sambutannya.

    Jembatan Amanah dibangun untuk menggantikan akses yang rusak akibat banjir bandang yang melanda kawasan Meninting dan Batulayar pada 2022.

    Dengan pendanaan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank NTB Syariah dan dukungan penuh dari LAZ DASI, pembangunan jembatan ini menjadi harapan baru bagi warga setempat.

    Wagub juga mengapresiasi bentuk kolaborasi lintas sektor ini sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana, serta mendorong lembaga lain untuk turut berkontribusi melalui dana CSR.

    “Melalui kolaborasi seperti ini, kita menunjukkan bahwa pemerintah tidak sendiri. Banyak pihak siap bergandengan tangan meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

    Ia juga menyinggung pentingnya menjaga lingkungan sebagai langkah mitigasi bencana, merujuk pada banjir yang baru-baru ini melanda Kota Mataram.

    Menurutnya, pelestarian kawasan hutan di Lombok Barat, Tengah, dan Timur adalah benteng alami dari ancaman bencana alam.

    Dari pihak Bank NTB Syariah, SEVP Muhamad Usman menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan yang diberi nama lain Jannah (Jembatan Amanah).

    “Alhamdulillah, Bank NTB Syariah hadir di tengah masyarakat melalui pembangunan Jembatan Amanah. Kami mohon doa agar Bank NTB Syariah terus berkembang dan dapat menghadirkan lebih banyak program positif yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tuturnya.

    Warga menyambut peresmian jembatan dengan antusias, mengingat fasilitas ini sangat vital untuk menunjang mobilitas, ekonomi, dan konektivitas antarwilayah.

    Peresmian Jembatan Amanah menjadi bukti bahwa kolaborasi yang inklusif antara pemerintah dan mitra non-pemerintah mampu mempercepat pemulihan serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.(bul)

    Kredit Tumbuh Tinggi, Ekonomi NTB Makin Dinamis di Triwulan II 2025

    0
    Andhy Wahyu(ekbisntb.com/bul)

    Lombok (ekbisntb.com) – Kinerja sektor perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan II (TW-II) tahun 2025 mencatatkan perkembangan positif. Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan tren yang menguat, mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin bergairah.

    Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Andhi Wahyu, mengungkapkan bahwa penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 13,29% (year-on-year/yoy) hingga Mei 2025. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

    “Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan intermediasi perbankan yang cukup kuat. Selain itu, dari sisi lokasi proyek, kredit juga tumbuh lebih tinggi, mencapai 16,6% (yoy),” ujar Andhi.

    Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kenaikan signifikan pada kredit investasi dan konsumsi, serta mulai membaiknya kredit modal kerja, yang menandakan pemulihan aktivitas bisnis dan investasi di daerah.

    Peningkatan ini juga diiringi oleh rasio kredit bermasalah (NPL) yang masih terjaga dengan baik, yakni 2,37% berdasarkan lokasi bank dan 1,72% berdasarkan lokasi proyek, masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan,” imbuhnya.

    Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 3,14% (yoy) hingga Mei 2025, dengan total nominal mencapai Rp48,32 triliun. Pertumbuhan DPK terutama didorong oleh peningkatan DPK dari sektor swasta, yang sebelumnya sempat terkontraksi pada triwulan I. DPK dari rumah tangga juga tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 1,70% (yoy).

    Dari sisi aset perbankan, tercatat mengalami pertumbuhan 11,50% (yoy), dengan nilai mencapai Rp87,37 triliun, mencerminkan semakin kuatnya fundamental keuangan lembaga perbankan di NTB.

    Berdasarkan data lokasi bank, nominal kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp73,24 triliun, naik dari Rp71,47 triliun di triwulan I dan Rp68,91 triliun pada akhir 2024. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada angka 151,57%, sedangkan berdasarkan lokasi proyek mencapai 224,54%, menunjukkan tingginya tingkat penyaluran dana terhadap penghimpunan dana.

    Namun demikian, dalam hal pangsa wilayah, NTB masih berada di bawah Bali. Bali mendominasi pangsa penyaluran kredit sebesar 46,19%, diikuti oleh NTB (33,27%) dan NTT (20,54%). Untuk penghimpunan DPK, Bali juga unggul dengan 67,73%, disusul NTB (18,38%) dan NTT (13,89%).

    “Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun NTB belum menjadi yang terbesar dalam pangsa, tren pertumbuhannya sangat positif. Ini menjadi sinyal kuat bagi pelaku ekonomi dan sektor produktif untuk terus memanfaatkan momentum pemulihan ini,” pungkas Andhi.(bul)