Beranda blog Halaman 516

Pajak Impor 32 Persen, usaha Industri Rumahan Tak Berpengaruh Signifikan

0
H. Muhammad Ramadhani. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) –Pajak impor yang ditetapkan 32 persen menimbulkan kegelisahan bagi pengusaha. Khusus bagi pelaku industry rumahan dipastikan tidak memiliki dampak signifikan.

Kepala Dinas Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram H. Muhammad Ramadhani dikonfirmasi pekan kemarin menerangkan, kebijakan Amerika Serikat mengenakan pajak 32 persen barang impor dinilai tidak memiliki dampak signifikan. Pasalnya, pelaku industry di Kota Mataram bersifat rumahan dan bahan baku produknya bukan import. “Kalau bahan bakunya bukan impor tidak terpengaruh harga dolar,” ujarnya.

Sistem ekonomi global selalu ada jalur distribusi. Salah satunya sebut dia, bahan baku tahu-tempe bersumber dari kedelai impor. Meskipun kedelai impor tetapi tidak berpengaruh signifikan. Berbeda halnya kata Dhani, industri yang memiliki bahan baku yang di impor berasal dari Amerika atau ekspor produk olahan ke Amerika. Misalnya kerajinan emas-mutiara pasti berdampak signifikan. “Rata-rata UMKM tidak pernah bicara tarif pajak 32 persen,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram menegaskan, kondisi perang dagang global juga perlu menjadi antisipasi bagi pelaku usaha. Salah satunya menekan biaya produksi supaya tidak menaikan harga.

Ia mengkhawatirkan apabila pelaku industry menaikan harga, maka akan kalah saing dengan negara lain. “Kalau kita mau memilih untuk dibeli harus mengurangi biaya produksi yang tidak perlu. Ini yang menjadi strategi yang diarahkan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Kerajinan emas-mutiara asal Sekarbela disyukuri pelaku industry tidak langsung mengekspor produknya. Produk kerajinan dijual ke Jakarta, Bali, dan Surabaya. Selanjutnya, eksportir mengirim produk itu ke luar negeri sesuai permintaan.

Artinya, perajin Kota Mataram secara langsung tidak memiliki keterkaitan dengan pengenaan pajak 32 persen tersebut.

Ia menambahkan, Provinsi NTB saat ini, tidak memiliki pelabuhan ekspor. Berbeda dengan daerah lain yang memiliki pelabuhan ekspor dan bandara kargo yang dapat mengirim produk ke luar negeri. (cem)

Perbaikan Jembatan Perumahan Mahkota Bertais,Pemkot Mataram Anggarkan Rp2,3 Miliar

0
perumahan Mahkota Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya ambelas akibat diterjang banjir pada pekan lalu. Pemkot Mataram akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk perbaikan. (ekbisntb.com/pan)

Lombok(ekbisntb.com) -Pemkot Mataram akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk perbaikan jembatan dan jalan yang ambelas dan terputus akibat banjir di Perumahan Mahkota Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya pada Minggu (6/7) lalu. Anggaran tersebut disiapkan setelah pengembang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan tersebut kepada pemerintah.

Jembatan yang menjadi akses utama warga itu telah mengalami kerusakan cukup parah diterjang banjir. Kondisi struktur bangun yang ambelas  dan terputus, pagar pengaman yang hilang, serta permukaan jalan hanyut diseret arus menjadi keluhan bagi warga perumahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning menyampaikan, bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram PSU Perumahan Mahkota Bertais telah diserahkan secara resmi ke pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Perbaikan jembatan dan pengerjaan jalannya membutuhkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar. “Jadi kita akan tangani dan hitungan kami biaya jembatan menghabiskan Rp2,3 miliar ,” sebutnya saat dikonfirmasi pekan kemarin.

Terkait dengan waktu pengerjaan jembatan tersebut, Lale belum bisa memastikannya. Karena ia harus melihat kesiapan alokasi anggarannya. Namun yang jelas perbaikan jembatan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Itu tergantung kesiapan dana kita, yang jelas kami sudah menghitung untuk perkiraan biayanya,” katanya.

Sebelumnya, Lale menduga bahwa PSU dari pengembang perumahan Mahkota Bertais yang dibangun oleh PT MCI belum diserahkan secara resmi kepada Pemkot Mataram. Sehingga pemerintah mengatakan perbaikan jemabatan menjadi tanggung jawab pengembang. “Ini makanya kita mau klarifikasi, ternyata setelah kita cek dokumen berita acara fasilitas umum dan fasilitas khusus (fasum-fasus) perumahan sudah diserahkan sejak tahun lalu (2024),” ungkapnya.

Tujuan PSU diserahkan kata Lale, supaya perawatan dan perbaikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Perbaikan yang dilakukan ketika mengalami kerusakan, mencakup  seperti taman, jalan, tempat ibadah, tempat pemakaman umum maupun jembatan yang dibangun oleh pengembang perumahan. “Itulah pentingnya PSU agar bisa didata dan masuk ke data base. Kalau misalnya jalannya bisa masuk data base PUPR. Kalau tidak ada di data base ya kita tidak bisa menangani,” jelasnya. (pan)

Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah

0
Cahya Samudra (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) -SEBAGAI bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir yang terjadi pada Minggu 6 Juli 2025, Camat Sekarbela bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekarbela menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada anak-anak dari keluarga korban banjir. Bantuan tersebut difokuskan sementara untuk para kader di empat kelurahan.

Bantuan yang diberikan meliputi tas sekolah, alat tulis, buku pelajaran, dan perlengkapan lainnya yang sangat dibutuhkan menjelang tahun ajaran baru. Total ada 45 siswa dari tingkat SD hingga SMP yang menerima bantuan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Camat Sekarbela, Cahya Samudra menyampaikan, bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Syainic Handayani turun langsung melihat kondisi warga khususnya bagi para kader terdampak banjir untuk menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah. “Sementara kita hanya bisa menjangkau teman-teman kader yang paling terdampak banjir di empat kelurahan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (13/7).

Menurutnya, banjir yang merendam hampir di semua wilayah di Kota Mataram, khususnya di lima Kecamatan Sekarbela telah merusak banyak barang, termasuk perlengkapan sekolah anak-anak. Hal ini merupakan upaya pemerintah kecamatan bersama TP PKK, untuk membantu meringankan beban mereka (kader) dan memastikan anak-anak bisa kembali bersekolah dengan layak.

Cahya menyebutkan, dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Sekarbela, ada empat kelurahan yang terdampak, yakni Kelurahan Tanjung Karang, Karang Pule, Tanjung Karang permai, Kekalik Jaya. “Kecuali Jempong Baru. Tapi yang paling parah itu di Kelurahan Jempong dan Kekalik Jaya,” ucapnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekarbela, Syainic Handayani, menambahkan bahwa untuk saat ini ia hanya bisa menjangkau rekan mitra kerja, seperti Ibu-ibu kader di Kelurahan Kekalik Jaya dan Karang Pule yang dinilai terdampak cukup parah. Pasalnya untuk penyaluran bantuan perlengkapan sekolah secara menyeluruh ke warga, ia belum mampu melakukannya, mengingat keterbatasan biaya. “Kita cari yang terdekat dulu, karena kalau untuk ke warga di luar mungkin kemampuan kita belum bisa,” katanya.

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Camat Sekarbela dan Ketua TP PKK kepada para siswa. Pemerintah kecamatan berharap dengan adanya bantuan ini bisa membangkitkan semangat kader-kader untuk membantu pelayanan di masyarakat. Kegiatan serupa juga bisa terus dilakukan, baik melalui kolaborasi dengan lembaga sosial maupun partisipasi warga dalam semangat gotong royong. (pan)

Musim Kering Basah, Distanbun Larang Petani Tanam Palawija

0
Muhamad Taufieq Hidayat. (ekbisntb.com/era)

Lombok(ekbisntb.com) –Saat ini, NTB tengah mengalami fenomena kemarau basah. Akibatnya, menanam palawija sangat rentan gagal. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Taufieq Hidayat. Dia menegaskan, pihaknya tidak merekomendasikan petani untuk menanam palawija saat ini.

“Tidak ada rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB untuk menanam palawija. Karena situasi sekarang ini sangat riskan. NTB termasuk daerah yang mengalami kemarau basah, apalagi cuaca sekarang tidak menentu,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhammad Taufieq Hidayat.

Tanaman palawija umumnya cocok ditanam pada masa pancaroba menuju kemarau. Namun, karena kondisi cuaca yang tidak stabil, pihaknya mengambil langkah mitigasi dengan mendorong masyarakat untuk tetap menanam padi.

Taufieq menjelaskan, tanaman seperti tembakau dan bawang memerlukan kondisi air yang stabil. Sementara pada kemarau basah, curah hujan masih tinggi dan menyebabkan lahan terlalu basah, yang tidak ideal untuk kedua jenis tanaman tersebut.

“Tanaman palawija ini termasuk tembakau dan bawang. Karena butuh keteraturan air. Jadi tidak bisa tumbuh pada lahan yang terlalu basah,” jelasnya.

Dia mengaku telah memberikan peringatan kepada petani sejak awal, seiring dengan peringatan dari BMKG mengenai anomali cuaca dan potensi kemarau basah di NTB. “BMKG juga sudah mengingatkan bahwa NTB sekarang kemarau basah. Bahwa tanaman yang membutuhkan air yang teratur sangat riskan dengan anomali cuaca,” katanya.

Namun demikian, bagi petani yang karena alasan ekonomi tetap harus menanam palawija, Taufieq meminta agar mitigasi dilakukan secara maksimal. Khususnya pada sistem drainase agar air tidak menggenangi lahan.

“Kalau petani, karena alasan ekonomi, harus menanam palawija, cara mitigasi harus benar-benar dilaksanakan. Misal kalau mau tanam tembakau, drainase ketika terjadi hujan, airnya langsung habis,” katanya.

Diketahui, sebagian besar petani tembakau di NTB menggunakan lahan baku sawah (LBS), yang secara karakteristik tidak cocok untuk tanaman yang sensitif terhadap genangan air.  “Itu ditanam di LBS yang Indeks Penanaman 100,” ucapnya.

Saat ini, luas lahan tembakau di NTB mencapai 39 ribu hektar, di mana 90 persen di antaranya menggunakan LBS. Sementara bawang ditanam di atas lahan seluas 19 ribu hektar, juga mayoritas menggunakan LBS. Melihat kondisi cuaca saat ini, Distanbun kembali menekankan bahwa yang paling aman dan direkomendasikan untuk ditanam adalah padi.

Terkait laporan kerusakan tanaman palawija akibat cuaca ekstrem, Distanbun NTB masih melakukan pendataan.

Adapun dia menegaskan bahwa kerusakan tanaman tembakau tidak akan berpengaruh pada target pemerintah, karena tembakau merupakan tanaman ekonomi dan bukan tanaman pangan strategis.

“Kalau ada tembakau yang rusak, tidak berpengaruh apa-apa. Pemerintah tidak pernah menargetkan jumlah produksi karena ini merupakan tanaman ekonomi. Kami hanya menargetkan produksi tanaman pangan saja. Misalnya padi,” tegasnya. (era)

Kabupaten Sumbawa Butuh Rp317 Miliar Tuntaskan Jalan Samota

0
Lalu Suharmaji Kertawijaya(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)-Pemkab Sumbawa, membutuhkan anggaran sekitar Rp317 miliar untuk menuntaskan penanganan ruas jalan Teluk Saleh, Pulau Moyo, Pulau Satonda (Samota) sekitar 1,4 kilometer dan tiga jembatan yang menghubungkan jalan tersebut.

“Kami sudah usulkan ke Balai Jalan dan ke Kementerian PUPR untuk melanjutkan pembangunan terhadap ruas jalan tersebut melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) karena tidak mungkin bisa ditangani oleh daerah,” kata Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada Suara NTB, Minggu (13/7).

Suharmaji melanjutkan, kebutuhan anggaran tersebut berdasarkan hasil kajian di lapangan. Sebab untuk pembangunan tiga jembatan yang berada di daerah rawa rata-rata harus memiliki kedalaman sekitar 70 meter termasuk juga akses jalan nantinya.

“Memang panjang ruas jalannya hanya 1,4 kilometer. Tetapi anggaran yang kita butuhkan sangat besar karena ada tiga jembatan yang perlu kita bangun belum lagi jalannya kita akan gunakan geotekstil,” ujarnya.

Pemerintah pun saat ini tetap berusaha agar anggaran penanganan lanjutan terhadap ruas jalan tersebut bisa dilakukan minimal bisa penyiapan badan jalannya dulu. Kordinasi lebih lanjut juga terus dilakukan meskipun hingga saat ini pihaknya masih menunggu kabar baik dari pemerintah pusat.

“Jalan tersebut sebenarnya sudah masuk dalam usulan Bappenas sebagai prioritas penanganan, dan kami tentu sangat berharap bisa dilanjutkan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, total panjang jalan Samota ini mencapai 24,7 kilometer dan yang sudah terbangun sepanjang 23 kilometer. Tinggal 1,4 kilometer yang belum terbangun khusus di daerah Padak Tui.

“Kita sudah menghubungi Balai jalan terkait jalan Samota, tetapi hasil kordinasi terakhir masih akan dilakukan rapat kordinasi lebih lanjut, ” tambahnya. (ils)

511.381 KPM di NTB Akan Terima Beras Bantuan Pangan 20 Kg

0
Beras Bulog(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 511.381 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram per KPM. Penyaluran bantuan untuk alokasi bulan Juni dan Juli ini akan dilakukan serentak pada bulan Juli 2025, dengan target selesai paling lambat tanggal 31 Juli.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, mengungkapkan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi. “Kami sudah melakukan repacking beras menjadi kemasan 10 kilogram, dan progresnya sudah mencapai 90 persen,” ujar Sri Muniati.

Selain itu, Bulog NTB juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh NTB untuk sosialisasi kepada masyarakat penerima. Sebelum didistribusikan, beras bantuan akan melalui proses cek kualitas.

“Setelah pengecekan kualitas, kami akan segera menyusun rencana penyaluran. Alokasi Juni dan Juli akan disalurkan sekaligus di bulan Juli ini, dengan target maksimal tanggal 31 Juli 2025 sudah tersalur semua,” jelasnya.
Secara total, Bulog NTB akan menyalurkan 10.200 ton beras untuk 511.381 KPM di seluruh NTB. Jumlah ini merupakan jatah dua bulan yang diberikan secara bersamaan.

Sri Muniati juga menyampaikan harapannya agar seluruh aparat di lapangan dapat memberikan dukungan penuh demi kelancaran proses pembagian.

“Tentu kami mohon dukungan sekali lagi dari aparat, supaya dalam pelaksanaan pembagiannya di masing-masing titik bagi di desa dan kelurahan tidak menimbulkan persoalan yang berarti,” pintanya.

Bantuan pangan ini, bersama dengan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, diharapkan dapat membantu mengendalikan laju inflasi, mendorong stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Ini juga satu wujud pemerintah atau negara hadir menyediakan beras berkualitas baik kepada masyarakat,” tutup Sri Muniati.(bul)

Beras SPHP Disalurkan Lagi, Bulog NTB Siap Salurkan 23.607 Ton Hingga Desember 2025

0
Sri Muniati, Pimwil Perum Bulog NTB meninjau ketersediaan beras SPHP di kios penyalur di pasar Pagutan, Kota Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah tiga bulan tidak beredar, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat. sebagaimana surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog, penyalurannya akan berlangsung dari Juli hingga Desember 2025.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB), Sri Muniati, menyatakan bahwa NTB mendapat alokasi sebanyak 23.607 ton dari total target nasional sebesar 1.318.826 ton.

“Penyaluran SPHP beras ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Bapanas Nomor 173 per 8 Juli 2025. Kami dari Bulog NTB siap menyalurkan jatah yang ditetapkan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Sri Muniati, saat memantau ketersediaan berass SPHP di Pasar Pagutan, Minggu, 13 Juli 2025.

Sri Muniati menjelaskan, distribusi beras SPHP akan dilakukan melalui empat jalur resmi, yaitu pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih. Kios pangan binaan pemerintah daerah. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh OPD terkait.

“Keempat saluran ini diharapkan bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya, khususnya di tengah tekanan harga beras yang mulai dirasakan publik,” tegasnya.

Beras SPHP disalurkan dalam kemasan 5 kilogram dengan harga dari gudang Bulog sebesar Rp11.000/kg atau Rp55.000 per pack. Harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp12.500/kg atau Rp62.500 per kemasan.

Bulog NTB bersama Satgas Pangan, TNI/Polri, dan instansi daerah akan melakukan pengawasan intensif guna mencegah praktik penjualan beras SPHP di atas HET.

“Kalau ada pengecer yang menjual di atas harga yang ditentukan, akan kita tindak tegas. Bisa peringatan, hingga pemutusan kerjasama,” tegas Sri Muniati.

Ia menambahkan, dengan harga pasar saat ini yang mencapai Rp13.000/kg untuk beras medium, SPHP menjadi alternatif ekonomis dengan kualitas yang baik.

Untuk menjamin distribusi yang tepat sasaran, Bulog NTB melakukan verifikasi ulang terhadap pengecer yang sebelumnya menjadi mitra. Pada tahun 2024, terdapat 289 pengecer di 53 pasar tradisional di NTB.

“Verifikasi dari nol harus dilakukan lagi. Kami bekerja sama dengan dinas terkait, Satgas, dan pengelola pasar. Ini penting untuk menghindari praktik nakal dari oknum pengecer yang memanfaatkan selisih harga,” tambahnya.

Khusus untuk bulan Juli ini, Bulog NTB akan menyalurkan 1.707 ton beras SPHP dan diimulai sejak Sabtu pekan lalu di beberapa titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 184.000 ton setara beras, Sri Muniati optimistis program SPHP 2025 dapat berjalan lancar dan berdampak langsung pada pengendalian inflasi pangan.

Program SPHP beras merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Melalui koordinasi lintas sektor dan pengawasan ketat, diharapkan bantuan ini bisa tepat sasaran dan menekan lonjakan harga beras di pasaran.(bul)

Bantuan Tahap II, REI NTB Bedah Rumah Korban Banjir di Mataram

0
Penyerahan bantuan bedah rumah dilakukan secara simbolis oleh Ketua REI NTB bersama jajaran pengurus, dan disaksikan langsung oleh Penjabat Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, sebagai bentuk sinergi antara asosiasi pengusaha dengan pemerintah daerah kepada korban banjir.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – DPD Real Estat Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggulirkan program bedah rumah bagi warga terdampak banjir di Kota Mataram.

Program bedah rumah ini merupakan kelanjutan dari bantuan REI NTB tahap pertama berupa sembako dan kebutuhan pokok strategis yang sebelumnya telah disalurkan.

Penyerahan bantuan bedah rumah dilakukan secara simbolis oleh Ketua REI NTB bersama jajaran pengurus, dan disaksikan langsung oleh Penjabat Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, sebagai bentuk sinergi antara asosiasi pengusaha dengan pemerintah daerah dalam penanganan korban banjir di Mataram.

Rumah yang dibedah adalah rumah milik Inaq Saknah, warga Jl. Swakarsa I RT 001, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Ketua REI NTB, Hery Athmaja, mengatakan bahwa program bedah rumah dipilih karena menyasar kebutuhan yang lebih fundamental dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

“Kami merasa setelah bantuan logistik kemarin, kini saatnya kami bantu dari sektor yang memang jadi keahlian anggota REI, yaitu perumahan. Rumah warga yang rusak karena banjir dan tidak layak huni akan kami bantu bedah secara permanen,” ujar Hery saat penyerahan simbolis bantuan, Minggu, 13 Juli 2025 di Kantor Lurah Kekalik, Mataram.

Menurut Hery, program ini menyasar warga kurang mampu yang terdampak banjir berdasarkan hasil verifikasi dan data yang diberikan oleh BPBD Kota Mataram. Rumah warga yang dibedah prioritas yang mengalami kerusakan parah akibat banjir, dan tidak layak huni.

“Yang pertama kita mulai dari rumah milik Ibu Saknah. Selanjutnya, kita akan keliling Senin sampai Rabu minggu depan untuk survei langsung ke lokasi lainnya,” jelasnya.

REI menargetkan pembangunan dilakukan secara tuntas hingga rumah benar-benar layak huni dan bisa ditempati kembali. Dikerjakan langsung oleh pengembang anggota REI NTB dan dijadwalkan rampung menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 pada Agustus mendatang dalam peringatan HUT REI tahun 2025.

“Ini sedekah dari anggota-anggota REI. Mudah-mudahan maksimal, dan bisa menjadi bagian kecil dari upaya membantu pemerintah menangani dampak banjir di Mataram,” tutup Hery.

Melalui inisiatif ini, REI NTB berharap dapat menghadirkan kembali harapan dan kenyamanan bagi warga terdampak, serta membuktikan bahwa sektor swasta bisa menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Penjabat Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengapresiasi kepedulian REI yang tidak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang melalui rehabilitasi tempat tinggal.

“Alhamdulillah, REI menyumbangkan keahliannya untuk membangun kembali rumah warga yang rusak. Ini bukan hanya bantuan material, tapi juga empati dan solidaritas dari dunia usaha untuk masyarakat,” ujar Faozal.

Ia berharap masyarakat penerima bantuan benar-benar mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut dan dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik setelah musibah yang menimpa.

Program bedah rumah ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial anggota REI sebagai pengembang properti yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.(bul)

Penerima Bantuan Kemiskinan di Dompu Jauh Lampaui Jumlah Kemiskinan

0
Muhammad Syaukani(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) -Kemiskinan di Kabupaten Dompu seharusnya tidak ada masalah karena sudah ditangani Pemerintah. Dari 11,59 persen atau 32.080 jiwa warga miskin di Kabupaten Dompu data BPS kondisi 2024, pemerintah justru membantu 116.857 jiwa untuk program jaminan kesehatan di tahun 2025.

“Sebanyak 116.857 jiwa warga Kabupaten Dompu saat ini sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Kementrian Sosial (Kemensos). Setiap bulan tetap ada penonaktifan dan ditarik Kemensos akibat perubahan desil hasil grown chek STSEN dan hasil pemadanan oleh Dirjen Dukcapil,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, ST saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/7).

PBI JK dari pusat ini berdasarkan standar ekonomi masyarakat yang digolongkan dengan desil. PBI JK adalah mereka yang berada di desil 1 hingga desil 5 atau kelompok warga miskin dan nyaris miskin. Kelompok warga menengah ke atas berada di desil 6 ke atas.

Sehingga setiap bulan selalu ada penonaktifan PBI JK oleh Kemensos. Ada karena masuk kategori mampu secara ekonomi, NIK tidak valid, pindah domisili, meninggal dunia, dan lainnya.

Mereka yang belum terdaftar sebagai PBI JK, bisa didaftarkan melalui operator Siks NG di masing – masing desa / kelurahan. Pengimputan dibuka setiap bulan antara tanggal 1 – 10. Selanjutnya diapproval oleh admin kabupaten untuk diteruskan ke Kemensos melalui Siks NG. “Disetujui dan diterimanya, tergantung dari Kemensos dengan melihat kuota persentase kemiskinan di daerah tersebut,” katanya.

Pemerintah daerah (Pemda) juga mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran jaminan Kesehatan melalui Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Program ini hingga 1 Juni, jumlahnya sebanyak 43.540 jiwa warga Dompu.

PBPU Pemda ini tinggal membawa KTP, KK dan keterangan miskin. “Yang menjadi prioritas saat ini adalah yang emergency, dan belum ada BPJS. Emergency ini dalam keadaat sakit, yang dirawat atau opname di rumah sakit, lansi, ODGJ, dan wanita hamil,” jelasnya.

Agar penerima bantuan ini tepat sasaran, pemerintah pun didorong untuk membuka data setiap saat. Control public atas data penerima bantuan, salah satu cara agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Sehingga program penanganan kemiskinan ekstrem benar-benar terealisasi. (ula)

Presiden Target Pemkab Lobar Tuntaskan 12 Ribu Jiwa Miskin Ekstrem Tahun ini

0
MISKIN Warga miskin di Lobar menerima BLT DD dari desa. (ekbisntbcom/ist)

Lombok (ekbisntb.com) -Wakil Bupati (wabup) Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurul Adha menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memasukkan program nasional, salah satunya penyelesaian miskin ekstrem sampai nol persen.

Presiden menargetkan semua daerah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem tahun ini. Termasuk Pemkab Lombok Barat ditarget tahun ini untuk menangani kemiskinan ekstrem tersebut.

“Ini kan kalau tidak punya konsep cara bekerja, nanti serampangan. Semua kerja tapi karena tidak berdasarkan data tidak ada petunjuk, tidak tepat sasaran,”tegasnya, kemarin.

Wabup menyampaikan penanganan miskin ekstrem ini digempur dari berbagai sisi. Contoh tahun ini dari APBD dialokasikan 350 unit rumah layak huni untuk warga miskin ekstrem. Namun dari laporan Dinas Perkim, dari 350 yang sudah dibuatkan SK diverifikasi ulang sesuai permintaannya memprioritaskan miskin ekstrem.

Dari verifikasi itu, yang memenuhi persyaratan itu ada 110 KK, sehingga ia pun menekankan basis data harus diselesaikan agar tepat sasaran. Dari hasil rakor dengan OPD terkait konsep kerja, data base harus selesai. Dan database pun sudah diselesaikan bersama BPJS, di mana jumlah miskin ekstrem di angka 1,57 atau 12.307 jiwa. Kalau lebih turun lagi.

Angka kemiskinan ekstrem ini selain ditangani rumahnya, juga melalui BLT DD yang jumlahnya besarnya. BLT DD ini akan menyentuh 3.500 KK, jumlah ini lumayan bisa menekan. Tinggal sisanya yang dipikirkannya untuk intervensinya. Selain terintergrasi juga dengan penanganan anak-anak yang miskin ekstrem. “Dikes juga Intervensi dari BPJS, PBI,” pungkasnya. (her)