Beranda blog Halaman 492

Indosat Ooredoo Hutchison Mencatat Laba Rp1,024 Triliun

0
Tower Indosat Ooredoo Hutchison(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH; IDX: ISAT) hari ini mengumumkan kinerja keuangan untuk kuartal kedua tahun 2025. Di tengah situasi pasar yang menantang, perusahaan berhasil mempertahankan kinerja secara tangguh seraya melanjutkan perluasan infrastruktur jaringan, mempercepat inovasi yang inklusif di seluruh Indonesia, dan melanjutkan perjalanan transformasi perusahaan menjadi AI-TechCo.

Pada kuartal kedua tahun 2025, Indosat mencatat pendapatan sebesar Rp13,5 triliun, turun tipis sebesar 0,3% dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku pelanggan di pasar serta dinamika industri yang terus berkembang.

Meski demikian, Indosat tetap mempertahankan profitabilitas yang konsisten dengan mencatatkan Laba Periode yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp1,024 triliun, sementara EBITDA tercatat Rp6,4 triliun dengan margin EBITDA yang sehat sebesar 47,6%, didukung oleh pengelolaan biaya yang efisien dan disiplin operasional.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan Indosat terus menjaga komitmennya untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan dukungan dan dedikasi yang konsisten dari seluruh pihak yang terlibat.

“Kami melanjutkan komitmen untuk berfokus pada keberlanjutan profitabilitas, peningkatan efisiensi operasional, dan terus berada pada transformasi menuju AI TechCo. Namun yang terpenting, kami tetap fokus pada tujuan besar kami: memberdayakan Indonesia melalui teknologi yang inklusif.” ujarnya.

Jumlah Pelanggan Naik 400.000 dalam Setahun, Indosat Region Bali Nusra Cetak Pertumbuhan Trafik Data Hingga 23,9%.

Fahd Yudhanegoro, EVP-Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison menambahkan bahwa sejalan dengan kinerja perusahaan yang positif secara nasional, Indosat Region Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) turut mencatatkan kinerja yang menjanjikan pada kuartal II 2025. Sampai dengan Juni 2025, jumlah pelanggan Indosat di region bertambah sekitar 400.000 dibandingkan tahun lalu.

Selaras dengan kenaikan pelanggan tersebut, trafik data di region Bali Nusra mengalami peningkatan hingga 23,9% YoY. Pencapaian ini tidak lepas dari komitmen Indosat untuk terus melakukan perluasan dan peningkatan kualitas jaringan, serta menghadirkan pengalaman yang mengesankan (marvelous experience) bagi semua pelanggannya. Sebagai bentuk komitmen tersebut, total BTS 4G di region Bali Nusra telah bertambah lebih dari 400 BTS 4G dalam setahun, kini mencapai hampir 7.700 BTS.

Pertahankan Kinerja Sekaligus Mendorong Inovasi dan Memberdayakan Indonesia

Di tengah tantangan, Indosat mampu mengelola biaya secara disiplin dan efisien di seluruh lini operasional. Rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) tercatat di angka Rp38,9 ribu, mencerminkan nilai layanan yang semakin relevan bagi pelanggan. Jumlah pelanggan tercatat mencapai 95,4 juta, sejalan dengan tren konsolidasi SIM secara keseluruhan. Sementara itu, trafik data terus menunjukkan pertumbuhan positif, naik 10,3% dibandingkan kuartal sebelumnya, didorong oleh investasi berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur digital.

Untuk memenuhi permintaan data yang terus berkembang, Indosat telah memperluas jaringan 4G dengan total lebih dari 203.000 BTS beroperasi, bertambah lebih dari 15.000 BTS selama paruh pertama tahun ini, mencerminkan momentum operasional yang solid sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap arah pertumbuhan digital Indonesia yang terus berkembang. Belanja modal (CAPEX) tercatat sebesar Rp7,5 triliun, dengan hampir sekitar 79% dialokasikan untuk mendukung inisiatif yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Perusahaan tetap menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung investasi jangka panjang, mengakhiri periode ini dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 0,49 kali, yang menunjukkan kestabilan finansial.

Sebagai wujud komitmen terhadap inovasi yang inklusif, Indosat meresmikan AI Experience Center (AIEC) di Jayapura, Papua, membawa transformasi AI untuk masyarakat di wilayah yang kurang terlayani, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah ini mencerminkan tujuan besar Indosat untuk memberdayakan Indonesia sekaligus memastikan teknologi dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indosat juga mencatat tonggak strategis baru dengan menjadi mitra utama AI Center of Excellence, sebuah inisiatif nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi). Berkolaborasi dengan perusahaan teknologi global seperti NVIDIA dan Cisco, Indosat berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan AI di Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat ekosistem AI nasional, dengan fokus pada pengembangan talenta lokal, mendukung transformasi bisnis menuju perusahaan berbasis AI, serta mendorong inovasi.

“Perjalanan ini belum selesai. Kami optimis telah berada di jalur yang tepat dengan berfokus pada inovasi dan kolaborasi, serta komitmen untuk memberikan dampak yang nyata dan signifikan, tidak hanya bagi kemajuan bisnis, tetapi juga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Vikram.(r/bul)

Kejar Posisi Tiga Besar, NTB Masuk Lima Besar Klasemen Sementara Fornas VIII

0
Klasemen Sementara Fornas VIII(ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Kontingen Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menembus lima besar klasemen sementara Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII Tahun 2025. Lonjakan peringkat ini dipicu oleh tambahan 23 medali emas yang diraih para pegiat dari sejumlah Induk Organisasi Olahraga (Inorga).

Berdasarkan data panitia per Kamis pagi, 31 Juli 2025, total medali yang dikumpulkan NTB mencapai 156 medali. Rinciannya, 41 medali emas, 57 medali perak, dan 58 medali perunggu.

NTB bersaing ketat dengan kontingen unggulan nasional seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sementara di puncak klasemen, kontingen Jawa Barat masih memimpin dengan torehan 64 emas, 60 perak, dan 62 perunggu, atau total 186 medali. Di posisi selanjutnya terdapat DKI Jakarta 58 emas, 47 perak dan 52 perunggu . Kalimantan Timur di posisi ketiga dengan 56 medali emas, 51 perak dan 44 perunggu.

Provinsi Jawa Timur di posisi keempat dengan 50 emas, 41 perak dan 44 medali perunggu.

Meski saat ini berada di peringkat kelima, peluang NTB untuk menembus tiga besar masih terbuka lebar. Sejumlah inorga andalan NTB baru akan memasuki babak final pada dua hari terakhir pelaksanaan Fornas.

“Masih banyak inorga yang belum dipertandingkan. Mudah-mudahan kita bisa masuk tiga besar,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, H. Yusron Hadi optimis.

Menurutnya, klasemen medali masih sangat dinamis dan berpotensi berubah karena padatnya jadwal laga final yang berlangsung hingga penutupan.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan masyarakat NTB untuk membakar semangat para pegiat olahraga yang sedang berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. (ham)

Distribusi Beras SPHP Jadi Atensi Pemerintah

0
Syaihuddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, memberikan atensi khusus terhadap penyaluran beras SPHP di sejumlah kios yang sudah terdata sebelumnya untuk menekan terjadinya penyalahgunaan bantuan tersebut salah satunya pengoplosan beras.

“Pola penyaluran terhadap beras langsung ke kios pangan dan di kios pangan itu harus jelas kios dan usahanya termasuk titik kordinatnya untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” kata Plt Kadis DKP Syaihuddin, kepada Ekbis NTB, Rabu 30 Juli 2025.

Dia melanjutkan, berdasarkan data saat ini terdapat 199 kios yang memiliki izin untuk menjual beras SPHP. Terhadap masing-masing kios tersebut diberikan jatah sebanyak 2 ton beras SPHP untuk bisa dibeli oleh masyarakat.

“Jadi, untuk kuota 2 ton di masing-masing kios per orang hanya bisa membeli beras tersebut sebanyak 10 kilogram untuk menghindari adanya penimbunan terhadap beras cadang pangan pemerintah itu,” ujarnya.

Ia meyakinkan, pembatasan pembelian beras itu dilakukan karena di khawatirkan ada oknum tertentu menimbun beras untuk dijual kembali secara oplosan kepada masyarakat. Apalagi beras ini merupakan beras cadangan pemerintah yang dikeluarkan untuk menekan terjadinya inflasi dan masalah pangan lainnya.

“SPHP ini kan beras cadangan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan temasuk juga dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan korban bencana alam,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk harga  beras SPHP dijual di harga Rp13 ribu perkilogram atau Rp65 ribu per kemasan 5 kilogram. Batas harga jual tersebut dilakukan pemerintah agar masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah bisa merasakan manfaat.

“Pembatasan harga jual tersebut dilakukan agar tidak ada pedagang atau pun outlet yang menjual beras SPHP di luar dari harga yang sudah ditentukan karena beras ini sifatnya cadangan pangan,” timpalnya.

Ia pun menegaskan, jika ada pedagang atau outlet yang menjual beras SPHP diatas harga yang telah ditentukan tentunya akan diberi peringatan hingga dicabut izin menjual beras SPHP. “Kami akan tetap melakukan pengawasan secara ketat dan masyarakat diminta melapor jika menemukan beras SPHP dijual diatas HET yang telah di tentukan pemerintah,” tukasnya. (ils)

Samota Jadi Episentrum Pembangunan Ekonomi Biru Pulau Sumbawa

0
Seorang pengunjung berjalan di lintasan sirkuit motocross MXGP Samota, Sumbawa, NTB, beberapa waktu lalu(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Samota akronim dari kawasan wisata konservasi Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora sebagai episentrum pembangunan ekonomi biru di Pulau Sumbawa.

“Samota menjadi satu yang utama untuk mendorong pengembangan ekonomi biru,” kata Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dam Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Firmansyah saat ditemui di Mataram, Rabu 30 Juli 2025.

Agenda pengembangan ekonomi biru di Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan pendekatan berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai potensi eksiting dan potensi baru dari sektor perikanan serta kelautan yang teridentifikasi dikelola untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusi hingga pengembangan pariwisata bahari dan minat khusus.

Firmansyah mengatakan ekonomi biru berangkat dari mimpi pemerintah daerah sampai 20 tahun ke depan untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kepulauan yang kuat, kompetitif, unggul, andal, dan takwa.

Menurutnya, Samota adalah kawasan yang strategis di Pulau Sumbawa karena memiliki potensi sumber daya alam melimpah, cagar biosfer dunia, dan melingkupi dua kabupaten yakni Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa.

“Itu menjadi hal yang penting untuk kami bangun sebagai pemantik pengembangan ekonomi biru,” ucap Firmansyah.

Lebih lanjut dia menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru di Samota melalui peningkatan produktivitas perikanan tangkap, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan intervensi pelabuhan.

Pemerintah NTB mendorong agar wilayah Samota bisa menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Nusa Tenggara Barat, seperti halnya KEK Mandalika yang berada di Pulau Lombok. “Kami berharap lima tahun bisa kami dorong pengembangan ekonomi biru yang lebih spesifik di Samota,” pungkas Firmansyah. (ant)

Penjual Kaos Asal Bandung Ramaikan Fornas VIII NTB 2025

0
Sejumlah pegiat Fornas sedang menawar kaos khas Fornas untuk dijadikan oleh-oleh pulang ke kampung halaman(ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Suasana Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Rabu, 30 Juli 2025, tak hanya dipenuhi hiruk pikuk peserta yang mengikuti event Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII NTB 2025. Di bawah tangga Graha Bhakti Praja, Faisal, jauh-jauh datang dari Bandung, Jawa Barat, menjajakan kaos dan suvenir khas Fornas dan menarik perhatian para pengunjung.

Faisal bukan pedagang musiman biasa. Ia adalah seorang pelaku usaha yang telah malang melintang di berbagai event berskala nasional di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman segudang, ia tahu betul bagaimana membaca peluang dan memenuhi kebutuhan pasar di setiap acara besar.

“Kemarin waktu MotoGP di Sirkuit Mandalika ada teman yang jualan. Waktu itu, saya berjualan di Makassar,” ungkap Faisal kepada Suara NTB, menunjukkan bahwa partisipasinya di Fornas VIII NTB 2025 ini bukanlah yang pertama kali baginya di kancah event nasional.

Di lapaknya, Faisal menawarkan beragam kaos khas Fornas VIII NTB 2025 dengan desain menarik dan kualitas yang beragam. Harganya pun bervariasi, disesuaikan dengan jenis dan bahan kaos yang dipilih. Mulai dari harga Rp50.000, Rp75.000, hingga Rp125.000, pembeli bisa memilih kaos sesuai selera dan bujet.

Tak hanya kaos, Faisal juga menyediakan tas kecil yang multifungsi dan cocok dijadikan suvenir. Tas-tas ini dibanderol dengan harga Rp25.000 per tas. Bagi yang ingin membeli dalam jumlah banyak, ada penawaran menarik: Rp200.000 untuk 10 tas. Ini tentu menjadi pilihan yang menguntungkan bagi kontingen atau kelompok yang ingin membawa pulang oleh-oleh khas Fornas.

 Faisal mengungkapkan bahwa khusus untuk Fornas VIII NTB 2025 ini, ia membawa 10 kodi produk dari Bandung. Meskipun antusiasme pembeli cukup baik, belum semua produk yang dibawanya laku terjual. Namun, ia tak kehilangan optimisme.

“Pihaknya berharap mendekati hari terakhir pelaksanaan Fornas dan penutupan Fornas di eks Bandara Selaparang Mataram, Jumat, 1 Agustus 2025 malam, kaos yang dibawa dari Bandung Jabar bisa laku semua,” ujarnya dengan penuh harap.

Hal senada disampaikan Reza, salah satu pelaku UMKM lokal. Dengan menjajakan produk lokal khas Lombok, seperti tempeyek, temerodok, keciput, kelepon, produknya laris manis. Bahkan, ketika waktu menunjukkan pukul 11.30 siang, produknya sudah banyak yang laku.

‘’Tinggal keciput saja. Kalau tempeyek, temerodok dan lainnya sudah habis. Dan lagi diambilin lagi di rumah,’’ ujarnya.

Reza berharap pada event-event selanjutnya, pelaku UMKM lokal semakin banyak yang diibatkan dan tidak hanya jadi penonton. (ham)

Stok Jagung Bulog 2024 Habis Terjual, Serapan 2025 Baru 9 Ribu Ton

0
Pekerja saat mengangkut jagung hasil serapan Bulog di Gudang sewaan Desa Kareke Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tahun 2025(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (Bulog) cabang Bima berhasil menjual semua stok jagung yang diserap tahun 2024. Sementara penyerapan jagung tahun 2025 hingga Juli ini, baru 9 ribuan ton dari target 21.840 ton.

Hal itu disampaikan Pimpinan Perum Bulog Cabang Bima, Heri Sulistiyo kepada Ekbis NTB, Rabu 30 Juli 2025 siang. “Jagung yang diserap tahun 2024 sudah dilelang. Semuanya sudah laku terjual,” kata Heri Sulistiyo.

Bulog oleh Presiden melalui Badan Pangan Nasional RI ditugaskan menyerap jagung petani. Pada 2024 lalu, penyerapan jagung oleh Bulog Cabang Bima untuk uji coba CDC Kamapasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Lebih 9 ribu ton terserap jagung petani tahun 2024 lalu.

Pada 2025, Bulog kembali ditugaskan untuk menyerap jagung petani sebagai Cadangan jagung pemerintah dengan harga Rp.5.500 per kg untuk jagung pipilan kering. Penyerapan jagung ini sempat terkendala Gudang penyimpanan. Karena stok jagung yang diserap tahun 2024 lalu belum laku terjual.

Bulog akhirnya menyerap jagung petani setelah diperintahkan menyewa Gudang untuk penyimpanan jagung yang diserap. Kebijakan ini membuat Bulog menyewa 2 gudang di Dompu untuk penyimpanan jagung dengan target 10 ribu ton se Kabupaten Dompu tahun 2025.

“Sampai sekarang baru 9 ribuan ton yang kita serap. Penyerapan masih akan dilakukan sesuai target yang ditetapkan untuk Bulog Bima sebanyak 21.840 ton pada 2025 ini,” ungkap Heri.

Penjualan jagung hasil serapan Bulog, kata Heri, menunggu perintah Badan Pangan Nasional. Penjualan stok jagung baru untuk hasil penyerapan tahun 2024. Sementara hasil penyerapan 2025 ini belum ada perintah. “Untuk penjualan hasil serapan tahun 2025, kita menunggu Keputusan dari Bapanas,” katanya. (ula)

Operasi Gabungan Rokok Ilegal, Satgas DBHCHT Sita Ribuan Batang

0
Satgas DBHCHT KLU gelar operasi gabungan dan menyita ribuan batang rokok ilegal berbagai merk(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Satuan Tugas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kembali menggelar operasi pasar gabungan untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal. Operasi dilakukan berturut-turut, Selasa, Rabu (29-30/7) di wilayah Kecamatan Tanjung dan Gangga. Pada operasi tersebut, Satgas menyita ribuan batang rokok ilegal berbagai merk.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Lombok Utara, Totok Surya Saputra, SH., MH, Rabu (30/7) menyatakan, jumlah rokok ilegal yang disita dari pedagang mencapai ribuan batang. Pada operasi Selasa, Tim I menyita 3.464 batang ditambah tembakau iris sebanyak 400 gram rokok tanpa cukai. Sedangkan Tim II menyita 5300 batang, SKT(sigaret keretek tangan) 420 batang dan tembakau iris sebanyak 980 gram.

Selanjutnya pada operasi hari Rabu di Kecamatan Gangga, Satgas menyita rokok lebih sedikit, yakni 1.540 batang ditambah 160 gram tembakau iris.

“Kegiatan operasi gabungan melibatkan berbagai unsur dari TNI, Polri, serta perwakilan Instansi teknis. Sedangkan operasi gabungan ini di bagi menjadi dua tim,” ungkap Totok.

Ia menjelaskan, Satgas bergerak melakukan operasi dengan dasar hukum pelaksanaan dari PP, Permendagri, Perda maupun SK Bupati Lombok Utara No. 177/09/Pol PP/2025, tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan operasi pasar bersama cukai tembako ilegal.

Ia menjelaskan, pelaksanaan operasi dilakukan secara rutin untuk memberantas peredaran cukai tembako ilegal di Lombok Utara. Pada operasi ini, Pemda bersama instansi lintas sektor melakukan kolaborasi, termasuk dengan aparat penegak hukum.

“Operasi bersama ini merupakan upaya untuk melindungi pendapatan negara serta mencegah kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat,” paparnya.

Totok menambahkan, rokok merupakan salah satu Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan rokok. Peredaran rokok ilegal memiliki dampak negatif, antara lain, merugikan Perekonomian Negara karena tidak adanya pembayaran pajak kepada negara. Rokok ilegal yang beredar bebas cenderung lebih murah, sehingga peredarannya menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di kalangan industri hasil tembakau.

Adapun ciri-ciri rokok ilegal seperti, rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai salah peruntukan, rokok pita cukai bekas, dan rokok polos. (ari)

Bupati Sebut Capaian Anggaran Fisik dan PAD ‘’On The Track‘’

0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini mengevaluasi kinerja semua OPD di lingkup Pemkab Lobar(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini  mengevaluasi progres kinerja semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari anggaran maupun fisik. Dari hasil evaluasinya, realisasi anggaran dan PAD dinilai on the track. Kendati masih ada beberapa OPD menjadi atensi yang butuh digenjot kinerjanya.

“Belanja (realisasi anggaran) dan fisik berjalan on the track, artinya semua berjalan dengan baik,” kata Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini, kemarin.

Begitupula dari sisi PAD, telah mencapai 57 persen dari total target. Namun ada beberapa yang perlu digenjot, karena masuknya juga pada APBD Perubahan, seperti alun-alun dan Giri Menang Square (GMS), itu baru mulai jalan.

Terkait capaian PAD beberapa OPD yang terbilang masih rendah, hal ini juga menjadi perhatian Bupati. OPD ini digenjot untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan. Pihaknya juga terus menggenjot kerja lebih besar lagi untuk perekonomian bisa bergerak lebih meningkat ke depan. Ia juga mendorong OPD untuk mensukseskan program yang telah dijalankan.

“Saya tekankan begitu awal melaksanakan kegiatan, semua OPD bingung bagaimana caranya (soal anggaran), ternyata setelah jalan, biasa-biasa saja,” imbuhnya.

Ia menekankan pada semua OPD, harus menerjemahkan RPJMD sebagai kitab suci dalam melaksanakan program. “Dia (OPD, red) harus tahu intervensi program saya yang 58, itu harus dia paham,”tegasnya.

Selain iti, Bupati mengingatkan kepada pimpinan OPD agar menelaah kontrak kinerja yang sudah ditandatangani. Itu harus dibagi ke seluruh jajaran, kepala bidang, kepala seksi dan staf harus memiliki visi yang sama. “Tidak boleh berbeda,” ujarnya.

Soal hasil evaluasi kinerja OPD berdasarkan kontrak kinerja, bupati mengaku sudah ada gambaran. Namun targetnya mulai  secara penuh untuk penilaian kontrak kinerja itu, pada Januari awal tahun 2026. “Ini baru proses, adaptasi dulu, ini anggaran juga kan disusun oleh yang lama,”imbuhnya.

Akan tetapi ia memastikan evaluasi kinerja tetap dilakukan sebagai tolak ukurnya. Termasuk nanti pengisian OPD itu berbasis kinerja, bersih dari catatan Inspektorat dan biasa menerjemahkan RPJMD yang disusunnya dengan baik. (her)

Pemkot Mataram Fasilitasi KMP Peroleh Pinjaman Lunak Bank Himbara

0
H. M Ramadhani(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memfasilitasi 50 Koperasi Merah Putih (KMP) untuk bekerja sama dengan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, guna memperoleh akses pinjaman lunak.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Mataram HM Ramadhani di Mataram, Rabu, mengatakan kerja sama itu sebagai upaya percepatan operasional koperasi, agar masyarakat tidak kehilangan antusiasme terhadap program tersebut.

“Setelah dicanangkan serentak secara nasional pada Senin 21 Juli 2025, tahap selanjutnya memperoleh akses pinjaman lunak harus segera dilakukan,” katanya.

Pasalnya, jika prosesnya terlalu lama maka masyarakat bisa kehilangan harapan sehingga akses langsung ke Himbara perlu segera didorong.

Meskipun, lanjutnya, KMP sudah memenuhi syarat awal berupa simpanan pokok dan wajib, langkah berikutnya adalah memperoleh akses pembiayaan lunak.

Dengan batas maksimal pinjaman dari Himbara bisa sampai Rp3 miliar, tentunya dengan syarat dan mekanismenya cukup kompleks.

“Dalam proses tersebut terdapat sejumlah tantangan teknis dan administratif dalam pengajuan pinjaman ke bank,” katanya.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, koperasi yang tergabung dalam skema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dapat mengakses pinjaman maksimal Rp3 miliar dari bank pemerintah, dengan Rp500 juta di antaranya boleh digunakan untuk belanja operasional.

Pinjaman tersebut akan dikenakan bunga sebesar 6 persen per tahun, dalam jangka waktu pengembalian hingga 72 bulan dan masa tenggang antara enam hingga delapan bulan.

Akan tetapi, KMP harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti berbadan hukum, memiliki NIB, NPWP, rekening atas nama koperasi, dan proposal bisnis yang lengkap.

“Selain itu, pengajuan pinjaman harus disetujui oleh bupati/wali kota atau kepala desa. Ketentuannya memang banyak sehingga kami khawatir jika tidak dijelaskan dengan baik maka janji pinjaman Rp3 miliar bisa menjadi bumerang,” katanya.

Sementara, lanjut Dhani, Pemerintah Kota Mataram berperan sebagai fasilitator, bukan penyedia dana. Karena itu, peran perbankan sangat menentukan keberhasilan program ini di tingkat daerah.

“Kami hanya bisa memfasilitasi komunikasi dan akses, sedangkan pelaksanaan tetap ada di Himbara,” katanya. (ant)

21.826 Warga Mataram Masuk Kategori Miskin Ekstrem

0
Lalu Syamsul Adnan(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram perlu bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, 21.826 warga masuk kategori kemiskinan ekstrem. Pola intervensinya melalui pemberian bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Drs. Lalu Syamsul Adnan menjelaskan, berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional sampai bulan Mei 2025, tercatat 63.920 keluarga masuk desil I-V. Desil I dan desil II yang jumlah mencapai 21.826 masuk kategori kemiskinan ekstrem. Masyarakat yang masuk desil I-V berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. “Sebenarnya 8.615 warga yang sudah keluar dari kategori miskin atau masuk desil VI-X,” sebutnya.

Syamsul mengakui, jumlah warga kategori kemiskinan ekstrem stagnan sejak tahun 2024. Sebenarnya, angkanya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya tetapi jumlahnya kecil.

Mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram menegaskan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem tersebut, melalui pemberian stimulant.

Kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan astacita Presiden RI H. Prabowo Subianto. “Kemiskinan ekstrem menjadi kebijakan strategis nasional pada jaman Pak Jokowi dan dilanjutkan di era Pak Prabowo,” jelasnya.

Syamsul mengakui, target 0 persen kemiskinan ekstrem ini agak berat dengan berbagai kondisi di lapangan. Meskipun bantuan stimulant telah disalurkan, tetapi tidak seutuhnya mengurangi angka tersebut. Ia bersyukur 8.615 warga Kota Mataram, telah keluar dari kategori miskin. Hal ini berdampak signifikan terhadap data kemiskinan di Kota Mataram. “Alhamdulillah terjadi penurunan menjadi kategori menengah ke atas,” sebutnya. (cem)