Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 511

Pangdam IX/Udayana Galakkan Tanam Jagung di Lombok Timur untuk Mendukung Ketahanan Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Pangdam IX/Udayana Galakkan Tanam Jagung di Lombok Timur untuk Mendukung Ketahanan Pangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.IP., M.Si., didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IX/Udayana, Ny. Dessy Muhammad Zamroni, beserta rombongan melaksanakan kegiatan penanaman jagung di Dusun Cemporon, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Pada Kamis, 21 November 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan mendorong kemandirian masyarakat melalui sektor pertanian.

Setibanya di lokasi, Pangdam disambut oleh unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Timur, serta sejumlah tokoh Masyarakat dan Kelopok Tani setempat. Sambutan hangat ini menggambarkan sinergitas yang erat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Sekda Lotim Hasni, SE., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi antara Kodam IX/Udayana dan Pemerintah Daerah Lombok Timur sangat strategis dalam mengoptimalkan potensi pertanian setempat.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kontribusi TNI, khususnya Pangdam IX/Udayana, yang terus memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mandiri di sektor pangan. Sinergi seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Pangdam IX/Udayana juga menyampaikan betapa pentingnya kolaborasi antara TNI dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh. “Bersama TNI rakyat kuat, bersama rakyat kita wujudkan ketahanan pangan. Petani harus optimis karena didukung dengan teknologi seperti sumur bor untuk mengatasi kendala musim,” ujarnya.

“Sebagai Pangdam, saya merasa bangga dan terhormat bisa berkolaborasi bersama masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional. Penanaman Jagung yang kita laksanakan adalah realisasi dari sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat”,ujarnya.

Sebelum melaksanakan penanaman jagung, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.IP., M.Si., juga menyerahkan Sarana Produksi (SAPRODI) Pertanian kepada perwakilan kelompok tani (Poktan). Penyerahan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian di wilayah Lombok Timur.

Setelah kegiatan di lokasi penanaman jagung, Pangdam beserta rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau Gudang PT Datu Nusra Agrobisnis (DNA) yang menjadi pusat distribusi hasil pertanian, termasuk jagung. Pangdam melihat langsung fasilitas gudang, proses penyimpanan, hingga manajemen distribusi yang diterapkan oleh PT DNA.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana, S.E., M.M., dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen Kodam IX/Udayana untuk terus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah di berbagai bidang, termasuk pertanian, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penanaman jagung di Lombok Timur diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi yang positif antara TNI dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Kolonel Agung juga menekankan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Kegiatan seperti ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tetapi juga memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah Lombok Timur.
“Kami berharap, semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Danrem 162/Wira Bhakti, Asrendam IX/Udayana, Aspers Kasdam IX/Udayana anggota Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1615/Lotim serta tokoh Masyarakat dan kelompok tani (Poktan) setempat, Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan sektor pertanian di Lombok Timur. (r/bul)

Dibuka Ratusan Lowongan Bekerja di Turki

By
ekbisntb.com
-
0
Gede Aryadi (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH menyampaikan lowongan bekerja di negara Turki yang dapat diisi oleh SDM-SDM NTB.

Gede Aryadi mengatakan, baru saja menerima surat izin untuk merekrut sebanyak 400 calon pekerja di Turki untuk sektor pariwisata dan jabatan formal lainnya. Seperti hotel, pengemudi, barista, juru masak, retail modern. Dan lainnya.

“Ini program kerjasama antara perusahaan (di Turki) dengan perusahaan (di Indonesia). Artinya private to privete, ini kesempatan baiklah,” katanya.

Bagi masyarakat yang ingin bekerja di Turki, dapat mendatangi langsung dinas yang membidangi ketenagakerjaan di masing-masing kabupaten/kota untuk menanyakan, mana saja perusahaan-perusahaan yang memiliki job order di Turki.

“Pastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah yang memiliki job order. Dan jangan melalui calo. Kalau ragu, bisa datang juga ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Nanti ada tim saya yang bantu,” kata Gede Aryadi di Lombok Barat, Kamis, 21 November 2024.

Turki memang sedang gencar membuka peluang kerja bagi warga negara asing, termasuk Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung hal ini antara lain, Indonesia dan Turki memiliki hubungan diplomatik yang baik, sehingga kerjasama di berbagai bidang, termasuk ketenagakerjaan, semakin dipermudah.

Pertumbuhan ekonomi Turki yang pesat menciptakan banyak lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari teknologi, pariwisata, hingga manufaktur. Keterampilan dan etos kerja yang dimiliki oleh orang Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan-perusahaan di Turki.

Peluang Kerja Apa Saja yang Tersedia?

Peluang kerja untuk WNI di Turki sangat beragam, tergantung pada kualifikasi dan pengalaman. Beberapa sektor yang cukup menjanjikan antara lain perusahaan teknologi di Turki membutuhkan tenaga ahli di bidang pengembangan perangkat lunak, data science, dan IT lainnya.

Sektor pariwisata di Turki sangat berkembang, sehingga peluang kerja di bidang perhotelan, restoran, dan pemandu wisata cukup terbuka. Guru bahasa asing, terutama bahasa Inggris, selalu dibutuhkan di lembaga pendidikan di Turki.

Industri manufaktur di Turki juga menawarkan berbagai posisi, mulai dari teknisi hingga manajer produksi.

Sebelum memutuskan untuk bekerja di Turki, ada beberapa hal penting yang perlu di pertimbangkan. Pastikan calon pekerja memahami persyaratan visa kerja yang berlaku di Turki dan proses pengajuannya.

Menguasai bahasa Turki akan sangat membantu dalam beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lakukan riset mengenai biaya hidup di Turki, terutama di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir. Pelajari budaya dan adat istiadat Turki agar Anda dapat beradaptasi dengan baik.(bul)

Pemprov NTB Mulai Uji Coba Program Makan Siang Gratis Berbahan Dasar Ikan

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M. Si bersama Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi membagikan nasi kotak berbahan dasar ikan kepada anak-anak sekolah dilingkungan BBI Kumbung. Pembagian ratusan nasi kotak ini menjadi bagian dari uji coba program makan siang gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memulai uji coba makan siang gratis kepada anak-anak sekolah, menggunakan menu dengan bahan baku ikan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menyediakan sebanyak 400 nasi kotak, dibagikan kepada dua sekolah dilingkungan Balai Benih Ikan (BBI) Kumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Pembagian nasi kotak gratis berbahan baku ikan ini kepada anak-anak dari dua sekolah di lingkungan BBI Kumbung, Kamis, 21 November 2024 ini menjadi rangkaian peringatan HUT Korpri ke 53, HUT NTB ke 66, dan Hari Ikan Nasional ke 11 Tahun 2024. Dihadiri langsung Pj.Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, dan Sekda NTB, Lalu. Gita Ariadi.

Rangkaian kegiatan lainnya yang dilaksanakan secara bersamaan adalah lomba memasak berbahan dasar ikan, dan lomba mancing ikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si menyampaikan, pembagian sebanyak 400 kotak nasi berbahan dasar ikan ini adalah bagian dari memulai program strategis Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Sambil kita menunggu Juklak dan Juknis dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Kita berharap, pada kegiatan makan siang gratis nanti dimasukkan juga komponen bahan baku ikan,” kata Muslim.

Makan siang gratis dengan bahan baku ikan, lanjut Muslim, diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan konsumsi makan ikan masyarakat, khususnya di Provinsi NTB. Saat ini tingkat konsumsi makan ikan masyarakat NTB saat ini sebesar 54 Kg/kapita/orang/tahun. masih sedikit dibawah tingkat konsumsi ikan rata-rata nasional sebesar 55 Kg/kapita/orang/tahun.

Untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat ini, kata Muslim, keterbatasannya pada jangkauan. Karena jumlah masyarakat NTB yang berada di pesisir masih sangat kecil dibanding masyarakat yang tinggal di wilayah daratan.

“Makanya upaya lainnya kita mendekatkan akses ketersediaan ikan di masyarakat dengan cara menebar benih-benih ikan di perairan umum, di sungai, bendung, kolam rakyat, dan lainnya untuk dipancing,” tambahnya.

Meski demikian, Muslim menegaskan kembali, untuk mensukseskan program makan siang gratis, Provinsi NTB termasuk daerah dengan produksi ikan cukup tersedia. Baik ikan air tawar, maupun ikan laut.

“Produksi ikan kita cukup. Untuk ikan air tawar, produksi besarnya di Kabupaten Lombok Tengah. Begitu juga perikanan tangkap kita. Dari sisi perolehan bahan baku lebih gampang dan murah. Kalau dimasukkan komponen bahan baku makan siang gratisnya dalah ikan,” tambahnya.

Untuk diketahui, konsumsi ikan sangat penting karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, karena ikan merupakan sumber protein yang sehat dan baik untuk tulang. Mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk jantung dan otak.

Ikan merupakan salah satu sumber makanan terbaik untuk vitamin D. Daging ikan mudah dicerna, sehingga baik untuk anak-anak yang memiliki pencernaan yang agak bermasalah. Dan ikan termasuk ke dalam “white meat” yang tingkat kolesterolnya rendah dibandingkan dengan “red meat” seperti daging sapi, daging kambing, dan lainnya.(bul)

Terima Hasil Lelang Merchandise MotoGP, ITDC Arahkan untuk Stunting dan Pendidikan

By
ekbisntb.com
-
0
ITDC salurkan dana hasil lelang merchandise MotoGP untuk progran stunting dan pendidikan bagi masyarakat lingkar kawasan The Mandalika, Rabu 20 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram menyerahkan hasil lelang merchandise MotoGP 2024 kepada Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) senilai total Rp 82 juta lebih.  Dan, Rabu (20/11) hasil lelang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di lingkar Sirkuit Mandalika untuk dua program utama, yakni peningkatan pendidikan di bidang keagamaan serta penanganan stunting.

Penyaluran hasil lelang dilakukan bersama Kepala KPKNL Mataram Kurniawan Catur Andrianto dan Direktur Operasi ITDC Wendra R. Nabiel, bertempat di Pertamina MotoGP Experience Gallery.  “Ini bentuk kolaborasi nyata antara ITDC dan KPKNL Mataram. Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat lingkar kawasan The Mandalika,” sebut Wendra R. Nabiel.

Dikatakannya, dukungan yang diberikab KPKNL Mataram dalam bentuk dana dari hasil lelang merchadise MotoGP tersebut sangat berarti, karena bisa mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan oleh ITDC, khusus bagi warga lingkar kawasan The Mandalika. Misalnya, program penanganan stunting.

Sebelumnya ITDC hanya memprogramkan penanganan stunting selama 56 hari. Tapi dengan adanya tambahan dukung dari KPKNL tersebut, sekarang programnya bisa  berjalan sampai 120 hari, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat lebih lama lagi.

“Program stunting yang kita laksanakan ini berupa pembagian telur dan makanan bergizi lainya. Dengan sasaran ibu hamil dan anak stunting. Awalnya kita rencanakan hanya 56 hari. Tapi dengan tambahan dari KPKNL, program sekarang bisa  berlanjut sampai 120 hari,” sebutnya.

Ke depan pihaknya  berharap program-program serupa bisa lebih banyak lagi. Supaya bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat di daerah ini, khususnya masyarakat lingkar kawasan The Mandalika. ITDC dalam hal ini berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi masyarakat lingkar kawasan.

Baik itu dukungan secara langsung maupun dalam bentuk program yang terkait dengan persoalan yang dihadapi maayarakat. “Komitmen kita untuk terus memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar kawasan The Mandalika disemua aspek. Agar bagaimana kemudian keberadaan kawasan The Mandalika bisa benar-benar mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitarnya,” pungkas Wenda. (kir)

Serikat Pekerja Nasional NTB Dorong Percepatan Penetapan UMP 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah pekerja di sebuah gerai minuman dan makanan siap saji di Jalan Pejanggik, Mataram Rabu, 20 November 2024. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti mendorong penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dilakukan secepatnya.(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti mendorong penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) 2025 dilakukan secepatnya. Dorongan ini muncul karena penetapan UMP yang awalnya mulanya dilakukan hari ini, 21 November 2024 diundur sampai dengan tanggal waktu yang tidak ditentukan.

“Penetapan kenaikan upah itu harus segera dilakukan. Tidak lagi harus berbicara mengenai rumusan a dan b. Kembali saja menggunakan undang-undang nomor 13 tahun 2023,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Rabu, 20 November 2024.

Menurutnya, molornya penetapan UMP karena belum adanya peraturan perhitungan dari pusat ini bukanlah suatu alasan. Karena terdapat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang 21 norma hukum atau 21 pasal di dalam UU Cipta Kerja. Yang mana Pasal-pasal tersebut sudah tertuang dalam UU nomor 13. Sehingga penentuan UMP harusnya bisa merujuk pada UU nomor 13 tersebut.

“Harus merujuk ke UU 13, karena itu yang paling memungkinkan lewat dewan pengupahan. Mau memakai sistem apalagi, kalau PP 51 kan batal dalam hukum karena merujuk ke UU cipta kerja,” katanya.

Ia mengaku, molornya penetapan UMP ini merupakan suatu hal yang cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi para pekerja. Yang mana para pekerja tidak mengetahui sampai kapan UMP ini ditetapkan.

Apalagi dengan adanya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di awal tahun nanti. Yang mana berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Sehingga menurutnya, waktu ideal untuk menetapkan UMP 2025 ini sebelum tahun 2024 berakhir agar masyarakat khususnya pekerja tidak dihantui dengan kenaikan harga.

Terkait dengan jumlah besaran kenaikan UMP, jika melihat inflasi tahunan serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, Wira meminta adanya kenaikan sebesar 8 sampai 10 persen. Untuk pastinta, perlu juga dilakukan survey hidup layak buruh di NTB.

“Nah maka itu kita belum berani menentukan. Karena dewan pengupahan belum melakukan hal itu. Atau mungkin sudah tapi belum ada laporan,” terangnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengikuti keputusan pusat. Namun, ia mendorong agar segera dilakukan penetapan dan tidak ditunda terlalu lama.

“Jangan sampai nanti sudah 2025 ternyata kebutuhan pokok naik, ini naik, dan buruh masih saja upahnya dibawah yang kemarin,” pungkasnya. (era)

Penertiban Usaha Pertambangan Ilegal Sekotong, DLHK Baru Periksa 22 Orang

By
ekbisntb.com
-
0
Kawasan tambang emas ilegal di Sekotong. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Upaya melakukan penataan dan penertiban terhadap usaha pertambangan ilegal di Sekotong Lombok Barat (Lobar) masih terus dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pendampingan terhadap upaya penataan atau penertiban yang dilakukan Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK Provinsi NTB Mursal, SP., MSi, menegaskan pihaknya masih terus menyelesaikan persoalan tambang dan dampaknya bagi masyarakat di kawasan Sekotong. Tim Penyidik DLHK Provinsi NTB juga sudah melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan pada pihak yang dianggap berkaitan dengan kegiatan tambang di Sekotong.

‘’Kami sudah memeriksa 22 orang. DLHK sudah memeriksa para pihak yang dianggap berhubungan dengan kegiatan itu. Kemudian yang kedua saksi dari pihak akademisi, saksi lingkungan, kemudian saksi ahli dari perpetaan. Artinya untuk menunjukkan bahwa benar itu adalah kawasan hutan. Kemudian saksi pelapor sudah diperiksa,’’ ujarnya pada Ekbis NTB di Kantor Gubernur NTB, Rabu 20 November 2024.

Mursal juga mengakui di media sosial (medsos), khususnya di TikTok miliknya sudah mempublikasikan terkait kegiatan bukti kegiatan adanya pertambangan ilegal. Dari publikasi yang dilakukan muncul respons-respons siapa menjadi afiliasi dari orang yang berada di balik kegiatan pertambangan tersebut, termasuk siapa yang mendukung pemerintah menegakkan aturan.

‘’Mayoritas mendukung. Kemudian siapa yang rugi akibat kegiatan itu terancam ditutup ada yang mencaci maki segala macam ada di sana,’’ ungkapnya.

Meski demikian, tambahnya, fakta lapangan yang diekspose pada medsos tersebut dalam skala terbatas, yakni hanya 1 persen. Pihaknya sengaja mengekspose skala terbatas, karena apa yang dilakukan ini untuk memenuhi kaidah penyidikan, sehingga pihaknya tidak bisa semuanya mengekspose ke publik.

‘’Hasil penyidikan terhadap pada 22 orang belum bisa diekspose. Nanti kalau kita mau ekspose, bila perlu turun lapangan. Kita undang media,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Wilayah NTB, Jumat 4 Oktober 2024 lalu, menyampaikan secara umum agenda KPK ke NTB yaitu mendata izin tambang, melihat kepatuhan usaha pertambangan dan memberi sanksi.

Adapun rencana aksi KPK saat ini yaitu mendorong kepatuhan terkait keuangan tambang mineral. Kemudian mendorong perusahaan tambang untuk mematuhi masalah lingkungan dan keuangan serta melakukan penertiban terhadap tambang emas ilegal.

Disebutkannya, di Dusun Lendak Bare Desa Persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat yang menjadi salah satu objek yang dipantau terdapat tiga titik penambangan atau KPK menyebutnya sebagai ‘’kebun emas’’. Satu ‘’kebun emas’’ bisa menghasilkan 1 kg emas per hari. Tiga titik penambangan bisa menghasilkan 3 kg emas atau sekitar Rp3 miliar per hari.

Artinya bisa menghasilkan Rp90 miliar per bulan dan Rp1 triliun lebih per tahun hanya dari Lendak Bare saja. Belum lagi di lokasi lain dan dampak zat kimia berbahaya yang dibuang sembarangan oleh penambang ilegal. (ham)

Objek Wisata Bersih, Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

By
ekbisntb.com
-
0
Pembersihan objek wisata Pantai Aan dari sampah plastik yang masih dibuang sembarangan oknum pengunjung. Perlu kesadaran wisatawan membuang sampah pada tempatnya, agar objek wisata tetap bersih dan nyaman. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebersihan dan kenyamanan wisata menjadi salah satu daya tarik banyaknya kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata. Termasuk di kawasan pantai yang ada di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, seperti Pantai Aan. Terjaganya objek wisata pantai yang bersih dapat memicu keinginan wisatawan untuk berlibur di pantai tersebut lebih lama.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan, Forum Wartawan Pemprov (Forwan Pro) NTB turun langsung ke Pantai Tanjung Aan yang ada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, akhir pekan lalu. Pembersihan ini dilakukan di sekitar pesisir pantai bersama dengan warga sekitar.

Sekretaris Forwan Pro NTB Sirajudin, menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian wartawan yang selama ini meliput di Kantor Gubernur NTB, baik tentang pemerintahan, pariwisata, ekonomi, sosial dan lainnya pada kondisi lingkungan.

Menurutnya, wartawan tidak hanya menjadi penulis berita tentang kepedulian pemerintah atau masyarakat terhadap kebersihan, namun harus ikut terjun langsung memungut sampah di lapangan. Diakuinya, pengelolaan Pantai Aan yang berada di bawah PT. Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), sudah cukup bersih dan rapi.

Masyarakat sekitar dilibatkan dalam mengelola objek wisata andalan Lombok Tengah dan NTB ini. Meski demikian, ungkapnya, dirinya melihat kesadaran wisatawan membuang sampah, khususnya sampah plastik pada tempatnya masih rendah.

‘’Kami melihat masih banyak sampah-sampah yang dibuang wisatawan secara sembarangan, seperti bekas gelas dan botol plastik air kemasan, padahal pihak pengelola sudah menyiapkan bak sampah. Sampah-sampah ini sangat mengganggu jika tidak segera dibersihkan,’’ ungkapnya.

Dalam hal ini, wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata harus memiliki pemahaman, terangnya, jika objek wisata bersih itu sungguh indah dan nyaman untuk berwisata bersama keluarga. Untuk itu, pihaknya meminta pengelola objek wisata atau kelompok sadar wisata memberikan pemahaman kepada wisatawan agar membuang sampah pada tempatnya.

‘’Kalau perlu ketika ada wisatawan yang membuang sampah segera diingatkan. Jika masih membandel dan masih terulang, maka harus ada sanksi bagi wisatawan itu,’’ sarannya.

Salah satu penjual gelang Rahman bersyukur dengan kegiatan yang digelar Forwan Pro NTB, karena selain membersihkan sampah yang ada di Pantai Tanjung Aan, beberapa anggota forum juga membeli gelang rajut yang dijualnya.

Ia mengaku, hasil penjualan gelang ini digunakannya untuk membiayai sekolahnya. Ia terbiasa menjual gelang di waktu libur sekolah yang mana bertepatan dengan weekend, yang mana kunjungan ke destinasi wisata yang ada di KEK Mandalika cukup ramai. “Ini buat biaya sekolah, saya berjualan tidak hanya di pantai Tanjung Aan, tapi di pantai lainnya. Yang mana yang ramai itu tempat saya berjualan,” katanya.

Ia menceritakan, gelang yang dijualnya merupakan hasil tangan ibunya. Yang mana dari pekerjaan ini, bisa membantu perekonomian keluarganya. Adapun model gelang yang dijualnya cukup beragam, mulai dari yang biasa hingga ada ornamen dari kerang laut. (era)

Pelaku UKM Didorong Miliki Sertifikat Halal

By
ekbisntb.com
-
0
Pedagang kopi keliling melayani pembeli di depan Kantor Walikota Mataram pada, Rabu 20 November 2024. Disperikop dan UKM mendorong pelaku UKM mengurus sertifikat halal untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat mengkomsumsi produk yang hasilkan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram mendorong pelaku usaha memiliki sertifikat halal. Sertifikat ini akan dampak terutama memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk mengkonsumsi produk makanan.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani dikonfirmasi, Rabu 20 November 2024 menjelaskan, Kementerian Agama Republik Indonesia menargetkan penerbitan produk halal bagi pelaku usaha secara menyeluruh di tahun 2024. Akan tetapi, ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya manusia mengakibatkan target itu diundur di tahun 2025. Kebijakan pemerintah pusat perlu disosialisasikan mulai dari kesiapan lembaga, karena penerbitan sertifikat halal bukan hanya kewenangan Majelis Ulama Indonesia. “Kementerian Agama memberikan peluang bagi lembaga swasta untuk melakukan pendampingan serfikasi halal,” terangnya.

Tetapi penertiban sertifikat halal diutamakan adalah self declear atau jalur sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan penyataan dari pelaku usaha. Sertifikat halal diperuntukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meskipun ada regulasi masih memerlukan form dari MUI yang memiliki peralatan untuk menilai kadar kandungan produk makanan dan seterusnya.

Dhani menambahkan, penertiban sertifikat halal juga dilakukan oleh Universitas Islan Negeri dan Nadhatul Ulama. Artinya, pelaku UMK diberikan keleluasaan untuk memilih lembaga atau universitas yang dapat menerbitkan sertifikat halal. “Saya juga didatangi oleh salah satu lembaga meminta data. Walaupun penerbitan sertifikat halal ini dikenakan biaya operasional,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram mengakui, pelaku UKM jarang berpikir untuk mengurus sertifikat halal, karena berpikir praktis produk laku dan mendapatkan uang. Kemampuan berpikir pelaku UKM mendapatkan keuntungan hari itu saja dengan jangkauan pasar terbatas. Perlu pikirkan adalah kata dia, pengembangan supaya UMKM naik kelas, produk mereka dipamerkan dan lain sebagainya.

“Semua itu harus ada legalitas dan sertifikasi halal walaupun bukan makanan tetapi pelayanan jasa, tetapi paling pokok adalah makanan dan minuman,” ujarnya.

Ia tidak menyebutkan jumlah pelaku UKM yang memiliki sertifikat halal padahal jumlah UKM di Kota Mataram mencapai 33 ribu. Namun demikian, pihaknya memiliki program bagi pelaku UKM yang memiliki PIRT dan izin edar akan difasilitasi mengurus sertifikat halal. “Kami memiliki kuota 150 pelaku UKM untuk mengurus sertifikat halal,” demikian kata dia. (cem)

Antisipasi Kenaikan Harga Bapokting Jelang Nataru

By
ekbisntb.com
-
0
Sri Wahyunida (Ekbis NTB/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram mulai mengantisipasi kenaikan harga barang pokok dan penting menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Harga ayam mulai mahal dikhawatirkan akan berdampak terhadap komoditi lainnya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, langkah antisipasi telah dipersiapkan untuk menekan gejolak harga barang pokok dan penting menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Salah satunya adalah menggelar pasar rakyat di enam kecamatan dengan tujuan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok serta harga terjangkau. “Saat ini, belum ada kenaikan harga signifikan terhadap kebutuhan pokok,” terangnya.

Kecendrungan harga daging ayam boiler masih mahal. Di pasar tradisional sebut Nida, harga daging ayam mencapai Rp38 ribu – Rp40 ribu perkilogram.

Pihaknya belum mengetahui pasti penyebabnya, apakah dipicu harga DOC atau pakan. Rencana awal mengecek ketersediaan pakan serta DOC di distributor tertunda. “Kita awalnya mau turun ke Perusahaan untuk mengecek apa sih penyebab kenaikan harga daging ayam, tetapi tertunda karena mempersiapkan pasar rakyat ini,” terangnya.

Skenario menstabilkan harga daging ayam berkoordinasi dengan distributor mendatangkan ayam beku. Persoalannya kata dia, masyarakat tidak suka atau kurang peminat kecuali kebutuhan usaha rumah makan.

Harga kebutuhan pokok lainnya relatif normal. Seperti, cabai rawit kisaran harga Rp20 ribu perkilogram. Harga bawang merah Rp25ribu perkilogram. Minyak goreng subsidi dijual Rp17.500 perliter. Kenaikan harga ini sesuai penetapan harga eceran tertinggi dari pemerintah pusat. Sementara, telur ayam di pasar tradisional Rp54 ribu per terai.

Pihaknya memastikan kebutuhan barang pokok menjelang Nataru masih aman dan tidak ada gejolak harga. Pemerintah telah menyiapkan skenario berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta mitra pemerintah lainnya untuk menjamin ketersediaan stok. (cem)

KPK Ingatkan Pemkab Lotim Tagih Pajak Penambang Ilegal

By
ekbisntb.com
-
0
Dian Patria (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – KPK mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menagih pajak kepada pihak penambang galian C yang berstatus ilegal.

“Jadi, perlu diingat bahwa pajak sama izin itu tidak ada hubungan. Ada tidak ada izin, pajak harus ditarik,” kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria di Mataram, Rabu 20 November 2024.

Dia mencontohkan seperti wilayah Karangasem Bali, yang wilayahnya banyak terdapat aktivitas tambang galian C. Dari informasi yang didapatkan KPK, Karangasem bisa menyerap pajak hingga mencapai Rp75 miliar. “Lombok Timur semestinya enggak kalah sama Karangasem,” ujarnya.

Dian menyampaikan, pada pertemuan dengan Pemkab Lombok Timur, Selasa 19 November 2024, KPK sudah memberikan saran cara pungut pajak yang tepat dan efisien tanpa harus melakukan pemborosan anggaran.

“Jadi, cara pungutnya (pajak) jangan di hulu, capek. ‘kan ada wilayah perbatasan, pasang di situ jembatan timbang,” ucap dia.

Pengawasan di hulu atau tempat operasional tambang galian C, cukup menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menertibkan perusahaan yang tidak mengantongi izin. “Tetapi ingat, jangan sudah ditertibkan, pajaknya tidak dipungut,” katanya.

KPK turut mewanti-wanti Pemkab Lombok Timur untuk bersikap tegas dan peduli dari dampak penambangan tersebut. Menurut dia, banyak masyarakat, khususnya petani yang menjadi barisan terdepan yang mengalami kerugian.

“Banyak keluhan masyarakat, kumuh, air rusak, irigasi rusak, sawah kita jelas rusak. Makanya memang perlu penertiban di hulu,” ujar dia.

Dian memastikan bahwa pihaknya akan terus memberikan atensi terhadap persoalan kerusakan lingkungan akibat adanya tambang liar di Kabupaten Lombok Timur.

Dia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah tepat agar persoalan tambang ini bisa memberikan keuntungan bagi daerah, khususnya masyarakat.

“Jadi, jangan sampai ada pembiaran. Kalau dibiarkan, berarti ada potensi stor menyetor di sana, ada indikasi (pidana). Ya, kalau ada pelanggaran enggak pernah ditegakkan, berarti ada apa? Itu saja,” kata Dian.

Pemkab Lombok Timur dengan dukungan pihak kepolisian pada awal November 2024 gencar melakukan penertiban terhadap tambang galian C yang tidak berizin.

Dari hasil giat tersebut, sedikitnya ada 10 titik lokasi tambang galian C yang ditemukan tidak mengantongi izin operasional atau eksplorasi dan eksploitasi.

Lokasi dari 10 titik tersebut tersebar di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, yakni di Labuhan Haji, Wanasaba, Aikmel, dan Lenek.

Untuk mendeteksi tambang galian C yang tidak berizin, Polres Lombok Timur membantu pemerintah dengan melakukan patroli lapangan.

Dalam giatnya, pihak kepolisian masih mengedepankan sikap preventif atau pencegahan. Belum ada proses hukum terhadap para pelaku yang menjalankan aktivitas tambang galian C tanpa izin.

“Belum ada (proses hukum), kami sifatnya masih mengupayakan pencegahan dengan gencar berikan imbauan di lapangan,” kata Kepala Satreskrim Polres Lombok Timur AKP I Made Dharma Yulia Putra.

Giat lapangan ini merupakan tindak lanjut hasil temuan DPRD Lombok Timur pada awal Oktober 2024. Pihak legislatif merilis temuan terkait adanya pelanggaran sejumlah aktivitas tambang galian C yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Lokasi tambang galian golongan C yang ditemukan terjadi pelanggaran tersebut berada di Kecamatan Lenek dan Labuhan Haji. Dari kegiatan inspeksi mendadak pada Jumat (4/10), DPRD menemukan bukti kuat adanya pencemaran saluran irigasi akibat aktivitas penambangan.

Menurut kajian DPRD Lombok Timur, pencemaran saluran irigasi menjadi salah satu masalah yang paling banyak muncul dalam aktivitas tambang galian C.

Lumpur dan limbah dari aktivitas penambangan telah mencemari sumber air yang menjadi kebutuhan pertanian dan masyarakat. Hal ini berpotensi mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, kerusakan jalan akibat aktivitas truk pengangkut hasil tambang juga menjadi perhatian. Debu dan limbah pasir yang berserakan di jalan raya tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur jalan. (ant)

1...510511512...805Page 511 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami