Lombok (ekbisntb.com) – Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara menyarankan kepada eksekutif untuk lebih fokus pada program pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Utara. Saran tersebut mengacu pada tingkat penurunan kemiskinan di Lombok Utara dari tahun 2022 ke tahun 2023 sangat rendah, yakni hanya 0,13 persen.

“Angka penurunan kemiskinan tidak sampai setengah (0,5) persen, melainkan hanya 0,13 persen. Rilis angka kemiskinan Lombok Utara oleh BPS pada bulan Nopember 2024 menjadi gambaran bahwa program untuk masyarakat harus lebih difokuskan kembali,” tegas Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, Kamis 12 Desember 2024.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Lombok Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 25,80 persen, sedangkan di tahun 2022 jumlahnya sebesar 25,93 persen. Penurunan kemiskinan yang tidak optimal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif – khususnya Bupati, dalam menilai kinerja sekaligus mengevaluasi OPD teknis yang mengurus persoalan sosial dan kemiskinan.

“Bupati juga perlu mengevaluasi program-program pada semua OPD, agar jangan sampai gelontoran anggaran justru tidak memiliki dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Politisi PKB Lombok Utara ini tidak melihat ada kejadian insidentil atau bahkan peristiwa ekstrim yang menghambat laju penurunan kemiskinan di Lombok Utara. Seperti Gempa 2018 dan Covid 2019, dimana ketika itu, peristiwa gempa menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dari 28,83 persen (2018) menjadi 29,03 persen (2019).

Sebaliknya, tambah dia, Pemda Lombok Utara dalam 3 tahun terakhir justru terlihat mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur fisik perkantoran. Ia menilai program ini tidak keliru, hanya saja, dalam penerapan pembangunannya agar lebih banyak melibatkan tenaga kerja (buruh) lokal dari Lombok Utara.

“Kita mengharapkan konsentrasi anggaran pada fisik bangunan bisa linier untuk mendongkrak perekonomian di masyarakat. Buruh bangunan, buruh transportasi lokal KLU supaya lebih dilibatkan,” tambahnya.

Agus melanjutkan, DPRD meminta Pemda KLU bekerja keras menurunkan angka kemiskinan ini, sebab angka ini paling tinggi dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota lainnya di NTB. Ia melihat, sejumlah faktor penyebab kemiskinan masih tinggi antara lain, masih terbatasnya lapangan kerja akibat kurangnya industrialisasi dan ketergantungan pada sektor pariwisata. Kemudian, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, tingkat upah yang rendah dan cenderung hanya cukup untuk konsumsi jangka pendek, serta sebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah kecamatan.

Pada APBD tahun 2025 mendatang, Agus mengingatkan bahwa telah disepakatinya anggaran sebesar Rp 131,94 miliar untuk program intervensi pengentasan kemiskinan. Alokasi anggaran tersebut harus betul-betul optimal dalam bentuk program yang harus berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembukaan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat miskin, bantuan sosial, bantuan modal tanpa bunga dan belanja modal yang bersifat padat karya serta pembukaan lapangan kerja baru.

“Di samping itu pemda harus menggenjot investasi yang berorientasi pengurangan angka pengangguran sekaligus memberikan upah yang layak,” sambung dia.

Agus juga berharap, program pemberdayaan ekonomi lebih banyak dimunculkan pada tahun-tahun mendatang. Mengingat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor usaha perdagangan khususnya usaha mikro (pedagang kecil) banyak dilakoni oleh masyarakat. (ari)