Lombok (ekbisntb.com) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Abdul Kadir menjelaskan strategi pemerintah untuk meningkatkan layanan bagi PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun setelah purna tugas.

“NTB dipilih sebagai proyek percontohan, mengingat wilayah ini merupakan salah satu kantong utama PMI di Indonesia,” katanya, saat berkunjung ke pemilik rumah makan Sukma Rasa, mantan PMI sukses berwirausaha, di Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu malam, 11 Desember 2024.

Dalam kesempatan ini, Menteri Abdul Kadir Karding didampingi Pj. Gubernur, Mayjen TNI, Dr. Hassanudin, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB Gede Aryadi, Anggota DPR RI Muazzim, Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna.

NTB dikenal sebagai daerah dengan jumlah PMI yang signifikan. Banyak penduduk setempat yang menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai pilihan utama untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, tantangan bagi PMI purna tugas sering kali muncul setelah mereka kembali ke tanah air, terutama dalam hal keterampilan dan akses ke peluang ekonomi.

Menurut Abdul Kadir, pemerintah memprioritaskan pemberdayaan purna PMI dengan fokus pada tiga aspek utama.

“Tugas kami ini, kalau purna namanya pemberdayaan, berarti kami mensupervisi atau melatih mereka memiliki keterampilan khusus, pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal maupun global,” ujar Abdul Kadir.

Pemerintah juga mengupayakan agar purna PMI memiliki akses keuangan yang mudah dan murah. Hal ini dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, termasuk bank dan koperasi, untuk menyediakan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah.

“Kami melatih cara pemasaran yang terus dibina untuk mencapai level yang kami harapkan, pendampingan ini bertujuan agar purna PMI dapat memanfaatkan keterampilan mereka untuk menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan,” tambah Abdul Kadir.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan sistem pelayanan bagi PMI agar lebih efisien dan tidak membebani calon pekerja migran. Abdul Kadir menyoroti beberapa hal penting yang menjadi fokus perbaikan.

“Pelayanan harus cepat, murah, dan dekat dengan kantong PMI. Jangan lagi pelatihan harus ke Jakarta atau kesehatan harus ke Bima yang mahal dan memakan waktu panjang,” katanya.

Pemerintah menekankan pentingnya pelayanan yang ramah pengguna. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur administrasi serta penghapusan biaya-biaya yang tidak perlu. Dengan begitu, calon PMI dapat mengikuti proses secara prosedural tanpa merasa terbebani.

“Bagi yang main-main, kami akan cari datanya dan kami tegakkan hukum. Mereka yang mempermainkan calon PMI akan ditangkap,” tegas Abdul Kadir.

Abdul Kadir menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan PMI berjalan maksimal. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan tim khusus di setiap desa.

“Kami meminta desa untuk membuat tim yang bertugas memberikan informasi tentang lowongan kerja dan cara menjadi PMI yang prosedural. Tim ini bisa melibatkan kepala desa, posyandu, hingga PMI purna,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah di NTB juga diharapkan mengambil peran aktif dalam mendukung program ini. Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan proyek percontohan di NTB.

Selain mempersiapkan keberangkatan calon PMI, pemerintah juga gencar mengkampanyekan sisi positif dari pengalaman PMI purna. Abdul Kadir percaya bahwa PMI yang telah berhasil di luar negeri dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya.

“Kami mendorong agar PMI purna menjadi role model di daerahnya. Dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, mereka dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ungkapnya.

Kampanye ini diharapkan tidak hanya meningkatkan citra PMI, tetapi juga mengubah stigma negatif yang sering kali melekat pada pekerjaan migran.

Dengan dijadikannya NTB sebagai pilot project, pemerintah berharap program ini dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia. Fokus utama tetap pada penyediaan pelayanan yang berkualitas, pemberdayaan purna PMI, dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

“Kami optimistis bahwa dengan langkah-langkah ini, PMI dari NTB akan menjadi lebih sejahtera dan terlindungi. Tidak hanya selama bekerja di luar negeri, tetapi juga setelah mereka kembali ke tanah air,” pungkas Abdul Kadir.(bul)