Beranda blog Halaman 515

BI: Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat pada Mei 2025

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 tumbuh melambat, yakni 6,8 persen year on year (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2 persen (yoy).

“Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar 435,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 6,8 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

Ramdan menjelaskan bahwa perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta.

ULN pemerintah tercatat tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar 209,6 miliar dolar AS. Posisi ULN pemerintah ini tumbuh sebesar 9,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4 persen (yoy) pada April 2025.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa pendidikan (16,5 persen); konstruksi (12,0 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,7 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga, karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 196,4 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (yoy).

Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen menjadi 1,2 persen pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4 persen (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2 persen (yoy) pada April 2025.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.

Ramdan menyampaikan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6 persen dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Ramdan.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. (ant)

Rupiah Melemah Seiring Ancaman Tarif Trump terhadap UE dan Meksiko

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah terjadi dipengaruhi ancaman tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Uni Eropa (UE) dan Meksiko.

“Pelemahan akan terbatas, walau perkembangan negatif pada tarif tidak mendukung rupiah, tetapi dampaknya juga menekan dolar,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Mengutip Anadolu, disebutkan bahwa AS akan mengenakan tarif sebesar 30 persen terhadap UE dan Meksiko. Trump membagikan dua surat terpisah yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, yang mengumumkan tarif 30 persen pada barang-barang dari Eropa dan Meksiko yang masuk ke AS.

Trump memperingatkan dalam kedua surat tersebut bahwa jika UE atau Meksiko membalas dengan menaikkan tarif. “Maka berapa pun jumlah yang kalian pilih untuk dinaikkan, akan ditambahkan ke tarif 30 persen yang kami kenakan,” ujar Trump dalam suratnya.

Dalam surat kepada Sheinbaum, Trump mengakui upaya Meksiko dalam mengekang arus migran ilegal dan fentanil ke AS. Namun, Dirinya mengkritik Meksiko karena tidak berbuat cukup banyak untuk mencegah Amerika Utara menjadi “taman bermain perdagangan narkoba.”

Di sisi lain, Trump merasa AS selama bertahun-tahun mengalami defisit perdagangan dengan UE karena kebijakan tarif, non tarif, serta hambatan perdagangan organisasi beranggotakan negara-negara Eropa tersebut. Surat tersebut dapat menempatkan perundingan perdagangan antara AS dan UE dalam risiko, karena blok tersebut sebelumnya bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan komprehensif pada bulan ini.

Adapun sentimen dari dalam negeri, Lukman menganggap hasil negosiasi tarif antara Indonesia dengan AS belum memberikan dampak sangat positif.

“Penundaan bukanlah kepastian, jadi masih tidak terlalu positif mengingat Trump yang semakin agresif belakangan ini,” ujar dia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan penerapan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Donald Trump untuk produk asal Indonesia ditunda.

Keputusan penundaan tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Airlangga dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer yang berlangsung di Washington D.C. pada Rabu (9/7).

Airlangga mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa usulan Indonesia akan terus berproses dalam perundingan lanjutan selama tiga minggu ke depan.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan untuk tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp16.150-Rp16.300 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin pagi di Jakarta melemah sebesar 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.222 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.218 per dolar AS. (ant)

8.000 Pedagang Asongan Gabung di APA NTB, Lima Kabupaten Segera Kukuhkan Pengurus

0
Komaruddin(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak lebih dari 8.000 pedagang asongan di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah bergabung dalam Asosiasi Pedagang Asongan (APA) NTB. Organisasi yang baru terbentuk ini telah resmi memiliki kepengurusan di lima daerah, yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Utara.

Sementara itu, lima kabupaten lainnya – Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Dompu – direncanakan akan segera membentuk dan melantik pengurus dalam waktu dekat.

“InsyaAllah bulan depan akan kita lantik lima pengurus daerah yang belum terbentuk. Komunikasi sedang kita bangun dengan berbagai pihak,” ujar Ketua APA NTB, Komaruddin, Senin, 14 Juli 2025.

Pembentukan APA NTB bertujuan untuk mewadahi para pedagang asongan yang selama ini berjualan tanpa tempat tetap dan belum tersentuh program pemberdayaan formal.

“Kami ingin para pedagang asongan ini bisa naik kelas, tidak terus-terusan di zona informal. Dengan bergabung di APA, kita ingin mereka mendapatkan hak yang sama seperti pelaku UMKM lainnya,” lanjut Komaruddin.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan APA adalah mendorong anggotanya untuk memiliki rekening Bank NTB Syariah, serta mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran tersebut dilakukan secara kolektif melalui organisasi.

“Pendaftaran dilakukan melalui kami agar lebih mudah dan efisien. Ini penting agar mereka tidak hanya mendapat perlindungan sosial, tapi juga bisa mengakses program pemerintah lainnya,” terang Komaruddin.

Menurutnya, dari segi potensi, jumlah pedagang asongan di NTB bisa mencapai ratusan ribu. Namun untuk bisa bergabung dengan APA, ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kemauan untuk berorganisasi dan mengikuti pelatihan.

APA NTB telah menyusun sejumlah program untuk mendukung anggotanya, antara lain pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta advokasi terhadap kebijakan yang berpihak pada pedagang kecil. Dalam jangka panjang, asosiasi ini berharap bisa membantu para pedagang asongan keluar dari ketidakpastian ekonomi dan menuju kemandirian sebagai pelaku UMKM.

“Harapan kami, lima tahun ke depan para pedagang yang sekarang masih berjualan secara asongan bisa bertransformasi menjadi pelaku UMKM dengan tempat usaha yang lebih tetap, sistem yang lebih baik, dan tentunya penghasilan yang lebih layak,” kata Komaruddin.

Selain pedagang asongan, APA NTB juga membuka ruang bagi para pengusaha kecil non-asongan yang ingin berkontribusi dalam pengembangan organisasi, baik sebagai pengurus maupun pembina. Organisasi ini juga tengah menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung visi misi mereka ke depan.

Dengan semangat kolektif dan tujuan yang jelas, APA NTB menjadi wadah baru yang membawa harapan besar bagi ribuan pedagang kecil di NTB untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kesempatan berkembang yang lebih baik.(bul)

Terus Naik, BPR NTB Setor Rp9,7 Miliar Deviden ke Pemprov NTB

0
Kantor pusat BPR NTB di Ampenan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kinerja keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari peningkatan setoran dividen yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Direktur Utama BPR NTB Perseroda, Sudharmana, mengungkapkan bahwa dividen yang disetorkan untuk tahun buku 2024 mencapai Rp9.717.272.615. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk tahun buku 2022 kami setor dividen sebesar Rp7,67 miliar. Tahun buku 2023 meningkat menjadi Rp8,13 miliar, dan alhamdulillah tahun buku 2024 ini naik lagi menjadi Rp9,71 miliar,” ungkap Sudharmana, Senin (14/7/2025).

Peningkatan dividen ini merupakan hasil dari pengelolaan keuangan yang sehat, efisiensi operasional, serta ekspansi layanan BPR NTB yang semakin menjangkau masyarakat di berbagai wilayah provinsi. BPR NTB juga gencar mendorong inklusi keuangan melalui pembiayaan kepada pelaku UMKM, pertanian, dan sektor produktif lainnya.

“Kami konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran kredit produktif dan pelayanan keuangan berbasis kerakyatan. Kinerja baik ini pada akhirnya kembali memberikan manfaat langsung kepada daerah melalui dividen,” jelasnya.

Sebagai BUMD milik daerah, Sudharmana menegaskan komitmen BPR NTB Perseroda untuk terus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diandalkan. Setoran dividen tersebut diharapkan membantu Pemprov NTB dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami berharap kontribusi ini bisa semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang seiring penguatan permodalan dan transformasi layanan digital yang sedang kami kembangkan,” imbuhnya.

Dengan peningkatan dividen yang konsisten selama tiga tahun terakhir, BPR NTB Perseroda membuktikan posisinya sebagai BUMD yang adaptif, sehat, dan bertumbuh. Selain memberikan kontribusi langsung kepada kas daerah, BPR NTB juga berperan sebagai mitra strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Rekap Setoran Dividen BPR NTB Perseroda ke Pemprov NTB:

Tahun Buku 2022: Rp7.678.218.172
Tahun Buku 2023: Rp8.129.568.046
Tahun Buku 2024: Rp9.717.272.615

Dengan kinerja yang terus meningkat, BPR NTB Perseroda menargetkan pertumbuhan lebih tinggi lagi di tahun mendatang seiring dengan ekspansi digital dan penyesuaian model bisnis sesuai kebutuhan masyarakat lokal.(bul)

Satpol PP NTB Akan Tertibkan Anak Sekolah yang Nongkrong dan Merokok Saat Jam Belajar

0
Dr. H. Fathul Gani, M. Si, Kasatpol PP NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap maraknya kebiasaan merokok di kalangan anak-anak usia sekolah. Tak hanya itu, anak-anak juga kerap ditemukan nongkrong di warung dan warnet pada saat jam belajar berlangsung.

Kepala Satpol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menyampaikan bahwa fenomena ini menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan generasi muda. Satpol PP berencana melaksanakan operasi penertiban di sejumlah titik yang biasa menjadi tempat anak-anak berkumpul di jam belajar, seperti warung dan warnet.

“Kita prihatin, anak-anak usia SD dan SMP sudah terbiasa merokok dan nongkrong saat jam belajar. Mereka memanfaatkan waktu yang seharusnya untuk belajar justru digunakan untuk berkumpul sambil merokok di warung dan warnet,” ungkap Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dan Asisten II Setda NTB ini di ruang kerjanya, Senin (14/7/2025).

Operasi ini, lanjutnya, bukan untuk melarang anak bermain ke warnet atau tempat umum, tetapi lebih kepada menertibkan waktu dan kebiasaan mereka agar tidak menyimpang dari norma pendidikan dan sosial.

“Silakan saja ke warnet, tapi bukan di jam belajar. Yang kita cegah adalah kebiasaan kongkow sambil merokok yang makin hari makin mengkhawatirkan,” tegasnya.

Data dari Tobacco Atlas yang dikutip Satpol PP menyebutkan sekitar 30 persen anak-anak usia SD dan SMP di Indonesia sudah menjadi perokok aktif. Meski data itu merupakan gambaran nasional, Fathul Gani menekankan bahwa fenomena serupa sudah kasat mata di NTB.

“Kita tidak ingin anak-anak NTB masuk dalam kategori itu. Fenomena ini sudah kita lihat langsung, jadi kita ambil langkah sebelum terlambat,” ujarnya.

Langkah awal penertiban ini akan dilakukan secara persuasif. Satpol PP akan bekerja sama dengan pihak sekolah, guru, konselor, dan orang tua. Sanksi yang diberikan pada tahap awal berupa pembinaan moral, bukan tindakan hukum.

“Kita akan kembalikan anak-anak ini ke sekolah, ke guru dan orang tua mereka. Tujuannya adalah mengembalikan mereka ke jalur yang benar, bukan untuk menghukum,” imbuhnya.

Satpol PP juga berharap adanya peran aktif orang tua dan lingkungan sekitar dalam menjaga anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan mereka.

“Euforia merokok di usia dini ini harus dihentikan bersama. Tidak cukup hanya dengan penertiban, tapi juga harus ada kesadaran kolektif dari keluarga dan masyarakat,” pungkasnya.

Penertiban ini akan dimulai dari Kota Mataram dan secara bertahap menyasar wilayah lain di NTB. Satpol PP juga akan melibatkan unsur perangkat desa dan kelurahan dalam memantau dan memberikan edukasi kepada masyarakat.(bul)

LWC Tumbuhkan Semangat Gen Z Berwirausaha Lewat Womenpreneur Competition 2025

0
Acara puncak Young Womenpreneur Competition 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Komunitas Lombok Womenpreneur Club (LWC) terus mendorong lahirnya generasi pengusaha muda, khususnya di kalangan perempuan. Melalui ajang Womenpreneur Competition 2025, LWC sukses menjaring ratusan mahasiswi berbakat dan menginspirasi semangat wirausaha di kalangan Gen Z Nusa Tenggara Barat.

Acara puncak kompetisi digelar Minggu, 13 Juli 2025 di Lombok Astoria Hotel, ditandai dengan final pitching bisnis dan awarding para pemenang. Founder LWC, Indah Purwanti, menyampaikan bahwa kompetisi ini merupakan program baru dari komunitas yang bertujuan melahirkan wirausaha perempuan muda yang tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki keberanian membangun bisnis sejak di bangku kuliah.

“Kami ingin memperkenalkan kepada mahasiswi bahwa menjadi entrepreneur itu keren. Bukan sekadar bisnis, tetapi juga tentang visi, peran sosial, dan kemandirian ekonomi. Ini juga bentuk kita mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan di NTB,” ujar Indah.

Ajang ini diawali dengan seleksi dari sekitar 500 peserta, yang kemudian disaring menjadi Top 20 melalui tahap kurasi dan business coaching intensif. Setelah proses deep interview dan mentoring, terpilihlah Top 10 finalis, yang berkompetisi memperebutkan posisi juara dalam final kemarin.

LWC juga menyisipkan misi membangun jejaring dengan memperkenalkan para finalis ke dalam circle komunitas LWC, yang terdiri dari para pengusaha perempuan senior NTB.

“Kami ingin para mahasiswi ini punya role model yang nyata. Kami bahkan resmi melamar mereka untuk bergabung sebagai pengurus muda komunitas agar bisa terus belajar dan berkembang,” tambah Indah.

Ajang ini tidak hanya kompetitif, tapi juga inspiratif. Para pemenang datang dari latar belakang usaha yang beragam.

Juara 1: Dyana Catering – Mahasiswi asal Lombok Tengah ini mengembangkan bisnis katering dengan strategi harga terjangkau bagi segmen menengah ke bawah. Lewat promosi via Facebook dan strategi paket acara, omzet usahanya kini telah mencapai Rp80 juta.

Juara 2: Livin – Bisnis fashion ramah lingkungan yang menyasar pasar ekspatriat dan wisatawan asing. Produk linen wear-nya telah memiliki butik di Kuta Mandalika, dan sedang ekspansi ke Gili Trawangan.

Juara 3: Santara Food – Mahasiswi yang memproduksi Sate Tanjung dalam kemasan kekinian. Produk kulinernya kini telah tersedia di berbagai gerai oleh-oleh di Lombok.

Juara Favorit: Uta Londe Mbojo – Usaha pengolahan bandeng dari Bima, yang dipilih juri karena potensi besar, meskipun masih membutuhkan banyak pendampingan.

Tak hanya trofi, para pemenang juga mendapatkan modal usaha dalam bentuk fresh money, tabungan, dan akses eksklusif ke komunitas LWC.

“Mereka juga akan mendapatkan dukungan media dan promosi untuk meningkatkan branding bisnis masing-masing,” ujarnya.

Menurut Indah, banyak dari peserta sudah menunjukkan performa luar biasa.
“Ada yang omzetnya Rp60 juta, bahkan Rp80 juta. Ini menunjukkan potensi luar biasa anak-anak muda NTB. Banyak dari mereka masih semester dua atau empat, tapi sudah punya bisnis sendiri,” paparnya.

LWC memastikan proses penjurian berlangsung objektif dan bebas dari kepentingan politik. Dewan juri terdiri dari lima orang dengan latar belakang berbeda, yakni pengusaha, akademisi, dan praktisi.

Indah Purwanti (Founder LWC). Iqbal, Ketua TDA Mataram & Founder Roti Gong Mandalika. dr. Maya, Owner The Clinic Lombok. Yogi, Founder salah satu media di NTB. Dan Perwakilan Akademisi (Rektor UTS)

“Dengan juri dari berbagai latar, penilaian tidak hanya melihat omzet, tapi juga inovasi, keberlanjutan, dan kemampuan branding,” ujar Indah.

Indah menegaskan bahwa Womenpreneur Competition akan menjadi agenda tahunan.

“Tahun depan, para alumni akan jadi figur dan mentor untuk generasi berikutnya. Ini akan jadi ekosistem kewirausahaan perempuan muda di NTB yang terus berkembang,” pungkasnya.

Dengan semangat “Empowering Young Women Entrepreneurs”, LWC tidak hanya membentuk para pelaku usaha baru, tetapi juga membangun generasi perempuan yang mandiri, percaya diri, dan siap berkontribusi bagi kemajuan ekonomi NTB.(bul)

Sumbawa Cek Kualitas Beras Bapang Sebelum Disalurkan

0
Syaihuddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)-Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, memastikan akan tetap melakukan pengecekan kualitas beras Bantuan Pangan Cadangan Pemerintah (CBP) berupa beras 20 kilogram sebelum disalurkan kepada para penerima.

“Dari hari jumat kemarin kami sudah melakukan pengecekan kualitas beras bersama Bulog sebelum kita salurkan kepada penerima bantuan,” Kata Plt kepala DKP, Syaihuddin kepada Suara NTB, kemarin.

Syaihu melanjutkan, berdasarkan data total penerima beras tersebut mencapai 36. 251 penerima bantuan dengan total bantuan mencapai 725 ton. Dimana para penerima nantinya akan menerima 20 kilogram beras dengan kualitas medium Bulog.

“Jadi, Bapang yang akan kita salurkan ini langsung dua tahap sehingga total bantuannya 20 kilogram dengan beras kualitas medium,” ujarnya.

Bapang lanjut Syaihu diharapkan agar kondisi masyarakat tetap stabil terutama di bidang pangan. Ia juga meminta kepada semua pihak yang terkait dalam penyaluran Bapang harus tepat sasaran sesuai dengan data penerima.

“Penyaluran bantuan ini harus tepat sasaran, sehingga dampak dari inflasi bisa diminimalisir serta tidak erjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan,” ucapnya.

Bapang CBP ini dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran khususnya bagi masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan pangan. Selain itu, bantuan itu juga dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gizi dan mengendalikan gejolak harga pangan.

“Penyaluran Bapang sebagai upaya memitigasi dampak bencana yang kiranya akan terjadi sehingga mampu menekan kerawanan pangan baik penduduk miskin maupun penduduk rentan miskin,” tambahnya. (ils)

Rumah Tangga Miskin Ekstrem di Sumbawa Tembus 19.087 KK

0
Syarifah(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)-Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat, mencatat ada sekitar 19.087 rumah tangga dengan kategori kemiskinan ekstrem dengan total individu 64. 063 jiwa berdasarkan hasil rekap DTSEN yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Jadi, 19.087 kaka tersebut merupakan masyarakat yang berada di desil satu kesejahteraan sosial (kemiskinan ekstrem) sehingga kami tetap memberikan atensi khusus,” kata Kabid perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos) Syarifah kepada Suara NTB, Kamis (25/4).

Dikatakannya, terhadap rumah tangga miskin tersebut, pemerintah sudah menyiapkan program khusus dengan harapan mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. Salah satunya bantuan PKH, BPNT, dan PBI APBN serta APBD, BLT dan juga bantuan sosial lainnya.

“Mereka semua (masyarakat miskin) sudah tercover bantuan sosial yang sudah ditetapkan Pemerintah dengan harapan mereka bisa keluar dari kategori miskin,” ucapnya.

Dia melanjutkan, sementara jumlah penduduk miskin yang berada di desil dua kesejahteraan sosial mencapai 14.247 kepala keluarga atau 48.867 jiwa. Sedangkan untuk desil 3 kesejahteraan sosial mencapai 14.965 kepala keluarga atau 45.904 jiwa.

“Jadi, secara keseluruhan dari desil 1 kesejahteraan sosial hingga desil 10 jumlah penduduk miskin di Sumbawa mencapai 170.136 Kepala keluarga atau sekitar 529.192 jiwa,” ucapnya.

Terhadap data tersebut, pihaknya sebenarnya sudah meminta ke Desa untuk melakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan orang-orang yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut apakah berhak menerima bantuan atau tidak.

“Kita sudah minta untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi real di lapangan terhadap data tersebut apakah sudah sejahtera atau belum,” tambahnya.

Verifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menekan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun untuk melakukan verifikasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya Dinas Sosial saja karena jumlah tenaga yang dimiliki sangat terbatas.

“Kita hanya memiliki 80 orang petugas PKH saja, sehingga tidak bisa mengcover untuk pelaksanaan verifikasi ke 24 Kecamatan. Makanya kita minta desa untuk membantu proses verifikasi penerima bantuan sosial tersebut,” tukasnya. (ils)

Lahan Investasi Hotel Dibagi Dua,Pantai Nambung Tetap Milik Lobar

0
Tim Pemkab Lobar dan Loteng difasilitasi Pemprov NTB turun meninjau tapal batas di Nambung Sekotong. Kedua daerah sepakat soal tapal batas yang selama ini disengketakan. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) -Dalam kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng) terkait tapal batas atau batas wilayah  di wilayah Nambung, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, kawasan Pantai Nambung tetap masuk Lobar. Selain itu, Kedua daerah sepakat membagi dua lahan Investasi pembangunan hotel yang selama ini masuk bagian sengketa.

Menurut Kabag Tata Pemerintahan Setda Lobar, Rosaria Indah, menjelaskan, wilayah yang dibagi adalah wilayah sengketa yang berada di dalam kawasan Samara Hills Resort, wilayah sengketa tersebut memiliki luas kurang lebih sekitar 64,43 hektare di mana Lobar memperoleh 34,22 hektare dan Lombok Tengah 30,21 hektare. Hanya wilayah Samara Hills Resort yang selama ini menjadi sengketa,”ujarnya.

Tim dari kedua Kabupaten turun meninjau secara langsung batas wilayah. Kesepakatan ini mencakup wilayah Nambung, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lobar, yang berbatasan langsung dengan Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Loteng.

Kedua belah pihak menyepakati secara teknis titik koordinat yang telah disepakati dan ditentukan bersama. Titik koordinat tapal batas ini pun tertuang melalui berita acara kesepakatan terkait batas wilayah Lobar dan Loteng. Pertemuan dua kepala daerah tersebut berlangsung di Samara Hills Resort yang berlokasi di wilayah perbatasan.

Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan pemerintah daerah perlu memberikan kepastian hukum terhadap tapal batas, karena hal tersebut berpengaruh terhadap banyak hal. Karenanya pihaknya difasilitasi Pemerintah Provinsi NTB menjalin komunikasi dengan Pemkab Loteng untuk menyelesaikan sengketa tapal batas secara kekeluargaan.

Bupati mengatakan diperlukan komunikasi yang baik dan lancar serta setara untuk mengatasi tapal batas. Hal ini karena kedua kabupaten masih dalam wilayah NKRI yang harus saling mendukung kemajuan dan pembangunan daerah.

Bupati menambahkan kesepakatan ini difasilitasi oleh Pemprov NTB untuk mencari jalan keluar terbaik untuk kepentingan masyarakat luas. Ia mengatakan setelah tercapai kesepakatan nantinya tim dari masing masing kabupaten akan menentukan titik-titik koordinat sesuai kesepatan yang ditandatangani. Lokus penyelesaiannya sebenarnya adalah terkait dengan pembagian kawasan wisata Samara Hills Resort yang selama ini disengketakan. “Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya dengan baik dan tinggal ditindaklanjuti oleh tim masing masing daerah nantinya,” ujarnya.

Diketahui, penandatanganan kesepakatan tapal batas itu dilakukan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini  dengan Bupati Loteng H. Lalu Fahul Bahri difasilitasi Pemprov NTB di Samara Hills Resort, Kamis, 10 Juli 2025. Hadir pula Kabag Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Provinsi NTB Sri Irmalasari, Sekda Lobar H. Ilham, Sekda Loteng H. Lalu Firman Wijaya, Staf Ahli Bidang Politik dan Kesra Lobar Hermansyah, Kepala Bappeda Lombok Tengah Lalu Wiranata, Kepala Dinas PUTR Loteng Lalu Rahadian, Sekretaris Dinas PUTR Lobar Lalu Ratnawi, Kabag Tata Pemerintahan Setda Lobar Rosaria Indah,  dan Kabag Tata Pemerintahan Setda Loteng Baiq Murniati. (her)

 

BPJS Ketenagakerjaan NTB Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram

0
Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar menyerahkan bantuan korban banjir gempa di Kota Mataram  dan disaksikan langsung oleh Penjabat Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, pada Minggu, 13 Juli 2025 di Kantor Lurah Kekalik, Kota Mataram.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) –BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi warga terdampak banjir di Kota Mataram, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang sebelumnya dikenal sebagai CSR.

Bantuan senilai hampir Rp100 juta tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, kepada Lurah Kekalik, disaksikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Moh. Faozal, pada Minggu, 13 Juli 2025 di Kantor Lurah Kekalik, Kota Mataram.

Nasrullah menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan berupa barang, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, serta popok untuk balita dan lansia. Bantuan tersebut disusun berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, guna memastikan barang yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Sebelum menyalurkan bantuan, kami berkoordinasi dengan BPBD NTB untuk mengetahui kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap warga yang terdampak banjir, tidak hanya kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Nasrullah.

Ia juga menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung masyarakat saat terjadi bencana.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Posko BPBD NTB, sesuai arahan pemerintah daerah yang menginstruksikan agar seluruh bantuan kebencanaan disalurkan secara terkoordinasi dan satu pintu, untuk memastikan distribusi yang efektif dan merata.

Penjabat Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat berarti dan menjadi bukti nyata solidaritas antar-lembaga dalam membantu warga terdampak bencana. “Alhamdulillah, bantuan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan strategis masyarakat di lapangan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga, terutama di wilayah yang terdampak paling parah,” ujar Faozal.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga lainnya untuk memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

Diketahui, banjir yang terjadi pada 6 Juli 2025 lalu melanda beberapa wilayah di Kota Mataram dan menyebabkan ratusan rumah tergenang. Meski tidak berlangsung lama, banjir tersebut tetap menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Penanganan cepat dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram yang didukung oleh Pemerintah Provinsi NTB dan para pemangku kepentingan. (bul)