Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 512

Pertanian dan Pariwisata, Dua Penopang Utama

0
Julmansyah (ekbisntb.com/ist)

SEKTOR pertambangan memberi dukungan terhadap ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan porsi yang sangat besar yaitu sekitar 82 persen. Padahal sektor galian tambang memiliki batas waktu. Dimana PT AMNT akan mengakhiri tambang Batu Hijau tahun 2030 mendatang. Karena itulah harus ada sektor penopang ekonomi pascatambang yang harus difokuskan oleh Pemda KSB.

Pjs Bupati KSB Julmansyah M.A.P mengatakan, dua penopang utama KSB pascatambang adalah sektor pertanian dan pariwisata. Sehingga alokasi belanja KSB seharusnya bisa lebih fokus pada dua sektor tersebut. Selain tentunya tetap memperhatikan sektor infrastruktur yang menjadi sarana penopang kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“Sehingga begitu tambang tutup, mereka tak lagi memiliki PR infrastruktur yang sesungguhnya memiliki pembiayaan yang besar,” kata Julmansyah kepada Ekbis NTB, kemarin.

Luas lahan irigasi teknis di KSB sekitar 11 ribu hektar. Namun sebenarnya banyak lahan tidur di daerah ini yang belum bisa diptimalkan lantaran belum ada dukungan irigasi yang memadai. Karena itulah Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk diharapkan optimal memberikan dukungan bagi irigasi pertanian. “Namun PRnya yaitu infrastruktur jaringan yang belum tuntas,” katanya.

Karena itulah ia menyarankan agar pimpinan daerah KSB hasil Pilkada 2024 bisa menggesa infrastruktur pertanian untuk meningkatkan sektor pertanian dari lahan yang tersedia di daerah ini. Dalam enam tahun kedepan diharapkan luas sawah irigasi teknis bisa bertambah, sebab sudah ada dua bendungan sebagai penopang irigasi persawahan.

“Terutama di Poto Tano nanti ada penambahan luas irigasi teknis, karena sekarang masih tadah hujan, kemudian di Maluk dan Jereweh dan sekitarnya,” katanya.

Kemudian PR selanjutnya yaitu di KSB belum mampu menghasilkan beras secara mandiri lantaran belum ada rice milling unit yang bisa memproduksi beras dengan berkualitas. Selam aini, beras yang dikonsumi warga KSB masih dipasok dari luar daerah.

Selanjutnya pariwisata yang diharapkan menjadi penopang KSB pascatambang haruslah diberi penguatan pada aspek sumberdaya manusia, penyediaan aksebilates yang baik, amenitas, hospitality serta akraksi. Seluruhnya harus disiapkan mulai dari sekarang, sehingga setelah tambang Batu Hijau tak lagi beroperasi di tahun 2030 mendatang, maka sektor ini menjadi salah satu tulang punggung KSB.

“Posisi KSB diapit oleh dua destinasi super prioritas yaitu Mandalika dan Labuan Bajo. Ini keuntungan geografis yang harus dioptimalkan oleh Pemda KSB,” katanya.(ris)

Emas Antam Rabu Naik Rp7.000 Jadi Rp1,498 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu, naik sebesar Rp7.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.498.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.350.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp799.000
– Harga emas 1 gram: Rp1.498.000
– Harga emas 2 gram: Rp2.936.000
– Harga emas 3 gram: Rp4.379.000
– Harga emas 5 gram: Rp7.265.000
– Harga emas 10 gram: Rp14.475.000
– Harga emas 25 gram: Rp36.062.000
– Harga emas 50 gram: Rp72.045.000
– Harga emas 100 gram: Rp144.012.000
– Harga emas 250 gram: Rp359.765.000
– Harga emas 500 gram: Rp719.320.000
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.438.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Rupiah Melemah Setelah BI Tahan Suku Bunga BI-Rate

0
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu ditutup melemah setelah Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga BI-Rate tetap di level enam persen.

Pada akhir perdagangan Rabu, rupiah turun 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp15.871 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.845 per dolar AS.

“Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 19-20 November 2024,” kata pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Keputusan mempertahankan BI-Rate enam persen tersebut konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus satu persen pada 2024 dan 2025.

Guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dan tantangan politik di Amerika Serikat.

Di sisi eksternal, Ibrahim menuturkan perang Rusia dan Ukraina menjadi fokus setelah ancaman nuklir Moskow meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina.

Moskow menurunkan ambang batas pembalasan nuklir atas serangan Ukraina sebagai respons terhadap Amerika Serikat (AS) yang dilaporkan mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina terhadap Rusia, yang diperingatkan Moskow dapat menandai eskalasi mengerikan dalam konflik tersebut.

Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negara itu akan melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk menghindari perang nuklir. Namun permusuhan dengan Ukraina terus berlanjut, karena kedua negara melancarkan serangan yang melemahkan satu sama lain selama seminggu terakhir.

Selain itu, pasar tetap tidak yakin tentang apa yang akan terjadi pada ekonomi dan suku bunga AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, di tengah beberapa keraguan tentang apakah Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada Desember 2024.

Bank Rakyat Tiongkok tidak mengubah LPR satu tahun dan lima tahunnya pada hari Rabu, dengan Beijing kemungkinan menahan stimulus lebih lanjut hingga memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi pada hubungan Tiongkok-AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu merosot ke level Rp15.858 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.816 per dolar AS. (ant)

Dengan Modal Awal Rp100 Ribu, Sambal Bawang Mardawati Kini Merambah Pasar Berbagai Benua

0
Ilustrasi Sambal Bawang(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, dikenal sebagai salah satu pusat kreativitas UMKM di Indonesia. Salah satu produk unggulan yang berhasil menarik perhatian pasar internasional adalah sambal bawang buatan Mardawati, seorang pengusaha lokal yang kini sukses menembus pasar Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Perjalanan bisnisnya yang dimulai dengan modal minim kini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha kecil lainnya.

Mardawati, yang akrab disebut sebagai pengusaha sambal bawang girang, memulai bisnis ini dengan langkah sederhana.

“Dulu saya berpikir ke Mekkah untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), tapi karena pandemi COVID-19, saya mencoba memulai usaha dari rumah,” tutur Mardawatim, Rabu, 20 November 2024.

Keterbatasan ekonomi saat itu mendorongnya untuk memanfaatkan modal kecil sebesar Rp100.000 guna membeli bahan-bahan awal untuk membuat keripik dan sambal bawang. Berbekal keterampilan memasak dan dukungan keluarga, Mardawati mencoba peruntungannya dengan membuat produk sambal bawang yang diunggah ke media sosial.

“Awalnya saya hanya coba-coba, tapi ternyata banyak yang suka,” ungkapnya.
Salah satu kerabat yang melihat unggahannya di media sosial meminta untuk mencicipi sambal tersebut. Mardawati mengirimkan produknya secara Cash On Delivery (COD), dan feedback positif mulai berdatangan. Dari sinilah ia menyadari bahwa sambal bawangnya memiliki potensi pasar yang luas.

Kesuksesan Mardawati tidak lepas dari penggunaan media sosial sebagai alat promosi utama. Ia rajin membagikan konten tentang produknya di berbagai platform, memanfaatkan kekuatan media digital untuk menjangkau konsumen lebih luas. Melalui pendekatan ini, sambal bawang produksinya tidak hanya dikenal di Lombok, tetapi juga merambah pasar di kota-kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Malang, Jakarta, Bandung, dan Bekasi.

“Setiap ada pertemuan alumni atau kegiatan lain, saya selalu hadir dan membawa sampel sambal bawang, promosi langsung dan jaringan sosial untuk meningkatkan penjualan,” tambah Mardawati, Yang membedakan usaha Mardawati dengan UMKM lainnya adalah kemampuannya untuk menembus pasar luar negeri. Sambal bawangnya kini rutin dikirim ke negara-negara seperti Qatar, Yaman, Mesir, Korea, Taiwan, dan Hong Kong. Bahkan, pasar Eropa pun telah terbuka berkat kapal pesiar yang membawa produk tersebut ke pelanggan di benua itu.

“Biasanya, paket dikirim dulu ke Jakarta, kemudian diteruskan ke negara tujuan,” jelas Mardawati mengenai proses pengiriman ke luar negeri.

Dengan kualitas dan cita rasa khas, sambal bawang buatan UMKM Batujai ini berhasil memikat selera konsumen internasional, menjadikannya salah satu produk lokal unggulan yang mendunia.

Dalam seminggu, Mardawati bisa menghabiskan bahan baku hingga satu kwintal, dengan modal produksi mencapai Rp 4.000.000. Skala produksi ini melibatkan tiga orang karyawan dari warga sekitar, yang membantu proses pembuatan sambal bawang mulai dari persiapan bahan, pengolahan, hingga pengemasan.

“Alhamdulillah, dengan usaha ini saya bisa memberdayakan warga sekitar rumah,” ungkap Mardawati dengan senyum bangga.

Keberhasilan bisnis sambalnya juga berperan dalam meningkatkan perekonomian komunitas setempat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan menginspirasi banyak orang untuk memulai usaha serupa.

Meski telah mencapai keberhasilan yang signifikan, Mardawati mengakui bahwa perjalanan usahanya tidak selalu mulus. Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah menjaga konsistensi kualitas produk dan menghadapi persaingan pasar. Selain itu, proses ekspor yang memerlukan regulasi ketat juga menjadi tantangan tersendiri.

Namun, semangat Mardawati untuk terus berkembang tak pernah padam. Ia berharap kedepannya dapat memperluas produksi dan menambah varian produk sambal untuk memenuhi selera konsumen global.

“Saya ingin produk ini semakin dikenal dan terus bisa membantu perekonomian warga sekitar,” katanya penuh harap.

Kisah Mardawati memberikan pelajaran penting bagi para pelaku UMKM lain. Modal kecil bukanlah halangan untuk memulai bisnis. Dengan inovasi, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba hal baru, peluang untuk berkembang akan selalu ada. Selain itu, memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pemasaran dan jaringan distribusi sangat penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Bagi Mardawati, kunci keberhasilannya terletak pada keberanian untuk memulai dan menjaga komitmen terhadap kualitas produk.

“Saya percaya, kalau kita terus berusaha dan belajar, hasilnya tidak akan mengkhianati usaha,” tutupnya dengan penuh keyakinan.(bul)

BJPS Ketenagakerjaan NTB Serahkan Manfaat Kepesertaan Sebesar Rp42 Juta Kepada Ahli Waris Seorang Pedagang

0
BJPS Ketenagakerjaan NTB Serahkan Manfaat Kepesertaan Sebesar Rp42 Juta Kepada Ahli Waris Seorang Pedagang(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Provinsi NTB menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris dari Kasiyadi yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Penyerahan santunan ini dilakukan di Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan didampingi oleh Sapriadi selaku Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan.

Agen Perisai merupakan mitra yang bertugas untuk mengedukasi, menyosialisasi, menerima pendaftaran dan pembayaran iuran, serta memberikan edukasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat Almarhum Kasiyadi merupakan seorang pedagang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di segmen Bukan Penerima Upah (BPU).

Sudah bekerja kurang lebih sudah hampir 25 tahun lebih, sejak merantau ke lombok, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di lingkungan gomong lama ketika pertama kali tiba di lombok sebagai pedagang soto keliling sebelum mempunyai lapak sendiri. Almarhum bekerja untuk biaya kos dan kebutuhan sehari – hari serta biaya sekolah anak nya.

Almarhum terdaftar melalui Agen Perisai sehingga ahli waris mendapatkan haknya dari program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42 juta. Almarhum, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 (tiga) bulan sejak terdaftar dan meninggal dunia pada tanggal 20 juli 2024 di RSUD Kota Mataram.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Boby Foriawan mengatakan, jaminan sosial yang diberikan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian dalam memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja dalam menghadapi risiko sosial.

Ia berharap seluruh masyarakat pekerja dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama pekerja mandiri seperti petani, pedagang, nelayan, perajin, peternak, sopir dan lain-lain juga dapat menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan pembayaran iuran mulai dari Rp16.800 per bulan, maka pekerja informal di segmen Bukan Penerima Upah (BPU) dapat memperoleh manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” jelas Boby.

Sementara itu, Sapriadi selaku Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan mengatakan harapan nya dari manfaat santunan ini yaitu sebagai bentuk kepedulian negara dalam memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semoga masyarakat khusus nya pekerja informal atau mandiri, bisa terdaftar agar bisa mendapatkan perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan, karna masih banyak masyarakat khusus nya Nusa Tenggara Barat, yang belum terdaftar dan mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Semoga dengan Penyerahan simbolis santuan kematian (JKM) ini bisa memberikan bukti nyata dari program BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan kesadaran bagi pekerja informal lainnya untuk ikut daftar sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan.” ujar Sapriadi.(bul)

Disdag NTB Gelar Pasar Lelang Komoditas Agro Terakhir Tahun 2024

0
Kegiatan pasar lelang ke IV tahun 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB menggelar kegiatan pasar lelang komoditas agro ke IV. Pasar lelang kali ini menjadi kegiatan pasar lelang penutup yang dilaksanakan tahun 2024 ini.

Pasar lelang ke IV digelar di Hotel Fave Mataram, 20 November 2024. Puluhan pengusaha komoditas hadir pada kegiatan ini. Selain itu, hadir juga perwakilan dari dinas terkait kabupaten/kota di NTB yang turut mempromosikan komoditas di daerahnya.

Sejumlah komoditas agro yang ditawarkan pada pasar lelang terakhir ini diantaranya, beras premium, jagung, rumput laut,minyak kayu putih, tembakau, madu, kopi robusta, kakao, kopi luwak, sarang burung walet, cabe rawit merah, bawang merah, dan kopi kemasan. Transaksi pada pasar lelang ke IV ini sebesar Rp58,2 juta dari jual beli jagung dan beras.

Plh. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Heri Agustiadi, S.Sos.,MM saat pembukaan kegiatan pasar lelang menyampaikan, pentingnya pasar lelang terus dilakukan. sebab, setelah dilakukan evaluasi, pengusaha komoditas NTB masih membutuhkan fasilitas pemerintah untuk mengembangkan jaringan pasarnya.

“Karena itu, kalau bisa jumlah penyelenggaraan kegiatan pasar lelang ini bisa dilakukan lebih sering. Kalau bisa lebih dari penyelenggaraan tahun ini,” katanya.

Melalui pasar lelang, menurut Heri, pengusaha dapat bertemu langsung, dan membangun jaringan pasar yang lebih luas. Sehingga potensi pemasaran produk bisa berkembang lebih luas. Pasar lelang bukan hanya memfasilitasi antar pengusaha untuk sebatas bertransaksi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peran generasi-generasi millennial.Generasi generasi melek teknologi ini menurutnya harus dilibatkan oleh pemilik barang, atau petani untuk membantu memasarkan produk hasil pertaniannya.

“Sudah waktunya millennial ini ikut berperan mendukung pemasaran komoditas lokal kita melalui teknologi. Karena cara-cara konvensional semakin terus ditinggalkan. Sehingga peran pemerintah sedikit saja porsinya. Jangan terbalik, hanya mengandalkan peran pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PPDN, Endang Sri Wahyuni yang mengikuti langsung kegiatan pasar lelang ini juga menjelaskan, bahwa pasar lelang ini merupakan upaya pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama antar pengusaha, baik di tingkat lokal NTB maupun nasional. Pasar lelang ini juga menjadi wadah penting bagi para pelaku usaha untuk menjalin memperluas jaringan pasar perdagangan komoditas agro.

“NTB adalah salah satu produsen utama komoditas agro, sehingga pasar lelang ini sangat penting. Kedepannya, kami harap pasar lelang ini bisa berkembang lebih besar, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dari luar daerah,” ujar Endang.

Dia menambahkan bahwa pasar lelang ini dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam misi dagang atau kerja sama antar daerah, terutama saat terjadi kelebihan produksi seperti pada bawang dan jagung.

Jika tahun 2024 ini kegiatan pasar lelang diselenggarakan empat kali, tahun 2025 mendatang dijadwalkan dua kali pasar lelang. Endang mengungkapkan bahwa berkurangnya kegiatan pasar lelang ini dipengaruhi oleh penurunan anggaran dari APBN dan belum adanya dukungan anggaran dari APBD NTB.

“Meskipun ada keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pasar lelang ini. Kami berharap ada dukungan dari APBD NTB untuk mendampingi kegiatan pasar lelang ini, karena anggaran dari APBN dan pusat juga mengalami penurunan,” jelasnya.

Pasar lelang ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para pengusaha dari berbagai kabupaten dan kota di NTB. Dalam kegiatan tersebut, banyak pelaku usaha yang dapat saling mengenal, berkolaborasi, dan menjalin hubungan baru. Endang berharap pasar lelang ini dapat mengembangkan daya jual komoditas lokal NTB dan memperpendek mata rantai perdagangan, sehingga tercipta pasar yang lebih efisien dan transparan.

Dengan adanya pasar lelang ini, diharapkan NTB dapat terus memanfaatkan potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan serta memberi manfaat kepada para pengusaha yang terlibat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(bul)

Realisasi PAD Lotim Baru Mencapai 65,81 Persen

0
kegiatan rapat koordinasi Pj Bupati Lotim H. M Juaini Taofik dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lotim, Selasa, 19 November 2024. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 605 miliar. Dari target tersebut, sampai dengan November 2024 sudah terealisasi Realisasi Rp 398.7 miliar atau 65.81 persen.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Azroi, Selasa, 19 November 2024, menjelaskan, sebelumnya Penjabat Bupati Lotim, H. Juaini Taofik telah mengumpulkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membahas realisasi PAD di ruang kerjanya, Senin lalu.

Pj Bupati menyampaikan realisasi PAD tahun 2024 dilihat sisi nominal, capaian ini telah melampaui realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, dari segi persentase, capaian ini masih memerlukan perhatian untuk memenuhi target tahunan.

Seperti tergambar dalam Sistem Evaluasi & Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur, realisasi PAD tahun 2023 Rp 383 miliar atau 58,27 persen dari target sebesar Rp 658 miliar lebih.

Pj. Bupati menekankan pentingnya menetapkan target realistis dalam sektor pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ini disebut menjadi tulang punggung PAD. “Perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi PAD, yang juga menjadi bagian dari persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025,” terangnya.

Menurut Juaini Taofik, target realistis sangat penting untuk mewujudkan struktur APBD yang lebih sehat. Pj. Bupati mengingatkan seluruh OPD untuk tetap fokus pada komitmen mencapai target PAD sesuai asumsi yang telah disepakati. Ia juga mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Timur untuk menjadi teladan dalam disiplin membayar pajak dan retribusi. Seluruh pimpinan OPD diminta mengimbau ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar segera melunasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Lotim. (rus)

Progres Pembangunan Kantor Gubernur 75 Persen ,PPK Siap Selesaikan Sebelum HUT NTB

0
Kepala Biro AP Setda NTB Lalu Abdul Wahid didampingi PPK Proyek I Wayan Winarta meninjau pelaksanaan proyek pembangunan Kantor Gubernur NTB, Selasa, 19 November 2024. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Pembangunan Kantor Gubernur NTB terus dipercepat. Pemprov NTB menargetkan pembangunan Kantor Gubernur NTB bisa dipergunakan sebagai lokasi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB Ke 66 tanggal 17 Desember mendatang.

Pemprov NTB melalui Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan Kantor Gubernur NTB. Termasuk melakukan evaluasi terhadap progres pembangunan Kantor Gubernur NTB setiap saat. Bahkan, Selasa, 19 November 2024, Kepala Biro AP Setda NTB Drs. H. Lalu Abdul Wahid menggelar pertemuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ruang Rapat Melati. Usai rapat, Kepala Biro AP Setda NTB Lalu Abdul Wahid dan PPK meninjau pelaksanaan proyek di lapangan.

“Kami bersama PPK dan rekanan sudah melakukan koordinasi secara langsung terkait dengan progres Kantor Gubernur. Alhamdulillah informasi dari PPK kita sudah 71,7 % itu di Rabu. Jadi kalau berjalan 4 persen menjadi 75 persen, itu data yang disampaikan saat rapat koordinasi tadi,” ujarnya saat dikonfirmasi di sela-sela melakukan peninjauan pembangunan Kantor Gubernur NTB.

Selain itu, ujarnya, pihaknya meminta PPK segera menyelesaikan pembangunan Kantor Gubernur NTB sebelum peringatan HUT NTB ke 66. PPK dan pelaksana proyek diharapkan pekerjaan paling lambat bisa diselesaikan tanggal 12 Desember 2024. “Dan beliau (PPK, red) sudah mengiyakan itu,” ujarnya.

Menanggapi permintaan Karo AP Setda NTB ini, PPK Proyek Kantor Gubernur NTB I Wayan Winarta, mengakui, jika pihak Pemprov NTB sudah menginformasikan pada pihaknya terkait rencana pelaksanaan HUT NTB ke 66 tahun 2024 digelar di Kantor Gubernur NTB.

“Kami sampaikam ke rekanan juga dan mereka menyanggupi. Jadi selama ini tiap hari kami bekerja dengan 200 orang, khususnya siang hari. Kalau malam sekitar 150 orang,” ujarnya.

Disinggung masalah kendala cuaca, untuk sementara masih bersahabat. Meski dalam beberapa hari turun hujan, tidak mengganggu , karena turun saat istirahat.

Saat hujan turun, ungkapnya, dimanfaatkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam ruangan, sehingga pihaknya yakin bisa memenuhi target yang diinginkan pihak Pemprov NTB. “Secara progres per 17 Desember nantinya kita perkirakan sudah mencapai 96 persen, karena di kontrak kami sampai 28 Desember 2024. Nanti di situlah 100 persen pekerjaan itu,” terangnya.

Dalam menyelesaikan pelaksanaan proyek pihaknya juga berusaha menyelesaikan pekerjaan atau material yang penting digunakan, seperti lift, granit yang didatangkan dari luar daerah dan tinggal dipasang.

“Lift mulai 2 minggu lagi sudah clear. Lift-nya sudah datang, material sudah ada di depan, granit juga sudah di depan. Dalam menyelesaikan kit menambah tenaga agar target kita tercapai,” klaimnya (ham)

PLN UIW NTB Siapkan 1.954 Personel Untuk Mengamankan Listrik Saat Pilkada

0
PLN UIW NTB Siapkan 1.954 Personel Untuk Mengamankan Listrik Saat Pilkada(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PLN NTB telah menyiapkan 1.954 personel yang terdiri atas 820 pegawai, 1.112 tenaga alih daya, dan 22 personel Pasukan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) saat momentum Pilkada serentak 27 November 2024.

Selain itu, berbagai peralatan pendukung juga disiagakan, termasuk 15 unit genset, 16 UPS, 22 Unit Gardu Bergerak (UGB), 208 unit mobil operasional, 118 unit motor, 4 crane, serta 14 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Hal ini ditegaskan General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Sudjarwo, saat melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan listrik yang andal selama rangkaian Pilkada.

Sudjarwo menjelaskan bahwa PLN telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menjaga keandalan listrik selama masa Pilkada.

“Alhamdulillah, semua infrastruktur kelistrikan dalam kondisi optimal. Kami memastikan kecukupan daya dan kesiapan operasional selama masa siaga Pilkada,” ungkap Sudjarwo.

Ia menambahkan, PLN tidak hanya fokus pada keandalan pasokan listrik, tetapi juga berupaya memitigasi potensi gangguan, terutama karena Pilkada kali ini berlangsung di musim hujan.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, PLN NTB juga membuka saluran komunikasi untuk melaporkan potensi gangguan melalui aplikasi PLN Mobile. Layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan penyelenggara Pilkada untuk mendapatkan respons cepat terhadap gangguan kelistrikan.

Dukungan PLN untuk Pilkada Serentak 2024 sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung berbagai agenda nasional yang membutuhkan keandalan listrik tinggi. Keandalan ini tak hanya mendukung suksesnya proses pemungutan suara, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan hak demokrasinya tanpa hambatan.

Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, mengapresiasi langkah proaktif PLN dalam mendukung jalannya Pilkada. “Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan PLN. Koordinasi seperti ini sangat penting karena pesta demokrasi memerlukan listrik yang andal. Apalagi, di musim hujan, potensi gangguan bisa menjadi tantangan tersendiri. Dengan adanya dukungan PLN, kami merasa lebih siap,” ujar Khuwailid.(bul)

Pusat Belum Kirim Aturan Perhitungan, Penetapan UMP 2025 NTB Diundur

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB untuk tahun 2025 diundur. Yang mulanya penetapan akan dilakukan pada tanggal 21 November 2024 mendatang, diundur sampai dengan adanya aturan perhitungan upah minimum  oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman provinsi untuk menghitung berapa besaran upah di tahun berikutnya.

“Penetapannya mundur. Kita tunggu aja pedomannya itu kan. Semua daerah belum ada yang membahas karena tidak ada peodman,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Selasa, 19 November 2024.

Ia mengatakan, diundurnya penetapan UMP ini akan berdampak pada beberapa kegiatan operasional perusahaan. Yang mana biasanya, aturan UMP dijadikan pedoman oleh perusahaan untuk melakukan perekrutan dan pemutusan hubungan kerja pegawai.

“Perusahaan sudah menanyakan sebagai dasar menyusun perencanaan rekrutmen 2024. Seandainya sudah keluar, itu digunakan oleh perusahaan untuk menyusun rencana kebutuhan penggajian, rekrutmen, penambahan, atau pengurangan pegawai tahun 2025 yang harus disediakan anggarannya mulai hari ini,” jelasnya.

Gede mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan apapun selain menunggu turunnya formula perhitungan besaran UMP dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, ia mengatakan bisa saja pemerintah menggunakan peraturan lama untuk menetapkan besaran upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.

“MK mengatakan dikasih dua tahun untuk menyusun UU baru. UU atau PP yang lama masih bisa digunakan dengan sedikit aja disempurnakan dengan edaran Menteri atau Permenaker,” katanya.

Di lain sisi, jika dilihat dari kondisi ekonomi NTB tahun ini. Gede menyatakan kemungkinan besar UMP untuk tahun 2025 akan mengalami kenaikan. Namun untuk berapa jumlah besaran kenaikan ini dirinya mengaku belum mengetahui.

“Dilihat dari faktor ekonomi, pengangguran, inflasi di NTB kan lumayan bagus pasti ada naik sedikit. Untuk besarannya kita tidak tau, engga mungkin menurun karena UU tidak memungkinkan untuk menurunkan meski ekonominya mengalami penurunan,” ucapnya. (era)