Beranda blog Halaman 481

Realisasi Pajak Baru Rp2,3 Triliun, DJP Nusra Perkuat Kolaborasi Stakeholder

0
Samon Jaya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi penerimaan pajak bersih (neto) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara (Nusra) hingga 31 Juli 2025 baru mencapai Rp2,372 triliun atau 34,91 persen dari target tahunan sebesar Rp6,797 triliun. Capaian ini mendorong DJP Nusra untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Nusra, Samon Jaya menegaskan bahwa rendahnya penerimaan pajak sejauh ini sebagian besar disebabkan oleh masih dominannya kontribusi sektor pemerintahan. “Secara tradisional, sumbangsih terbesar penerimaan pajak memang masih berasal dari aktivitas pemerintah. Mulai dari gaji hingga pembayaran proyek,” ujarnya, Kamis, 7 Agustus 2025.

Samon menjelaskan bahwa kondisi ini serupa terjadi di dua wilayah tanggung jawab Kanwil DJP Nusra, yakni NTB dan NTT. Untuk itu, pihaknya kini tengah mendorong peningkatan peran sektor non-pemerintah dalam menyumbang penerimaan pajak.

“Kita ingin memperluas basis pajak. Karena sektor lain selain pemerintah, peranannya masih belum kuat. Itu yang sedang kita tingkatkan sekarang ini,” tegasnya.

DJP Nusra kini menggencarkan kerja sama lintas sektor demi mengoptimalkan potensi perpajakan yang belum tergarap. Samon menyebut, pihaknya sudah membangun sinergi dengan para kepala daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga yang memiliki simpul data strategis.

“Kami kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota, kapolda, kajati, danrem, Bulog, dan lembaga lainnya. Semua harus bergandeng tangan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak. Menurutnya, jika pendapatan negara dari pajak terganggu, maka pembangunan nasional pun akan terdampak.

“Kalau penerimaan pajak tidak maksimal, pembangunan sekolah akan terganggu. Padahal sekolah mencerdaskan anak bangsa. Banyak efek negatifnya kalau kita tidak solid,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Samon mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk turut serta dalam mendukung upaya edukasi dan kepatuhan pajak.

“Kalau kita kerja sendiri-sendiri, tidak akan bisa. Teman-teman media juga punya peran penting dalam menyampaikan pesan pajak ke publik,” tandasnya.

Optimistis Capai Target

Meskipun capaian masih jauh dari target, DJP Nusra tetap optimistis bahwa target penerimaan hingga akhir tahun dapat tercapai.

“Kami masih yakin, target Rp6,797 triliun itu bisa kami kejar. Asalkan ada kekompakan dan komitmen bersama,” tegas Samon.

DJP Nusra juga akan terus melakukan langkah-langkah strategis seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan data dan teknologi untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap.

Dengan semakin eratnya sinergi antarlembaga, DJP Nusra berharap tren penerimaan pajak akan meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan, guna menopang pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara.(bul)

Hotel Senilai Rp2,1 Triliun Mulai Dibangun di Tanjung An KEK Mandalika

0
Hotel Senilai Rp2,1 Triliun Mulai Dibangun di Tanjung An KEK Mandalika(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) resmi menyerahkan lahan Lot TTA3-A di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kepada PT. Kleo Mandalika Resort untuk pembangunan hotel bintang lima berkonsep Luxury Brand Collection.

Serah terima dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Rabu, 6 Agustus 2025 di Tanjung Aan, disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lombok Tengah.

Direktur Operasi ITDC Troy Warokka menyatakan penandatanganan BAST ini tidak hanya menandai dimulainya pembangunan hotel berkelas internasional, tetapi juga menjadi penegasan bahwa Tanjung Aan adalah pantai yang indah dan terjaga kebersihannya, bahwa status lahan clean and clear, bahwa iklim investasi di The Mandalika kondusif, dan bahwa seluruh Forkopimda serta masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan kawasan.

Hotel yang akan dibangun di atas lahan seluas 101.185 m² dirancang melengkapi portofolio akomodasi premium The Mandalika, dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp 2,1 triliun. Pembangunan oleh PT Kleo Mandalika Resort sejalan dengan masterplan pengembangan KEK Mandalika yang mengintegrasikan kawasan akomodasi, atraksi wisata, dan fasilitas penunjang event berskala global.

PT Kleo Mandalika Resort adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) hasil joint venture antara perusahaan berbasis di Indonesia, Jepang, dan Dubai, yang memiliki rekam jejak internasional dalam pengembangan properti dan perhotelan. Kehadiran mereka di The Mandalika mencerminkan kepercayaan investor global terhadap potensi pariwisata premium di kawasan The Mandalika.

Selain memberikan manfaat ekonomi langsung, penyerahan lahan juga menegaskan kepastian hukum dan status clean and clear lahan di kawasan The Mandalika, sehingga memberikan jaminan keamanan berinvestasi. Proses ini diperkuat oleh sinergi erat antara ITDC, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, yang memastikan iklim investasi tetap kondusif.

Dalam acara ini, hadir Wakil Bupati Lombok Tengah, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah beserta kepala OPD terkait yang menyampaikan komitmen dukungan bagi kelancaran investasi dan percepatan pembangunan investasi oleh Pelaku Usaha di The Mandalika, termasuk fasilitasi perizinan, pengamanan kegiatan, serta penyelesaian permasalahan yang mungkin dihadapi investor.

“Sebagai pengembang dan pengelola lawasan The Mandalika dengan mandat PP RI No. 50 Tahun 2008, ITDC memastikan pengembangan kawasan berjalan terarah, berkelanjutan, dan sesuai kepentingan nasional. Kami berkomitmen mengawal setiap tahap pembangunan dengan prinsip good governance, taat hukum dan lingkungan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Troy.(bul)

Pembangunan Hotel Mewah di Tanjung A’an Dimulai, Nilai Investasi Capai Rp 2,1 Triliun

0
Disaksikan Wabup Loteng H.M. Nursiah, Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka menandatangani dan menyerahkan berita acara serah terima aset kepada perwakilan PT. Kleo Mandalika Resort, yang akan membangun di kawasan Tanjung A’an, pada acara yang berlangsung Rabu kemarin (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Proses pembangunan Luxury Resort di kawasan Pantai Tanjung A’an kawasan The Mandalika Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) dimulai. Ditandai dengan penandatangan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan seluas 10 hektar dari Injouney Tourism Development Corporation (ITDC) kepada PT. Kleo Mandalika Resort selaku pengembangan bertempat di pantai Tanjung A’an, Rabu 6 Agustus 2028 kemarin.

Dengan nilai investasi mencapai Rp 2,1 triliun, hotel tersebut nantinya bakal menjadi hotel termewah di kawasan The Mandalika. Proses pembangunannya sendiri direncanakan akan berlangsung selama tiga sampai lima tahun kedepan. Sebagai tahap awal, pihak investor terlebih dahulu akan membangun beach club dengan bangunan bergaya Jepang di area TTA03 kawasan The Mandalika.

Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., hadir menyaksikan prosesi penyerahan BAST tersebut. Bersama Kepala Kejaksaaan Negeri (Kejari) Loteng, Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi, S.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., bersama sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. “Penyerahan BAST lahan ini menandai dimulainya proses investasi di kawasan Tanjung A’an,” terang Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, kepada waratawan.

Ia mengatakan PT. Kleo Mandalika Resort menjadi investor pertama yang akan membangun di kawasan yang baru saja dibersihkan dan dikosongkan tersebut. Kehadiran investor asal Jepang itu diharapkan bisa menarik minat investor lainnya untuk ikut berinvestasi di kawasan Tanjung A’an. Sehingga kawasan Tanjung A’an kedepanya bisa semakin ramai dikunjungi wisatawan. Dan, pada akhirnya bisa memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Troy menambahkan, proses pembangunannya sendiri tentunya butuh waktu. Terlebih nilai investasinya tergolong besar. Namun yang paling penting bahwa investor sudah mulai percaya dan mau berinvestasi di kawasa Tanjung A’an. Kawasan yang diharapkan bisa menjadi Nusa Dua-nya Loteng kedepan.

Secara khusus ITDC memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah termasuk aparat keamanan. Dalam hal ini kepolisian dan TNI serta unsure pengamanan lainnya yang sudah mendukung masuknya investasi di kawasan Tanjung A’an. Tanpa dukungan pemerintah daerah dan unsure pengamanan lainya, sulit untuk bisa meyakinkan investor untuk berinvenasi. “Ada dukungan dari pemerintah daerah serta dukungan jaminan keamanan dari aparat keamanan di daerah ini menjadi nilai tambah tersendiri yang membuat investor yakin untuk berinvestasi,” tandas Troy.

Di  tempat yang sama, Wabup Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan The Mandalika, lebih khusus lagi kawasan Tanjung A’an. Pemkab Loteng dalam hal ini siap memfasilitas proses perizinan yang dibutuhkan oleh pihak investor. Untuk memudahkan investor dalam berinvestasi. “Apapun perizinan yang dibutuhkan investor, kita siap fasilitasi,” ujarnya.

Selama proses pembangunan berjalan, pihaknya berharap baik ITDC maupun investor bisa terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ketika ada persoalan hambatan dalam proses pembangunan, pemerintah daerah bisa membantu. Agar proses pembangunan tidak terganggu ataupun terhambat.

“Prinsipnya kita siap mendukung proses investasi di kawasan The Mandalika. Supaya proses investasi bisa berjalan lancar. Dan, pada akhirnya nanti bisa memberi dampak positif yang luas bagi masyarakat dan daerah ini,” terangnya seraya menambahkan soal kebutuhan tenaga kerja tukang maupun lainya, Pemkab Loteng siap menyediakan sesuai keahlian yang dibutuhkan. (kir)

165 Koperasi Merah Desa Putih Belum Miliki Arah Bisnis

0
S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Sumbawa, mengaku memiliki kendala untuk memaksimalkan keberadaan 165 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sudah terbentuk dan berbadan hukum di seluruh desa/ kelurahan.

“Persoalan kami saat ini adalah belum ada penetapan inti bisnis masing-masing koperasi. Sebelum koperasi dibentuk, terlebih dahulu dipetakan apa potensi dan keunggulan agar itu bisa menjadi fokus usaha mereka,” Kata Kepala Koperindag UKM, E. S. Adi Nusantara, kepada wartawan, Rabu 6 Agustus 2025.

Ia melanjutkan, pembentukan KDMP merupakan kebijakan nasional yang pelaksanaannya cukup cepat. Apalagi di tingkat daerah, proses legalitas (berbadan hukum) koperasi dilakukan terlebih dahulu, sebelum menyusun arah bisnisnya yang mengakibatkan koperasi berjalan tanpa dasar usaha yang jelas.

“Kami khawatir jika mereka tidak memiliki inti bisnis, KDMD justru akan stagnan jika tidak segera didampingi secara serius dan pembinaan lebih lanjut,” ucapnya.

Seraya menambahkan, untuk menyikapi hal yang tidak diinginkan, pihaknya menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong keterlibatan perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara. Hal terseret dilakukan agar mereka bisa turut membantu koperasi menyusun rencana bisnis yang sesuai dengan potensi lokal.

“Kami gandeng OJK agar OJK bisa melibatkan bank Himbara di daerah agar mereka ikut mendampingi koperasi dalam merancang dan menjalankan usaha yang relevan dengan karakter wilayah,” jelasnya.

Ia menyebutkan, 50 persen desa di Sumbawa berada di kawasan pesisir. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mengembangkan koperasi berbasis ekonomi biru, seperti perikanan, garam, atau wisata bahari yang disinergikan dengan Bappenas agar sejalan dengan peta jalan pengembangan ekonomi nasional.

“Pendampingan yang lebih intensif dan tepat sasaran, sangat kami harapkan agar koperasi tidak hanya menjadi formalitas program, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa,” tukasnya. (ils)

Fenomena “Rojali dan Rohana” Minim di Mataram, Daya Beli Masyarakat Masih Stabil

0
Masyarakat yang sedang bertanya tentang produk di salah satu tenant di Lombok Epicentrum Mall (LEM)(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Fenomena “Rojali” (rombongan jarang beli) dan “Rohana” (rombongan hanya nanya) yang ramai terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di kota-kota besar seperti Jakarta, dinilai tidak terlalu signifikan di Mataram. Hal itu disampaikan General Manager (GM) Lombok Epicentrum Mall (LEM), Salim Abdad.

Menurut Salim, sejauh ini aktivitas pengunjung di pusat perbelanjaan terbesar di NTB itu masih menunjukkan tren positif. Meski beberapa tenant mengaku ada sedikit penurunan, namun secara umum target penjualan masih bisa dicapai.

“Kalau di Jakarta mungkin bisa saja terjadi fenomena itu (Rohana dan Rojali). Tapi di sini, alhamdulillah tidak terlalu banyak. Minimlah. Karena penjualan tenant-tenant kita masih oke,” ujarnya, saat diwawancarai Suara NTB.

Ia menambahkan, tim manajemen LEM rutin melakukan pengecekan langsung ke tenant maupun ke pusat perusahaanya langsung. Hasilnya, performa penjualan tenant masih dalam batas aman. Bahkan, masih ada tenant baru yang berminat membuka usaha di mal tersebut.

Salim juga menyoroti bahwa daya beli masyarakat di Lombok, khususnya Kota Mataram, masih cukup stabil. Hal ini menurutnya ditunjang oleh beberapa faktor, mulai dari jumlah penduduk yang tinggi, keberadaan wisatawan, hingga adanya event-event besar yang diselenggarakan di kota ini.

“Selain wisatawan, event seperti FORNAS dan MUNAS cukup berpengaruh terhadap perputaran uang di mal,” katanya.

Saat ditanya soal angka pasti perputaran uang, Salim tidak menyebutkan secara spesifik. Namun berdasarkan keterangan dari para tenant, rata-rata target penjualan masih bisa tercapai di angka 80 hingga 100 persen.

“Beberapa tenant memang mengalami sedikit penurunan di tahun 2025 ini. Baik sektor F&B maupun fashion. Tapi tidak terlalu besar,” ungkapnya.

Penurunan itu menurutnya terjadi karena berkurangnya kegiatan yang melibatkan pemerintah pada semester awal tahun ini. Ketika kegiatan pemerintah menurun, maka dampaknya tidak hanya terasa di hotel, tetapi juga di mall dan pusat perbelanjaan lainnya.

“Kalau kegiatan pemerintah berkurang, otomatis belanja mereka juga menurun. Sekarang sudah mulai ada kelonggaran, dan kami dapat informasi sudah mulai ada rencana kegiatan dari pemerintah di mal ini,” katanya optimis.

Ia juga menegaskan bahwa mal memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui pajak. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menggelar lebih banyak event resmi di pusat perbelanjaan seperti LEM.

“Apalagi mall ini kan kontribusi pajaknya cukup tinggi. Harusnya event-event pemerintahan sebagian diadakan di sini juga,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, Salim tetap yakin bahwa mal masih menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram. Ia berharap tren positif ini terus berlanjut di semester kedua tahun 2025.

Pansus RPJMD Lakukan Penajaman Potensi Hilirisasi Ekonomi Hijau dan Biru NTB 

0
Raden Nuna Abriadi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB yang membahas Rancangan pertaruan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029. Berupaya mengintegrasikan isu hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hilirisasi tersebut akan mencakup dalam mendukung  pengembangan ekonomi hijau maupun ekonomi biru. “Hilirisasi ini harus didorong sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB,” kata Anggota Pansus RPJMD DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi.

Disampaikan, NTB terkenal secara nasional dengan potensi ekonomi biru, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Seperti perikanan tangkap, udang, budidaya rumput laut, hingga produksi garam. Tapi kekayaan sumber daya alam itu tidak memiliki daya ungkit dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB secara umum.

“Di sini karena hilirisasi tidak terjadi. Padahal kita ingin semua produk ini harus mempunyai efek untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” jelas Raden Nuna.

Hasil produksi garam dan tangkap udang, misalnya. NTB dikenal memiliki kualitas super untuk udang dan garam. Hanya saja NTB selalu mengirim bahan mentah ke luar daerah. Sehingga tidak banyak memiliki multiplayer effect secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Warga hanya menjadi buruh kasar tanpa keuntungan yang besar.

“Selama ini kita mengirim gelondongan saja. Setelah panen kirim ke luar daerah. Itu saja yang bisa dilakukan. Tidak punya daya ungkit ekonomi. Kita ingin ada nilai tambah dari hasil pengolahan hasil kelautan kita,” ungkapnya.

Politisi PDIP itu pun berkeyakinan kuat bahwa dengan hilirisasi Pemprov NTB bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Perekonomian juga akan berputar di sekitarnya.

“Dengan hilirisasi akan bisa menggerakkan ekonomi di bawah. Dengan menjadi barang setengah jadi harga akan makin meningkat. Jadi bukan dalam bentuk barang mentah lagi,” pungkasnya.

Pembahasan ranperda RPJMD tersebut terus dikebut oleh Pansus. Ditargetkan bisa tuntas dan ditetapkan pada bulan Agustus ini. Sebab RPJMD tersebut akan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program kerja untuk lima tahun kedepannya, termasuk juga menjadi rujukan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota se NTB. (ndi)

Sumbawa Usulkan 150 Unit Rumah Tangga Miskin Ekstrem ke Kemensos

0
Rusmayadi(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengusulkan sebanyak 150 unit rumah ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk ditangani melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang diperuntukkan bagi warga dengan kategori kemiskinan ekstrem.

“Konsep RST ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2 bahkan kriterianya sudah ditetapkan Kemensos,” kata kepala Bappeda melalui Kabid pemerintahan dan pembangunan manusia Rusmayadi, kepada Ekbis NTB, Rabu 6 Agustus 2025.

Berdasarkan data, jumlah masyarakat Sumbawa yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 19.087 rumah tangga. dengan total individu 64. 063 jiwa. Jumlah tersebut merupakan hasil rekap DTSEN yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Jadi, 19.087 kaka tersebut merupakan masyarakat yang berada di desil satu kesejahteraan sosial (kemiskinan ekstrem) sehingga kami tetap memberikan atensi khusus,” ucapnya.

Sementara jumlah penduduk miskin yang berada di desil dua kesejahteraan sosial lanjutnya mencapai 14.247 kepala keluarga atau 48.867 jiwa. Terhadap rumah masyarakat tersebut nantinya akan direhabilitasi sesuai dengan kondisi lapangan baik itu rehab ringan maupun berat.

“Rumahnya hanya akan kita rehabilitasi antara ringan, sedang, hingga ke berat tidak ada pembangunan baru. Dan ini dikhususkan untuk masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Ia pun meyakinkan, saat ini proses pendataan di lapangan sudah rampung tinggal menunggu realisasi dari Kemensos. Karena pada prinsipnya Pemkab hanya sebatas mengusulkan saja dan suratnya sudah dikirim beberapa hari yang lalu tinggal menunggu proses lebih lanjut.

“Kami (Pemkab) sifatnya hanya menunggu dan mengusulkan saja, kalau realisasinya kami menunggu dari Kemensos. Kami sangat berharap usulan itu bisa disetujui dan terus berlanjut,” imbuhnya.

Ia menambahkan, 150 unit tersebut hanya dari kecamatan Sumbawa saja dengan harapan bisa menjadi pilot project untuk kecamatan yang lainnya. Hal tersebut menjadi atensi pihaknya karena hasil pendataan masih banyak rumah tidak layak huni di dalam kota.

“Kita sengaja usulkan didalam kota dulu karena tidak elok di dalam kota masih ditemukan rumah kumuh di tahap pertama. Jika sukses, kami akan melanjutkan untuk penanganan di kecamatan lainnya,” tukasnya. (ils)

Empat OPD Merah, Capaian PAD Lobar Merosot Rp12,4 Miliar

0
Evaluasi realisasi semua OPD penghasil PAD per tanggal 31 Juli 2025 di Kantor Bapenda, Rabu 6 Agustus 2025(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Capaian Pendaptaran Asli Daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) khususnya non BLUD per tanggal 31 Juli 2025 merosot 8,2 pesen atau sekitar Rp12,4 miliar lebih. Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama capaiannya Rp150,5 miliar lebih. Sejumlah OPD capaiannya merah, lantaran progres capaian masih rendah dan realisasinya menurun dibanding tahun lalu.

Kepala Bapenda Lobar H. M. Adnan menyebutkan, berdasarkan data realisasi PAD yang direkap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) per 31 Juli 2025, dari total target Rp494,4 miliar, baik BLUD namun non BLUD sudah terealisasi Rp288,1 miliar lebih atau 58,2 pesen.

Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, dari target Rp419 miliar lebih, terealisasi Rp286 miliar lebih, terdapat kenaikan sekitar Rp2 miliar lebih atau 0,73 persen.  Namun kalau rinci capaian PAD BLUD dan non BLUD, terjadi penurunan pada non BLUD. Dari target Rp246,6 miliar lebih, terealisasi Rp138 miliar lebih atau 55,9 persen.

Dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, dari target Rp183,7 miliar lebih, terealisasi 150,5 miliar lebih. Terdapat penurunan tahun ini sebesar Rp12,4 miliar atau 8,2 persen lebih. Lebih dirinci lagi pada OPD penghasil PAD, ada 12 OPD ditambah Dinas Kesehatan (Dikes) dari Labkesda.

Dari 13 OPD ini, di urutan tertinggi capaiannya Dinas Tenaga Kerja dari target Rp87,5 juta tercapai sebesar Rp274,2 juta atau 313,4 persen lebih. Terdapat peningkatan Rp161 juta dibanding tahun lalu. BPKAD, dari target Rp25,4 miliar lebih tercapai Rp18,4 miliar lebih atau 73,3 persen lebih. Terdapat penurunan dibanding tahun lalu sebesar Rp59,4 miliar atau 76 persen. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup, dari target Rp3,95 miliar tercapai Rp2,3 miliar atau 58,9 persen. Terdapat peningkatan dibanding tahun lalu sebesar Rp105 juta.

Bapenda dari target Rp205 miliar lebih terealisasi Rp112,2 miliar lebih atau 54,7 persen. Dibanding capaian tahun lalu pada periode yang sama, terdapat peningkatan tahun ini sebesar Rp46,7 miliar atau 71 persen lebih. Dispora, dari target Rp155 juta terealisasi Rp72,3 juta atau 46,6 persen. Dibanding tahun lalu, realisasi naik sebesar Rp5,7 juta atau 8,4 persen. Dishub dari target Rp3 miliar lebih, realisasi Rp1,4 miliar atau 46,2 persen lebih terdapat kenaikan sebesar Rp702,5 juta atau 97 persen. Selanjutnya, Distan dari target Rp510 juta, terealisasi Rp234,5 juta atau 45,9 persen. Terjadi kenaikan dibanding tahun lalu Rp97,7 juta lebih atau 71 persen lebih.

Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, dari target Rp221 juta lebih terealisasi Rp91,5 juta lebih atau 41 persen lebih, terdapat kenaikan Rp38 juta lebih atau 71 persen. Disperindag dari target Rp4,55 miliar terealisasi Rp1,68 miliar atau 37 persen. Terdapat kenaikan Rp2,2 miliar atau Rp2,2 miliar atau 0,14 persen. Sedang OPD lainnya masih merah, di antaranya Dinas Dikbud dari target Rp165 juta terealisasi Rp50,7 juta atau 30,7 persen.

Terjadi penurunan sebesar Rp10 juta lebih atau 17 persen. DPMPTSP, dari target Rp3,13 miliar terealisasi Rp930,5 juta lebih atau 29,6 persen turun Rp754,4 juta dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Dan Dinas PUTR, dari target Rp300,6 juta  baru terealisasi Rp81,8 juta lebih atau 27,2 persen. Terjadi penurunan Rp44,2 juta atau 35,1 persen. (her)

Budidaya Tembakau Masih Menggiurkan

0
Tanaman tembakau Virginia Lotim. Pada musim tanam ini, budidaya tembakau cukup menggiurkan bagi petani(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Budidaya tembakau dinilai masih menggiurkan. Hal ini karena harga harga tembakau masih sangat menguntungkan bagi petani. Tahun lalu sempat tembus Rp 75 ribu per kilogram krosok. Harga itu termahal sepanjang sejarah.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lotim, Mirza Shopian kepada Ekbis NTB, Rabu 6 Agustus 2025 menjelaskan untuk musim tanam tahun ini sudah mulai dilakukan petani. Beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan pimpinan perusahaan mitra petani tembakau.

Saat harga mahal seperti tahun lalu diakui cukup menyenangkan bagi petani. Akan tetapi tidak bagi pengusaha. Pengusaha berharap harganya di tengah-tengah.  “Biar sama sama menguntungkan,” ucapnya.

Jumlah pengusaha tembakau mitra petani saat ini terlapor ke Dinas Pertanian Lotim sebanyak 30. Jumlah ini terus bertambah. Namun ada juga yang tidak lagi membeli di Lotim, karena harga tembakau Lombok disebut cukup gila.

Mengenai penjualan tahun ini katanya tergantung juga permintaan dari Jawa. Soal harga, perusahaan dengan petani mitra yang menentukan. Masing-masing perusahaan beda beda tergantung grade.

Selanjutnya dikatakan Mirza, saat ini yang dikhawatirkan oleh petani tembakau adalah kondisi cuaca ekstrem. Hujan yang tiba tiba mengguyur membuat petani ketar ketir. Kondisi cuaca saat ini masih kerap terjadi mendung.

Dinas Pertanian Lotim sudah mengantisipasi dengan memberikan imbauan kepada seluruh petani agar membuat bedengan yang lebih tinggi. Hal ini guna menjaga tembakau tetap kering. Tidak terendam air yang bisa menyebabkan tanaman tembakau mati.

Hal ini pernah terjadi beberapa tahun lalu. Para petani diminta agar lebih waspada dan mengantisipasi perubahan cuaca. Pasalnya, kalau tidak dibuat bedengan yang bagus dan lebih dalam, maka dikhawatirkan akan menggenangi tanaman tembakau yang notabenenya merupakan jenis tanaman yang tidak suka air terlalu banyak. (rus)

Dinsos Mataram Alokasikan Rp600 Juta untuk Paket Bantuan Korban Banjir

0
Sejumlah kendaraan milik korban banjir beberapa waktu lalu di Kota Mataram dipindah ke tempat yang lebih aman(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah mengalokasikan anggaran Rp600 juta untuk pengadaan bantuan sandang dan pangan bagi korban banjir yang terjadi 6 Juli 2025.

Kepala Dinsos Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Mataram, Rabu, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) 2025 untuk pengadaan 1.000 paket bantuan bagi korban banjir.

“Saat ini kami sedang melakukan pengadaan paket bantuan sandang dan pangan bagi 1.000 korban banjir,” katanya.

Ia mengatakan pemberian bantuan kepada 1.000 korban banjir akan diberikan dengan skala prioritas sesuai dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram yang saat ini masih melakukan verifikasi terhadap para korban banjir sesuai nama dan alamat (by name by address).

“Itu dimaksudkan agar paket bantuan bisa tepat sasaran. Penyaluran bantuan dilakukan setelah ada data dari BPBD,” katanya.

Data sementara BPBD Kota Mataram mencatat jumlah yang terdampak banjir 6 Juli 2025 sebanyak 8.536 KK atau 33.290 jiwa, yang tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram, dengan enam orang luka-luka, satu meninggal, dan 740 jiwa mengungsi.

Sementara dampak kerusakan tercatat sebanyak 75 unit rumah, lima  jembatan, dua bangunan sekolah, dua lokasi jalan rusak, tiga tempat ibadah, dan tiga unit perkantoran.

“Namun target paket bantuan yang akan kami berikan sebanyak 1.000 paket dan diprioritaskan bagi warga yang terdampak dengan kategori paling parah sesuai data dari BPBD,” katanya.

Paket bantuan pangan yang disiapkan Dinsos Kota Mataram antara lain berupa beras, minyak goreng, dan mi instan. Sedangkan paket sandang antara lain berupa tikar dan selimut.

Paket bantuan tersebut akan dibagi bersamaan dengan bantuan peralatan rumah tangga yang akan diberikan oleh BPBD Kota Mataram. Bantuan dari BPBD Kota Mataram antara lain berupa kompor gas, tabung gas, serta peralatan dapur lainnya, sebab banyak korban banjir yang kelihatan alat masak.

“Untuk pendistribusian, direncanakan dilakukan secara bersamaan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para penerima,” katanya. (ant)