Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 513

Kadin NTB Minta Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Ditiinjau Ulang

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Anas Amrullah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan bersurat ke pusat, meminta agar rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN/ pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak) dari 11 persen menjadi 12 persen agar ditinjau ulang. Karena dikhawatirkan akan semakin memperburuk daya beli masyarakat yang saat ini tengah menurun.

“Kondisi deflasi yang kita alami menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Kenaikan PPN akan semakin memperparah situasi ini karena harga-harga barang akan ikut naik,” jelas Lalu Anas Amrullah, Wakil Ketua Kadin NTB di Mataram, Selasa, 19 November 2024.

Sebagaimana diketahui, tarif PPN akan naik menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut aturan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Anas Amrullah menjelaskan, bahwa kenaikan harga barang akan berdampak signifikan terutama pada sektor ritel, di mana masyarakat, termasuk kelompok berpendapatan rendah, sangat bergantung pada barang-barang kebutuhan pokok.

“Ini yang perlu kita pikirkan. Karena itu, Kadin NTB sedang menyiapkan surat ke Kadin Indonesia supaya berkomunikasi kembali dengan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini,” ujarnya.

Meskipun, Lalu Anas mengakui bahwa pemerintah memiliki dasar untuk menaikkan PPN, Kadin menilai perlu dilakukan perhitungan ulang mengenai dampak kenaikan tersebut.

“Perlu dipetakan kembali. siapa yang akan paling terdampak dengan kenaikan PPN ini? Jika konsumen berpendapatan rendah yang akan lebih banyak terbebani, maka perlu ada skema lain yang dilakukan pemerintah,” ungkap Anas.

Selain Kadin, Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Indonesia (Gapensi) dan Real Estate Indonesia (REI) juga diyakini berpandangan yang sama dengan Kadin. Karena kenaikan PPN akan berdampak kepada kenaikan harga-harga material untuk membangun.

Misalnya, kenaikan harga bahan bangunan seperti semen dan besi akibat kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya akan membebani konsumen. Ujung-ujungnya konsumen yang akan ditambah beban pengeluarannya.

Sementara itu itu, rencana menaikkan tarif PPN ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat. sehingga diyakini akan menjadi masalah bagi konsumen. Menurutnya, pemerintah harus mencari alternatif-alternatif lain. Misalnya, memperluas basis pajak ketimbang menaikkan tarif PPN.

“Kalau yang sekarang ini artinya, Wajib Pajak yang sudah ada akan dinaikkan beban pajaknya. Kenapa tidak ekstensifikasi, atau memperluas cakupan wajib pajak. Kenapa kemudian kita tidak mencari sumber-sumber pajak baru, tidak pada menaikkan PPN. Kita berharap pemerintah mempertimbangkan ulang sebelum benar-benar kebijakan ini diberlakukan,” demikian Anas.(bul)

Bappeda KLU Apresiasi Rencana Pemprov NTB Ikut Atasi Krisis Air Gili Meno

By
ekbisntb.com
-
0
Nur Asmaun Gunadi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Bappeda KLU, mengapresiasi rencana Pemprov NTB untuk membantu mengatasi krisis air di Gili Meno. Kendati sebatas informasi awal, Bappeda melihat inisiatif Pemprov NTB adalah bagian dari jaminan bahwa solusi jangka pendek untuk warga akan terlayani secara optimal.

Sekretaris Bappeda KLU, Nur Asmaun Gunadi, di ruang kerjanya, Senin 18 November 2024 mengungkapkan, adanya informasi dukungan dari Provinsi NTB merupakan langkah maju dalam penanganan krisis air bersih warga Gili Meno. Daya dukung dari provinsi akan menambah optimalisasi Pemda untuk membantu masyarakat di Pulau tersebut.

“Info bahwa provinsi ikut andil untuk krisis Gili Meno ini sangat menarik. Kita perlu dukungan itu agar penanganan lebih maksimal,” tegas Gunadi.

Untuk diketahui, distribusi air bersih oleh Pemda KLU kepada masyarakat Gili Meno sudah pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Hanya saja, kemampuan anggaran daerah menyebabkan keberlangsungan distribusi tidak optimal. Pemda KLU melalui instansi teknis – Dinas PUPR, mengalokasikan Rp 500 juta untuk 50 hari pelayanan. Setelah kuota tersebut berakhir, Pemda memperpanjang untuk 10 hari lagi.

Sementara Kabid PSIK pada Bappeda KLU, Lalu Husnul Habib, ST., menguatkan informasi akan adanya bantuan distribusi air ke Gili Meno dari Pemprov NTB merupakan informasi positif. Kendati demikian, pihaknya masih harus menunggu validitas atas kebijakan Pemprov tersebut pada anggaran perubahan ataukah pada APBD murni 2025.

“Gili Meno butuh penanganan serius jangka pendek. Ada info Provinsi niat bantu akses terhadap (air) itu terpenuhi,” ujar Habib.

Ia tak membantah, jika upaya penanggulangan sementara oleh Pemda belum optimal lantaran keterbatasan anggaran. Pasalnya, distribusi ke Gili mempertimbangkan biaya transportasi yang cukup besar.

Pun demikian dengan sebaran titik distribusi, Habib mengakui Pemda saat ini menyiapkan 2 titik. Jumlah ini masih harus ditambah karena akses ke titik distribusi perlu disebar dan lebih dekat ke masyarakat.

“Dengan hadirnya provinsi ikut serta, ini sangat membantu. Sejauh mana mereka realisasikan rencana ini, perlu kita dikonfirmasi lagi. Dan tidak hanya distribusi saja, bantuan Provinsi untuk solusi jangka panjang terkait pipa bawah laut juga penting. Karena provinsi juga punya dorongan sampai ke pusat,” tandasnya. (ari)

Manfaatkan CSR untuk Pembangunan Fasilitas Publik

By
ekbisntb.com
-
0
H. M Zaini(ekbisntb.com/dok)

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini mengkritisi pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan target retribusi parkir dan di Kota Mataram yang tidak pernah mencapai target. Dia menyayangkan, selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Mataram terus melakukan kajian dan diskusi terkait pengelolaan parkir dan pemberdayaan masyarakat melalui CSR.

Salah satu usulan yang telah lama dipertimbangkan adalah pembentukan PD (Perusahaan Daerah) Parkir. Sayangnya, usulan tersebut tidak kunjung terealisasi. Padahal, pembentukan PD Parkir diyakini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keluar dari ketergantungan pada praktik yang diduga melibatkan pihak-pihak yang kurang transparan.

Menurut Zaini, kajian terkait PD Parkir ini telah dilakukan sejak 10 hingga 15 tahun lalu, dengan berbagai pertemuan dan studi banding ke daerah lain. “Kami terus berusaha mencari solusi untuk mengelola parkir dengan lebih baik, dengan cara yang lebih ilmiah dan transparan. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengubah pengelolaan parkir menjadi perusahaan daerah, yang bisa lebih fokus pada peningkatan PAD dan mengurangi keterlibatan premanisme yang selama ini terjadi,” terang politisi Partai Demokrat ini.

Selain itu, Zaini juga memberikan perhatian pada pemanfaatan CSR untuk pemberdayaan masyarakat. Beberapa daerah lain, menurut mantan anggota Komisi II ini, telah berhasil memanfaatkan CSR untuk mendukung pembangunan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. “Kami berharap CSR ini bisa dimanfaatkan lebih maksimal, tidak hanya untuk proyek kecil di beberapa titik, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat secara luas, seperti di sekitar kantor pemerintah dan lembaga keuangan,” tambahnya.

Sebagai contoh, lanjut Zaini, kawasan seperti Tanah Haji dan sekitarnya, serta area di depan perbankan seperti Bank NTB dan BRI, diharapkan bisa dilibatkan dalam program keasrian kota melalui CSR, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah kota. “Kami ingin agar CSR juga memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan Kota Mataram yang lebih asri dan nyaman,” ungkap mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, diharapkan pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.(fit)

Mentan Sebut Segera Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah segera memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

“Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujar Amran di Jakarta, Senin.

Amran mengatakan, saat ini setidaknya terdapat 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

Regulasi yang sedang digodok ini, kata Amran, akan hadir dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Namun demikian, ia belum bisa menyebutkan berapa jumlah regulasi yang akan dipangkas terkait dengan penyaluran pupuk.

“Kita lihat nanti, ini sementara dibahas, diproses. Iya (regulasi), Perpres,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.

Saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 16 November 2024, Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani untuk memudahkan distribusi.

“Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan Menteri Perdagangan, persetujuan Menteri Pertanian, persetujuan Menteri Keuangan, rumit,” ujar Zulkifli.

Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan), kata Zulkifli. Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian.

Dengan adanya perpres itu, alur distribusi pupuk akan dipangkas. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian mengeluarkan jumlah kuota pupuk melalui surat keputusan, selanjutnya langsung diteruskan kepada Pupuk Indonesia.

Dari Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) (ant)

Kemendag Tertibkan Penerapan SNI di Pasar Tradisional

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan pihaknya melakukan penertiban penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI), salah satunya di pasar tradisional di Indonesia.

“Kami sebagai anggota World Trade Organization (WTO) juga memiliki kewajiban untuk memenuhi standard yang ada bagaimana kenyamanan masyarakat tolak ukur seperti apa,” ujar Wamendag dalam sambutan Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan, penyamarataan SNI di Indonesia menjadi hal krusial yang patut diterapkan sebagai salah satu upaya perlindungan bagi konsumen.

Ia juga mengungkapkan, dalam kunjungan kerja hari ini di Banjarmasin, ia turut menyerahkan bantuan alat timbang bagi pedagang dan masyarakat di Pasar Pandu, untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.

Menurutnya, kehadiran alat timbang ini mampu menghadirkan keakuratan karena telah berstandar SNI, dan berharap masyarakat dapat memanfaatkannya untuk menimbang ulang barang yang telah dibeli.

“Kami berikan alat timbang untuk pedagang dan juga pada masyarakat yang meragukan apakah betul atau tidak, hasil timbangan, maka mereka bisa timbang ulang,” jelasnya.

Pasalnya, kata dia, kehadiran pasar sangat fundamental dalam menggerakkan perekonomian, karenanya SNI diharapkan dapat hadir di berbagai wilayah di Indonesia sehingga ke depan turut meningkatkan daya saing secara menyeluruh.

Dalam kesempatan itu, pihaknya turut mengajak para pemimpin daerah yang hadir untuk berkolaborasi memajukan perdagangan dalam negeri sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pada acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen, Wamendag turut menyerahkan penghargaan ke berbagai provinsi, kabupaten dan kota dengan empat kategori yang meliputi Pasar Tertib Ukur, SNI Pasar Rakyat, Daerah Tertib Ukur serta Pemerintah Daerah Peduli Perlindungan Konsumen. (ant)

Berharap Pemerintah Fasilitasi Kapal Cepat Bali-Trawangan-Moyo

By
ekbisntb.com
-
0
Air terjun mata jitu, salah satu tempat mandi Lady Diana saat berkunjung ke Pulau Moyo(ekbisntb.com/disparntb)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Masyarakat di Pulau Moyo, salah satu gugusan pulau terluar, terdepat dan tertinggal (3T) di Wilayah NTB sangat berharap, pemerintah memfasilitasi dibukanya rute kapal cepat Bali – Trawangan-Moyo.

Sebagaimana disampaikan Kepala Desa Labuhan Aji, Kabupaten Sumbawa, Sofyan. Menurutnya, upaya untuk membuka akses transportasi laut yang lebih cepat dan efisien menuju Pulau Moyo terus diupayakan.

Sejak dua tahun lalu, ia telah melakukan komunikasi intensif dengan Eka Jaya, operator kapal cepat yang saat ini menghubungkan Bali Lombok (PP). Survei lapangan juga sudah dilakukan, dan diketahui potensi besar rute ini kedepannya.

“Salah satu hasil survey itu adalah perkiraan waktu tempuh sekitar 2 jam 10 menit dari Trawangan, menuju Pulau Moyo. sudah kita ukur jaraknya. Potensinya besar,” ujar Sofyan.

Sayangnya, upaya ini terkendala pada masalah subsidi. Pihak Eka Jaya mengajukan permohonan subsidi kepada pemerintah daerah pada awal operasional. Namun, Pemda Kabupaten Sumbawa menyatakan tidak dapat memberikan subsidi karena ini merupakan usulan dari pihak swasta.

“Dinas Pariwisata tidak berani menjanjikan subsidi diawal operasi karena ini atas nama perusahaan,” jelas Sofyan.

Menurut Sofyan, perusahaan ragu untuk beroperasi secara penuh karena kekhawatiran jumlah penumpang yang belum bisa maksimal sesuai harapan, terutama pada rute balik dari Pulau Moyo, Pelabohan Gowa Sumbawa menuju Lombok Utara.

“Mereka khawatir sepi penumpang dari Moyo. Mereka sudah berencana untuk melakukan promosi dan jemput bola,” tambah Sofyan.

Selain masalah subsidi, kendala lain adalah belum adanya pintu masuk atau jalur khusus Pelabuhahn Goa Sumbawa menuju Pulau Moyo. Pelabuhan yang digunakan untuk menyeberang dari Goa ke Moyo saat ini adalah pelabuhan perikanan yang dipinjam.

Namun ia optimistis bahwa rute kapal cepat ini akan sangat potensial jika terhubung dengan rute lain, seperti Bali, Gili Trawangan, dan Lombok. Hal ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Moyo dan sekitarnya.

“Sekarang saja dengan adanya penerbangan dari Bali ke Sumbawa saja, dampaknya sudah terasa. Wisatawan yang datang ke Pelabuhan Jambu untuk melihat hiu paus juga banyak yang ke sini,” ujar Sofyan.

Sebagaimana diketahui, Pulau Moyo makin banyak dikunjungi wisatawan, utamanya wisatawan Eropa. Bekas kahadiran Lady Diana istri Raja Charles III Kerajaan Inggris menjadi salah satu magnet tersendiri minat wisatawan mancanegara mendatangi pulau terluar Provinsi NTB ini.

Jumlah wisatawan asing yang datang pada tahun 2023 lalu, hanya sekitar 600-an yang tercatat. Tahun 2024 ini, kata Kepala Desa Labuhan Aji, Kabupaten Sumbawa, Sofyan, meningkat 70 persen.

“Lebih dari seribuan yang tercatat datang ke sini. Salah satu magnetnya adalah wisata alam. Kehadiran Lady Diana yang dulu sangat membantu kunjungan wisatawan. Terutama wisatawan Eropa,” katanya.

Pulau Moyo adalah destinasi eksklusif didukung alamnya yang indah dan mempesona. Terdapat banyak destinasi wisata di Pulau Moyo, diantaranya Air Terjun Mata Jitu, Air Tejun Sengalo, Air Terjun Diwu Mbai, Pantai Tanjung Pasir, dan Pantai Tekat Sagele. Satu yang paling terkenal adalah Air Terjun Mata Jitu yang juga dijuluki Queen Waterfall.

Dinamakan demikian karena, Air Terjun Mata Jitu pernah dikunjungi oleh salah seorang putri dari Kerajaan Inggris, Lady Diana pada tahun 1993 lalu. Akses menuju Pulau Moyo harus menggunakan perahu motor selama 1,5 jam dari Pantai Goa, Kecamatan Labuhan Badas menuju Dermaga Labuan Aji di Pulau Moyo.

Sofyan mengatakan, meningkatnya jumlah wisatan asing tidak lepas dari mudahnya berpromosi melalui internet. Apalagi di Pulau Moyo kini akses internet dan listrik sudah menyala 24 jam. Kehadiran wisatawan ke Pulau Moyo ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat. Selain berladang dan beternak.

“Wisata ini menjadi sumber yang membantu ekonomi masyarakat di Pulau Moyo. Kios-kios hidup. Ojeg hidup, transportasi lokal. Guide, suplayer kebutuhan wisatawan. masyarakat bisa menjadi pemasok kebutuhan-kebutuhan tersebut. Wisatawan ini membuat ekonomi hidup di sini,” katanya.

Sofyan menambahkan, saat ini terdapat peningkatan jumlah investasi. Sudah ada lima hotel bintang 3 dan bintang 4. Juga terdapat lima buah bungalow.

Pulau Moyo adalah destinasi wisata yang tergolong eksklusif. Biasanya wisatawan yang berkunjung ke Moyo kebanyakan benar-benar ingin menikmati keheningan, ketenangan. Rata-rata lama menginap wisatawan di Pulau Moyo selama 3 hari.

“Kelas wisatawan yang datang ke Pulau Moyo juga sudah meningkat. Rata-rata wisatawan mancanegara yang ke sini sekarang kelas menengah keatas. Mereka hanya datang benar-benar ingin menikmati alam, pantai,” tandasnya.(bul)

BMKG : Jaga Ketahanan Tubuh, Waspadai Masa Pancaroba Di Wilayah NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi hujan yang disertai dengan petir(ekbisntb.com/pexels.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Wilayah di Nusa Tenggara Barat sebagian besar sudah mulai memasuki musim hujan, selama masa pancaroba yaitu peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, angin puting beliung, dan fenomena hujan es.

Peringatan ini sebagaimana disampaikan resmi Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid Lombok. Dijelaskan, salah satu ciri masa peralihan musim adalah pola hujan yang biasa terjadi pada sore hingga menjelang malam hari dengan didahului oleh adanya udara hangat dan terik pada pagi hingga siang hari.

Hal ini terjadi karena radiasi matahari yang diterima pada pagi hingga siang hari cukup besar dan memicu proses konveksi (pengangkatan massa udara) dari permukaan bumi ke atmosfer sehingga memicu terbentuknya awan.

Karakteristik hujan pada periode ini cenderung tidak merata dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Apabila kondisi atmosfer menjadi labil/tidak stabil maka potensi pembentukan awan konvektif seperti awan Cumulonimbus (CB) akan meningkat.

Pada periode pancaroba potensi terjadinya angin puting beliung cukup tinggi, selain itu curah hujan yang lebat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Potensi terjadinya sambaran petir cukup tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat karenanya, kepada masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan terbuka untuk segera masuk ke dalam ruangan, yang tinggal didaerah perbukitan yang rawan longsor, kami juga mengimbau untuk waspada dan berhati-hati.

Potensi terjadi cuaca ekstrem akan meningkat ketika didukung dengan aktifnya beberapa fenomena atmosfer yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat seperti adanya belokan atau konvergensi, aktifnya Madden Jullian Oscillation (MJO), Gelombang Kelvin, Gelombang Rossby, dan kondisi labilitas udara yang cukup kuat.

Masyarakat dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan dalam menghadapi kondisi cuaca yang cepat berubah setiap harinya akibat pancaroba. Cuaca panas dan hujan dapat terjadi silih berganti dengan cepat sehingga dapat memicu gangguan daya tahan tubuh.

Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan aktivitas di luar ruangan termasuk dengan menggunakan perangkat pelindung diri dari terik matahari/hujan seperti payung, topi, atau jas hujan.(bul)

BPOM Mataram Telusuri Peredaran Es Krim Stik Diduga Penyebab Puluhan Anak Keracunan di Lombok Timur

By
ekbisntb.com
-
0
Es krim stik yang diduga menjadi penyebab keracunan puluhan anak di SDN 5 Lendang Nangka, Kabupaten Lombok Timur.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menelusuri peredaran er krim yang diduga menjadi penyebab keracunan 20 anak di SDN 5 Lendang Nangka, Kabupaten Lombok Timur.

Kepala BBPOM di Mataram, Yisef Dwi Irwan di Mataram, 18 November 204 menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dan membenarkan kasus keracunan puluhan anak ini setelah mengonsumsi es krim stik ini.

“Menurut informasi, sampel sudah dikirimkan ke Dinkes Provinsi NTB. Kalau saya liat produk tersebut registrasinya PIRT 216337601464-22. Sementara produk beku termasuk es krim harus BPOM dan tak boleh PIRT krn tingkat resikonya. Berdasarkan pengecekan no PIRT tersebut juga tak terdaftar,” katanya.

Yosef menambahkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan sumber perolehan es tersebut. Setelah dicek lebih detail, ternyata kemasan es stik seperti itu juga dijual bebas di platform online. Artinya bisa diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan proses produksi tidak sesuai cara produksi pangan olahan yang baik.

“Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas. Kita koordinasi dengan para pihak, dimana sumber produksi dan pemasarannya,” tambahnya.

Terkait keamanan pangan, Yosef mengatakan, tidak juga sepenuhnya harus diserahkan kepada pemerintah. Meskipun pemerintah memang memiliki tugas dan kewajiban memastikan kepatuhan pelaku usaha terkait mutu dan keamanan, termasuk pemberdayaan masyarakat.

“Peran orang tua juga penting untuk mengawasi anak-anaknya membeli dan mengonsumsi makanan di luar rumah. Kalau ke sekolah, sebaiknya orang tua siapkan makanan untuk anak-anaknya supaya tidak belanja sembarangan di luar,” katanya.

Selain itu, pelaku usaha juga wajib memastikan bahwa produk makanan yang diproduksi atau didistribusikan memenuhi aspek mutu dan keamaman. Pemerintah tidak mungkin melakukan inspeksi 7 x 24 jam. Inilah perlunya kesadaran bersama. Atau istilahnya berbagi tanggung jawab dalam kolaborasi pemgawalan keamanan pangan.

Kooedinasi dangan lintas sektor menurut Yosef sudah berjalan baik. Di BPOM Mataram, terdapat juga Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di setiap Kabupaten/Kota. Namun jumlah produk makanan yang beredar sangat banyak dan bisa masuk dari mana saja, baik dari provinsi lain, atau bahkan luar negeri.

“Pemberdayaan masyarakat menjadi penting, oleh karenanya BPOM menginisiasi 3 program nasional keamanan pangan, yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas dan Intervensi Sekolah dengan PJAS aman. Namun tentu juga kami tidak dapat mengintervensi semua desa, sekolah dan pasar yang ada di NTB, harapannya Pemda dapat mereplikasi program serupa,” demikian Yosef.(bul)

Salurkan Air Bersih ke Warga Terdampak, Pemkab Lotim Gandeng Sejumlah Pihak

By
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lotim dengan mengandeng banyak pihak menyalurkan air bersih bagi warga yang masih terdampak kekeringan, Sabtu 16 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) –  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggandeng sejumlah lembaga dan instansi untuk menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di wilayah selatan Lotim. Bantuan air bersih ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Palang Merah Indonesia (PMI), Polres Lotim, Kodim 1615, Bank NTB Syariah, serta elemen masyarakat lainnya.

Penjabat (Pj) Bupati Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, secara resmi melepas belasan mobil tanki yang membawa bantuan air bersih dari halaman Kantor Bupati Lotim, Sabtu 16 November 2024.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Lotim H. Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan pemerintah daerah telah memasang sejumlah tandon air di titik-titik strategis untuk menampung bantuan air. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih secara optimal di tengah kondisi kekeringan yang melanda.

Kegiatan penyaluran air bersih ini mendapat perhatian khusus dari Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, yang sedang melakukan kunjungan kerja di Lotim.

Dadan, didampingi Pj. Sekda Lotim, H. Hasni, dan Kepala Pelaksana BPBD, meninjau langsung penyaluran air bersih di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, salah satu daerah yang terdampak kekeringan cukup parah.

Penyaluran bantuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-53 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024. Acara ini dirangkaikan dalam Pekan Layanan Publik yang puncaknya akan digelar pada Ahad 17 November 2024 di Taman Rinjani Selong. Berbagai kegiatan akan dilaksanakan, termasuk senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya.

Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Lotim yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih menjadi langkah konkret dalam menghadapi krisis air di musim kemarau, sekaligus menunjukkan sinergi antarinstansi dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Semoga upaya bersama ini bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang kesulitan. Kami akan terus berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan langkah ini, pemerintah dan berbagai elemen terkait menunjukkan komitmen mereka untuk hadir dan memberikan solusi di tengah kesulitan yang dialami masyarakat. (rus)

Retribusi Pasar Diprediksi Tak Capai Target

By
ekbisntb.com
-
0
Lapak beton di Pasar Mandalika dibongkar. Pembongkaran ini bertujuan agar pedagang ramai berjualan sehingga berdampak terhadap peningkatan retribusi pasar. Saat ini, retribusi pasar dikhawatirkan tidak mencapai target. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram perlu mencari formulasi untuk mengoptimalkan capaian retribusi pasar. Target retribusi pasar diprediksi tidak mencapai target.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto dikonfirmasi akhir pekan kemarin menerangkan, penataan pasar tradisional sedang dilakukan untuk meningkatkan minat pedagang untuk berjualan. Salah satunya membongkar lapak di Pasar Mandalika, sehingga menarik keinginan pedagang untuk berjualan. “Karena terkait dengan Pilkada kita menunggu begitu selesai baru didata ulang,” katanya.

Target retribusi pasar di tahun 2024 mencapai Rp7,5 miliar. Uun menyebutkan, target yang bisa dicapai hanya 85 persen atau Rp6 miliar. Ia membandingkan capaian retribusi pasar terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023, pendapatan asli daerah dari pengelolaan retribusi pasar yang dihasilkan Rp5,8 miliar. “Dari tahun ke tahun targetnya selalu naik,” pungkasnya.

Ia menyadari perlu meningkatkan kerja keras serta mencari formulasi untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar. Pembongkaran lapak di tengah pasar mampu mendongkrak retribusi pasar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, capaian pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi telah dievaluasi. Evaluasi ini ingin melihat progres serta permasalahan dihadapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah di Kota Mataram.

Namun demikian, progresnya relatif signifikan dari target Rp500 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024, terealisasi 76 persen lebih atau Rp381 miliar. “Kita mengevaluasi capaian PAD ada yang sampai triwulan ketiga bahkan sampai 4 November,” terang Alwan.

Sebagian OPD teknis kata Alwan, melampui target 102 persen sampai dengan triwulan ketiga. Di satu sisi, OPD lainnya juga memiliki capaian rendah sampai triwulan ketiga. Diantaranya, retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi persampahan. Dari target retribusi parkir Rp15,5 miliar baru tercapai 50 persen lebih atau sekitar Rp8,2 miliar lebih. Demikian pula, retribusi persampahan dari target Rp9,5 miliar baru terealisasi sekitar Rp3 miliar lebih. Sedangkan, retribusi pasar baru di bawah Rp6 miliar.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengakui, capaian pendapatan asli daerah dari sektor retribusi masih sangat rendah sehingga menjadi tantangan. “Kalau sektor pajak relatif bagus. Justru paling rendah itu retribusi. Retribusi parkir dan persampahan kemungkinan tidak bisa mencapai target,” tegasnya.

Permasalahan rendahnya capaian retribusi parkir dan retribusi kebersihan disebabkan penetapan target di tahun 2024, dengan asumsi terdapat kenaikan tarif. Terlepas dari persoalan itu, Alwan meminta OPD penghasil PAD dengan capaian rendah melakukan kiat-kiat untuk percepatan. Minimal dengan sisa waktu dua bulan bisa mencapai 70-80 persen.

Disamping itu, pihaknya juga mendesak pimpinan OPD lainnya untuk bisa berkolaborasi untuk optimalisasi pendapatan asli daerah. “Seperti Dinas Perdagangan bisa berkolaborasi untuk pengelolaan parkir di pasar,” sebutnya. (cem)

1...512513514...805Page 513 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami