Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 491

Disepakati, UMP NTB 2025 Naik Rp158.864

By
ekbisntb.com
-
0
Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sidang di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB pada Jumat, 6 Desember 2024.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sidang di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB pada Jumat, 6 Desember 2024.

Sidang dipimpin langsung Kepala Disnakertrans NTB selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., dengan agenda utama membahas penghitungan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar bagi Gubernur untuk menetapkan UMP tahun 2025.

Aryadi mengatakan kebijakan terkait upah minimum tahun 2025 kini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024.

Berdasarkan Permenaker tersebut, Gubernur NTB diwajibkan menetapkan UMP 2025 paling lambat 11 Desember 2024. Adapun UMK, penetapannya dilakukan paling lambat 18 Desember 2024. Formulasi kenaikan upah minimum telah ditetapkan sebesar 6,5% dari UMP tahun 2024.

“Perhitungannya sudah sangat jelas, yaitu UMP 2024 ditambah nilai kenaikan sebesar 6,5%. Formula ini akan menjadi acuan bagi kita untuk segera menetapkan rekomendasi kepada Gubernur,” jelasnya.

Hasil sidang menghasilkan rekomendasi resmi kepada Gubernur NTB terkait UMP 2025. Besaran UMP yang direkomendasikan sebesar Rp2.602.931,-, mengalami kenaikan sebesar Rp158.864,- dari UMP tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp2.444.067,-.
Rekomendasi ini sesuai dengan arahan Presiden dan formula perhitungan yang diatur dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.

Dewan Pengupahan NTB juga menerima aspirasi dari berbagai unsur, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Pihak APINDO menyampaikan bahwa meskipun kenaikan ini memberikan tekanan pada dunia usaha, mereka dengan berat hati menerima keputusan tersebut sebagai wujud kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara itu, SPSI menyambut baik kebijakan ini dan menganggapnya sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan buruh selama ini.

Selain membahas UMP, Dewan Pengupahan Provinsi juga diberi tanggung jawab untuk mengkaji upah sektoral. Namun, Aryadi menekankan bahwa pembahasan upah sektoral memerlukan waktu lebih lama karena bersifat opsional dan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti sektor dengan risiko tinggi atau kebutuhan keahlian khusus.
Oleh karena itu, Dewan Pengupahan memutuskan untuk memprioritaskan pembahasan UMP terlebih dahulu, sementara kajian upah sektoral akan dilakukan pada sidang-sidang berikutnya.

Di sisi lain, Aryadi mengingatkan pentingnya keterlibatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk memastikan penetapan UMK berjalan sesuai jadwal.

Sidang Dewan Pengupahan ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan dunia usaha di NTB. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, Aryadi optimistis bahwa penetapan UMP dan UMK 2025 di NTB dapat dilakukan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menegaskan bahwa kenaikan UMP sesuai Permenaker No. 16 Tahun 2024 sudah final. Ia berharap sidang ini dapat menghasilkan keputusan yang diterima bersama dan menguatkan sinergi untuk bekerja sama ke depan.

Iswandi menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan awal periode 20 tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.
NTB juga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan visi yang selaras yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020. Salah satu indikator utama yang menjadi fokus adalah peningkatan pendapatan per kapita melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Namun, di NTB, pendapatan per kapita masih relatif rendah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh dominasi pekerjaan informal, yaitu 70% tenaga kerja di sektor informal dan hanya 30% di sektor formal.

“Peran pekerja dan pemberi kerja sangat penting. Perluasan lapangan kerja menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Iswandi juga menyoroti ketimpangan tenaga kerja formal (30%) dan informal (70%). Ia menargetkan perbandingan 50:50 dalam lima tahun, mengingat transformasi ini krusial bagi perekonomian NTB.

“Tugas besar kita ke depan adalah membalik struktur ini, yaitu 70% sektor formal dan 30% sektor informal dalam waktu 10-20 tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi di bidang pelatihan kerja menjadi sangat penting. Kita membutuhkan lembaga pelatihan yang mumpuni, instruktur yang kompeten, serta dukungan sarana dan prasarana pelatihan,” paparnya.(bul)

Ite Begawe Fest 2024 Disemarakkan dengan Gernas BBI, Kelasa Memasak dan Demo Masak Bergizi

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan cooking class dan demo masak(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Salah satu rangkaian acara dalam Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI) Ite Begave Fest 2024 berlangsung meriah dengan kegiatan cooking class dan demo masak yang diselenggarakan Jumat, 6 November 2024. Acara ini menghadirkan Chef dari Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok dan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) sebagai pemandu.

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 150 peserta, terdiri dari mahasiswa, pelajar, hingga ibu-ibu, tidak hanya menjadi ajang pembelajaran memasak tetapi juga mendorong kesadaran tentang pentingnya makanan bergizi. Menu makan siang yang dihasilkan dari kegiatan ini pun dibagikan secara gratis kepada peserta, menambah semangat dan antusiasme mereka.

Koordinator acara, Arifin, SH., MH., menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme para peserta. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, lebih mencintai produk-produk lokal dan mengadopsi gaya hidup sehat melalui pola makan bergizi.

“Acara ini bukan hanya soal memasak, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya bahan lokal yang sehat dan bernutrisi untuk keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Poltekpar Lombok dan APJI, berhasil menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Kegiatan ini menjadi salah satu highlight dari rangkaian Ite Begave Fest 2024, sekaligus wujud nyata gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk mempromosikan keunggulan produk lokal sekaligus merealisasikan program Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yaitu Makan Siang Gratis.

Pemerintah Provinsi NTB menggelar event Ite Begawe Fest, 6-7 November 2024, sebuah event nasional yang bertujuan mempromosikan industri lokal sekaligus mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Acara ini direncanakan menjadi momentum strategis untuk memperkuat citra NTB sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis industri kreatif.(bul)

OJK NTB Dorong Pemanfaatan IASC Jika Terjadi Kejahatan Perbankan

By
ekbisntb.com
-
0
Rudi Sulistyo (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) jika terindikasi terjadi scamming.

“Kalau ada yang membuka sebuah aplikasi undangan yang diterima dari orang yang tidak dikenal secara tidak sengaja.Tiba-tiba dananya di rekening bank diambil orang karena data pribadi sudah dicuri by system, laporkan saja ke IASC,” kata Rudi di Mataram, Jumat, 6 Desember 2024.

Rudi menjelaskan kembali, lima hari setelah resmi diluncurkan IASC pada 22 November 2024, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menerima laporan pengaduan scamming hampir Rp30 miliar. Rp7,8 miliar berhasil di hold.

“Kami sudah minta ke pusat, apa ada dari laporan tersebut dari NTB, termasuk nilainya,” jelas Rudi.

Rudi menambahkan, masyarakat didorong melek terhadap layanan yang disiapkan pemerintah untuk penanganan kejahatan perbankan. Karena itu, dengan adanya IASC ini, korban dapat menyampaikan laporan kejadian penipuan sektor keuangan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

“Atau bisa juga melapor ke OJK NTB. Nanti dibantu masukkan laporan ke http://iasc.ojk.go.id untuk ditangani,” tandasnya.

Untuk diketahui, IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, anggota Satgas PASTI dan pelaku industri jasa keuangan untuk penanganan penipuan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan, kemudian melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih tersisa, dan melakukan upaya penindakan hukum.

Pembentukan forum koordinasi ini dilakukan untuk merespons makin maraknya penipuan di sektor keuangan yang terjadi saat ini dan semakin besarnya nominal dana korban yang hilang. Saat ini IASC telah didukung oleh asosiasi industri perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan e-commerce.

Pada tahap soft launching sudah bergabung 79 bank di IASC dan kemudian dalam pelaksanaannya akan terus dilakukan pengembangan ke tahap berikutnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menyampaikan, masyarakat sudah banyak yang menjadi korban penipuan atau scaming di sektor jasa keuangan sehingga kejahatan ini harus segera dicarikan tindakan penanggulangannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa penipuan atau scaming di sektor keuangan adalah kejahatan yang tidak ada batasnya dengan dampak yang sangat besar dan luas, sehingga upaya penanganannya dengan pembentukan IASC harus segera dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian masyarakat.

Website IASC mudah digunakan melalui piranti handphone sehingga diharapkan korban dapat melaporkannya dengan segera. Hal tersebut sangat penting karena kecepatan pelaporan sangat berpengaruh terhadap dana korban yang dapat diselamatkan. Dalam hal masyarakat atau korban membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Layanan Konsumen OJK Kontak 157 atau melalui email : iasc@ojk.go.id.

Korban juga dapat melaporkan penipuan kepada penyedia jasa keuangan yang digunakan untuk kemudian laporan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui IASC.(bul)

Dibantu Telur dan Susu, 37 Desa di Lobar Rawan Stunting

By
ekbisntb.com
-
0
Bantuan telur dan susu diserahkan Pj Bupati bersama Pj ketua TP PKK kepada warga yang rawan stunting. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 37 desa di Lombok Barat (Lobar) berpotensi atau rawan stunting. Sehingga Pemkab pun mendistribusikan bantuan telur dan susu kepada desa-desa tersebut. Pemkab melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai mendistribusikan bantuan tersebut. Ratusan ribu butir telur dan susu khusus penambah gizi bagi balita stunting di 37 desa didistribusikan.

Seperti di Kelurahan Dasan Beres dan Desa Kebon Ayu dan Taman Ayu, Rabu, 4 Desember 2024, bantuan disalurkan oleh Pj Bupati H Ilham dan PJ Ketua TP PKK Lobar Hj. Erni Zuhara Ilham, bersama Kadis Kominfotik Ahad Legiarto, Kadis DP2KBP3A Ramdhan Harianto, sejumlah pejabat lobar, Kepala Desa Kebon Ayu, Kader Posyandu dan ibu-ibu hamil, serta balita penerima bantuan.

Pj. Bupati Lobar H. Ilham menekankan kepada para ibu menyusui yang menghadiri kegiatan tersebut, agar tetap memperhatikan tumbuh kembang anak. Asupan gizi dan protein yang seimbang menentukan kualitas anak di masa yang akan datang. ‘’Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan perhatian kepada masyarakat dalam bentuk bantuan ini sebagai bukti nyata dalam menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita Presiden,” Jelasnya.

Ilham juga menyampaikan kepada para ibu yang sudah tidak memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada balita untuk lebih memperhatikan kondisi balitanya. Dijelaskannya bahwa balita mulai rentan terhadap kasus stunting setelah diberhentikan pemberian ASI.”Kasus stunting ini sering terjadi pada para Balita kita setelah fase berhenti mendapat asupan ASI dari ibunya. Sehingga perlu menjadi perhatian lebih ke anak balita kita diberikan asupan tambahan berupa protein yang tinggi dan gizi yang seimbang,” jelasnya.

Asupan protein bisa kita dapatkan pada protein hewani yang ada pada susu, sehingga untuk itulah kami dari pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan dan menyalurkan makanan tambahan ini dalam bentuk susu dan telur kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk menekan kasus stunting ini hingga tidak ada lagi kasus stunting ini di wilayah Lombok Barat,”tambahnya.

Sementara itu, Pj Ketua TP-PKK Lobar Hj. Erni Zuhara Ilham dalam arahannya mengatakan, kegiatan bakti stunting ini sebagai bentuk langkah sigap pemerintah daerah dalam menurunkan stunting. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka stunting di Lobar khususnya Desa Taman Ayu dan Kebon Ayu Kecamatan Gerung. Ia juga mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya untuk mensejahterankan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan esktrem di Lobar. “Mari kita dukung terus seluruh program kebijakan daerah menuju Lombok Barat Sejahtera dan zero stunting,” ungkapnya.

Hj. Erni mengatakan kegiatan bhakti stunting ini merupakan perhatian khusus Pemda kepada semua warga terutama sekali untuk balita yang membutuhkan asupan protein tambahan guna mencegah stunting. Hal ini Karena stunting merupakan ganguan pada tumbuh kembang anak yang menyebabkan pertumbuhan anak tidak sesuai dengan usianya.

“Mari kita jaga makanan untuk anak-anak kita, berikan makanan yang sehat dan bergizi tinggi, karena anak yang sehat akan menjadi generasi yang kuat untuk masa depan bangsa, daerah dan keluarga,’’ jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto, ST, M.Eng mengatakan Pemda menyalurkan 128.200 butir telur dan 34.416 Sachet Susu Khusus penambah gizi kepada balita stunting dan berpotensi stunting yang tersebar di 37 desa. Kegiatan bakti stunting ini memperlihatkan langkah sigap dan cepat Lobar dalam menurunkan stunting hingga 8 persen.

Ia mengatakan saat ini stunting di Lobar telah turun menjadi 9,9 persen atau satu digit. Hal ini tentu dapat diraih karena semangat sigap dan kolaborasi berbagai pihak di lobar. “Pemda Lobar telah melakukan berbagai langkah dalam menurunkan angka stunting sehingga dapat menjadi 9,9 persen. Diharapkan diakhir tahun stuntung di Lobar turun menjadi 8 persen sesuai arahan dari Pj Bupati Lobar” ujarnya.

Kegiatan bakti stunting hari  Rabu ini menyasar 5 (lima) Desa di 2 (dua) kecamatan berbeda yakni Desa Eyat Mayang, Desa Mareje Timur di Kecamatan Lembar. Sementara untuk Kecamatan Gerung menyasar Desa Tempos, Desa Kebun Ayu dan Desa Taman Ayu. Pemda memberikan bantuan berupa berupa 2 tray telur  atau 60 butir tekur dan 16 sachet susu untuk masing masing balita. (her)

Gandeng Pertamina Ekspansi Tanaman, LPPM Unram Sulap Sorgum KLU Jadi BBM Bioetanol

By
ekbisntb.com
-
0
Uji coba bioetanol limbah sorgum KLU pada kendaraan oleh Pertamina dan LPPM Unram beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tanaman Sorgum layak menjadi budidaya substitusi untuk jagung, khususnya di tingkat petani yang memiliki lahan tadah hujan. Selain menghasilkan pangan, limbah tanaman ini juga menjadi sumber penghasil BBM bioetanol dan  pakan ternak. Sehingga untuk sekali tanam, petani memiliki nilai ekonomi tinggi pada satu jenis tanaman.

Keyakinan ini disampaikan Fasilitator Desa Sejahtera Astra (DSA) Kabupaten Lombok Utara, Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D. Kepada Ekbis NTB, Kamis (5/12), Pelaksana LPPM Unram ini mengakui, pihaknya sudah berhasil merubah limbah batang sorgum menjadi BBM – bioetanol. Bahkan, BBM Bioetanol batang sorgum ini langsung diaplikasikan pada uji coba kendaraan di Sirkuit Mandalika beberapa bulan lalu.

“Iya betul, sudah diujicoba Pertamina di Mandalika. Trial produksi 1.000 liter dari areal sorgum 6 hektar di Lombok Utara,” ujar Suwardji.

Ia menyebut, bioetanol batang sorgum memiliki keunggulan. Dimana, jika bioetanol ini dicampur dengan BBM Pertalite, meningkatkan kualitas BBM setara atau bahkan lebih dari Pertamax.

Hasil produksi bioetanol di KLU ini lantas menarik BUMN Pertamina untuk melakukan pendampingan lebih massif di lapangan. Dua daerah di NTB yang dilirik untuk ekspansi budidaya Sorgum adalah Lombok Utara dan Lombok Timur. Kedua daerah ini pun telah melewati survei lapangan, serta FGD dengan kelompok tani.

Guru Besar Fakultas Pertanian Unram ini menjelaskan, pihaknya bersama Pertamina sudah mensurvei areal lahan kering di NTB dan NTT untuk menentukan lokasi trial budidaya. Di NTT daya dukung lahannya tersedia, namun kelemahannya, daerah ini belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Sedangkan di NTB sendiri, survei menunjukkan indikator yang memadai, baik dari ketersediaan lahan maupun infrastruktur. “Untuk budidaya masih bagus di NTB, iklimnya lembab dan kontur tanahnya bagus,” imbuhnya.

Produksi BBM ramah lingkungan berbasis tanaman ini sejatinya merupakan rencana jangka panjang pemerintah pusat. Selain sumber energi berbiaya murah, integrasinya dengan ketersediaan pangan juga menentukan kesinambungan hajat hidup masyarakat.

Khusus untuk Lombok Utara, Suwardji menegaskan potensinya sangat tinggi. Ia menyebut, untuk satu desa Akar-akar, kecamatan Bayan saja, ketersediaan lahan yang didukung oleh sumur pompa men apai 140 hektar. Sedangkan areal lain, potensial dikembangkan untuk tahap berikutnya asalkan tersedia sumur bor pendukung.

“Tinggal kebijakan daerah yang kita tunggu. Tahun 2030, Pertamina menargetkan untuk mengejar bebas batubara, sehingga Sorgum sebagai energi alternatif pengganti bensin. Dengan perasaan batangnya saja menjadi sumber energi dan limbahnya alternatif pakan ternak,” sambungnya.

Suwardji menambahkan, budidaya percontohan Sorgum di Lombok Utara akan melibatkan perusahaan. Sebagai langkah awal, musim tanam mendatang akan disiapkan minimal 50 hektar areal milik kelompok tani di Desa Akar-Akar. Biji Sorgum nantinya akan dibeli oleh perusahaan mitra, sedangkan perasannya dibeli oleh Pertamina. “Kalau dihitung, dengan berat batang 40 ton per hektar, kira-kira akan mendapat bioetanol antara 2.000-3.000 liter,” tandasnya. (ari)

Ajukan Raperda Penyertaan Modal Perseroda, Pemprov NTB Target BUMD Jadi Motor Penggerak Perekonomian Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Rapat paripurna DPRD NTB yang berlangsung, Kamis 5 Desember 2024. (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) kepada DPRD NTB. Hal ini didasari oleh pentingnya penyertaan modal sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di NTB.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur NTB Hassanudin yang diwakili oleh Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad dalam Rapat Paripurna DPRD NTB dengan salah satu agendanya yaitu Rancangan Perda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah yang berlangsung, Kamis 5 Desember 2024.

Ia mengatakan, berdasarkan peluang bisnis dan kegiatan ekonomi yang terus berkembang di wilayah NTB, penyertaan modal tidak hanya akan memperkuat keberlanjutan operasional BUMD, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menangkap peluang bisnis baru yang selaras dengan visi pembangunan NTB.

“Untuk itu, kami berkomitmen penuh untuk menjadikan BUMD sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Penyertaan modal yang direncanakan ini telah didasarkan pada analisis kebutuhan yang matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hassanudin.

Pemprov NTB meyakini bahwa dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, BUMD di NTB akan mampu berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan adalah peran BUMD.

BUMD memiliki posisi strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, baik melalui pelayanan publik (public service) maupun kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan BUMD agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang andal dan berdaya saing.

Sebagaimana diatur dalam pasal 304 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD. Penyertaan modal ini dapat berupa uang atau barang milik daerah.

Adapun langkah penyertaan modal ini menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMD, mendukung diversifikasi usaha, meningkatkan kontribusi terhadap PAD, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

“Namun demikian, kami menyadari bahwa perkembangan bumd di provinsi NTB belum sepenuhnya memenuhi harapan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, termasuk pemberian dukungan permodalan, untuk mendorong BUMD lebih inovatif dan kompetitif dalam mengembangkan potensi daerah,” terangnya.

Berdasarkan evaluasi, beberapa BUMD di Provinsi NTB telah memberikan kontribusi positif, baik dalam pelayanan publik maupun peningkatan PAD. Ke depan, peran BUMD dapat diperluas untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti pariwisata, agribisnis, dan energi terbarukan. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang berkelanjutan.

Kata Hassanudin, salah satu BUMD yang menjadi fokus Pemprov NTB adalah PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda). Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 dengan tujuan memberikan penjaminan bagi pengembangan UMKM dan koperasi di NTB. Selama lebih dari satu dekade, Jamkrida NTB Syariah telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan ini memerlukan tambahan modal dasar untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, penyertaan modal ini adalah langkah strategis yang sangat relevan, tidak hanya untuk menjaga daya saing perusahaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat NTB.(ris)

BPKP Evaluasi Pemanfaatan Bendungan di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Perwakilan BPKP NTB Mudzakir saat memberikan materi pada FGD di Kabupaten Sumbawa, Rabu 4 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB terus memantau pelaksanaan pembangunan dan manfaat dari proyek yang dilaksanakan di NTB, khususnya pengawasan pemanfaatan bendungan-bendungan yang dibangun di NTB. Apakah keberadaan bendungan yang dibangun ini mampu mendukung NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga mampu menjaga ketahanan pangan nasional.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP NTB Mudzakir, pada Focus Group Discussion (FGD) mengenai “Evaluasi Manfaat Proyek Strategis Nasional Bendungan di Provinsi NTB” di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Rabu 4 Desember 2024 lalu. Hadir pada kesempatan ini dari Balai Wilayah Sungai (BWS) I Nusa Tenggara dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Menurutnya, di NTB terdapat 76 bendungan yang sudah beroperasi di NTB dan 1 bendungan dalam proses konstruksi. Sementara 6 di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, serta Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat.

Perwakilan BPKP Provinsi NTB, ujarnya, telah melakukan pengawasan secara berkala setiap triwulan guna mengawal proses dan kebermanfaatan bendungan PSN. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah menyangkut aspek pemanfaatan bendungan yang telah terbangun.  Diakuinya, tiga bendungan besar PSN di Pulau sumbawa, yaitu Bintang Bano, Tiu Suntuk dan Beringin Sila, dari segi volume tampungan total, menyumbang sebanyak 36,72% dari seluruh bendungan yang ada di Provinsi NTB. Sementara dari fungsi irigasi, ketiga bendungan ini mengairi 10,92% dari total 57.330,28 hektar pertanian dan perkebunan. Untuk itu, harapnya pentingnya kolaborasi para pihak dari berbagai sektor dalam pemanfaatan bendungan.

Sementara Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (Korwasbid IPP) Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Moh Fazlurrahman, menegaskan isu pentingnya evaluasi dampak dan perlunya upaya pengoptimalan pemanfaatan bendungan di berbagai aspek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat, tren produktivitas komoditas padi Sumbawa dan Sumbawa Barat menurun dalam 3 tahun terakhir, disusul meningkatnya produktivitas jagung.

Adapun pemanfaatan bendungan dapat mengoptimalkan sektor pertanian, meliputi optimalisasi sistem irigasi, pengelolaan air berkelanjutan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur bendungan, diversifikasi penggunaan air, serta pengelolaan banjir dan kekeringan. Di samping itu, diharapkan ketiga bendungan tersebut mampu meningkatkan sektor pariwisata sebagaimana Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Ripparda) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2025 dan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Tahun 2018-2027 di Kabupaten Sumbawa.

Meski, Bendungan Beringin Sila dan Tiu Suntuk belum ada pada Ripparda, ujarnya, secara garis besar, BWS Nusa Tenggara I telah membuat Nota Kesepahaman dengan Pemerintah KSB mengenai pengelolaan dan pemanfaatan lahan Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk sebagai destinasi pariwisata pada tanggal 21 Mei 2024, namun pada Bendungan Beringin Sila masih belum disusun Nota Kesepahaman lebih lanjut.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta, ST, MM, .menyampaikan regulasi pemanfaatan lahan telah disusun bersama dengan turunannya sedangkan terkait dengan pangan, di Beringin Sila, masih membutuhkan saluran sekunder dan tersier untuk dapat menyalurkan air ke masyarakat dalam rangka membantu peningkatan pengolahan lahan pertanian untuk peningkatan pangan.

Diakuinya, belum terakomodirnya pemanfaatan Beringin Sila dalam sektor pariwisata disebabkan belum masuk ke dokumen Ripparda. Namun secara umum, wilayah Beringin Sila termasuk ke dalam wilayah strategis pengembangan pariwisata dalam zona KSPK KBT (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Keramat, Bedil, Temudong), meski tidak disebutkan secara eksplisit.

Sedangkan mengenai pembangunan atraksi, aksesibilitas, akomodasi, dan aktivitas kepariwisataan pada kawasan Beringin Sila, sedang dilakukan pembahasan secara intensif bersamaan dengan pengembangan wilayah Pantai Gelora. Senada dengan hal tersebut, pengembangan kawasan Bintang Bano dan Tiu Suntuk juga diperlukan pada kawasan pariwisata. (ham)

DLHK NTB Fasilitasi Kades dan Pelaku Perhutanan Sosial dengan Empat Industri untuk Kemakmuran

By
ekbisntb.com
-
0
Kadis LHK NTB Julmansyah saat berbicara di pembukaan Workshop Integrasi Perhutanan Sosial dengan Pemerintah Desa di NTB yang berlangsung di Mataram Kamis 5 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB memfasilitasi para pelaku perhutanan sosial serta para kepala desa (kades) di NTB dengan empat pelaku industri, baik yang ada di NTB maupun di luar daerah.

Fasilitasi tersebut dilakukan melalui Workshop Integrasi Perhutanan Sosial dengan Pemerintah Desa di NTB yang berlangsung di Mataram selama dua hari Kamis – Jumat (5-6/12).

Kepala DLHK NTB Julmansyah M.A.P mengatakan, workshop ini mempertemukan pelaku perhutanan sosial, para kepala desa dengan empat industri yang akan menjadi market produk perhutanan sosial. Tujuannya yaitu agar tercipta kemakmuran dari sumber daya perhutanan sosial yang ada di daerah ini.

Empat industri tersebut yaitu Industri Kayu Lapis (Kayu Lima Sejahtera) di Pringgarata Lombok Tengah. PT. Agro Wahan Bumi (AWB) di Dompu, Industri Keju dan Susu di Yogyakarta dan Industri Tepung Talas di Lombok Barat.

Dua industri yaitu tepung talas dan keju susu merupakan industri yang terkait dengan makanan dan sangat membutuhkan areal perhutanan sosial sebagai basis supply bahan baku. Untuk itu lanjut Julmansyah, perhutanan sosial ini adalah model Land Based Economy atau praktek ekonomi berbasis lahan yang memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat miskin.

“Dengan adanya dua pabrik atau buyer industi makanan ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial berada dalam rantai pasok swasembada pangan nasional yang mendukung program strategis Presiden Prabowo,” kata Julmansyah saat membuka workshop.

Untuk diketahui, berdasarkan peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial berdasarkan SK PIAPS Rev IX Tahun 2024 Provinsi NTB seluas 267.715,39 hektare. Adapun luas izin Perhutanan Sosial di Provinsi NTB seluas 69.717,28 hektare.

Adapun model perhutanan sosial yang dijalankan di NTB meliputi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) untuk Skema HTR dan Skema HKm pada fungsi kawasan Hutan Produksi. Kemudian pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemanfaatan Kawasan.

Kata mantan Pjs Bupati KSB ini, pengembangan HHBK akan meningkatkan nilai tambah produk, memberdayakan masyarakat sekitar hutan melalui usaha produktif serta pengelolaan hutan lestari.

Menurutnya, ada model agroforestri yang sudah dikembangkan di NTB yaitu model agroforestri berbasis pakan ternak. Hal ini tentu memberi manfaat bagi rehabilitasi lahan kritis sekaligus mampu menyediakan pakan ternak secara berkelanjutan.

Menurutnya, perhutanan sosial menjadi masa depan pengelolaan hutan, sehingga pihaknya telah memiliki blue print atau cetak biru perhutanan sosial yang meliputi peningkatan akses kelola, peningkatan tata kelola serta perhutanan sosial untuk semua.(ris)

Terkait Ruang Roi Pantai Tiga Gili, GHA Minta Diskresi

By
ekbisntb.com
-
0
Spot roi pantai di depan Hotel Wilson's Retreat Gili Trawangan hanya dimanfaatkan untuk Sitting Area. Namun di spot yang lain, berdiri bangunan permanen. Perlu ada diskresi pemanfaatan roi pantai jika hanya sebagai lokasi sitting area. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Keberadaan roi pantai sebagai ruang publik khususnya di tiga Gili diharapkan dapat dibijaksanai oleh pemerintah daerah. Bahwa, pemanfaatannya dengan fasilitas tertentu yang tidak permanen merupakan ruang bagi pengusaha untuk berkembang.

“Di surat Pol PP itu disebutkan roi pantai tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, itu juga perlu dibijaksanai oleh Pemda (Bupati) baru. Saya setuju tidak ada bangunan permanen atau knockdown, tapi kalau pemanfaatan sekedar untuk sitting area, tidak ada bangunan sama sekali, itu perlu ada diskresi dari Pemda,” ungkap Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Kamis 5 Desember 2024.

Diakuinya, melihat fakta berdasarkan hukum dan hal lain yang seharusnya, roi pantai bukan milik perorangan ataupun perusahaan tetapi milik negara. Namun demikian, pada keadaan tertentu yang tidak merugikan publik, perlu ada kelonggaran.

“Pengusaha juga perlu fasilitas pelengkap. Kadang tamu ingin makan di pantai misalnya. Jadi, kalau sekarang roi pantai dimanfaatkan hanya untuk sitting area, long chair, saya rasa sah-sah saja. Toh juga, ujung-ujungnya pendapatan lari ke daerah,” sambungnya.

Kendati demikian, Kusnawan tak membantah di banyak spot roi pantai khususnya di Gili Trawangan, sudah mulai mendapat sorotan masyarakat.

“Di kawasan sentral bisa dilihat sendiri. Tapi saya no comment terkait ini, apalagi fasilitasnya sudah dibangun,” imbuhnya.

Di sisi lain, GHA sebagai asosiasi, tambah Kusnawan, tidak memiliki ranah untuk mengintervensi baik tindakan pengusaha maupun kebijakan pemerintah daerah untuk menertibkan. Sebaliknya, asosiasi lebih kepada bagaimana membangun pariwisata secara utuh, sehingga eksistensi usaha anggota di sektor pariwisata berlangsung kondusif. “Apalagi membangun di ruang yang tidak dibolehkan, GHA tidak mungkin dukung, Untuk sitting area, harus ada diskresi, yang penting pengusaha yang memanfaatkan ruang itu juga ikut menjaga kebersihan. Sepanjang sitting area tidak mengubah bentuk, tidak ada fisik permanen, sepertinya ini perlu pertimbangan,” tandasnya. (ari)

Jelang Nataru, Mendagri Instruksikan Pemda Lobar Kendalikan Inflasi

By
ekbisntb.com
-
0
Pj. Bupati Lobar H. Ilham bersama jajaran OPD turun memantau harga di pasaran. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Ilham menyampaikan, ia dan jajarannya mengikuti kegiatan video conference (vicon) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, 3 Desember 2024 lalu. Dimana dalam Vicon yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini Pemkab diminta mengendalikan inflasi jelang Natal dan tahun Baru (Nataru).

Dalam Vicon itu dibahas langkah konkret Pengendalian Inflasi 2024 dan Penanganan SEB tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di mana Menteri Dalam Negeri meminta semua daerah untuk terus menjaga dan mengendalikan inflasi. Hal ini agar ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan sehat.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang musim libur akhir tahun dan tahun baru. “Beliau minta pemerintah daerah tetap memantau dan menjaga stablitas harga dan mengendalikan inflasi mengingat akhir tahun ini kita memasuki tahun baru,” jelasnya.

Pihaknya pada track atau jalur yang tepat dalam upaya mengendalikan inflasi. Hal ini karena langkah sigap yang dilakukan berbagai pihak, sehingga inflasi dapat terkendali. Selain itu semangat kolaborasi dan kebersamaan serta kerjasama dengan berbagai pihak memberikan daerah kekuatan dalam mengendalikan inflasi.

Ia berharap agar semangat sigap dan kolaborasi ini dapat terus mengendalikan inflasi di Lobar. “Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk menstabilkan harga bahan pokok, dengan memperkuat distribusi dan koordinasi antara dinas terkait. Selain itu, program pemberdayaan petani dan pengembangan pasar lokal juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menekan inflasi di daerah,” tekan Ilham.

Melalui vicon ini, Pemkab Lobar berharap dapat semakin memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Hal ini tentu diharapkan dapat memberikan penguatan dan semangat dalam mengendalikan inflasi di Lobar.(her)

1...490491492...805Page 491 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami